Kemensos Salurkan Bantuan ATENSI Rp153,36 Juta kepada 78 Penerima Manfaat di Bombana

Kendari, sultranet.com — Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Meohai di Kendari menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp153.360.000 kepada 78 penerima manfaat di Kabupaten Bombana. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bombana untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang membutuhkan, Kamis (20/8/2026).

Bantuan tersebut menyasar empat kelompok penerima manfaat, yakni anak-anak, lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, serta kelompok TSKPO. Dari total 78 penerima, sebanyak 14 orang merupakan anak-anak, 31 orang lansia, 19 orang penyandang disabilitas, dan 14 orang lainnya masuk dalam kategori TSKPO.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Pos Rumbia dan Pos Buapinang agar dukungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelayanan rehabilitasi sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan dukungan untuk menjalani kehidupan secara lebih layak dan mandiri.

Bantuan ATENSI yang diberikan mencakup pemenuhan hidup layak dan dukungan kewirausahaan. Bantuan pemenuhan hidup layak ditujukan untuk membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Sementara itu, dukungan kewirausahaan diarahkan kepada penerima manfaat yang memiliki potensi usaha agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kemandirian.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Sentra Meohai di Kendari, Sri Indrawati, dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan program perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial melalui Sentra Meohai Kendari atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurut dia, dukungan tersebut memiliki arti penting bagi penerima manfaat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar dan membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial melalui Sentra Meohai Kendari atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bombana. Bantuan ATENSI ini sangat berarti bagi penerima manfaat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup layak maupun dalam mendukung kemandirian melalui kewirausahaan,” ujar Sadli Sirajuddin.

Ia menilai, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan perlindungan sosial. Melalui koordinasi yang baik, bantuan diharapkan dapat diberikan kepada kelompok sasaran sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Sadli mengatakan, Dinas Sosial Kabupaten Bombana akan terus mendukung pelaksanaan program sosial yang dijalankan bersama Kementerian Sosial. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat koordinasi dan pendampingan agar bantuan yang disalurkan tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami di Dinas Sosial Kabupaten Bombana akan terus mendukung dan memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial. Harapan kami, bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mereka,” tambahnya.

Menurut Sadli, pendampingan dan koordinasi tetap diperlukan agar berbagai program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendukung upaya penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup sesuai kemampuan dan potensi masing-masing.

Program ATENSI merupakan salah satu bentuk intervensi Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Program ini diarahkan untuk membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh dukungan sosial, serta meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian.

Bagi kelompok anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, dukungan sosial menjadi bagian penting untuk membantu memenuhi kebutuhan sesuai kondisi masing-masing. Sementara itu, bantuan kewirausahaan dapat menjadi modal pendukung bagi penerima manfaat yang memiliki potensi usaha untuk mengembangkan kegiatan produktif. Namun, pemanfaatan bantuan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap penerima.

Penyaluran bantuan senilai lebih dari Rp153 juta kepada 78 penerima manfaat ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Pemerintah pusat melalui Sentra Meohai Kendari menyediakan dukungan program, sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Bombana berperan dalam koordinasi pelaksanaan di daerah.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap layanan dan dukungan sosial secara lebih dekat. Bantuan ATENSI juga diharapkan membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penguatan sinergi dengan Kementerian Sosial menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Keberlanjutan koordinasi dan pendampingan diperlukan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara optimal serta mendukung peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dalam jangka panjang.

Dengan adanya program ATENSI ini, 78 penerima manfaat di Kabupaten Bombana diharapkan memperoleh dukungan sesuai kebutuhan mereka. Pelaksanaan program tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pelayanan sosial yang responsif, tepat sasaran, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kemandirian masyarakat.




Kadis Sosial Bombana Pastikan Layanan Publik Tetap Optimal di MPP

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas pelayanan di Pusat Pelayanan Dinas Sosial yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan sesuai standar pelayanan, Selasa (24/02/2026).

Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di bidang sosial, agar tetap berjalan efektif dan profesional meskipun dalam suasana bulan suci Ramadan. Dalam kunjungannya, Sadli Sirajuddin meninjau secara langsung proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta berinteraksi dengan para petugas yang bertugas di lokasi pelayanan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Dinas Sosial ingin mengetahui secara langsung kondisi pelayanan di lapangan sekaligus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesional dan ramah dalam melayani masyarakat yang datang mengurus berbagai kebutuhan layanan sosial.

“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik dan profesional. Meskipun dalam suasana Ramadan, kualitas pelayanan tidak boleh berkurang karena masyarakat tetap membutuhkan layanan yang cepat dan tepat,” kata Sadli Sirajuddin.

Selain memantau aktivitas pelayanan, Sadli juga melakukan pengecekan terhadap berbagai sarana dan prasarana pendukung yang tersedia di pusat pelayanan tersebut. Pengecekan meliputi fasilitas ruang pelayanan, perangkat administrasi, hingga kenyamanan ruang tunggu bagi masyarakat yang datang mengakses layanan.

Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kondisi sarana dan prasarana harus terus dipastikan dalam keadaan baik agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang nyaman dan efisien.

“Fasilitas pelayanan harus selalu dalam kondisi baik. Hal ini penting agar masyarakat yang datang merasa nyaman dan proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Sadli juga mengapresiasi kinerja para petugas pelayanan yang tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh aparatur yang bertugas di pusat pelayanan dapat terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pusat pelayanan Dinas Sosial di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bombana sendiri menjadi salah satu titik layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan sosial. Melalui konsep pelayanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien dalam satu lokasi.

Kehadiran layanan sosial di MPP juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Melalui pemantauan langsung ini, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan humanis bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan selama bulan Ramadan.

Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial serta dukungan pelayanan yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan warga.




Dinsos Bombana Perkuat Verifikasi Komitmen KPM PKH

Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana bersama para ASN PPPK Kementerian Sosial RI yang bertugas sebagai pendamping sosial mengikuti rapat koordinasi daring terkait penguatan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut dipusatkan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana dan diikuti melalui Zoom Meeting, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta para pendamping sosial dalam pelaksanaan verifikasi komitmen di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas secara mendalam berbagai aspek terkait verifikasi komitmen KPM PKH. Verifikasi ini merupakan bagian dari kewajiban keluarga penerima bantuan untuk memenuhi persyaratan program pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Melalui mekanisme verifikasi, pendamping sosial memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah dengan tingkat kehadiran yang memadai. Selain itu, ibu hamil dan balita dipastikan memperoleh layanan kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan, sementara lansia serta penyandang disabilitas berat mendapatkan perawatan yang layak.

Koordinator Kabupaten Bombana Program PKH, Laode Ahmad Bachrun, menegaskan bahwa verifikasi komitmen merupakan salah satu kunci keberhasilan program bantuan sosial bersyarat tersebut.

“Verifikasi komitmen ini bukan untuk mempersulit KPM, tetapi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program,” kata Bachrun.

Ia menjelaskan, pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Para pendamping tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga memberikan pendampingan, pemantauan, serta pelaporan secara objektif dan akurat kepada pemerintah.

“Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemantauan, dan pelaporan secara objektif serta akurat di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bachrun menambahkan bahwa hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar dalam evaluasi keberlanjutan kepesertaan keluarga dalam program PKH. Data tersebut juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lanjutan agar bantuan sosial tetap tepat sasaran.

Menurutnya, dengan sistem verifikasi yang berjalan baik, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan bahwa verifikasi komitmen tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendalian program bantuan sosial. Lebih dari itu, proses tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi keluarga penerima manfaat.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, KPM diharapkan semakin sadar akan pentingnya pendidikan anak, layanan kesehatan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup secara bertahap.

Pemerintah daerah berharap melalui rapat koordinasi ini, seluruh pendamping sosial PKH di Kabupaten Bombana dapat melaksanakan tugas verifikasi komitmen secara optimal, profesional, dan berintegritas. Dengan demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di daerah tersebut dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program PKH sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat, program ini tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendamping sosial, Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bombana.




Buka Pasar Murah di Poleang, Bupati Burhanuddin  Tebar Bantuan untuk Warga

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat layanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dipusatkan di Halaman Kantor Camat Poleang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dirangkaikan dengan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Senin (24/11/2025).

Operasi Pasar Murah yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bombana menyediakan sebanyak 400 paket kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih terjangkau bagi masyarakat. Paket tersebut berisi sejumlah komoditas penting yang kerap mengalami fluktuasi harga. Pelaksanaan pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat Poleang sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan warga. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Operasi pasar ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan membantu warga dengan harga yang bisa dijangkau,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Posyandu yang dipimpin oleh Ketua Tim Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya penguatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan utama pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Enam SPM tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum. “Penguatan Posyandu menjadi kunci utama agar pelayanan dasar benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama ibu dan anak,” jelasnya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP-PKK, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP-PKK, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga

Ia juga mengajak seluruh kader Posyandu dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Keberadaan Posyandu dianggap sangat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan kesehatan keluarga.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di wilayah Poleang. Selain itu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, sepatu, dan seragam kepada siswa sekolah dasar. Program ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di Poleang mendapatkan dukungan yang cukup dalam proses belajar.