Bombana, sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana menerima kunjungan Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam rangka penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Penilaian ini dilakukan sebagai upaya memastikan peningkatan kualitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat, Selasa (28/10/2025), di Bombana.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, bersama pejabat struktural dan staf pelaksana layanan. Tim Ombudsman melakukan verifikasi lapangan dengan memeriksa dokumen standar pelayanan, observasi sarana dan prasarana, serta melakukan wawancara kepada petugas pelayanan dan pengelola pengaduan.

Verifikasi dokumen mencakup daftar penerima layanan, standar operasional prosedur, maklumat pelayanan, formulir pengaduan, dan berbagai informasi publik digital yang telah diunggah melalui website resmi Dinas Sosial. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan keterbukaan informasi dan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Sosial Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas layanan.
“Kami menyambut baik penilaian yang kini sudah memasuki tahun ketiga. Setiap evaluasi menjadi dasar kami untuk memperkuat sistem layanan agar semakin transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Selain menilai kesesuaian standar, Tim Ombudsman juga meninjau mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk melalui berbagai kanal, baik secara langsung, daring, maupun melalui kotak pengaduan, diproses melalui tiga tahap: pencatatan dan verifikasi awal, penerusan ke bidang terkait, dan penyampaian hasil penanganan kepada pelapor beserta rekomendasi tindak lanjut.

Perwakilan Tim Ombudsman menyampaikan apresiasi atas konsistensi Dinas Sosial Bombana dalam mempertahankan standar pelayanan publik. “Kami melihat upaya serius dalam meningkatkan kualitas layanan setiap tahunnya. Beberapa rekomendasi akan kami sampaikan untuk memperkuat sistem layanan digital dan partisipasi masyarakat,” kata salah satu anggota tim.

Kegiatan ditutup dengan diskusi, penyerahan dokumen hasil verifikasi, dan sesi foto bersama sebagai wujud sinergi antara Ombudsman RI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dinas Sosial Bombana menargetkan peningkatan nilai kepatuhan pada penilaian tahun ini dan terus berkomitmen memperkuat budaya pelayanan yang cepat, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat. Hal ini tercermin melalui kegiatan Sosialisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Operasi Pasar Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (17/10/2025) di Aula Kantor Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Turut hadir pula Kepala Kesbangpol dr. Sunandar, M.M.Kes, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, camat se-Pulau Kabaena, lurah dan kepala desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana yang juga Ketua Pembina Posyandu, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, membuka acara dengan menekankan pentingnya peran Posyandu sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai, Posyandu memiliki peran vital dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan langsung di tingkat desa dan kelurahan.

“Posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya. “Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, kita ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh dan merata,” tambahnya.

Setelah itu, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga memperoleh akses terhadap layanan dasar yang bermutu.

“SPM adalah komitmen moral dan hukum pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin. “Ada enam urusan wajib yang menjadi fokus kita, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial,” jelasnya.

Menurut Bupati, pelaksanaan Posyandu berbasis enam bidang SPM menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok, termasuk wilayah kepulauan seperti Kabaena. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari strategi terpadu untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Usai pembukaan, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana melakukan penyematan pin Posyandu kepada Ketua TP PKK Kecamatan Kabaena Barat. Prosesi ini menjadi simbol penguatan peran PKK dalam mendukung implementasi Posyandu 6 SPM di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan sosial secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan meliputi beras dari Dinas Sosial, sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitas perikanan dari Dinas Perikanan, serta kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Dinas Nakertrans. Berbagai bantuan tersebut menjadi bukti konkret kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat.

Sebagai puncak kegiatan, Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Bombana, Ny. Surisma Sunandar, S.S., M.M, menyampaikan materi sosialisasi tentang pentingnya integrasi program Posyandu dengan enam bidang SPM. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar pelayanan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui integrasi ini, kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar,” ungkap Surisma. “Posyandu menjadi pintu masuk utama untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga bisa terlayani dengan baik.”

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu ditutup dengan sesi dialog bersama masyarakat. Antusiasme warga Kabaena Barat menggambarkan betapa pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan yang dekat, cepat, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini menjadi awal dari penguatan sistem pelayanan publik yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya menata ulang mekanisme pembayaran utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan memangkas prosedur birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat pencairan. Kepastian tersebut disampaikan langsung kepada para kontraktor dalam rapat dengar pendapat di DPRD Bombana, Sulawesi Tenggara, Kamis (11/9/2025).

Kepala BKD Bombana, Doddy A Muchlisi, menyatakan bahwa pencairan utang kepada kontraktor kini dapat dilakukan tanpa harus melalui disposisi pimpinan daerah. Mekanisme baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses pembayaran yang telah lama dinantikan para rekanan.

“Ketika tahapan kepengurusan kelengkapan dinas sudah mengalokasikan, biar hari ini kami sudah siap. Dananya sudah cair dua hari yang lalu. Hari ini sudah bisa mengurus,” kata Doddy di hadapan anggota DPRD, perwakilan aliansi kontraktor, Bappeda, dan Inspektorat.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bombana, Ashari Usman, yang sejak awal mendorong adanya kejelasan prosedur pembayaran tanpa hambatan administratif. Ia menegaskan pentingnya kepastian agar persoalan utang daerah tidak berlarut-larut.

“Yakin ini tanpa disposisi. Kalau memang begitu, persoalan sudah selesai. Anggaran sudah ada, tinggal mengurus kelengkapan saja,” ujar Ashari.

Penegasan BKD itu sekaligus menjawab keresahan para kontraktor yang selama berbulan-bulan menunggu pencairan pembayaran pekerjaan mereka. Sejumlah kontraktor mengaku seluruh berkas administrasi telah rampung sejak lama, namun proses pencairan terhambat karena disposisi yang dinilai tidak transparan dan tidak diberikan secara merata.

“Sebenarnya yang menjadi hambatan kami itu disposisi,” ungkap salah satu perwakilan aliansi kontraktor dalam forum tersebut.

BKD Bombana menilai, penyederhanaan mekanisme pembayaran ini menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan mitra kerja pemerintah daerah. Doddy menegaskan bahwa BKD tidak hanya berperan sebagai penyalur anggaran, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas.

“Prinsip kami jelas, sepanjang administrasi lengkap dan sesuai ketentuan, proses pembayaran harus berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Doddy, sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih lancar karena kontraktor tidak lagi terkendala urusan administratif.

BKD Bombana juga menyatakan siap melayani proses pencairan secara terbuka, objektif, dan profesional kepada seluruh pihak ketiga tanpa pengecualian. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan utang daerah sekaligus memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan kontraktor.

Dengan kepastian tersebut, para kontraktor berharap pembayaran dapat segera direalisasikan sehingga roda pembangunan di Bombana kembali bergerak normal dan berkelanjutan. (adv)

Bombana, sultranet.com – Untuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terkait bahaya korupsi dan gratifikasi dalam pelayanan publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi pemahaman gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 di tiga wilayah, yakni Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Tengah, dan Kecamatan Poleang.

Acara tersebut dihadiri oleh camat, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopincam), kepala UPTD, kepala desa dan lurah, kepala lingkungan maupun dusun, serta tokoh masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.PW., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuk gratifikasi, kata Ridwan, dapat berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, hingga fasilitas lainnya.

“Pemberian tersebut bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun menggunakan sarana elektronik. Sekilas gratifikasi terlihat seperti pemberian tanpa maksud, namun sesungguhnya dapat menjadi ‘tanam budi’ yang suatu hari bisa ditagih untuk kepentingan tertentu,” ungkap Ridwan.

Ia menekankan, tidak semua gratifikasi otomatis dikenai sanksi hukum. Aparatur yang menerima gratifikasi memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sanksi tidak berlaku jika penerima segera melaporkan gratifikasi kepada KPK. Laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari sejak diterima,” tegasnya.

Ridwan juga merujuk pada landasan hukum yang mengatur hal ini, yakni Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kedua aturan ini menjadi pedoman penting dalam membangun budaya kerja yang bersih dari praktik gratifikasi.

Sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Beberapa kepala desa menilai kegiatan tersebut membuka wawasan mereka mengenai batasan gratifikasi dan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik. Dengan pengetahuan yang lebih jelas, mereka berharap tidak ada lagi kebingungan dalam membedakan antara hadiah yang sah secara hukum dan gratifikasi yang berpotensi melanggar aturan.

Inspektorat Bombana berharap melalui kegiatan ini para aparatur pemerintah, khususnya yang berada di garis depan pelayanan publik, semakin memahami risiko gratifikasi. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong lahirnya komitmen bersama untuk menjaga integritas, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Integritas adalah kunci pelayanan publik yang berkualitas. Dengan menghindari gratifikasi, kita bukan hanya menjaga marwah pemerintah, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutur Ridwan menutup sesi sosialisasi.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang profesional.

Bombana, sultranet.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana menjadi salah satu titik pantau dalam rangkaian visitasi penilaian Adipura 2025 yang dilakukan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, dan diterima hangat oleh Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Bombana, Yuliana, SKM, bersama jajaran manajemen, fungsional kesehatan lingkungan, serta instalasi kebersihan rumah sakit.

Penilaian Adipura merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satunya melalui pengelolaan kebersihan pada fasilitas layanan publik. RSUD Bombana menjadi perhatian karena dinilai memiliki peran penting dalam mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu titik pantau penilaian Adipura, kami berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harapannya, RSUD Bombana dapat memberikan kontribusi nilai yang positif bagi pemerintah daerah,” ujar Yuliana saat menerima tim visitasi di ruang manajemen rumah sakit.

Usai sesi penyambutan, tim penilai KLHK bersama jajaran terkait langsung menelusuri sejumlah titik penting di area rumah sakit. Rangkaian peninjauan dimulai dari instalasi farmasi, berlanjut ke ruang tunggu pasien di poliklinik, ruang pemeriksaan, hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tim juga melakukan pengecekan pada area belakang rumah sakit yang menjadi lokasi utama sarana dan prasarana sanitasi. Beberapa di antaranya adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah domestik, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hingga Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, yang mendampingi tim KLHK menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar penilaian, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. “Kami menyambut baik visitasi ini karena menjadi cermin bagaimana daerah, khususnya Bombana, berupaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperhatikan aspek lingkungan hidup,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menekankan bahwa keberhasilan penilaian Adipura bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan hasil kerja kolektif antara pemerintah, instansi pelayanan publik, dan masyarakat. Ia berharap RSUD Bombana dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga mampu memberikan nilai tambah pada penilaian Adipura tahun ini.

Penilaian Adipura sendiri telah menjadi salah satu program nasional yang dinantikan pemerintah daerah karena membawa dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan masuknya RSUD Bombana sebagai titik pantau, diharapkan dapat memperlihatkan wajah pelayanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada pasien, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan yang sehat.

Kunjungan visitasi diakhiri dengan evaluasi singkat dari tim penilai KLHK terhadap kondisi sarana prasarana kebersihan yang ada di RSUD Bombana. Meski terdapat beberapa catatan teknis untuk perbaikan, secara umum rumah sakit dinilai telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi penilaian Adipura 2025.

Bagi RSUD Bombana, keterlibatan sebagai titik pantau penilaian Adipura menjadi kesempatan berharga untuk terus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah Bombana dalam membangun daerah yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan menggelar Family Gathering selama dua hari, 13–14 Agustus 2025. Acara yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil Bombana itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Firdaus, S.Pd., MM, dan diikuti seluruh ASN lintas bidang.

Kegiatan bertema “Membangun Semangat Melayani dan Mempererat Kebersamaan” ini menghadirkan berbagai perlombaan antarbidang yang berlangsung meriah. Lomba jalan sendok dan kelereng, lari karung, estafet kardus, bola gotong, tarik tambang, hingga menggiring bola menggunakan terong menjadi hiburan tersendiri bagi peserta. Meski suasana dipenuhi tawa, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Seluruh lomba dijadwalkan tanpa mengganggu rutinitas pelayanan publik.

Firdaus mengatakan kegiatan ini digelar untuk memperkuat hubungan kerja antarpegawai dan memberikan ruang penyegaran di tengah kesibukan melayani masyarakat. “Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tapi juga membangun semangat kekeluargaan dan mempererat komunikasi lintas bidang. Saya berharap semangat seperti ini terus menyala dalam setiap tugas pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Disdukcapil menambahkan bahwa suasana kerja yang sehat dibangun dari interaksi positif antarpegawai. “Lewat Family Gathering ini, energi positif bisa menyebar ke seluruh lini,” katanya.

Seluruh kepala bidang turut ambil bagian dalam lomba, memberi warna tersendiri pada acara tersebut. Kabid Dafduk mengenang keseruan lomba kardus. “Lomba estafet kardus bikin saya nostalgia masa kecil. Tapi yang lebih penting, kami jadi makin solid antar bidang,” ucapnya.

Sementara Kabid Capil menilai kegiatan ini membuka ruang komunikasi yang lebih cair. “Senang sekali bisa ikut lomba bersama staf. Hubungan jadi lebih cair, kekompakan meningkat,” tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan Kabid PDIP. Menurutnya, kegiatan ini efektif melepas penat dan memperkuat kerja sama untuk menghadapi tugas ke depan. “Ternyata menggiring bola pakai terong itu susah, tapi bikin ngakak. Tapi justru dari sini semangat tim terbentuk,” katanya.

Pihak Disdukcapil berharap kegiatan Family Gathering dapat menjadi agenda rutin tahunan, tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai langkah memperkokoh budaya kerja yang harmonis, melayani dengan hati, dan menjaga semangat kebersamaan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Acara dua hari ini menjadi momentum bagi jajaran Disdukcapil Bombana untuk memperbarui komitmen dalam memberi layanan optimal kepada masyarakat, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang selalu menginspirasi. Bombana, 13–14 Agustus 2025.

Bombana, sultranet.com – Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme di kawasan eks MTQ/RTH Rumbia. DISDUKCAPIL Kabupaten Bombana turut ambil bagian secara penuh dalam upacara yang dipimpin Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dihadiri ribuan peserta dari unsur pemerintah, pelajar, hingga masyarakat umum (Bombana, 17 Agustus 2025).

Upacara berjalan dengan tertib, menghadirkan suasana khidmat sejak pengibaran Bendera Merah Putih oleh Paskibraka Kabupaten Bombana. Lagu Indonesia Raya yang berkumandang di tengah lapangan memperkuat kebanggaan nasional para peserta. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Bupati Ahmad Yani bersama Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, Ketua DPRD Bombana Iskandar, unsur Forkopimda, Pj. Sekda, Asisten dan Staf Ahli, serta para Kepala OPD.

DISDUKCAPIL Bombana hadir dengan formasi lengkap, mengenakan seragam Korpri dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan sikap tertib. Kehadiran jajaran DISDUKCAPIL dipimpin langsung Kepala Dinas Firdaus, S.Pd., MM, yang menegaskan bahwa momentum kemerdekaan adalah energi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Dirgahayu Republik Indonesia ke-80! Semangat kemerdekaan ini adalah energi kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bombana. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju! DISDUKCAPIL tetap semangat dan terus melaju,” ujar Firdaus.

Selesai upacara, kemeriahan berlanjut dengan lomba Tumpeng antar-OPD se-Kabupaten Bombana. DISDUKCAPIL turut berpartisipasi dengan menyajikan tumpeng bertema Kemerdekaan ke-80 yang menonjolkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Lomba ini menjadi ajang mempererat kekompakan antar-instansi sekaligus memeriahkan peringatan HUT RI.

Partisipasi aktif DISDUKCAPIL dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen instansi dalam mendukung program pemerintah daerah, tidak hanya melalui pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Kehadiran ASN dari berbagai OPD membuat upacara terasa lebih hidup, memperkuat nilai persatuan serta semangat merawat kemerdekaan melalui kerja-kerja pembangunan.

Rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di Bombana berlangsung lancar, aman, dan penuh nuansa kebanggaan. Upacara tahun ini menjadi momen penting bagi ASN untuk meneguhkan kembali tugas mereka sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan daerah.

Bombana – BLU RSUD Kabupaten Bombana menjadi salah satu peserta dalam penilaian lomba kebersihan kantor antar-OPD yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Penilaian dilaksanakan oleh tim juri pada Jumat (15/8/2025).

Tim penilai yang terdiri dari lima unsur—Tim Penggerak PKK, Persit Chandra Kirana, Bhayangkari, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan perwakilan jurnalis—disambut oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bombana Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM, bersama Kabid Penunjang Medis dan Nonmedis Yuliana, SKM, serta jajaran kepala seksi dan staf. Mereka mendampingi proses penilaian yang mencakup pemeriksaan seluruh ruang kerja, ruang pelayanan, hingga lingkungan luar rumah sakit. Pada kesempatan tersebut, para juri menilai kebersihan, kerapian, kelengkapan fasilitas, dan estetika lingkungan sebagai indikator utama lomba.

Wakil Ketua TP PKK Bombana, Ny. Henny Setiawati Ahmad Yani, menyampaikan apresiasi atas kondisi rumah sakit yang dinilainya bersih dan tertata. “Untuk kebersihan, kami nilai bersih. Jendela, ventilasi, dan ruangan dalam keadaan rapi. Toilet juga bersih dan bagus karena tersedia fasilitas laktasi serta layanan bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar indikator penilaian sudah terpenuhi dengan baik. “Kita lihat dari indikator-indikator penilaian, semuanya sudah cukup baik,” tambahnya.

Rumah sakit ini tampil cukup memuaskan setelah melakukan pembenahan di berbagai titik beberapa hari sebelum penilaian. Upaya tersebut tidak terlepas dari partisipasi seluruh pegawai. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bombana menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berkontribusi. “Kami berharap kebersihan tetap menjadi budaya kita bersama, dan semoga lomba ini menjadi motivasi bagi civitas rumah sakit untuk terus menjaga kenyamanan lingkungan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, RSUD Bombana tidak hanya menunjukkan komitmen pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mempertegas bahwa lingkungan kerja yang bersih memberikan dampak besar bagi kenyamanan pasien, pegawai, dan seluruh pengunjung.

Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat sinergi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik berbasis digital. Kesepakatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital” ini dihadiri jajaran pejabat Disdukcapil Provinsi Sultra, Kepala Dinas Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, serta para perwakilan instansi terkait.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, menegaskan pentingnya kolaborasi dua instansi ini dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. “Kominfo menjaga, merawat, dan memastikan data tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, Kominfo berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga keamanan data. Sementara Dukcapil menjadi pengguna data sekaligus pengelola dan pendistribusi paket data kependudukan kepada instansi yang membutuhkan melalui jaringan aman VPN-IP.

Ia menilai transformasi digital menjadi kunci reformasi birokrasi, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital menjadi landasan penguatan integrasi layanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu menghapus tumpang tindih aplikasi dan membangun satu platform terintegrasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan publik. Ridwan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan digital melalui SP4N-LAPOR, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan jaringan intra-pemerintah berbasis VPN-IP. Ridwan mengibaratkan sistem ini sebagai “jalan tol” khusus antarinstansi yang aman dan efisien. “VPN-IP ini seperti iPhone, datanya terenkripsi. Aman, berbeda dengan sistem terbuka yang mudah disusupi,” jelasnya.

Sejak 2023, Pemprov Sultra telah membangun jaringan ini untuk membackup seluruh OPD dengan infrastruktur kabel dan suplai internet hingga 50 Mbps. Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat VPN-IP, dengan opsi cadangan seperti Starlink di wilayah yang belum terjangkau fiber optik.

Ridwan menekankan, data kependudukan yang dikelola Dukcapil bersifat mutakhir dan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penanggulangan stunting, verifikasi identitas, hingga pencegahan pemalsuan data. Akses data bersifat terbatas dan dilindungi sistem keamanan yang mencatat setiap aktivitas.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat oleh seluruh perwakilan Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, disaksikan langsung Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Kominfo Sultra. “Komitmen kita hari ini adalah untuk membangun pondasi kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang efisien, terintegrasi, dan terpercaya berbasis pemanfaatan data kependudukan,” tutup Ridwan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menutup rangkaian kegiatan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Penutupan kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung Sarana Olahraga Rumbia, Rabu (2/7/2025), dipimpin langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin.

Sebanyak lebih dari 700 peserta PPPK dan 67 peserta CPNS mengikuti orientasi yang digelar selama tiga hari. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana dengan melibatkan panitia internal serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan acara.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya orientasi sebagai langkah awal dalam membentuk karakter dan semangat pelayanan seorang ASN. Menurutnya, orientasi bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan bagian penting dari proses pembentukan etika kerja dan tanggung jawab birokrasi.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta orientasi, baik PPPK maupun CPNS, agar mampu menjadi pembawa perubahan di OPD masing-masing. Jaga harga diri dan martabat, dan jadilah contoh di lingkungan masyarakat,” kata Rusdiamin dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di antara para peserta setelah kegiatan berakhir. “Tetap hidupkan grup komunikasi, rawat kebersamaan yang terbangun selama orientasi ini. Jangan berhenti saling mendukung meskipun kalian sudah tersebar di berbagai instansi,” tambahnya.

Selama masa orientasi, para peserta dibekali dengan materi penting untuk mendukung tugas mereka sebagai ASN. Beberapa di antaranya termasuk pemahaman tentang bela negara, sistem birokrasi pemerintahan daerah, nilai-nilai dasar ASN, serta pengenalan struktur dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi ini merupakan amanah regulasi sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mencetak ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas tinggi.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi ASN untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap para peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam praktik kerja sehari-hari demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala BKPSDM.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap para ASN baru ini mampu menjadi representasi wajah birokrasi yang bersih, melayani, serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Orientasi CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan birokrasi. Diharapkan, kehadiran para ASN baru ini akan membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penutupan kegiatan ini, para peserta diharapkan langsung aktif melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing, dengan semangat pengabdian yang tinggi dan loyalitas terhadap lembaga.