Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyerahkan kendaraan dinas roda dua kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia dan Sub Koordinator Pelayanan KB guna memperkuat pelayanan program keluarga berencana di tingkat lapangan.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi penyuluh keluarga berencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Kegiatan serah terima kendaraan berlangsung di Kantor DPPKB Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M. Penyerahan dilakukan kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia serta Sub Koordinator Pelayanan KB, didampingi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana dan Bendahara Barang DPPKB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Budiman mengatakan bahwa kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para penyuluh dan petugas KB dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, serta pendataan keluarga di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja penyuluh KB di lapangan. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Budiman.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kendaraan dinas ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dari penyuluh KB.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., M.M, menjelaskan bahwa proses penyerahan kendaraan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Ia menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Bendahara Barang sebagai bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini telah melalui proses administrasi dan pencatatan aset daerah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Irna.

Dengan adanya dukungan kendaraan operasional tersebut, diharapkan para penyuluh KB dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, hingga pendataan keluarga yang menjadi bagian penting dari program pengendalian penduduk.

Selain itu, kendaraan ini juga diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keluarga berencana secara lebih merata.

Kegiatan serah terima kendaraan dinas tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sekaligus komitmen DPPKB Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyerahkan kendaraan dinas roda dua kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia dan Sub Koordinator Pelayanan KB guna memperkuat pelayanan program keluarga berencana di tingkat lapangan.

Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi penyuluh keluarga berencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas.

Kegiatan serah terima kendaraan berlangsung di Kantor DPPKB Kabupaten Bombana dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, M.M. Penyerahan dilakukan kepada Kepala UPTD Balai Penyuluh KB Kecamatan Rumbia serta Sub Koordinator Pelayanan KB, didampingi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana dan Bendahara Barang DPPKB. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam kesempatan itu, Budiman mengatakan bahwa kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para penyuluh dan petugas KB dalam menjalankan tugas pelayanan, pembinaan, serta pendataan keluarga di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja penyuluh KB di lapangan. Kami berharap kendaraan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan program keluarga berencana kepada masyarakat,” ujar Budiman.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kendaraan dinas ini adalah aset negara yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terutama di wilayah yang membutuhkan pendampingan langsung dari penyuluh KB.

Sementara itu, Sekretaris DPPKB Kabupaten Bombana, Irna Rochatiningrum, STP., M.M, menjelaskan bahwa proses penyerahan kendaraan tersebut telah melalui tahapan administrasi yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.

Ia menyebutkan bahwa kendaraan tersebut telah dicatat secara resmi oleh Bendahara Barang sebagai bagian dari barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.

“Penyerahan kendaraan ini telah melalui proses administrasi dan pencatatan aset daerah, sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Irna.

Dengan adanya dukungan kendaraan operasional tersebut, diharapkan para penyuluh KB dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas di lapangan, mulai dari kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, hingga pendataan keluarga yang menjadi bagian penting dari program pengendalian penduduk.

Selain itu, kendaraan ini juga diharapkan dapat membantu para petugas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan keluarga berencana secara lebih merata.

Kegiatan serah terima kendaraan dinas tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, sekaligus komitmen DPPKB Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendampingan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang diikuti oleh seluruh tim penyusun GDPK tingkat kabupaten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor DPPKB Bombana, Kamis, 17 April 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 378/PD.03.01/J26/2025 tertanggal 14 April 2025, yang meminta fasilitasi pertemuan GDPK 5 Pilar. Penyusunan GDPK sendiri mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menekankan pentingnya pengaturan kelahiran, jarak, dan usia ideal melahirkan sebagai bagian dari upaya menciptakan keluarga berkualitas.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si secara resmi membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Bombana. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis data dan sinergi lintas sektor dalam merancang kebijakan kependudukan yang tepat sasaran.

“Pembangunan kependudukan tidak bisa lepas dari kebutuhan akan data dan informasi berkualitas, khususnya dalam program Bangga Kencana. Data ini penting sebagai dasar penyusunan dokumen pembangunan seperti RPJMD, RKPD, Renstrada, hingga Renja OPD,” ujar H. Abdul Azis.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan GDPK merupakan langkah strategis yang akan menjadi acuan pembangunan jangka panjang. Menurutnya, dokumen ini perlu disusun secara komprehensif agar dapat menjawab tantangan kependudukan yang terus berkembang.

Hal senada disampaikan oleh Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., salah satu pejabat struktural DPPKB Bombana yang turut mendampingi kegiatan. Ia mengatakan, “Kami harap seluruh tim penyusun dapat bekerja sama dan serius dalam menyusun dokumen ini, karena GDPK akan menjadi panduan utama dalam penentuan arah pembangunan penduduk Bombana ke depan.”

Kegiatan pendampingan GDPK 5 Pilar ini menghadirkan narasumber utama dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Harun Hiban, SE., MM., yang menjelaskan konsep dasar dan urgensi penyusunan GDPK. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa dokumen GDPK bukan hanya sebatas formalitas administratif, tetapi harus menjadi dokumen hidup yang terus diperbarui sesuai dinamika dan kondisi daerah.

“Pembangunan yang tidak berbasis data penduduk akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Karena itu, GDPK hadir sebagai solusi perencanaan pembangunan jangka panjang berbasis data yang akurat dan mutakhir,” kata Harun Hiban.

GDPK 5 Pilar mencakup lima dimensi utama yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

DPPKB Bombana berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan menyusun dokumen GDPK secara terstruktur dan terukur. Setelah pendampingan ini, proses penyusunan akan dilanjutkan dengan validasi data dan integrasi lintas sektor, sebelum akhirnya ditetapkan dalam kebijakan daerah.

Dengan semangat kolaboratif, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berpihak pada data dan kebutuhan riil masyarakat. Diharapkan GDPK Bombana nantinya bisa menjadi model perencanaan kependudukan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.