Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat tugas BPK terkait pemeriksaan rinci laporan keuangan daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Entry meeting ini menjadi tahap awal sebelum proses audit mendalam dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap setiap kebutuhan data maupun klarifikasi dari tim pemeriksa.

“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ahmad Yani.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya terkait perjalanan dinas. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional.

“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa kesiapan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam kelancaran proses audit. Ia mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” jelas Syahrun.

Ia juga menekankan bahwa kesinambungan informasi menjadi hal krusial, terutama dalam masa transisi jabatan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan atau kekurangan data dapat menghambat proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menaruh harapan besar agar pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penilaian yang optimal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi target diharapkan dapat kembali diraih sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, proses pemeriksaan ini juga diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan demikian, setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyerahan langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani kepada Kepala BPK Sultra di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan keuangan ini menjadi tahapan awal dalam proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. LKPD unaudited merupakan laporan yang telah disusun oleh pemerintah daerah namun belum melalui proses pemeriksaan resmi. Meski demikian, dokumen tersebut menjadi dasar penting bagi BPK dalam melakukan audit terinci sebelum memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah. Ia menyebut, proses penyusunan melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna memastikan kelengkapan dan akurasi data.

“Kami berharap laporan keuangan ini dapat menjadi dasar yang baik dalam proses pemeriksaan, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini sekaligus mencerminkan keseriusan Pemkab Bombana dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyerahkan LKPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. BPK menilai kepatuhan terhadap tenggat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kedisiplinan dan tata kelola keuangan daerah.

Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan tersebut. Proses ini meliputi verifikasi dokumen, pengujian sistem pengendalian internal, serta penilaian atas kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini, termasuk kemungkinan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan penyerahan LKPD ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang secara bersamaan menyerahkan laporan keuangan masing-masing kepada BPK. Momentum ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam memperkuat akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Evaluasi yang dilakukan melalui proses audit diharapkan mampu mengidentifikasi potensi perbaikan, sehingga sistem pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

Dengan langkah ini, Pemkab Bombana optimistis dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK. Lebih dari itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Bombana juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna meminimalisir potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah melalui kanal digitalisasi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan berlangsung di Ruang Rapat LPTQ, Kamis (7/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bombana mengevaluasi capaian PAD dari berbagai sektor sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam proses pemungutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh sumber pendapatan dapat dimaksimalkan, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak daerah yang kini mulai diarahkan ke sistem digital.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa optimalisasi PAD memerlukan sinergi seluruh OPD pengelola pendapatan daerah. Ia menilai penerapan digitalisasi harus dipercepat agar proses pemungutan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. “PAD adalah salah satu sumber kekuatan keuangan daerah yang harus dikelola secara akuntabel dan inovatif. Kita perlu memastikan setiap potensi yang ada dapat dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan pendekatan teknologi yang efisien,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi yang wajib didorong agar pelayanan publik semakin modern. Dengan memanfaatkan kanal digital seperti aplikasi retribusi dan pembayaran nontunai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.

Rapat evaluasi ini turut dihadiri Pj. Sekda Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan instansi pengelola retribusi daerah. Mereka memaparkan progres capaian PAD masing-masing sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari aspek teknis hingga kesiapan sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penyusunan strategi yang berorientasi pada hasil dan terukur. Pemerintah daerah, katanya, harus lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan baru tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kenyamanan wajib pajak. Optimalisasi layanan berbasis digital disebut menjadi solusi jangka panjang yang dapat menguatkan kemandirian fiskal daerah.

Pemkab Bombana berharap rapat evaluasi ini mampu memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan PAD ke depan. Peningkatan pendapatan dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama untuk pembiayaan layanan publik, infrastruktur, dan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan komitmen bersama dan pemanfaatan teknologi yang lebih masif, pemerintah daerah optimistis capaian PAD Tahun Anggaran 2025 dapat meningkat signifikan dan memberi kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Bombana yang berkelanjutan.