Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang, sebagai bagian dari pelaksanaan Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., pada Kamis, 8 Januari 2026.

Acara peresmian tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bombana, anggota DPRD Kabupaten Bombana, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Poleang, Lurah Kasabolo, jajaran Kepolisian dari Polres Bombana, serta tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan setempat.

Peresmian SPPG Kasabolo merupakan bagian dari implementasi program strategis nasional yang bertujuan memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan bergizi secara rutin. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak sekaligus mendukung peningkatan kesehatan dan kemampuan belajar siswa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa kehadiran SPPG di wilayah Kasabolo menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana bersama berbagai pihak, termasuk jajaran kepolisian, terus berupaya memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program Makanan Bergizi Gratis ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap masa depan anak-anak kita. Pemerintah daerah Kabupaten Bombana tentu mendukung penuh pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para pelajar,” kata Ahmad Yani.

Menurutnya, upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik serta mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal.

Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Bombana, yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program SPPG di Kelurahan Kasabolo.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis nasional dapat terlaksana dengan baik di daerah.

Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, keberadaan SPPG Kasabolo juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan bahan baku makanan akan diprioritaskan berasal dari petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal di wilayah Poleang.

Dengan pola tersebut, program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan lokal.

“Program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak kita, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan bahan baku lokal,” ujar Ahmad Yani.

SPPG Kasabolo nantinya akan berfungsi sebagai pusat penyediaan makanan bergizi yang telah memenuhi standar kesehatan dan gizi. Makanan yang diproduksi dari fasilitas ini akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis.

Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsentrasi belajar siswa serta membantu menekan angka stunting di kalangan anak-anak usia sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bombana juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program nasional tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Ia meminta dukungan dari pemerintah kecamatan, kelurahan, pihak sekolah, serta masyarakat untuk memastikan distribusi makanan bergizi kepada para siswa berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Jadi ini program nasional harus kita dukung bersama, sehingga kegiatan yang dicita-citakan oleh pemerintah pusat terutama Pak Presiden Prabowo ini bisa berjalan baik dan tidak ada halangannya ke depan,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap keberadaan SPPG Kasabolo dapat menjadi model pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menghadiri sekaligus memeriahkan kegiatan Jalan Santai dan Senam Jantung Sehat bersama masyarakat dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Bombana yang digelar di Lapangan Aa Rifai, Minggu pagi (14/12/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan. Sejak pagi hari, Lapangan Aa Rifai dipadati peserta yang antusias mengikuti jalan santai dan senam bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM., jajaran pemerintah daerah, serta para sponsor dan mitra usaha yang mendukung suksesnya acara.

Jalan santai dan senam jantung sehat menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-22 Kabupaten Bombana yang bertujuan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan warga.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Bombana dipersembahkan untuk masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan daerah yang telah memasuki usia ke-22 tahun.

“Kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini murni untuk masyarakat Kabupaten Bombana. Rangkaian kegiatan HUT Bombana telah kami laksanakan sejak November hingga hari ini, dan semuanya kami persembahkan untuk masyarakat sebagai wujud rasa syukur menjelang hari ulang tahun daerah kita tercinta,” ujar Burhanuddin.

Ia juga mengapresiasi peran Dinas PTSP, Disdukcapil, para sponsor, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan hari jadi daerah tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Untuk menambah kemeriahan, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik yang dibagikan melalui undian. Hadiah utama berupa satu unit sepeda motor, disusul sepeda listrik, kulkas, mesin cuci, kompor gas, rice cooker, serta puluhan hadiah hiburan lainnya. Pengundian hadiah menjadi salah satu momen yang paling dinantikan peserta.

Antusiasme warga terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Selain mengikuti jalan santai dan senam sehat, masyarakat tampak menikmati suasana kebersamaan yang terbangun antara pemerintah daerah dan warga.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin, tidak hanya sebagai bagian dari peringatan HUT daerah, tetapi juga sebagai sarana membangun gaya hidup sehat dan memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Melalui kebersamaan tersebut, pemerintah optimistis semangat membangun Bombana yang lebih sehat, maju, dan sejahtera akan terus terjaga. (IS)

Bombana, sultranet.com – Kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana di Pulau Kabaena resmi berakhir pada Sabtu (18/10/2025). Rangkaian kunjungan selama empat hari itu ditutup di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, dengan agenda peninjauan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembukaan kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta rombongan pemerintah daerah, tampak menyapa warga dengan penuh kehangatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan di Puskesmas Desa Tedubara menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendeteksi dini potensi penyakit. Ia menilai, kesehatan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Kegiatan ini penting agar kita dapat mengetahui sedini mungkin apa yang terjadi dalam tubuh kita,” ujar Burhanuddin. “Dengan begitu, kita bisa segera mengantisipasi dan mengobatinya sebelum mengganggu kenyamanan,” tambahnya.

Lebih jauh, Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk terus memperhatikan pembangunan Pulau Kabaena, termasuk sektor infrastruktur jalan, meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti keseriusan untuk memastikan setiap kebijakan menyentuh kebutuhan warga.

“Walau dengan keterbatasan, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabaena,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa kegiatan sosialisasi Posyandu dengan enam bidang SPM menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan dasar dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Enam bidang SPM ini menjadi tolok ukur pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan merata,” jelas Fatmawati. Ia menyebutkan enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Menurutnya, keberhasilan program Posyandu tak lepas dari sinergitas antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, dan masyarakat. Kolaborasi semua pihak diyakini menjadi kunci terwujudnya masyarakat Bombana yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

“Para kader adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ungkap Fatmawati. “Peran mereka sangat vital bagi keberhasilan program Posyandu di tingkat desa,” tambahnya dengan penuh apresiasi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Posyandu, karena keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar.

Kegiatan di Desa Tedubara juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Pemerintah Kabupaten Bombana kepada masyarakat kurang mampu, kelompok tani, dan kelompok nelayan. Suasana haru dan bahagia mewarnai penutupan kunjungan kerja tersebut, menandai sinergi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr. Sunandar, M.M.Kes, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, camat se-Pulau Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara dengan menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu memiliki peran vital dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial,” jelasnya.

Menurut Bupati, pelaksanaan Posyandu berbasis enam bidang SPM menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok, termasuk wilayah kepulauan seperti Kabaena. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan sosial secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sebagai puncak kegiatan, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., M.M, menyampaikan materi sosialisasi tentang pentingnya integrasi program Posyandu dengan enam bidang SPM. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkap Surisma. “Posyandu menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan sesi dialog bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi awal dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menunjukkan respon cepat dan tanggap terhadap laporan masyarakat terkait keberadaan seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara. Penanganan dilakukan pada Kamis (16/10/2025) secara terpadu bersama lintas instansi, memastikan bahwa ODGJ tersebut mendapatkan perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan yang layak.

Usai menerima laporan dari warga, tim Dinas Sosial langsung turun ke lapangan untuk menjemput dan mengamankan ODGJ tersebut. Proses penanganan tidak hanya berhenti pada evakuasi, melainkan dilakukan secara menyeluruh dan manusiawi. Petugas bersama aparat desa dan masyarakat terlebih dahulu membersihkan serta memandikan ODGJ itu agar dalam kondisi bersih dan layak sebelum dilakukan pendataan lebih lanjut.

Langkah awal yang ditempuh adalah membawa yang bersangkutan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana. Di sana, dilakukan perekaman data kependudukan hingga akhirnya ODGJ tersebut kini resmi memiliki KTP. Dokumen identitas ini menjadi pintu penting untuk memperoleh layanan sosial dan kesehatan yang lebih baik di bawah perlindungan pemerintah daerah.

Muhamad Kamal, petugas dari Dinas Sosial Bombana, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran, ODGJ tersebut diduga berasal dari Kabupaten Kolaka dan telah menetap di wilayah Bombana selama kurang lebih dua tahun.
“Informasi yang kami terima, ODGJ ini masuk melalui wilayah Poleang dan sempat berpindah-pindah hingga ke ibu kota Rumbia. Kami langsung melakukan penanganan agar tidak menimbulkan keresahan dan sekaligus memberikan perlindungan,” ujar Kamal.

Penanganan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial semata, tetapi juga wujud kerja sama lintas sektor. Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Kepolisian, dan masyarakat setempat turut terlibat dalam memastikan setiap tahap berjalan lancar dan aman.

Setelah administrasi kependudukan rampung, Dinas Sosial melanjutkan langkah berikutnya dengan membantu proses pembuatan BPJS Kesehatan serta surat rujukan medis. Hal ini dilakukan agar ODGJ tersebut dapat menerima layanan kesehatan secara layak tanpa hambatan administrasi. Setelah semua dokumen selesai, ODGJ tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk mendapatkan perawatan dan rehabilitasi lanjutan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kepedulian semua pihak dalam proses ini.
“Kami berterima kasih kepada semua yang terlibat. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi mereka yang membutuhkan,” ujarnya singkat.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial akan terus berupaya memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. Penanganan kasus ini menjadi contoh konkret komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang terabaikan, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

Kegiatan kemanusiaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan sosial bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga tentang mengembalikan martabat dan hak setiap manusia untuk hidup layak.

Dengan sinergi dan empati, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya menciptakan daerah yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakatnya, tanpa terkecuali.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan yang diikuti Tim Pengendali Genting (TPG) se-Kabupaten Bombana itu dipusatkan di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk memastikan program berjalan lebih terarah.

“Melalui sosialisasi Juklak ini kita dapat memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting di Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Orang tua asuh sebagai mitra juga diharapkan mampu memastikan pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” kata Abdul Azis.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan hingga kini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum teredukasi dan menjadi fokus utama penanganan.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Azis menjelaskan setiap stakeholder nantinya diberi tanggung jawab melakukan intervensi minimal pada dua keluarga risiko stunting. Bentuk intervensi yang dimaksud bisa berupa edukasi, pembinaan, hingga penanganan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana. Dengan peran aktif semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

DPPKB Bombana bersama TPG juga berkomitmen memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Upaya tersebut, kata Abdul Azis, sejalan dengan visi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas di Bombana. “Kami yakin, bila setiap stakeholder bergerak bersama, maka masalah stunting dapat ditangani lebih cepat. Generasi Bombana yang tumbuh sehat akan menjadi modal besar untuk masa depan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Juklak GENTING ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi stunting. Melibatkan lintas sektor, program ini menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti seluruh Tim Pengendali Genting (TPG) Bombana dan terpusat di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menyatukan pemahaman lintas sektor mengenai pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, program tersebut hadir untuk mengoptimalkan peran orang tua asuh dalam memastikan pemenuhan gizi anak serta memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang sehat dan berkualitas.

“Melalui sosialisasi Juklak ini, kita bisa memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting dapat mengimplementasikan program ini dengan baik, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Abdul Azis mengungkapkan, saat ini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum tersentuh edukasi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus fokus utama dalam upaya percepatan penanganan stunting.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” jelasnya.

Lebih jauh ia menerangkan, strategi yang disusun DPPKB menekankan kolaborasi lintas sektor. Setiap stakeholder nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan intervensi minimal pada dua KRS, baik melalui edukasi, pembinaan, maupun penanganan langsung. Dengan cara ini, beban penanganan tidak hanya dipikul pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Setiap stakeholder akan diberikan tanggung jawab minimal dua KRS. Bisa berupa edukasi, pembinaan, atau intervensi langsung. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana,” tambahnya.

Melalui GENTING, DPPKB Bombana bersama TPG berkomitmen memperkuat peran serta lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan bukan sekadar intervensi sementara, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana percaya, upaya percepatan penurunan stunting harus berangkat dari kesadaran kolektif. Gerakan orang tua asuh dianggap mampu menjadi jembatan kepedulian sosial, memastikan anak-anak dari keluarga berisiko mendapat perhatian penuh, terutama terkait gizi dan kesehatan.

“Melalui keterlibatan berbagai pihak, kita ingin memastikan bahwa anak-anak Bombana tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutup Abdul Azis.

Dengan berjalannya strategi ini, Bombana menargetkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga mitra pembangunan, menjadi kunci keberhasilan program yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana kembali menggelar kegiatan Sekolah Lansia Tangguh yang diikuti para anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Matahari dari Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah. Para peserta diajak mengikuti rangkaian edukasi dan rekreasi dengan berkeliling kota Bombana didampingi staf Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) serta petugas UPTD Kecamatan Rumbia Tengah, Rabu (27/08/2025).

Kegiatan ini menghadirkan dua titik kunjungan utama, yakni Perpustakaan Daerah Bombana dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di perpustakaan, para lansia disambut hangat dan diperkenalkan pada berbagai koleksi buku serta fasilitas literasi yang dapat diakses secara gratis. Langkah ini menjadi upaya mendorong budaya belajar sepanjang hayat di kalangan warga lanjut usia. Sementara itu, kunjungan ke RTH memberi ruang bagi peserta untuk bergerak ringan, bersantai, dan memperkuat interaksi sosial yang menjadi bagian penting dari kesehatan mental dan fisik mereka.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan bahwa program ini disiapkan untuk memperkuat peran lansia dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. “Kami ingin para lansia tetap aktif, sehat, dan bahagia. Kegiatan ini bukan hanya rekreasi, tapi juga bentuk edukasi dan motivasi agar mereka merasa dihargai dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan pribadinya kepada seluruh peserta. “Saya sangat mendukung semangat para lansia dalam mengikuti kegiatan ini. Bahkan sebagai seseorang yang sudah masuk kategori pra lansia, saya siap membantu peserta BKL Matahari. Jika ada keperluan pribadi yang membutuhkan kendaraan, saya siap memfasilitasi. Kita semua memiliki tanggung jawab sosial untuk peduli dan hadir di tengah mereka,” kata Abdul Azis.

Kabid KS DPPKB Bombana, ST. Rahmah Yusup, SKM., M.Kes., menambahkan bahwa program ini dirancang untuk mendorong kemandirian dan produktivitas peserta. “Kami ingin menunjukkan bahwa menjadi lansia bukan berarti berhenti belajar dan bersosialisasi. Melalui Sekolah Lansia Tangguh, kami berupaya membangun lansia yang aktif, mandiri, dan tetap produktif,” tuturnya.

DPPKB Bombana berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang penguatan mental, fisik, dan sosial bagi para lansia di Kelurahan Poea dan wilayah lain di Bombana. Program ini diharapkan terus menumbuhkan semangat hidup sehat, kemandirian, serta peran positif para lansia dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Sosial menggelar penyerahan bantuan sosial penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya. Selasa (01/07) bertempat di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa seluruh pejabat daerah, termasuk kepala desa, camat, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), didorong untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terdampak stunting.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Ia menyebut bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga berpotensi terganggu dalam perkembangan kognitifnya.

“Stunting ini bisa berdampak pada kondisi fisik dan kemampuan berpikir anak-anak kita. Kalau tidak kita tangani serius, mereka bisa tumbuh tidak maksimal,” ujar Burhanuddin di hadapan para pejabat daerah yang hadir.

Ia menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan generasi sehat dan cerdas untuk bisa menjadi negara maju pada 2045.

“Pemerintah berharap, saat Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, kita sudah menjadi negara maju. Itu hanya bisa tercapai kalau anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting,” ucapnya.

Program “orang tua asuh” bagi anak-anak berisiko stunting, kata Burhanuddin, sudah ia canangkan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa tahun lalu. Kini, setelah terpilih menjadi Bupati definitif hasil Pilkada 2024, ia kembali menegaskan komitmen tersebut dengan memperluas partisipasi seluruh pejabat daerah.

“Kita sudah jalankan program orang tua asuh sejak saya masih penjabat bupati. Sekarang saya tegaskan lagi: semua pejabat daerah harus ambil bagian, mulai dari kepala desa, camat, hingga kepala OPD,” tegasnya.

Menurutnya, upaya pemberian bantuan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta ibu hamil tidak boleh bersifat seremonial semata. Ia meminta seluruh pihak untuk melakukan pemantauan dan intervensi sejak dini, serta menganggap peran sebagai orang tua asuh sebagai bentuk kepedulian sosial.

“Kalau kita mau jadi bapak atau ibu asuh, minimal kita mau bersedekah dan hadir untuk mereka. Jangan tunggu sampai anak tumbuh tidak normal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesigapan pejabat desa dalam merespons laporan masyarakat. Kepala desa diminta untuk segera melaporkan anak yang menunjukkan gejala stunting agar cepat ditangani, tanpa menunggu kondisi memburuk.

“Kalau kepala desa tidak bisa tangani, sampaikan ke camat. Kalau camat tidak bisa, sampaikan ke saya. Kita harus bergerak cepat,” kata Burhanuddin.

Bupati Bombana berharap program ini menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor yang mampu mempercepat penurunan angka stunting, dan tidak berhenti pada penyerahan bantuan saja.

“Kita harus pantau terus. Jangan hanya bagi santunan lalu selesai. Kita harus jadikan ini budaya peduli,” tegasnya.

Ia mengakhiri sambutan dengan menyerukan kepada seluruh aparat desa agar menjadikan tanggung jawab sosial ini sebagai bagian dari tugas kemanusiaan mereka.

“Yang paling dekat dengan masyarakat itu desa. Maka kepala desa harus punya rasa tanggung jawab penuh terhadap anak-anak yang ada di wilayahnya,” tutup Burhanuddin.

Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan bagian dari strategi penanganan stunting yang terintegrasi, mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Program orang tua asuh kembali dikuatkan oleh Bupati Burhanuddin sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Bombana.

Turut hadir mendampingi Bupati, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos beserta para Kepala OPD dan Forkopimda lingkup Pemkab Bombana.