Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai melakukan langkah awal identifikasi sumber mata air di seluruh desa dan kelurahan di Pulau Kabaena sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mengantisipasi dampak aktivitas pertambangan, melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama camat, lurah, dan kepala desa se-Kabaena di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (30/3/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari respon pemerintah daerah terhadap munculnya sejumlah sumber mata air baru yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi perubahan struktur tanah, kualitas air, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya langkah identifikasi yang terencana dan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kecamatan dan desa, diminta berperan aktif dalam proses pendataan di lapangan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menekankan bahwa proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan penanganan yang tepat.

“Pendataan harus dilakukan secara teliti dan melibatkan semua unsur di tingkat kecamatan dan desa agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aparat wilayah menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses identifikasi. Selain memahami kondisi lapangan, pemerintah desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis dalam mengumpulkan informasi yang valid dari masyarakat.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengingatkan bahwa isu sumber mata air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai identifikasi sumber mata air merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan ekosistem.

Menurutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sumber daya air di Pulau Kabaena. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Rapat koordinasi juga membahas mekanisme pelaksanaan identifikasi di lapangan, termasuk metode pendataan, pelaporan, serta pengawasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk melibatkan pihak lain, seperti tenaga teknis dan ahli lingkungan, guna memastikan proses identifikasi berjalan sesuai standar. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Pulau Kabaena sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bombana yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk di sektor pertambangan. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memetakan kondisi sumber mata air secara lebih jelas dan komprehensif. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan potensi dampak negatif dapat diminimalisir, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai merumuskan langkah penertiban terhadap aktivitas pendulangan emas ilegal di sepanjang Sungai Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat, di Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sejumlah perangkat daerah terkait hadir untuk menyusun strategi terpadu, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, hingga langkah preventif di lapangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa aktivitas pendulangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta ancaman longsor di kawasan bantaran sungai akibat aktivitas penggalian yang tidak terkendali.

“Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar aktivitas ini tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan intensitas pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut, sinergi antara perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif.

“Koordinasi lintas sektor akan terus kita perkuat agar penanganan aktivitas ini dapat berjalan lebih terarah dan optimal,” kata Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.

Rapat koordinasi ini juga membahas kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum serta instansi teknis lainnya untuk mendukung proses penertiban. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, aktivitas tambang ilegal dapat diminimalisir bahkan dihentikan sepenuhnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Edukasi mengenai dampak lingkungan serta risiko keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pendulangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. Sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga keberlanjutannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Melalui langkah awal ini, diharapkan upaya penertiban aktivitas pendulangan emas ilegal di Sungai Watukalangkari dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan penanganan yang konsisten, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.

Pewarta : samidin

Bombana, sultranet.com. – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi penanganan kebersihan kawasan Alun-alun dan Pasar Todoha Mappacing sebagai langkah menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik selama bulan suci Ramadan. Rapat ini menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, yang berlangsung di Aula Tina Orima Kabupaten Bombana, Jumat (20/2/2026).

Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP., dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Perindagkop dan UMKM, serta para pelaku UMKM dan PKL yang beraktivitas di kawasan tersebut.

Suasana rapat berlangsung dialogis dengan pembahasan berbagai persoalan terkait kebersihan, penataan, dan pengelolaan aktivitas pedagang selama Ramadan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD teknis dan para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Salah satu hasil utama rapat tersebut adalah disepakatinya Surat Pernyataan Bersama oleh para PKL yang berjualan di kawasan Alun-alun selama Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Surat pernyataan itu langsung ditandatangani oleh perwakilan PKL sebagai bentuk komitmen bersama.

Dalam kesepakatan tersebut, para PKL menyatakan kesiapan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan selama menjalankan aktivitas usaha. Mereka juga berkomitmen membersihkan area berjualan setiap hari setelah selesai beraktivitas, tidak meninggalkan sampah maupun peralatan di fasilitas umum, serta menyediakan tempat sampah sementara di masing-masing lapak.

Selain itu, para pedagang juga menyatakan kesediaan membayar retribusi sampah sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak taman dan fasilitas umum, serta mematuhi seluruh aturan penataan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Asisten I Setda Bombana, M. Syukri Kasim, menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban kawasan publik, khususnya di pusat aktivitas masyarakat selama Ramadan.

“Melalui kesepakatan ini, kita ingin memastikan kawasan Alun-alun tetap bersih, tertib, dan nyaman, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan lebih khusyuk,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pedagang guna memastikan komitmen tersebut dijalankan dengan baik.

Dalam pernyataan tersebut, para PKL juga menyatakan kesiapan untuk menerima sanksi berupa teguran hingga penertiban apabila melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui sinergi ini, aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aspek kebersihan dan ketertiban lingkungan, sehingga kawasan Alun-alun dan Pasar Todoha Mappacing dapat menjadi ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga selama bulan suci Ramadan.

Bombana, sultranet.com – Bombana Berani Fishing Festival 2025 resmi digelar dan langsung menggebrak perairan Bombana sebagai ajang wisata bahari berskala besar. Festival perdana ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dengan pelepasan simbolis seluruh peserta yang akan berkompetisi selama tiga hari di laut. Kegiatan ini menjadi magnet baru promosi potensi kelautan Bombana sekaligus ruang silaturahmi para pecinta olahraga memancing dari berbagai daerah, Bombana, jumat (05/12/2025).

Pembukaan festival berlangsung meriah dan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Kasat Polairud Bombana, Danpos AL Bombana, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, imam, serta ratusan angler dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Mengusung tema “Menjalin Persaudaraan, Merawat Laut untuk Bombana Berdaya Saing”, festival ini diikuti 46 tim dengan total 232 angler. Sejak pagi hari, kawasan titik keberangkatan telah dipadati peserta yang siap bertarung secara sportif memperebutkan prestasi terbaik. Antusiasme tinggi terlihat dari kesiapan tim, kapal, hingga perlengkapan memancing yang digunakan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa Bombana Berani Fishing Festival bukan sekadar lomba memancing, melainkan langkah strategis untuk memperkuat identitas Bombana sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Sulawesi Tenggara.

“Fishing Festival ini bukan sekadar lomba mancing, ini adalah ajang untuk memperkenalkan Kabupaten Bombana sebagai surga wisata bahari. Harapan kami, setelah kembali ke daerah masing-masing, teman-teman bisa menyampaikan bahwa Bombana memiliki laut yang luar biasa dan masyarakat yang ramah,” kata Bupati Burhanuddin.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian laut selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, laut bukan hanya ruang kompetisi, tetapi juga aset bersama yang harus dirawat secara bertanggung jawab.

“Saya berharap selama memancing tidak ada sampah yang dibuang ke laut. Jika menemukan sampah di laut, saya minta agar diambil dan dibawa ke darat untuk kita kelola bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk motivasi dan edukasi lingkungan, Bupati Bombana bahkan menyiapkan hadiah khusus bagi tim yang berhasil membawa sampah terbanyak dari laut ke darat.

“Bagi tim yang membawa pulang sampah terbanyak, akan kami beri hadiah,” ucapnya disambut antusias peserta.

Usai pembukaan, puluhan kapal peserta bergerak serentak menuju titik-titik mancing yang telah ditentukan. Riuh suara mesin kapal, komunikasi antaranggota tim, dan semangat para angler menciptakan suasana kompetitif namun tetap hangat dan bersahabat. Festival ini diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat citra Bombana sebagai daerah yang serius mengembangkan wisata bahari berbasis sportivitas dan kepedulian lingkungan.

Bombana, sultranet.com | Tim Penilai Adipura Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Bombana dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin, 1 Desember 2025.

Penilaian tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Juli 2025. Tim KLH/BPLH RI menilai berbagai indikator pengelolaan lingkungan daerah, mulai dari sistem pengelolaan sampah dan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat gerakan lingkungan yang selama ini digaungkan melalui tagline “Berani Bersih Wonuaku.”

“Pemkab Bombana berkomitmen memperkuat program lingkungan dan terus melakukan pembenahan. Ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari upaya besar kita bersama untuk menghadirkan Bombana yang lebih bersih. Kami berharap penilaian tahun ini membawa hasil terbaik bagi daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga berharap seluruh masyarakat Bombana ikut memberikan dukungan dan doa agar daerah tersebut dapat meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya. Ahmad Yani menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk generasi mendatang.

Dalam rangkaian kunjungan, tim KLH/BPLH RI meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi indikator penilaian, di antaranya sekolah-sekolah, kantor dinas terkait, terminal, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Pada setiap titik pemantauan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bombana memberikan penjelasan mengenai progres, inovasi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan.

Tim penilai juga melakukan verifikasi terhadap kebersihan fasilitas umum, efektivitas pengangkutan sampah, kualitas penataan ruang publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Hasil akhir penilaian Adipura 2025 akan diumumkan oleh KLH/BPLH RI setelah seluruh rangkaian verifikasi nasional selesai. Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan optimis dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rapat berlangsung di Ruang Measa Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Jumat (12/9/2025).

Exit Meeting ini menjadi rangkaian akhir dari pemeriksaan yang dilaksanakan selama 25 hari oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait kegiatan usaha pertambangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan lingkungan tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku. “Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan di tengah aktivitas pembangunan, termasuk kegiatan pertambangan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting agar tata kelola kita lebih akuntabel,” ujar Ahmad Yani.

Ia menambahkan, rekomendasi dari hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun langkah teknis di lapangan. “Kami akan menindaklanjuti setiap catatan pemeriksa. Harapan kita semua, keberadaan investasi di Bombana tetap memberi manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.

Ketua Tim Pemeriksa BPK Sultra yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan melalui wawancara, verifikasi dokumen, dan pengecekan langsung di lokasi pertambangan. “Pemeriksaan ini tidak hanya soal kepatuhan formal, tetapi juga memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Pemeriksaan ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. “Hasilnya akan dituangkan dalam laporan resmi yang dapat dijadikan rujukan bersama untuk perbaikan ke depan,” jelas Ketua Tim BPK.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta jajaran pemerintah yang membidangi urusan lingkungan hidup. Kehadiran mereka menandakan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan tata kelola lingkungan.

Bagi masyarakat Bombana, isu lingkungan hidup selalu menjadi perhatian, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan cukup tinggi. Pemeriksaan ini memberi ruang untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek keberlanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui pemeriksaan ini dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan investasi dengan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Exit Meeting ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Bombana tetap lestari. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.

Bombana, Sultranet.com – Upaya Polres Bombana dalam menjaga lingkungan dan menindak praktik penambangan tanpa izin kembali terlihat saat tim kepolisian melakukan patroli rutin di wilayah Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Rabu (27/8/2025) siang.

Dalam patroli yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, aparat menemukan 12 unit mesin alcon yang diduga kuat dipakai untuk kegiatan penambangan emas ilegal.

Mesin-mesin tersebut ditemukan di lokasi penggalian terbuka yang telah jelas digunakan sebagai tempat aktivitas tambang emas. Namun, ketika tim tiba di lokasi, para pekerja maupun pemilik mesin tidak berada di tempat. Keberadaan mesin tanpa pemilik itu semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin resmi dari pemerintah.

Meski telah menyisir area sekitar lokasi, aparat tidak berhasil menemukan pelaku. Mesin-mesin itu kemudian diangkut ke Polres Bombana untuk dijadikan barang bukti sekaligus langkah penindakan awal terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Penemuan ini memperlihatkan masih maraknya praktik tambang tanpa izin di wilayah Bombana. Aktivitas penambangan ilegal tak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga merugikan negara dari sisi penerimaan daerah yang seharusnya masuk dari sektor pertambangan resmi. Situasi ini membuat pihak kepolisian meningkatkan intensitas patroli di titik-titik yang dianggap rawan.

Kasat Reskrim Polres Bombana menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, tindakan tegas adalah satu-satunya jalan untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan adil.

“Polres Bombana berkomitmen penuh memberantas segala bentuk penambangan ilegal di wilayah hukum kami,” tegas IPTU Yudha Febry Widanarko.

Ia menambahkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan aparat merupa121kan wujud nyata keseriusan polisi dalam menindak tambang tanpa izin yang selama ini merugikan negara sekaligus merusak ekosistem.

“Kami akan terus melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat,” imbuhnya.

Selain menindaklanjuti barang bukti, pihak kepolisian juga langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Langkah ini diambil agar pengawasan di kawasan rawan tambang emas bisa lebih ketat sekaligus memberi efek jera kepada para pelaku yang kerap berpindah-pindah lokasi.

Kepolisian berharap, kerja sama lintas sektor dapat mempersempit ruang gerak para penambang ilegal. Patroli seperti ini rencananya akan terus dilakukan secara berkala, sebagai bentuk tanggung jawab aparat untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Bombana dari praktik eksploitasi liar.

Bombana, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Drs. Sukarnaeni, M.Si, mendampingi Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka verifikasi lapangan Penilaian Adipura 2025. Verifikasi dilakukan pada sejumlah titik pantau seperti kawasan perkantoran, sekolah, fasilitas publik, Ruang Terbuka Hijau, rumah sakit, dan area pasar, Kamis (21/8/2025).

Kunjungan Tim Penilai Adipura ini menjadi langkah penting dalam menilai kesiapan Kabupaten Bombana menuju penghargaan Adipura 2025. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat melalui pendampingan langsung serta penyajian berbagai pembenahan yang telah dilakukan pada sektor kebersihan dan lingkungan.

Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Ia menilai penilaian Adipura bukan hanya tentang penghargaan, melainkan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat.

“Kita terus berupaya mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah demi mewujudkan program Bombana Bersih Wonuaku dan berhasil meraih penghargaan Adipura 2025,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi, tim dari KLHK meninjau berbagai aspek, termasuk pengelolaan sampah, kebersihan sarana umum, kualitas Ruang Terbuka Hijau, serta kesiapan fasilitas publik dalam mendukung kebijakan ramah lingkungan. Setiap titik pantau menjadi indikator penting untuk menentukan kelayakan Bombana sebagai kandidat penerima Adipura.

Tim penilai memberikan sejumlah masukan strategis agar pengelolaan lingkungan di Bombana semakin optimal. Catatan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program kebersihan dan meningkatkan kualitas layanan lingkungan kepada masyarakat.

Pendampingan oleh Wakil Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan standar lingkungan yang lebih baik. Upaya ini sejalan dengan visi menjadikan Bombana sebagai wilayah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap melalui verifikasi ini, target perolehan Adipura 2025 dapat tercapai sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

BOMBANA, sultranet.com – Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K membantah dengan tegas tuduhan menerima aliran dana dari perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur (PLM) dan PT. Anugerah Alam Buana Indonesia (AABI). Tudingan itu sebelumnya disampaikan oleh Forum Aktivis Anti Korupsi Nusantara (FPKN) melalui salah satu media online, Kamis, 3 Juli 2025.

Dalam laporan tersebut, FPKN mendesak pencopotan Kapolres dan Kasatreskrim Bombana karena diduga terlibat dalam membekingi aktivitas pertambangan ilegal. Namun AKBP Wisnu menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan sangat merugikan citra institusinya.

“Tudingan itu sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar yang kuat. Baik secara pribadi maupun institusi, kami tidak pernah menerima aliran dana dari perusahaan mana pun,” tegas AKBP Wisnu kepada wartawan.

Ia menyesalkan media yang memuat tuduhan tersebut tanpa melakukan konfirmasi atau verifikasi, sehingga menghasilkan pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menyudutkan. Menurutnya, hal itu melanggar prinsip dasar jurnalistik.

“Media profesional seharusnya melakukan check and recheck, memberikan ruang klarifikasi kepada pihak terkait. Itu prinsip jurnalisme yang sehat,” ujar Wisnu.

Lebih jauh, tudingan tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan fakta lapangan. Justru Polres Bombana disebut aktif dan konsisten dalam pemberantasan tambang ilegal. Komitmen itu dibuktikan melalui dua pengungkapan besar dalam satu bulan terakhir, termasuk kasus tambang emas ilegal di SP9, Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara.

Kasus itu diungkap setelah KPHP Unit X Tina Orima melaporkan adanya aktivitas perambahan hutan produksi. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolres Bombana langsung menginstruksikan Satuan Reserse Kriminal dan Intelkam untuk melakukan penyelidikan.

Tim gabungan bergerak pada Selasa malam, 27 Mei 2025, dan berhasil menemukan satu unit ekskavator SANY kuning yang tengah mengeruk material mengandung emas pada dini hari, Rabu, 28 Mei 2025. Tujuh orang diamankan, termasuk operator alat berat berinisial AM (21), berikut barang bukti berupa ekskavator, mesin Dongfeng, dan selang penyedot material.

“Total dua unit alat berat telah kami amankan dari dua lokasi berbeda dalam waktu berdekatan. Proses hukum akan berjalan profesional dan objektif,” jelas Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko.

Ia menambahkan, para pelaku diduga melakukan penambangan dengan metode penggalian mekanis dan pendulangan manual di kawasan hutan produksi tanpa izin resmi. Saat ini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Bombana.

Polres Bombana juga terus meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah rawan tambang ilegal serta memperkuat koordinasi dengan pihak kehutanan dan masyarakat. Selain itu, kanal pengaduan masyarakat telah dibuka untuk memudahkan pelaporan potensi pelanggaran lingkungan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Internal FPKN, Muh Arsandi, menuduh AKBP Wisnu Hadi dan Kasatreskrim Bombana menerima dana koordinasi dari dua perusahaan tambang yang diduga beroperasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). FPKN juga menyatakan akan melaporkan kasus ini ke KPK, Kejagung, dan Mabes Polri.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari FPKN maupun media yang memuat tudingan tersebut. Sementara itu, Polres Bombana menyatakan tetap fokus menjalankan tugas secara profesional, dan tidak akan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak memiliki dasar.

“Saya tegaskan lagi, kami justru sedang gencar melakukan penindakan terhadap tambang ilegal. Kami tidak takut, dan tidak akan diam. Masyarakat bisa menilai mana yang fakta dan mana yang hanya tuduhan liar,” tutup AKBP Wisnu.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam penataan kawasan pesisir dengan menertibkan bangkai kapal perikanan yang selama ini berserakan di area tambatan perahu wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat koordinasi terkait hal tersebut digelar di Aula Kantor Bappeda dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas “Berani Bersih Wonuaku”, yang menjadi tonggak gerakan pembenahan lingkungan selama 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030. Program ini berfokus pada penataan ruang publik dan kawasan pesisir demi menciptakan wilayah yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan pentingnya penertiban bangkai kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut. Ia menekankan bahwa kondisi kawasan tambatan perahu saat ini memerlukan perhatian serius.

“Bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu. Tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam keselamatan nelayan dan mencemari laut. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” ujar Ahmad Yani.

Rapat ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan komitmen bersama dalam menjadikan kawasan pesisir sebagai ruang hidup yang sehat dan produktif.

Beberapa langkah konkret disepakati dalam rapat tersebut, antara lain pendataan bangkai kapal, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap kapal tak bertuan, dan pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Upaya ini akan disertai pengawasan terpadu serta dukungan aktif dari masyarakat pesisir.

“Warga pesisir memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan laut. Dengan keterlibatan langsung mereka, program ini bukan hanya instruksi dari atas, tetapi gerakan bersama,” tambah Wakil Bupati.

Program “Berani Bersih Wonuaku” tak hanya menyasar kawasan pesisir, tetapi juga mencakup penataan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta penguatan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan. Pemerintah berharap program ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan Bombana sebagai daerah yang bersih, rapi, dan lestari.

Sebagai tindak lanjut, tim terpadu dari berbagai dinas terkait akan segera bergerak untuk melakukan identifikasi bangkai kapal dan menentukan langkah penanganan secara bertahap. Penanganan ini akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dianggap paling rawan dan berdampak terhadap aktivitas nelayan.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil akan memberi manfaat jangka panjang,” tegas Ahmad Yani.

Penertiban bangkai kapal menjadi salah satu indikator awal keberhasilan program “Berani Bersih Wonuaku.” Pemerintah berharap langkah ini membuka jalan untuk pembenahan menyeluruh kawasan pesisir, baik dari segi fisik maupun sosial.

Melalui pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin membangun kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang bersih bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi buah dari kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat.