Bombana, sultranet.com – Kementerian Pertanian memberikan apresiasi berupa sepeda motor kepada tiga penyuluh pertanian berprestasi di Kabupaten Bombana sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perluasan tanam. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada penerima di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Senin (27/10/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak transformasi pertanian Indonesia dan memastikan pemerintah memberikan perhatian khusus bagi penyuluh berkinerja tinggi.

“Penyuluh adalah pahlawan bangsa. Mereka bekerja langsung mendampingi petani di lapangan. Penghargaan ini bukan hadiah, tapi apresiasi atas kerja nyata yang membawa hasil,” ujar Menteri Pertanian dalam pernyataan tertulisnya.

Di Bombana, penerima penghargaan masing-masing adalah Ari Sadayanto, SP dan Salmon, S.Pt dari Kecamatan Lantari Jaya, serta Yuliana, SP dari Kecamatan Rumbia. Ketiganya dinilai berhasil meningkatkan luas tambah tanam, produktivitas, dan indeks pertanaman di wilayah binaan masing-masing.

Program apresiasi ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat pendampingan petani berbasis meritokrasi. Selain 10 penyuluh terbaik di tingkat nasional, Kementerian Pertanian juga menyiapkan sebanyak 10.000 unit sepeda motor tambahan untuk penyuluh berprestasi di seluruh Indonesia.

Menurut Kementerian Pertanian, penilaian dilakukan berdasarkan capaian kinerja terukur, termasuk kemampuan menggerakkan kelompok tani, penguatan data lapangan, serta keberhasilan meningkatkan produksi komoditas strategis.

“Sepeda motor ini bukan hanya alat transportasi, tapi simbol percepatan layanan dan mobilitas penyuluh agar lebih dekat dengan petani,” lanjut Amran.

Selain penghargaan individu, program ini juga menjadi strategi pemerintah mempercepat pencapaian target peningkatan produksi pangan nasional. Penyuluh didorong tidak hanya menjadi pendamping teknis, tetapi juga fasilitator kemitraan dan inovasi teknologi pertanian modern.

Di Bombana sendiri, peningkatan produktivitas pertanian terus digenjot melalui perluasan tanam, penggunaan varietas unggul, hingga pemanfaatan alsintan berbasis mekanisasi. Pemerintah daerah menyambut baik program ini sebagai penguatan sumber daya manusia pertanian yang berkelanjutan.

“Ini sangat memotivasi penyuluh untuk terus bekerja maksimal di lapangan,” ujar salah satu penerima usai penyerahan bantuan.

Pemerintah berharap apresiasi ini dapat memperkuat komitmen penyuluh dalam mendampingi petani, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat capaian kedaulatan pangan nasional.

Kementerian Pertanian memastikan program penghargaan bagi penyuluh akan berlanjut setiap tahun sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan pertanian Indonesia di tingkat paling dasar. Senin, 27 Oktober 2025.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Sulawesi Tenggara yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kegiatan yang digelar di Halaman Parkir Barat Eks MTQ Kota Kendari ini berlangsung pada Selasa (26/8/2025) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Gerakan Pangan Murah merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini digagas sebagai bagian dari upaya nasional untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi yang memengaruhi harga kebutuhan pokok.

Pembukaan GPM Sultra dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pangan Nasional RI, Ketua Umum KADIN Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, jajaran Forkopimda Provinsi Sultra, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, hingga perangkat daerah urusan ketahanan pangan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan GPM menjadi intervensi penting untuk menekan gejolak harga pangan. “Gerakan Pangan Murah ini adalah upaya nyata pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapat akses pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah harus terus memperkuat sinergi agar stabilitas pasokan tetap terjaga,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Bupati Bombana menyambut baik penyelenggaraan GPM Sultra dan menilai kehadiran program ini penting untuk membantu masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan warga. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan provinsi. Upaya seperti ini sangat membantu menjaga keseimbangan harga di lapangan,” kata Burhanuddin.

Pelaksanaan GPM Sultra menghadirkan berbagai komoditas pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Intervensi harga dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, distributor, BUMN sektor pangan, serta pemerintah daerah.

Selain sebagai bentuk stabilisasi, GPM juga menjadi bagian edukasi agar masyarakat memahami mekanisme pasar dan pentingnya menjaga pola konsumsi yang bijak. Pemerintah berharap program serupa dapat terus diperluas ke kabupaten/kota lain, termasuk Bombana, guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pembukaan Gerakan Pangan Murah Sultra ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95 persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi, yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21 persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah di Aula Kantor Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, pada Jumat, 7 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian harga kepada petani, sekaligus memastikan bahwa mereka memahami dan dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Camat Poleang Utara, Koordinator Penyuluh, Kepala BPP, penyuluh pertanian, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra Bulog, kelompok tani, serta petani padi sawah ini mendapat sambutan hangat. Beragam pihak menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Kegiatan serupa juga digelar di Kantor BPP Lantari Jaya yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bombana, Hasriani Husain, SP, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Heriyani, SP., M.Si, Koordinator Jabatan Fungsional, Koordinator BPP Lantari Jaya, Edi Winoto, SP, penyuluh pertanian se-Lantari Jaya, serta perwakilan Bulog, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani setempat.

Dalam pemaparannya, Hasriani Husain menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani. “Kami pastikan petani menikmati harga pembelian gabah sesuai dengan kebijakan pemerintah. HPP ini menjadi jaminan agar petani tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar,” jelas Hasriani.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas gabah agar program serapan gabah dapat berjalan optimal. “Kami harap para petani benar-benar menjaga mutu panen. Pemerintah sudah berbaik hati menetapkan harga tinggi langsung dari sawah, jangan sampai disalahgunakan,” katanya.

Perwakilan Bulog dalam kegiatan tersebut turut memaparkan mekanisme pembelian gabah sesuai aturan terbaru, serta komitmen untuk menyerap hasil panen petani dengan sistem yang transparan. Sementara itu, penyuluh pertanian menyampaikan strategi praktis dalam meningkatkan kualitas gabah agar sesuai dengan standar pembelian.

Salah seorang petani, Rahman, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Ia mengaku kini lebih paham tentang penetapan harga dan cara menjual hasil panennya. “Kami jadi tahu bagaimana harga gabah dihitung dan bagaimana menjualnya agar sesuai harga pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap petani tidak hanya mendapat perlindungan dari permainan harga pasar, tetapi juga dapat lebih semangat dalam meningkatkan hasil panen. Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan pangan di wilayah Bombana.