Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pangan Murah di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan teleconference Zoom Meeting bersama seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM, Jumat (5/9/2025).

Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menekan laju inflasi. Program ini hadir sebagai langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, terutama rumah tangga yang terdampak fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Forkopimda Bombana, Pj. Sekda Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, serta para kepala perangkat daerah. Kehadiran jajaran pimpinan daerah menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan murah bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan meliputi bazar bahan pokok murah, penyaluran bantuan sosial, hingga layanan kesehatan dasar. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sejak pagi. Ratusan warga, sebagian besar ibu rumah tangga, tampak berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

“Pangan adalah penopang ketahanan bangsa. Mari bersama-sama kita wujudkan negara yang mandiri dan tangguh dalam pangan,” ujar Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dalam arahannya secara daring.

Bupati Bombana Burhanuddin bersama Wakil Bupati Ahmad Yani bahkan ikut mendampingi warga saat berbelanja. Kehadiran keduanya menciptakan suasana akrab sekaligus memberi pesan kuat bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Masyarakat yang hadir menyambut positif program ini. Sejumlah warga menyampaikan bahwa harga pangan yang ditawarkan jauh lebih murah dari biasanya, sehingga membantu mereka menghemat pengeluaran harian.

Adapun daftar harga pangan murah yang tersedia di lokasi antara lain: Beras Premium (10 kg) Rp120.000, Beras SPHP (5 kg) Rp58.000, Gula Pasir (1 kg) Rp15.000, Minyak Goreng Bimoli (1 liter) Rp18.000, Telur Ayam Ras (1 rak) Rp45.000, Bawang Merah (0,5 kg) Rp17.500, Bawang Putih (0,5 kg) Rp15.000, Cabai Merah Keriting (0,25 kg) Rp7.500, dan Cabai Rawit Merah (0,25 kg) Rp7.500.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menekan inflasi tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Ini bagian dari kepedulian pemerintah untuk membantu perekonomian rumah tangga,” ujarnya.

Gerakan Pangan Murah diharapkan menjadi solusi jangka pendek sekaligus bagian dari upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui sinergi lintas sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas.

Program ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan juga menyangkut kesejahteraan sosial dan ketahanan keluarga. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional yang digelar secara daring dan terpusat di halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri terkait upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. Pelaksanaan berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sejak pagi, warga memadati halaman kantor kecamatan untuk mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Beberapa komoditas dijual dengan harga di bawah pasar, seperti beras SPHP Rp60.000 per 5 kilogram, gula pasir Rp17.500 per kilogram, minyak goreng Rp18.500 per liter, serta komoditas lain seperti cabai, bawang, telur, dan ayam. Antusiasme masyarakat terlihat dari panjangnya antrean, mencerminkan tingginya kebutuhan warga akan akses pangan murah.

Gerakan Pangan Murah ini berlangsung serentak di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia melalui kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, serta dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten. Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pokok di tengah potensi kenaikan harga pangan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., turut hadir meninjau pelaksanaan kegiatan. Ia mengatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. “Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, memastikan ketersediaan pangan, dan mengendalikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Didampingi Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., MPWK, perwakilan Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah, serta perwakilan Perum Bulog Cabang Bombana, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga kestabilan harga pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai program nasional yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat.

Kehadiran pangan murah disambut antusias oleh warga yang merasa terbantu dengan harga yang lebih bersahabat. Banyak warga mengaku kegiatan ini meringankan pengeluaran harian mereka, terutama menjelang pergantian bulan ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.

Melalui program ini, Pemkab Bombana berharap pengendalian inflasi dapat terus terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga berkomitmen memperluas jangkauan program pangan murah di kecamatan lain agar manfaatnya lebih merata.

Kendari, sultranet.com – Balai Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya mempercepat program cetak sawah dan Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, Sabtu, 26 Juli 2025, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga perguruan tinggi.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Kabupaten penerima program Cetak Sawah Rakyat (CSR), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Tim Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Halu Oleo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Sarif, SH, dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Rahmatia, SP, MP.

Kepala BRMP Sultra, Budi Darma Putra, mengatakan percepatan program ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi padi di Sulawesi Tenggara. “Kami tidak hanya menargetkan pencetakan sawah baru, tetapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan dan teknologi yang tepat agar lahan yang dicetak bisa produktif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan petani menjadi kunci keberhasilan. “Dengan kerja sama yang solid, proses cetak sawah dapat lebih cepat, efisien, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa program cetak sawah dan LTT di Sultra juga menjadi bagian dari target nasional untuk memastikan ketersediaan pangan. “Kami memandang Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, sehingga perlu dukungan maksimal agar setiap hektare yang dicetak memberi hasil optimal,” katanya.

Sementara itu, Tim SID dari Universitas Halu Oleo menyampaikan hasil kajian teknis terkait lokasi dan desain lahan yang akan dicetak. Kajian ini menjadi acuan pelaksanaan konstruksi agar lahan baru dapat langsung diolah dengan sistem irigasi yang memadai.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menilai program ini akan menjadi dorongan besar bagi petani di daerahnya. “Bombana memiliki lahan yang siap dicetak, dan kami siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

BRMP Sultra memastikan bahwa percepatan LTT akan menjadi fokus utama selain pencetakan sawah. Dengan begitu, target produksi nasional bisa tercapai, dan ketersediaan pangan di tingkat lokal dapat terjaga. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lahan produktif, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang melalui sistem pertanian berkelanjutan.

Dengan agenda besar ini, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia timur, sekaligus memberi kontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah. Melalui program Astacita Swasembada Pangan Presiden Republik Indonesia, Pemkab menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani, Senin pagi (14/7).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si di hadapan para petani dan disaksikan langsung oleh anggota DPRD Bombana, jajaran Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan alsintan ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

“Pemberian alsintan ini tidak akan dikenai biaya satu sen pun dari pemerintah. Kalau ada oknum yang datang, yang menjanjikan alat baik dalam bentuk barang ataupun uang, saya pastikan saya tidak akan ampuni dan bantuannya akan kami cabut,” tegas Bupati Burhanuddin di hadapan peserta kegiatan.

Alsintan yang disalurkan dalam tahap ini mencakup lima unit traktor roda empat, tiga unit combine harvester, dan satu unit rotavator. Jenis-jenis ini dipilih karena dinilai dapat langsung menjawab kebutuhan lapangan serta meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian di Bombana.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung ketahanan pangan melalui modernisasi alat dan teknologi pertanian. Pemerintah pusat menargetkan adanya percepatan transformasi sektor pertanian dengan pendekatan mekanisasi, dan Pemkab Bombana menjadi salah satu daerah yang aktif menyambut kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bupati meminta Dinas Pertanian Bombana melakukan pencatatan hasil produksi secara berkala setiap enam bulan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan efektivitas bantuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di lapangan.

“Dengan upaya ini, kami berharap produksi panen lebih bertambah. Setiap enam bulan, kami akan evaluasi hasil produksinya agar kita tahu sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan hasil tani,” ujar Burhanuddin.

Selain bantuan alsintan, Pemkab Bombana juga tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembukaan lahan persawahan baru seluas kurang lebih 750 hektare. Pembukaan lahan ini diharapkan bisa menambah luas tanam dan mendukung target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden.

Namun, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa diraih hanya oleh pemerintah saja. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat petani, pemerintah daerah, legislatif, hingga unsur Forkopimda, untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh kerja sama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dewan, dan Forkopimda untuk bersama-sama menyukseskan program Astacita Presiden Indonesia,” tutup Bupati.

Penyerahan alsintan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi petani untuk terus meningkatkan hasil panen, memperkuat kemandirian pangan, serta menjadikan Bombana sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Sulawesi Tenggara.

BOMBANA, Sultranet.com – Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menggelar pertemuan penting bersama para pemangku kepentingan, Senin (07/07/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Survey Investigasi Desain (SID) cetak sawah yang akan dilaksanakan tahun ini.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Pertanian Bombana dan dihadiri oleh sejumlah kepala desa dari berbagai kecamatan yang wilayahnya akan menjadi lokasi program cetak sawah. Hadir pula tim konsultan dari Universitas Haluoleo (UHO) Kendari, dipimpin oleh Dr. Samsu Alam, SP., MP., serta jajaran pejabat teknis Dinas Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, dalam arahannya menekankan bahwa percepatan pelaksanaan SID harus sejalan dengan kualitas desain yang matang agar hasilnya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, tim teknis, hingga masyarakat desa.

“Percepatan SID ini harus kita kawal bersama. Kualitas desain menjadi kunci agar cetak sawah benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya tegas.

Sarif juga mengajak seluruh kepala desa yang hadir untuk aktif mendukung proses percepatan SID, termasuk dalam hal koordinasi di lapangan dan pengumpulan data awal. Dukungan pemerintah desa dinilai sangat penting untuk memperlancar proses di wilayah masing-masing.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Rahmatia, SP., MP. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SID cetak sawah tahun 2025 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendukung program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Kami berharap semua kepala desa dapat berperan aktif. Ini bukan hanya proyek pertanian, tapi langkah bersama membangun ketahanan pangan daerah,” katanya.

Program cetak sawah ini direncanakan akan membuka lahan baru seluas 750 hektar pada tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Rarowatu, Mataoleo, Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Potensi lahan yang luas dan dukungan masyarakat menjadi modal besar untuk keberhasilan program ini.

Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, SKM., M.Kes, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dan partisipasi masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi cetak sawah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap tahapan agar program berjalan lancar.

Dengan dukungan semua pihak, diharapkan program cetak sawah ini dapat segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi petani. Kehadiran lahan baru ini tidak hanya menambah luas tanam, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana. (adv)

Kendari, sultraner.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni 2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi. Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Panen Raya Kelompok Tani Matiro Bulu yang digelar di Dusun Lababu, Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Minggu (20/4/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si hadir langsung memimpin kegiatan ini, yang juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bibit unggul padi kepada para petani.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah kepala OPD. Masyarakat dan ratusan petani setempat tampak antusias menyambut langsung para pemimpin daerah yang turun ke lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari 100 Hari Kerja program quick win Pemerintah Daerah Bombana di bawah kepemimpinan Burhanuddin–Ahmad Yani. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi program ketahanan pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Astacita.

“Hari ini saya hadir bukan sekadar seremonial. Ini bentuk komitmen kami, bahwa pemerintah akan selalu bersama rakyat, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat Bombana,” tegas Burhanuddin di hadapan para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bombana merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Tenggara yang telah memiliki sertifikasi untuk pengembangan bibit unggul padi. Hal ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung kedaulatan pangan dari hulu ke hilir.

Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjut Burhanuddin, akan terus memperkuat dukungan terhadap petani melalui penyediaan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pelatihan teknis bagi petani, serta penguatan akses permodalan dan pasar. Ia bahkan menargetkan pembangunan pabrik penggilingan padi di Bombana agar gabah petani tidak lagi dijual keluar daerah dalam bentuk mentah, tetapi sudah bernilai tambah sebagai beras siap konsumsi.

“Petani harus merasakan kehadiran negara. Kami tidak hanya hadir dalam seremonial, tapi juga memastikan bahwa hasil kerja keras mereka bisa berbuah kesejahteraan,” ucap Bupati.

Namun, di tengah suasana semarak panen, Bupati juga menyinggung soal ketidakhadiran sejumlah kepala desa dalam acara penting tersebut. Dari sembilan kepala desa di Kecamatan Lantari Jaya, beberapa diketahui tidak hadir, hal ini disayangkan oleh Burhanuddin.

“Saya sangat menyayangkan, dalam kegiatan sebesar ini yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat, beberapa kepala desa justru tidak hadir. Ini akan kami tindak lanjuti. Saya minta Inspektorat segera melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan,” ujar Bupati dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat merupakan hal mendasar dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik. “Kalau pemimpinnya tidak hadir saat masyarakat butuh, bagaimana mungkin bisa memahami kebutuhan warganya?” tambahnya.

Sementara itu, para petani yang hadir menyambut positif kegiatan panen raya ini. Mereka mengaku senang bisa berdialog langsung dengan Bupati dan menyampaikan aspirasi, terutama soal ketersediaan pupuk, benih unggul, dan kebutuhan akan peralatan pertanian.

“Kami sangat senang Pak Bupati hadir langsung, ini membuat kami merasa diperhatikan. Kami berharap pemerintah juga memperhatikan soal harga pupuk dan alat pertanian, karena itu yang kami butuhkan untuk bisa lebih produktif,” ujar salah satu petani setempat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, S.H., dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini luas lahan produksi pertanian di Bombana mencapai sekitar 13.000 hektare. Ia juga mengungkapkan adanya rencana pembukaan lahan sawah baru seluas kurang lebih 750 hektare, yang menjadi bagian dari rencana strategis pengembangan pertanian daerah ke depan.

“Ini bagian dari rencana jangka panjang kami di bawah arahan Bupati, dan kami sangat mengapresiasi kinerja kelompok tani Matiro Bulu yang telah memberikan contoh baik bagi pengelolaan pertanian di Bombana,” ungkap Sarif.

Kegiatan Panen Raya ini ditutup dengan penyerahan bantuan simbolis bibit unggul oleh Bupati kepada perwakilan kelompok tani. Ia juga memberikan arahan langsung kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti hasil dialog dengan petani agar kebutuhan mereka bisa dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara petani dan pemerintah semakin kuat, serta menjadi pijakan bersama menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (19/03/2025).

GPM dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik melalui Stasiun TVRI Pusat Senayan serta 21 Stasiun TVRI Daerah. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota secara daring. Selain itu, hadir pula perwakilan Tim Penggerak PKK, DWP Provinsi Sultra, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, distributor pangan, serta masyarakat umum.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ir. Ari Sismanto, menyatakan bahwa GPM menjadi bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. “Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Berdasarkan data inflasi Sultra per Februari 2025, tercatat inflasi sebesar 0,22% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 0,38%. Empat titik pengukuran inflasi menunjukkan variasi angka, yakni Kota Kendari (0,06% YoY), Kota Baubau (0,08% YoY), Kabupaten Konawe (-1,54% YoY), dan Kabupaten Kolaka (0,16% YoY). Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,76% YoY.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa GPM adalah langkah strategis nasional dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan fluktuasi harga. “Secara nasional, ada sekitar 1.600 titik pelaksanaan GPM di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sendiri telah melaksanakan GPM sebanyak 66 kali dalam berbagai kesempatan. Selain itu, operasi pangan murah juga digelar di seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk 49 titik di Sultra, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah wujud kepedulian pemerintah dalam memastikan bahan pangan berkualitas tersedia dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja serta tidak melakukan penimbunan bahan pangan,” ujarnya.

Hugua juga memastikan bahwa ketersediaan pangan di Sultra dalam kondisi aman. “Saat ini stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April-Mei, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Saya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam komoditas pangan bernilai ekonomi guna mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Maret 2025. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas ESDM yang turut menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan layanan penukaran uang rupiah untuk mendukung kesiapan masyarakat menyambut Idul Fitri.

Kegiatan ini ditutup dengan pemantauan kesiapan GPM di 17 kabupaten/kota secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, serta peninjauan langsung lokasi GPM di Kendari. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Sultra dapat menikmati bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu, 19 Maret 2025.

GPM digelar serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik di TVRI Pusat serta 21 stasiun TVRI daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Hadir secara langsung maupun daring antara lain Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Sultra, perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota.

“Gerakan ini merupakan bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah terkendali dengan menyediakan bahan pokok di bawah harga pasar,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Ir. Ari Sismanto.

Program ini dinilai tepat sasaran. Data inflasi per Februari 2025 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Sultra tercatat sebesar 0,22% secara tahunan (YoY), lebih rendah dari Januari 2025 yang sebesar 0,38%. Kota Kendari mencatat inflasi 0,06% YoY, Baubau 0,08%, Kolaka 0,16%, dan bahkan deflasi sebesar -1,54% di Kabupaten Konawe. Seluruh angka ini lebih baik dari rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 0,76% YoY.

Maino Dwi Hartono dari Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa GPM adalah bagian dari strategi nasional pengendalian harga dan pasokan pangan. “Secara nasional, GPM telah dilaksanakan di sekitar 1.600 titik. Di Sultra sendiri, kegiatan ini sudah digelar sebanyak 66 kali. Bahkan, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025, operasi pangan murah juga dilakukan melalui 49 titik kantor pos di Sultra,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ir. Hugua menegaskan pentingnya sinergi antar pihak dalam menjaga ketahanan pangan. “Saya apresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. GPM adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat, terlebih menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau penimbunan bahan pokok. “Stok pangan kita aman dan cukup hingga tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April hingga Mei. Mari manfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam komoditas pangan bernilai ekonomi,” tambah Hugua.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, dari 19 hingga 23 Maret 2025. Selain menjual bahan pangan dengan harga murah, kegiatan ini juga menggandeng berbagai instansi, termasuk Dinas ESDM yang menyediakan gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau, serta Bank Indonesia yang menyediakan layanan penukaran uang rupiah menjelang Idulfitri.

Kegiatan ditutup dengan pemantauan virtual oleh Wakil Gubernur terhadap pelaksanaan GPM di 17 kabupaten/kota, serta kunjungan langsung ke lokasi GPM di Kota Kendari. Melalui program ini, pemerintah berharap kestabilan harga dapat terjaga dan masyarakat bisa menyambut hari raya dengan tenang dan penuh suka cita.

Bombana, sultranet.com – Pemkab Bombana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras Tahun 2025. Upaya ini dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Sultra melalui sinergi antar instansi. Rapat diselenggarakan secara virtual di Kantor Perum Bulog Bombana dan diikuti oleh berbagai pihak terkait, seperti Kasiter Korem 143/Halu Oleo, Komandan Distrik Militer Wilayah Sultra, Kepala Dinas Pertanian Wilayah Sultra, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, serta perwakilan Kanwil dan Kepala Cabang Perum Bulog se-Sultra. Rabu (05/03/2025)

Rapat koordinasi ini merupakan respons atas tantangan pemenuhan kebutuhan beras nasional yang semakin meningkat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi dan langkah konkret dibahas untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani. Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan instansi terkait, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga memastikan ketersediaan stok beras yang memadai guna menjaga stabilitas pasokan di pasar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, yang dipimpin oleh Dr. La Ode Rusdin Jaya, SIP, M.Si, berperan penting dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan yang efisien.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya peran Bulog dalam menampung gabah dan beras petani. Pihak Bulog menegaskan kesiapan untuk menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyerapan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis. Diskusi dalam rapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari pendampingan kepada petani, peningkatan kapasitas distribusi, hingga pemanfaatan teknologi informasi guna mengawasi alur penyerapan secara real-time. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap target CBP dapat tercapai tepat waktu, sekaligus memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sultra.

Upaya sinergi ini tidak lepas dari tantangan yang ada, terutama dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan memastikan mekanisme penyerapan yang transparan. Oleh karena itu, rapat koordinasi diadakan sebagai forum evaluasi dan penyempurnaan strategi, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dinamis sektor pertanian. Keterlibatan aparat militer dan lembaga pertanian menjadi nilai tambah dalam memperkuat implementasi kebijakan, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

“Kami menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan para petani. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencapai target penyerapan CBP dan menjaga stabilitas pasokan beras di Sultra,” ujar Dr. La Ode Rusdin Jaya dalam rapat koordinasi.

“Kami dari Pemkab Bombana siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait. Dengan pendampingan dan koordinasi yang baik, kami optimis bahwa penyerapan gabah dan beras akan meningkat sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH.

Upaya percepatan penyerapan gabah dan beras ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan di tengah fluktuasi permintaan. Dengan dukungan sinergi lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi, proses penyerapan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan. Inisiatif ini juga mendapatkan sambutan positif dari para petani yang melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan peningkatan pendapatan.