Bombana _ sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi sebagai upaya memperkuat pencegahan stunting sejak usia remaja melalui pembiasaan pola hidup sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bombana tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, khususnya dalam mencegah anemia pada remaja putri sebagai salah satu faktor risiko stunting di masa mendatang. Kegiatan berlangsung di SMAN 7 Bombana, Kecamatan Poleang Selatan, Selasa (21/7/2026).

Gerakan Aksi Bergizi dirangkaikan dengan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi peserta didik, edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Sekolah Sehat, serta kampanye konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak usia sekolah sebagai investasi menuju generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andy Edi Surahmat, M.Kes., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., sejumlah kepala perangkat daerah, camat, kepala sekolah, tenaga kesehatan, guru, orang tua siswa, serta ratusan peserta didik.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Menurutnya, pembiasaan hidup sehat harus dimulai sejak dini agar menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda.

“Saya berharap kegiatan seperti ini mampu membangun kesadaran anak-anak kita untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa upaya pencegahan stunting tidak hanya dilakukan pada masa kehamilan atau saat anak dilahirkan, tetapi harus dimulai sejak masa remaja. Remaja yang sehat, khususnya remaja putri, akan menjadi calon ibu yang sehat sehingga mampu melahirkan generasi yang bebas dari stunting.

Bupati juga mengajak seluruh peserta didik, terutama remaja putri, untuk membiasakan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta disiplin mengonsumsi Tablet Tambah Darah setiap minggu guna mencegah anemia.

“Anak-anak kita adalah aset dan harapan masa depan daerah. Menjaga kesehatan mereka merupakan investasi yang sangat penting. Saya berharap kebiasaan hidup sehat ini tidak berhenti pada kegiatan hari ini, tetapi terus diterapkan di sekolah maupun di rumah dengan dukungan guru dan orang tua,” katanya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, hingga masyarakat, harus bersinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dan remaja secara optimal.

Usai membuka kegiatan, Bupati Bombana bersama jajaran secara simbolis menandai dimulainya pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para peserta didik. Pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga dapat segera ditindaklanjuti apabila ditemukan risiko tertentu.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perwakilan kepala sekolah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung implementasi Program Sekolah Sehat di Kabupaten Bombana.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan aksi minum Tablet Tambah Darah secara serentak oleh siswi remaja putri sebagai simbol komitmen pencegahan anemia. Para peserta juga mengikuti edukasi mengenai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pentingnya aktivitas fisik, pola konsumsi gizi seimbang, serta manfaat Tablet Tambah Darah dalam menjaga kesehatan dan mencegah risiko stunting pada generasi mendatang.

Melalui Gerakan Cegah Stunting melalui Aksi Bergizi, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kesadaran hidup sehat terus tumbuh di kalangan peserta didik. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di lingkungan sekolah, meningkatkan kualitas kesehatan remaja, menekan angka anemia, serta menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi Bombana yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan peringkat keempat dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, kepada Bupati Bombana, Burhanuddin, pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa, 5 Mei 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan dalam memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader posyandu, hingga masyarakat.

Capaian itu sekaligus menempatkan Bombana sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di Sulawesi Tenggara. Berbagai program strategis terus dijalankan guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal, mulai dari edukasi gizi kepada ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi balita, pemantauan kesehatan anak, hingga peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mendukung program percepatan penurunan stunting di daerah tersebut. Menurutnya, keberhasilan yang diraih merupakan hasil sinergi dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi hasil kerja keras bersama seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah desa, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Menurut Fatmiati, stunting merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, pihaknya terus memperkuat berbagai program promotif dan preventif agar angka stunting di Kabupaten Bombana dapat terus ditekan.

“Kami terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin, serta pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia dini,” kata Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat, khususnya ibu dan anak, mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.

Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan pola asuh anak yang baik sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.

Fatmiati menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dunia pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga sebagai lingkungan utama dalam mendukung pertumbuhan anak.

“Pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar anak-anak di Bombana dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Keberhasilan Bombana meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan stunting yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah berharap prestasi tersebut dapat menjadi pemicu semangat seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Kesehatan juga memastikan akan terus menghadirkan berbagai inovasi program kesehatan berbasis masyarakat guna mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Bombana optimistis mampu menciptakan generasi sehat, unggul, dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan daerah di masa mendatang. (adv)

KOLAKA, Sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian malaria melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi tenaga medis selama tujuh hari yang terbagi dalam dua angkatan, hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 13–19 April 2026 untuk angkatan pertama dan 22–28 April 2026 untuk angkatan kedua.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kemampuan tenaga medis dalam mendeteksi, menangani, dan mengendalikan kasus malaria secara cepat dan tepat sesuai standar pelayanan kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana itu diikuti oleh dokter umum serta programmer malaria dari seluruh puskesmas dan tingkat kabupaten. Para peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait tata laksana malaria melalui berbagai metode pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi kelompok, penugasan, hingga praktik lapangan secara langsung.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan pelatihan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit menular seperti malaria yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Menurut Fatmiati, tenaga kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus malaria sejak dini agar tidak berkembang menjadi kasus yang lebih serius di tengah masyarakat.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tenaga medis terkait tata laksana malaria yang sesuai standar, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan yang tepat, hingga upaya pencegahan dan pengendalian di lapangan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung target pemerintah menuju eliminasi malaria. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Selama pelatihan berlangsung, peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga mengikuti praktik lapangan di sejumlah puskesmas di Kota Kendari. Kegiatan praktik lapangan dilaksanakan di Puskesmas Lepo-Lepo, Puskesmas Puuwatu, Puskesmas Kemaraya, dan Puskesmas Poasia.

Melalui praktik lapangan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk memahami secara langsung mekanisme penanganan malaria di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari proses pemeriksaan pasien, penggunaan alat diagnosis, tata cara pengobatan, hingga sistem pelaporan kasus malaria.

Fatmiati menilai pendekatan praktik lapangan sangat penting agar peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan ketika kembali bertugas di wilayah masing-masing.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pelayanan sehari-hari sehingga kualitas penanganan malaria di Kabupaten Bombana semakin baik dan responsif,” katanya.

Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular. Dinas Kesehatan Bombana menilai pengendalian malaria membutuhkan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat agar upaya pencegahan berjalan optimal.

Malaria sendiri masih menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gigitan nyamuk, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini terus digencarkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan malaria melalui penerapan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih.

“Bebas malaria dimulai dari kita. Pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan malaria,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pelatihan tersebut, kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat, khususnya dalam penanganan malaria. Dengan tenaga medis yang lebih kompeten dan sistem pengendalian yang semakin kuat, Bombana optimistis mampu mempercepat upaya menuju wilayah bebas malaria sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait sistem pelayanan kesehatan dasar melalui kegiatan sosialisasi tentang fungsi dan perbedaan Puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, dan diikuti oleh masyarakat umum serta tokoh masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kesehatan yang tersedia di wilayah mereka, Jumat, 17 April 2026.

Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sekitar 35 peserta yang terdiri dari warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Rarowatu. Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., hadir sebagai narasumber utama.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai status pelayanan kesehatan di Puskesmas Rarowatu, termasuk perbedaan fungsi antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam pemaparannya, Fatmiati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh perbedaan jenis layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memandang penting dilakukannya edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat memahami fungsi serta jenis layanan yang tersedia di puskesmas, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan secara tepat sesuai kebutuhan,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, puskesmas rawat inap memiliki fasilitas pelayanan yang memungkinkan pasien mendapatkan perawatan sementara dengan pengawasan tenaga medis dalam kondisi tertentu. Sementara puskesmas non rawat inap lebih berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, promotif, preventif, pemeriksaan umum, dan tindakan medis ringan tanpa layanan perawatan inap.

Menurut Fatmiati, pemahaman masyarakat mengenai sistem pelayanan kesehatan sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan di lapangan. Dengan mengetahui jenis layanan yang tersedia, masyarakat dapat lebih mudah menentukan langkah penanganan kesehatan yang tepat sesuai kondisi pasien.

Selain menjelaskan regulasi terbaru tentang penyelenggaraan puskesmas, kegiatan tersebut juga menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan di Kecamatan Rarowatu. Sejumlah peserta tampak aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan mengenai layanan kesehatan yang selama ini mereka terima.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, termasuk memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan dapat dipahami secara menyeluruh.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya datang berobat ketika sakit, tetapi juga memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja dan bagaimana memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses, berkualitas, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami sistem kesehatan akan membantu meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih aktif menjaga kesehatan diri dan keluarga melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dalam kegiatan itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dengan menjaga komunikasi yang baik bersama tenaga kesehatan dan pemerintah setempat.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut dinilai penting karena dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas terkait jenis layanan kesehatan yang tersedia di puskesmas.

Melalui sosialisasi itu, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin memahami hak dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun pelayanan kesehatan yang efektif. Ketika masyarakat memahami sistem layanan kesehatan, maka pelayanan juga akan berjalan lebih optimal,” tambah Fatmiati.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan memastikan kegiatan edukasi dan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang baik, yang berlangsung di Puskesmas Rumbia, Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan itu turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan, SKM., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Rumbia. Pemeriksaan dilakukan mulai dari alur pelayanan pasien, sistem administrasi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh tenaga kesehatan di lapangan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, tim Ombudsman juga menggelar dialog interaktif bersama tenaga kesehatan guna menggali informasi terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi petugas, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan kunjungan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Menurut Fatmiati, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ombudsman merupakan bentuk sinergi positif antara lembaga pengawas pelayanan publik dan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berupaya memperkuat standar pelayanan kesehatan melalui pembinaan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Fatmiati menambahkan, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh sikap profesional, kedisiplinan, dan komitmen tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan humanis.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, dialog antara tim Ombudsman dan tenaga kesehatan berlangsung aktif dan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung, serta upaya yang selama ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ombudsman RI menilai pengawasan secara berkala penting dilakukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mampu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara Ombudsman dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam mendorong budaya pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kunjungan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah, khususnya di tingkat puskesmas.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan profesionalitas, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya. (adv)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi percepatan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca dugaan keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Poleang Utara pada 11 November 2025. Rapat dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Jumat (14/11/2025).

Rapat tersebut melibatkan Koordinator Wilayah BGN Bombana, Kepala SPPG Poleang Utara, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, OPD teknis, pihak sekolah, penyedia makanan MBG, serta unsur kecamatan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan.

Investigasi Dinas Kesehatan Bombana telah dilakukan sehari setelah kejadian, yaitu pada 12 November 2025. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menelusuri sumber awal dugaan kontaminasi makanan yang menyebabkan sejumlah peserta didik mengalami gejala keracunan. Hasil sementara menjadi rujukan utama dalam rapat evaluasi.

Kepala SPPG Poleang Utara, Rahmat Romadon, menjelaskan langkah teknis yang telah dilakukan pihaknya dalam memperbaiki sistem pengolahan dan distribusi makanan. Ia menegaskan bahwa pola memasak kini diubah agar sesuai rekomendasi Dinas Kesehatan.

“Untuk pengetahuan cara packing-nya dan cara masaknya, kami sudah melakukan perubahan. Sistem memasaknya kami ubah. Yang sebelumnya dimasak bersamaan semuanya, kini sudah kami pisahkan. Sehingga makanan yang terakhir kami hantarkan MBG itu disesuaikan dengan jadwal masaknya. Dengan begitu, arahan Dinas Kesehatan terkait batas waktu 4 jam konsumsi makanan dapat terpenuhi dan tidak lagi terlewati,” ujarnya.

Rahmat juga memaparkan kendala geografis sebagai faktor lambatnya distribusi makanan ke beberapa sekolah. Menurutnya, kondisi wilayah membuat pendistribusian tidak dapat dilakukan sekali antar.

“Kondisi di Poleang Utara itu jalurnya bercabang menjadi empat. Ini menyulitkan kami karena idealnya distribusi dilakukan sekali antar. Namun itu tidak bisa dilakukan karena struktur jalannya. Wilayah yang kemarin mengalami KLB juga menjadi titik terakhir yang kami antarkan karena aksesnya sulit. Jadi percepatan distribusi tidak dapat maksimal seperti di wilayah lain yang lebih mudah dijangkau,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai evaluasi ini penting sebagai upaya perbaikan sistemik. Selain faktor pengolahan makanan, aspek distribusi, pelatihan penyedia, hingga ketepatan waktu konsumsi menjadi fokus pembahasan. Rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi syarat mutlak, termasuk ketentuan suhu, sanitasi, dan batas durasi konsumsi sejak makanan selesai dimasak.

Pj. Sekda Bombana menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kejadian ini mengurangi kepercayaan masyarakat. Ia meminta seluruh pelaksana program memperbaiki prosedur dan memastikan seluruh standar keamanan diterapkan secara konsisten.

“Saya ingin setiap tahapan MBG diperhatikan dengan serius. Jangan sampai lalai. Kita ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” tegasnya dalam rapat.

Pemerintah juga mendorong peningkatan koordinasi antara penyedia makanan dan pihak sekolah agar pengawasan distribusi berjalan lebih efektif. Badan terkait diminta melakukan monitoring rutin dan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas program.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap adanya langkah konkret memperkuat pelaksanaan MBG, termasuk peningkatan kapasitas penyedia, pemetaan ulang wilayah distribusi, serta penyusunan SOP tambahan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis.

Bombana, sultranet.com – Kabupaten Bombana resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.5/Kep/Bangda/2025 yang disahkan di Jakarta pada 10 November 2025.

Keputusan tersebut menempatkan Bombana bersama 196 kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah yang dinilai berhasil dalam upaya percepatan penurunan stunting. Daftar lengkap penerima status kinerja baik tercantum dalam lampiran keputusan, termasuk nama Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah yang masuk dalam kategori tersebut.

Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Penilaian ini menjadi dasar utama penetapan daerah berkinerja baik sebagaimana tertuang dalam diktum kedua keputusan tersebut.

Penetapan ini juga merujuk pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah daerah dinilai berhasil menjalankan berbagai intervensi program, mulai dari edukasi kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses layanan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga kolaborasi lintas sektor bersama puskesmas, TP PKK, serta organisasi masyarakat. Kinerja ini menjadi salah satu indikator keseriusan daerah dalam menurunkan angka stunting.

Penetapan Bombana sebagai daerah berkinerja baik dinilai semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting bukan hanya program, tetapi menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Hingga tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana telah melaksanakan berbagai strategi, salah satunya melalui intensifikasi pendataan gizi, penguatan posyandu, serta sinergi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Data pemantauan kesehatan menunjukkan tren penurunan angka kasus balita stunting di beberapa kecamatan prioritas.

Upaya ini juga ditopang oleh kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, DP3A, Dinas Ketahanan Pangan, hingga dukungan anggaran APBD dan Dana Desa yang diarahkan pada program gizi sensitif dan gizi spesifik.

Penilaian kinerja ini memberi dampak positif bagi daerah, karena menjadi dasar evaluasi dan rujukan dalam penyusunan kebijakan lanjutan. Pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga komitmen serta meningkatkan kualitas program intervensi agar angka stunting semakin menurun.

Pemerintah pusat menyebut bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional untuk menciptakan generasi emas sehat, unggul, dan berdaya saing. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan program dengan baik akan diberi apresiasi dan dukungan berkelanjutan.

Penetapan Bombana di daftar daerah berkinerja baik menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif pemerintah daerah bersama masyarakat telah menunjukkan hasil. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar target penurunan stunting secara nasional dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana terus gencar mengkampanyekan gerakan hidup sehat tanpa narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan yang digelar di Kampus Politeknik Bombana, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Kamis (18/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung pukul 11.00 hingga 12.00 Wita itu dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, S.H., M.H. Di hadapan mahasiswa, ia memaparkan materi dengan tema “Membentuk Generasi Emas Tanpa Narkoba di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Bombana.”

Suasana penyuluhan berlangsung serius namun tetap interaktif. Para mahasiswa terlihat antusias mengikuti jalannya paparan. Bagi aparat kepolisian, mahasiswa adalah bagian penting dalam upaya memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Sebab, mereka dianggap sebagai garda depan yang akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan.

AKP Muh. Arman menegaskan bahwa dunia kampus harus menjadi benteng pertama dalam melawan bahaya narkoba. Ia mengingatkan bahwa narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga masa depan generasi muda.

“Narkoba bisa menghancurkan hidup, merusak cita-cita, bahkan merenggut masa depan. Karena itu, saya mengajak seluruh mahasiswa untuk bersama-sama membantu mencegah peredaran narkoba,” ujarnya.

Ia menambahkan, generasi emas yang diharapkan pemerintah dan masyarakat hanya bisa terwujud jika mahasiswa terbebas dari pengaruh narkoba. Menurutnya, menjaga diri dari narkoba sama artinya dengan menjaga keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Selain itu, ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau bujukan untuk mencoba narkoba, baik melalui pergaulan maupun tawaran yang tampak menggiurkan. Dalam penyampaiannya, AKP Muh. Arman menekankan bahwa langkah pencegahan harus dimulai dari kesadaran pribadi.

“Awalnya mungkin coba-coba, tapi lama-lama bisa ketergantungan. Karena itu, jangan pernah memberi ruang sedikitpun untuk narkoba masuk dalam kehidupan kita,” katanya.

Penyuluhan ini menjadi bagian dari strategi Polres Bombana untuk memperkuat edukasi pencegahan di lingkungan pendidikan. Dengan pendekatan humanis, kepolisian berharap mahasiswa bisa menjadi teladan di tengah masyarakat.

Mahasiswa Politeknik Bombana yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik penyuluhan ini. Bagi mereka, pesan yang disampaikan bukan hanya sekadar ajakan, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral sebagai generasi penerus bangsa.

Kegiatan ditutup dengan ajakan bersama untuk membangun komitmen menjadikan kampus sebagai zona bebas narkoba. Semangat itu diharapkan tidak berhenti pada acara ini saja, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Dengan demikian, Polres Bombana berharap penyuluhan ini bisa melahirkan kesadaran kolektif bahwa melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi tugas seluruh masyarakat, terutama generasi muda yang tengah menempuh pendidikan tinggi.