Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti webinar sosialisasi dan diskusi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan yang ramah anak di daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana bersama sejumlah perangkat daerah terkait melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Ruang Rapat Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (2/3/2026).

Webinar yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Maret 2026 itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari seluruh Indonesia guna membahas arah kebijakan baru dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh.

Sejumlah organisasi perangkat daerah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

Partisipasi lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi yang kuat guna mendukung implementasi kebijakan pendidikan nasional di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., menekankan bahwa visi pendidikan bermutu hanya dapat terwujud apabila setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

“Sekolah adalah ekosistem yang menentukan tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Karena itu, pendekatan kebijakan kini bergeser dari reaktif menjadi promotif, preventif, dan kolaboratif untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman,” ujar Suharti.

Ia menjelaskan bahwa Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan peserta didik sekaligus mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan ramah anak.

Selain penyampaian materi kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sesi tersebut, para peserta berbagi pengalaman sekaligus mengajukan pertanyaan terkait strategi implementasi kebijakan di daerah masing-masing.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam diskusi antara lain penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pembentukan mekanisme perlindungan di satuan pendidikan, serta langkah-langkah preventif dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi kebijakan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan di tingkat daerah.

Melalui forum ini pula, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antarinstansi guna memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di satuan pendidikan.

Pemkab Bombana menilai bahwa terciptanya sekolah yang aman dan nyaman tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pendidikan semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat.

Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap satuan pendidikan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak di wilayah Kabupaten Bombana.

Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara utuh.

Bombana,  sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam menata aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dengan menggelar rapat Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah penertiban yang tetap mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut, di Ruang Tinaorima Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-19 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat koordinasi dalam pengendalian aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, pejabat eselon II dan III terkait, Kepala Kantor Pertanahan, serta sejumlah awak media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM serta anggota tim lainnya. Rapat berlangsung mulai pukul 13.30 WITA hingga pukul 15.30 WITA.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana memaparkan latar belakang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penertiban pertambangan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, keamanan daerah, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.

“Pembentukan tim ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan bahwa aspek sosial dan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan oleh unsur Forkopimda sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bombana menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendampingi dan mengawal pelaksanaan tugas tim apabila diperlukan dalam proses penertiban di lapangan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan agar penataan sektor ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Kami siap mendampingi tim dalam proses penertiban apabila diperlukan. Selain itu, kami juga mengusulkan agar disusun Peraturan Daerah terkait pertambangan serta dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan secara legal.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperjuangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Kebijakan yang diambil harus memberi ruang kepada masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara legal,” katanya.

Dari unsur Kejaksaan, disampaikan pula pandangan mengenai pentingnya penertiban yang menyentuh aspek perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kejaksaan juga mendorong agar hasil tambang yang diperoleh masyarakat dapat dijual kepada perusahaan yang memiliki izin resmi, sehingga rantai distribusi mineral dapat diawasi secara lebih baik.

Sementara itu, perwakilan dari Kodim menyampaikan agar pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam tahap awal penanganan persoalan pertambangan ilegal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif sebelum langkah penertiban dilakukan di lapangan.

“Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Penertiban tidak sebaiknya dilakukan secara langsung sebelum tahapan tersebut berjalan optimal,” ujarnya.

Menutup rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan kesimpulan bahwa langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak dan media sosial, agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanggil para kepala desa di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan untuk diberikan arahan dan pemahaman terkait kebijakan yang sedang disiapkan.

“Hasil dari sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (8/8/2025).

Rapat yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, serta pejabat tinggi lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB turut hadir memberikan arahan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, konsolidasi semacam ini penting dilakukan secara berjenjang. “Jangan hanya di pusat, tetapi harus menyentuh hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan regulasi pembentukan koperasi merah putih. Ia menegaskan, surat keputusan percepatan pembentukan koperasi sudah dalam tahap finalisasi agar bisa segera diimplementasikan di seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Sultra telah menuntaskan seluruh regulasi yang diperlukan, baik melalui surat keputusan maupun peraturan gubernur. “Kami sudah merampungkan semua aturan untuk mendukung koperasi merah putih. Sekarang tinggal mendorong pelaksanaan di lapangan,” katanya.

Sebagai wujud dukungan nyata, Pemprov Sultra menyiapkan 232 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di berbagai dinas terkait. Selain itu, ada 96 tenaga P3K yang ditempatkan di 17 kabupaten/kota untuk memperkuat operasional koperasi. Menurut Gubernur Andi, langkah ini akan mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, memperkuat kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, diharapkan model koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan.

Para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan dukungan anggaran, serta mengawal proses pendampingan dan edukasi bagi pengelola koperasi di lapangan. Dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci agar koperasi ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Bagi Sultra, langkah ini bukan hanya soal memenuhi target nasional, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Melalui jaringan koperasi, hasil pertanian, perikanan, dan produk unggulan desa diharapkan bisa terserap pasar lebih cepat dengan harga yang lebih menguntungkan bagi petani dan nelayan.

Dengan regulasi yang telah siap, dukungan tenaga lapangan, dan komitmen politik dari pimpinan daerah, Sultra optimistis menjadi salah satu provinsi terdepan dalam mengimplementasikan program Koperasi Merah Putih secara efektif.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Senin, 26 Mei 2025.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan kerja kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga dengan baik.

“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kenaikan pertumbuhan ekonomi sekecil apa pun akan memberikan manfaat besar jika disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat, kata dia, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio, Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menekankan bahwa menjaga inflasi tetap rendah merupakan pilar penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga 23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen. Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal ini, menurutnya, sangat penting terlebih menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan instansi vertikal dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemprov Sultra menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya nasional menekan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Muna, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan puasa dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Kantor Kecamatan Kabupaten Muna, Rabu (19/3/2025), dan diawali dengan Zoom Meeting yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diterapkan di daerah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Program ini terselenggara berkat kerja sama Pemkab Muna dengan Bulog dan sejumlah distributor bahan pangan, sehingga selisih harga yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Ir. Movik, menjelaskan bahwa bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam program ini berasal dari kerja sama dengan rekanan Bulog dan distributor lokal yang telah diseleksi oleh pemerintah daerah.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu. Sebab, harga yang kami tawarkan lebih rendah dari HET dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp5.000,” ujar Movik.

Sementara itu, Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa beban berlebih.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Bupati Bachrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga daya beli di tengah meningkatnya permintaan selama HBKN.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat membantu mengurangi beban keuangan selama periode HBKN,” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik langkah pemerintah daerah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya harga yang lebih murah dibanding harga pasar, terutama di tengah situasi ekonomi yang kerap mengalami gejolak menjelang hari raya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Muna berharap masyarakat bisa menjalani bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pewarta: Borju

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diadakan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan selama bulan suci. Rabu (19/3/2025)

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, ini juga terpantau langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Zoom Meeting. Gerakan ini merupakan bagian dari program serentak yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara guna menekan lonjakan harga bahan pokok dan mengantisipasi inflasi.

Dalam sambutannya, H. Jumarding menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga stabil.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, kami berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai komoditas utama, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung terigu, dengan harga subsidi atau lebih rendah dari harga pasar. Program ini terselenggara berkat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, distributor pangan, Bulog, serta para pelaku usaha lokal guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman hingga Idul Fitri.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran program ini dan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjalankan program strategis seperti ini guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu upaya konkret dalam menstabilkan harga dan mengurangi beban ekonomi masyarakat menjelang hari raya,” jelas Syahlan Launu.

Masyarakat Kolaka Utara menyambut baik program ini, karena dianggap sangat membantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Idul Fitri.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok.

Kendari, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sosialisasi MBG yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., bersama Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Brigjen Purnawirawan TNI Sarwono dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur, Ir. Hugua serta para bupati dan wakil bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kolaka Utara.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini karena kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Dengan asupan gizi yang baik, kita dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Nur Rahman Umar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menyukseskan program ini. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan program ini bisa berjalan efektif di Kolaka Utara. Sosialisasi juga akan terus digencarkan agar masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bergizi,” tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, selaku penggagas program, menuturkan bahwa MBG bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

“Program ini tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Badan Gizi Nasional RI yang turut hadir menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program ini berjalan maksimal.

“Kami berharap seluruh kepala daerah berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi terkait program ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Peran media sangat penting dalam memastikan program ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kami akan terus mengoptimalkan komunikasi publik agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama,” ujar Syahlan Launu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Diskominfo akan bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk dinas kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kolaka Utara berjalan efektif.

“Selain menyediakan makanan bergizi, kami juga ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya pola hidup sehat sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman serta merancang strategi yang tepat dalam memastikan distribusi makanan bergizi secara merata. Pemerintah Kolaka Utara telah menyiapkan berbagai langkah konkret, termasuk kerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses gizi yang memadai.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka stunting dan mendukung peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara.

Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, menegaskan bahwa Bank Sultra harus tetap menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (17/3).

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi pencapaian Bank Sultra sepanjang tahun 2024 yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal, mendukung pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bank Sultra adalah kebanggaan kita semua. Perannya sangat besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Kinerja baik yang telah ditunjukkan harus menjadi motivasi untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, tata kelola yang baik, serta penguatan integritas agar Bank Sultra tetap menjadi lembaga keuangan yang kuat dan terpercaya. Sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memastikan keberlanjutan kinerja Bank Sultra, di antaranya penguatan tata kelola perusahaan agar operasional bank tetap sesuai regulasi, peningkatan kualitas layanan melalui inovasi produk perbankan dan digitalisasi transaksi, serta peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis.

Gubernur juga meminta agar Bank Sultra terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM dan pembangunan infrastruktur. Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan bahwa pencapaian Bank Sultra di tahun 2024 merupakan hasil dari strategi bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. “Keberhasilan ini berkat perencanaan yang matang, tata kelola yang kuat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan Bank Sultra tetap berada di jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2024, total aset Bank Sultra mencapai Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp418,3 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah, Bank Sultra menjalankan berbagai strategi, antara lain dukungan terhadap pembangunan daerah termasuk kredit tanpa bunga bagi UMKM, pengelolaan dana dan inovasi layanan seperti tabungan berhadiah dan cashback rekening giro, digitalisasi layanan perbankan termasuk pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, dan implementasi QRIS, ekspansi kantor cabang dan renovasi infrastruktur untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, serta pemenuhan modal inti guna memenuhi ketentuan OJK terkait modal inti minimum yang telah ditetapkan.

Abdul Latif menegaskan bahwa Bank Sultra akan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja guna menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif. “Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan pemegang saham, kami optimistis mencapai target pertumbuhan lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sultra, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, serta jajaran pegawai Bank Sultra dan pejabat terkait.

Bombana, sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menggelar pasar murah di Kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya. Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. (27/2)

Kegiatan pasar murah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang bulan puasa. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dijual dengan harga subsidi melalui kerja sama dengan Perum Bulog sebagai penyedia bahan utama.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair, yang turun langsung memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa pasar murah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah upaya konkret kami untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Ferawati, Kepala Bidang Perdagangan sekaligus koordinator pasar murah, menjelaskan bahwa program ini akan terus digelar di berbagai kecamatan lainnya agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Bombana, termasuk daerah terpencil, dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pasar murah ini bukan hanya sekadar membantu warga membeli bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga di pasaran,” katanya.

Camat Rarowatu Utara, Abdul Hajar Aswad, yang turut hadir dan mengarahkan warganya untuk memanfaatkan pasar murah ini, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah pemerintah. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Pasar murah seperti ini sangat membantu warga kami, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Dengan adanya harga yang lebih murah, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan,” tuturnya.

Warga yang datang ke pasar murah mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Seorang ibu rumah tangga asal Rarowatu Utara, Hasna, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih bersahabat. “Beras dan minyak goreng biasanya mahal kalau mendekati bulan puasa, tapi di pasar murah ini harganya jauh lebih murah. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya.

Selain menekan inflasi, pasar murah juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi potensi kelangkaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus menggencarkan kegiatan serupa di berbagai wilayah guna memastikan stabilitas harga menjelang dan selama Ramadhan.