Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui program sosial terpadu yang menyasar balita dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan program prioritas nasional untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Selasa, 1 Juli 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyerahkan langsung Bantuan Sosial Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sasaran di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi paket makanan tambahan bergizi, perlengkapan kesehatan anak, serta kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan bagi balita dan ibu hamil yang teridentifikasi dalam kategori rentan stunting. Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting”, yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab langsung di lapangan.

“Penanganan stunting ini bukan kegiatan insidental, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan.

“Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global di masa mendatang. Itu sebabnya kita semua harus ambil bagian. Tidak cukup hanya mengandalkan program dari atas, tetapi kita juga harus aktif di tingkat keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembagian bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan edukasi bagi para ibu. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan mengikuti program pembinaan keluarga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang anak. Jangan ragu ke Posyandu, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi peran ibu sangat menentukan,” ucap Fatmawati.

Program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting” sendiri merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan moral sosial masyarakat, yang diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan di Bombana.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dijalankan Pemkab Bombana agar dapat mendukung pencapaian target nasional menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 dan menjaga kestabilannya menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan, untuk ikut serta dalam berbagai program penguatan keluarga dan gizi anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bombana berharap ke depan tidak ada lagi anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi atau minimnya layanan kesehatan dasar.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi anak-anak Bombana yang tumbuh dalam kekurangan. Kita harus wujudkan masa depan yang sehat dan bermartabat untuk mereka,” tutup Burhanuddin.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, khususnya para penerima manfaat yang mengaku terbantu dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting melalui aksi konkret lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Camat Lantari Jaya pada Selasa, 1 Juli 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam kegiatan ini menjadi simbol pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., secara langsung menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan satu sektor semata, melainkan tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi.

Menurut Abdul Azis, penanganan stunting harus dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat pemerintah daerah hingga pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa DPPKB siap mengambil bagian dalam setiap langkah kebijakan maupun program konkret yang berorientasi pada penurunan prevalensi stunting, khususnya melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan keluarga. Dengan semangat kolaboratif, DPPKB akan terus memperkuat peran Posyandu, meningkatkan penyuluhan gizi, serta mengintegrasikan layanan KB sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini.

Lebih lanjut, Kepala DPPKB menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki peta jalan penanganan stunting yang cukup jelas dan terukur, salah satunya melalui optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, serta penguatan data sasaran berbasis keluarga. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, ia meyakini bahwa target penurunan stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN akan dapat dicapai.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani secara serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masih adanya anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan mereka. Pemerintah, katanya, akan terus mengawal program-program yang berpihak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga.

Penyerahan bantuan penanganan stunting ini merupakan bagian dari strategi intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan ini terdiri atas paket makanan bergizi, alat pemantauan pertumbuhan anak, serta bahan edukatif yang dapat digunakan oleh keluarga dan kader Posyandu dalam mendukung proses tumbuh kembang balita secara optimal. Penyaluran bantuan difokuskan kepada keluarga berisiko stunting yang telah teridentifikasi melalui pemutakhiran data by name by address, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bupati dan masyarakat penerima manfaat. Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi, serta harapan atas keberlanjutan program bantuan ke depan. Bupati Bombana menjawab dengan lugas bahwa program ini tidak bersifat temporer, melainkan akan berlanjut dan diperkuat melalui monitoring berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat dukungan logistik, tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana serius dalam menjalankan arahan nasional terkait percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana aksi daerah penanganan stunting yang disusun berdasarkan data dan hasil pemetaan yang dilakukan secara periodik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi langsung berupa bantuan pangan bergizi dan edukasi gizi. Bantuan yang diserahkan pada kegiatan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Bombana.

Sinergi antara Dinas Sosial dan DPPKB dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Dinas Sosial akan fokus pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan, sementara DPPKB memperkuat fungsi penyuluhan, pengasuhan keluarga, serta kontrol terhadap kesehatan reproduksi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi pemantik semangat kerja sama berkelanjutan dalam mengatasi stunting secara menyeluruh.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB Kabupaten Bombana selama ini telah menjalankan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), DPPKB mendorong pembentukan keluarga yang berketahanan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu pendekatan yang digencarkan adalah edukasi remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang merupakan salah satu penyumbang risiko stunting.

Dalam jangka panjang, DPPKB Bombana berencana memperkuat intervensi hulu melalui peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, pemberdayaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta digitalisasi sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Penerapan pendekatan keluarga sebagai basis intervensi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus siklus stunting antargenerasi.

Bupati Bombana dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Ia menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi anak, praktik pola asuh yang baik, hingga menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengapresiasi semangat para kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta relawan yang telah bekerja keras dalam mendampingi masyarakat selama ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi peninjauan langsung oleh Bupati ke stan-stan pelayanan kesehatan terpadu yang turut hadir di lokasi acara. Di stan tersebut, dilakukan demonstrasi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang ASI eksklusif, serta pemantauan berat dan tinggi badan anak. Peninjauan ini menjadi ajang evaluasi langsung terhadap layanan di lapangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menyesuaikan strategi berdasarkan masukan yang diterima.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bombana diproyeksikan akan terus diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting yang akan bekerja lintas sektor dengan pendekatan berbasis wilayah. Satgas ini akan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus menjadi media koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi data, perencanaan berbasis bukti, serta pelibatan lintas aktor dalam upaya pencegahan stunting. Kabupaten Bombana menargetkan penurunan angka stunting minimal 3 persen setiap tahun hingga mencapai standar nasional pada tahun 2028. Untuk itu, diperlukan keberlanjutan program, konsistensi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Dengan semangat gotong royong dan pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting bukan hanya sekadar distribusi barang, melainkan simbol kebangkitan gerakan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak Bombana dari ancaman stunting.

Kolaka Timur, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pembinaan Posyandu serta mendorong percepatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di desa dan kelurahan. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025, di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, serta Kelurahan Tababu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar Agustus mendatang. Lebih dari itu, kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan peran strategis Posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat, yang kini tidak lagi hanya terbatas pada sektor kesehatan.

Dalam sambutannya di hadapan para kader dan masyarakat, Arinta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan publik.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita butuh keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah desa, OPD kabupaten, maupun provinsi—agar Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di masyarakat,” ujarnya.

Arinta juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dan kader Posyandu, berupa perlengkapan pemadam kebakaran, paket sembako, serta perlengkapan kesehatan. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas layanan Posyandu.

“Kita ingin kader Posyandu tak hanya fokus pada kesehatan balita dan lansia, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mulai dari masalah sanitasi, rumah tidak layak huni, pendidikan, hingga persoalan sosial lainnya harus bisa ditangani secara terpadu,” tutur Arinta.

Ia menambahkan bahwa peran Posyandu kini telah berevolusi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyentuh enam bidang utama sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban masyarakat.

Bupati Kolaka Timur, H. Abdul Azis, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ibu Arinta terhadap masyarakat Koltim. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para kader Posyandu.

“Kehadiran Ibu Arinta sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi bukan hanya membawa semangat, tetapi juga bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Bupati dalam sambutannya.

Salah satu titik perhatian kunjungan berada di Posyandu Desa Tasahea, yang kini menjadi Posyandu percontohan dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen. Posyandu ini telah mengintegrasikan empat jenis layanan UKPM (Upaya Kesehatan Perdesaan Mandiri), yaitu Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Remaja.

Arinta memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kader dan lansia di desa tersebut. Ia menyebut semangat mereka sebagai teladan dalam menjalankan peran aktif di tengah masyarakat.

“Luar biasa ibu-ibu lansia dan para kader kita. Di usia yang tidak muda lagi, mereka tetap aktif melayani dan mendukung pembangunan di desa,” kata Arinta penuh haru.

Dalam penutupan kegiatan, Arinta secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kader, lansia, dan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut mampu menjadi penguat semangat kerja para kader dan mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

“Bantuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk hadir dan mendukung langsung di lapangan. Kita ingin Posyandu menjadi tempat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terbantu,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru dalam penguatan Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa, Posyandu di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi model pelayanan publik yang efektif dan manusiawi.

Bombana, sultranet.com – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyelenggarakan Pertemuan Bimbingan Terpadu Gelombang I Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Rahmat dan diikuti oleh seluruh Kepala UPTD Balai Penyuluh KB dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, masing-masing didampingi oleh satu staf. (30/4)

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan beberapa kegiatan strategis, termasuk program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat). Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan Bangga Kencana serta penguatan peran UPTD sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat kecamatan.

“Penyaluran Dana BOKB untuk kali ini mungkin tidak seperti tahun kemarin, yang langsung bisa digunakan setelah pertemuan. Tahun ini, kita menunggu proses pencairan dana dari pusat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan,” jelas Abdul Azis.

Pertemuan ini juga menjadi ajang pembekalan bagi para peserta terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BOKB, khususnya kegiatan Dahsyat. Dalam juknisnya, kegiatan Dahsyat bertujuan untuk mengajarkan keluarga sasaran, seperti ibu hamil, ibu dengan balita, calon pengantin, dan balita usia 0–23 bulan, untuk mengolah makanan bergizi dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.

DPPKB menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan Dahsyat, terutama koordinasi dengan petugas gizi di lapangan untuk memastikan jenis pangan yang sesuai dan layak di masing-masing wilayah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh lini pelaksana di lapangan memahami arah dan strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana di tahun 2025, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal dan tepat sasaran,” tambah Irna Rochatiningrum, S.TP., MM.

Kegiatan bimbingan ini juga diisi dengan penyampaian materi dari masing-masing bidang di DPPKB Kabupaten Bombana. Setiap bidang memberikan penjelasan teknis terkait pelaksanaan program, strategi operasional, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum koordinasi yang efektif dan menjadi pemacu semangat seluruh penyuluh KB dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan masyarakat Bombana melalui program Bangga Kencana.

Kendari, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sosialisasi MBG yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., bersama Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Brigjen Purnawirawan TNI Sarwono dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur, Ir. Hugua serta para bupati dan wakil bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kolaka Utara.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini karena kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Dengan asupan gizi yang baik, kita dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Nur Rahman Umar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menyukseskan program ini. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan program ini bisa berjalan efektif di Kolaka Utara. Sosialisasi juga akan terus digencarkan agar masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bergizi,” tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, selaku penggagas program, menuturkan bahwa MBG bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

“Program ini tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Badan Gizi Nasional RI yang turut hadir menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program ini berjalan maksimal.

“Kami berharap seluruh kepala daerah berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi terkait program ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Peran media sangat penting dalam memastikan program ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kami akan terus mengoptimalkan komunikasi publik agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama,” ujar Syahlan Launu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Diskominfo akan bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk dinas kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kolaka Utara berjalan efektif.

“Selain menyediakan makanan bergizi, kami juga ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya pola hidup sehat sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman serta merancang strategi yang tepat dalam memastikan distribusi makanan bergizi secara merata. Pemerintah Kolaka Utara telah menyiapkan berbagai langkah konkret, termasuk kerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses gizi yang memadai.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka stunting dan mendukung peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara.

Kendari, sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Acara berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, S.M., M.M., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IWAPI Sultra berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI menargetkan pembagian 50.000 paket makanan bergizi di seluruh Indonesia, sejalan dengan usia organisasi yang kini menginjak 50 tahun. Namun, realisasi distribusi melampaui target dengan lebih dari 60.300 titik pembagian di 36 provinsi.

Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan program kesehatan nasional. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” kata Almin.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, H. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., yang diwakili oleh pengurus pondok pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh IWAPI Sultra.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini telah memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran serta buah-buahan. Hal ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mereka.

IWAPI Sultra berharap program ini dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara.