Bombana, sultranet.com – Untuk meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terkait bahaya korupsi dan gratifikasi dalam pelayanan publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi pemahaman gratifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 di tiga wilayah, yakni Kecamatan Poleang Utara, Kecamatan Poleang Tengah, dan Kecamatan Poleang.

Acara tersebut dihadiri oleh camat, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopincam), kepala UPTD, kepala desa dan lurah, kepala lingkungan maupun dusun, serta tokoh masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran berbagai unsur ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.PW., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bentuk gratifikasi, kata Ridwan, dapat berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, hingga fasilitas lainnya.

“Pemberian tersebut bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri, baik secara langsung maupun menggunakan sarana elektronik. Sekilas gratifikasi terlihat seperti pemberian tanpa maksud, namun sesungguhnya dapat menjadi ‘tanam budi’ yang suatu hari bisa ditagih untuk kepentingan tertentu,” ungkap Ridwan.

Ia menekankan, tidak semua gratifikasi otomatis dikenai sanksi hukum. Aparatur yang menerima gratifikasi memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sanksi tidak berlaku jika penerima segera melaporkan gratifikasi kepada KPK. Laporan wajib disampaikan paling lambat 30 hari sejak diterima,” tegasnya.

Ridwan juga merujuk pada landasan hukum yang mengatur hal ini, yakni Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kedua aturan ini menjadi pedoman penting dalam membangun budaya kerja yang bersih dari praktik gratifikasi.

Sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Beberapa kepala desa menilai kegiatan tersebut membuka wawasan mereka mengenai batasan gratifikasi dan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik. Dengan pengetahuan yang lebih jelas, mereka berharap tidak ada lagi kebingungan dalam membedakan antara hadiah yang sah secara hukum dan gratifikasi yang berpotensi melanggar aturan.

Inspektorat Bombana berharap melalui kegiatan ini para aparatur pemerintah, khususnya yang berada di garis depan pelayanan publik, semakin memahami risiko gratifikasi. Pemahaman tersebut diharapkan mendorong lahirnya komitmen bersama untuk menjaga integritas, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Integritas adalah kunci pelayanan publik yang berkualitas. Dengan menghindari gratifikasi, kita bukan hanya menjaga marwah pemerintah, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tutur Ridwan menutup sesi sosialisasi.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemkab Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang profesional.

Bombana, sultranet.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana menjadi salah satu titik pantau dalam rangkaian visitasi penilaian Adipura 2025 yang dilakukan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, dan diterima hangat oleh Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Bombana, Yuliana, SKM, bersama jajaran manajemen, fungsional kesehatan lingkungan, serta instalasi kebersihan rumah sakit.

Penilaian Adipura merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satunya melalui pengelolaan kebersihan pada fasilitas layanan publik. RSUD Bombana menjadi perhatian karena dinilai memiliki peran penting dalam mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu titik pantau penilaian Adipura, kami berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harapannya, RSUD Bombana dapat memberikan kontribusi nilai yang positif bagi pemerintah daerah,” ujar Yuliana saat menerima tim visitasi di ruang manajemen rumah sakit.

Usai sesi penyambutan, tim penilai KLHK bersama jajaran terkait langsung menelusuri sejumlah titik penting di area rumah sakit. Rangkaian peninjauan dimulai dari instalasi farmasi, berlanjut ke ruang tunggu pasien di poliklinik, ruang pemeriksaan, hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tim juga melakukan pengecekan pada area belakang rumah sakit yang menjadi lokasi utama sarana dan prasarana sanitasi. Beberapa di antaranya adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah domestik, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hingga Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, yang mendampingi tim KLHK menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar penilaian, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. “Kami menyambut baik visitasi ini karena menjadi cermin bagaimana daerah, khususnya Bombana, berupaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperhatikan aspek lingkungan hidup,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menekankan bahwa keberhasilan penilaian Adipura bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan hasil kerja kolektif antara pemerintah, instansi pelayanan publik, dan masyarakat. Ia berharap RSUD Bombana dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga mampu memberikan nilai tambah pada penilaian Adipura tahun ini.

Penilaian Adipura sendiri telah menjadi salah satu program nasional yang dinantikan pemerintah daerah karena membawa dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan masuknya RSUD Bombana sebagai titik pantau, diharapkan dapat memperlihatkan wajah pelayanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada pasien, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan yang sehat.

Kunjungan visitasi diakhiri dengan evaluasi singkat dari tim penilai KLHK terhadap kondisi sarana prasarana kebersihan yang ada di RSUD Bombana. Meski terdapat beberapa catatan teknis untuk perbaikan, secara umum rumah sakit dinilai telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi penilaian Adipura 2025.

Bagi RSUD Bombana, keterlibatan sebagai titik pantau penilaian Adipura menjadi kesempatan berharga untuk terus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah Bombana dalam membangun daerah yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan menggelar Family Gathering selama dua hari, 13–14 Agustus 2025. Acara yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil Bombana itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Firdaus, S.Pd., MM, dan diikuti seluruh ASN lintas bidang.

Kegiatan bertema “Membangun Semangat Melayani dan Mempererat Kebersamaan” ini menghadirkan berbagai perlombaan antarbidang yang berlangsung meriah. Lomba jalan sendok dan kelereng, lari karung, estafet kardus, bola gotong, tarik tambang, hingga menggiring bola menggunakan terong menjadi hiburan tersendiri bagi peserta. Meski suasana dipenuhi tawa, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Seluruh lomba dijadwalkan tanpa mengganggu rutinitas pelayanan publik.

Firdaus mengatakan kegiatan ini digelar untuk memperkuat hubungan kerja antarpegawai dan memberikan ruang penyegaran di tengah kesibukan melayani masyarakat. “Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tapi juga membangun semangat kekeluargaan dan mempererat komunikasi lintas bidang. Saya berharap semangat seperti ini terus menyala dalam setiap tugas pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris Disdukcapil menambahkan bahwa suasana kerja yang sehat dibangun dari interaksi positif antarpegawai. “Lewat Family Gathering ini, energi positif bisa menyebar ke seluruh lini,” katanya.

Seluruh kepala bidang turut ambil bagian dalam lomba, memberi warna tersendiri pada acara tersebut. Kabid Dafduk mengenang keseruan lomba kardus. “Lomba estafet kardus bikin saya nostalgia masa kecil. Tapi yang lebih penting, kami jadi makin solid antar bidang,” ucapnya.

Sementara Kabid Capil menilai kegiatan ini membuka ruang komunikasi yang lebih cair. “Senang sekali bisa ikut lomba bersama staf. Hubungan jadi lebih cair, kekompakan meningkat,” tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan Kabid PDIP. Menurutnya, kegiatan ini efektif melepas penat dan memperkuat kerja sama untuk menghadapi tugas ke depan. “Ternyata menggiring bola pakai terong itu susah, tapi bikin ngakak. Tapi justru dari sini semangat tim terbentuk,” katanya.

Pihak Disdukcapil berharap kegiatan Family Gathering dapat menjadi agenda rutin tahunan, tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai langkah memperkokoh budaya kerja yang harmonis, melayani dengan hati, dan menjaga semangat kebersamaan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Acara dua hari ini menjadi momentum bagi jajaran Disdukcapil Bombana untuk memperbarui komitmen dalam memberi layanan optimal kepada masyarakat, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang selalu menginspirasi. Bombana, 13–14 Agustus 2025.

Bombana, sultranet.com – Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme di kawasan eks MTQ/RTH Rumbia. DISDUKCAPIL Kabupaten Bombana turut ambil bagian secara penuh dalam upacara yang dipimpin Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan dihadiri ribuan peserta dari unsur pemerintah, pelajar, hingga masyarakat umum (Bombana, 17 Agustus 2025).

Upacara berjalan dengan tertib, menghadirkan suasana khidmat sejak pengibaran Bendera Merah Putih oleh Paskibraka Kabupaten Bombana. Lagu Indonesia Raya yang berkumandang di tengah lapangan memperkuat kebanggaan nasional para peserta. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Wakil Bupati Ahmad Yani bersama Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, Ketua DPRD Bombana Iskandar, unsur Forkopimda, Pj. Sekda, Asisten dan Staf Ahli, serta para Kepala OPD.

DISDUKCAPIL Bombana hadir dengan formasi lengkap, mengenakan seragam Korpri dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan sikap tertib. Kehadiran jajaran DISDUKCAPIL dipimpin langsung Kepala Dinas Firdaus, S.Pd., MM, yang menegaskan bahwa momentum kemerdekaan adalah energi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Dirgahayu Republik Indonesia ke-80! Semangat kemerdekaan ini adalah energi kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bombana. Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju! DISDUKCAPIL tetap semangat dan terus melaju,” ujar Firdaus.

Selesai upacara, kemeriahan berlanjut dengan lomba Tumpeng antar-OPD se-Kabupaten Bombana. DISDUKCAPIL turut berpartisipasi dengan menyajikan tumpeng bertema Kemerdekaan ke-80 yang menonjolkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Lomba ini menjadi ajang mempererat kekompakan antar-instansi sekaligus memeriahkan peringatan HUT RI.

Partisipasi aktif DISDUKCAPIL dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen instansi dalam mendukung program pemerintah daerah, tidak hanya melalui pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Kehadiran ASN dari berbagai OPD membuat upacara terasa lebih hidup, memperkuat nilai persatuan serta semangat merawat kemerdekaan melalui kerja-kerja pembangunan.

Rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di Bombana berlangsung lancar, aman, dan penuh nuansa kebanggaan. Upacara tahun ini menjadi momen penting bagi ASN untuk meneguhkan kembali tugas mereka sebagai pelayan publik dan penggerak pembangunan daerah.

Bombana – BLU RSUD Kabupaten Bombana menjadi salah satu peserta dalam penilaian lomba kebersihan kantor antar-OPD yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Penilaian dilaksanakan oleh tim juri pada Jumat (15/8/2025).

Tim penilai yang terdiri dari lima unsur—Tim Penggerak PKK, Persit Chandra Kirana, Bhayangkari, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan perwakilan jurnalis—disambut oleh Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bombana Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM, bersama Kabid Penunjang Medis dan Nonmedis Yuliana, SKM, serta jajaran kepala seksi dan staf. Mereka mendampingi proses penilaian yang mencakup pemeriksaan seluruh ruang kerja, ruang pelayanan, hingga lingkungan luar rumah sakit. Pada kesempatan tersebut, para juri menilai kebersihan, kerapian, kelengkapan fasilitas, dan estetika lingkungan sebagai indikator utama lomba.

Wakil Ketua TP PKK Bombana, Ny. Henny Setiawati Ahmad Yani, menyampaikan apresiasi atas kondisi rumah sakit yang dinilainya bersih dan tertata. “Untuk kebersihan, kami nilai bersih. Jendela, ventilasi, dan ruangan dalam keadaan rapi. Toilet juga bersih dan bagus karena tersedia fasilitas laktasi serta layanan bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar indikator penilaian sudah terpenuhi dengan baik. “Kita lihat dari indikator-indikator penilaian, semuanya sudah cukup baik,” tambahnya.

Rumah sakit ini tampil cukup memuaskan setelah melakukan pembenahan di berbagai titik beberapa hari sebelum penilaian. Upaya tersebut tidak terlepas dari partisipasi seluruh pegawai. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Bombana menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berkontribusi. “Kami berharap kebersihan tetap menjadi budaya kita bersama, dan semoga lomba ini menjadi motivasi bagi civitas rumah sakit untuk terus menjaga kenyamanan lingkungan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, RSUD Bombana tidak hanya menunjukkan komitmen pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mempertegas bahwa lingkungan kerja yang bersih memberikan dampak besar bagi kenyamanan pasien, pegawai, dan seluruh pengunjung.

Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat sinergi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik berbasis digital. Kesepakatan ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital” ini dihadiri jajaran pejabat Disdukcapil Provinsi Sultra, Kepala Dinas Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, serta para perwakilan instansi terkait.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, menegaskan pentingnya kolaborasi dua instansi ini dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia, sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. “Kominfo menjaga, merawat, dan memastikan data tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, Kominfo berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan data kependudukan, mulai dari pengelolaan, pemeliharaan, hingga keamanan data. Sementara Dukcapil menjadi pengguna data sekaligus pengelola dan pendistribusi paket data kependudukan kepada instansi yang membutuhkan melalui jaringan aman VPN-IP.

Ia menilai transformasi digital menjadi kunci reformasi birokrasi, sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital menjadi landasan penguatan integrasi layanan publik.

Menurutnya, pemerintah perlu menghapus tumpang tindih aplikasi dan membangun satu platform terintegrasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan publik. Ridwan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan digital melalui SP4N-LAPOR, serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap daerah.

Salah satu fokus pembahasan adalah penguatan jaringan intra-pemerintah berbasis VPN-IP. Ridwan mengibaratkan sistem ini sebagai “jalan tol” khusus antarinstansi yang aman dan efisien. “VPN-IP ini seperti iPhone, datanya terenkripsi. Aman, berbeda dengan sistem terbuka yang mudah disusupi,” jelasnya.

Sejak 2023, Pemprov Sultra telah membangun jaringan ini untuk membackup seluruh OPD dengan infrastruktur kabel dan suplai internet hingga 50 Mbps. Ia mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat VPN-IP, dengan opsi cadangan seperti Starlink di wilayah yang belum terjangkau fiber optik.

Ridwan menekankan, data kependudukan yang dikelola Dukcapil bersifat mutakhir dan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penanggulangan stunting, verifikasi identitas, hingga pencegahan pemalsuan data. Akses data bersifat terbatas dan dilindungi sistem keamanan yang mencatat setiap aktivitas.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat oleh seluruh perwakilan Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, disaksikan langsung Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Kominfo Sultra. “Komitmen kita hari ini adalah untuk membangun pondasi kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang efisien, terintegrasi, dan terpercaya berbasis pemanfaatan data kependudukan,” tutup Ridwan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menutup rangkaian kegiatan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Penutupan kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung Sarana Olahraga Rumbia, Rabu (2/7/2025), dipimpin langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin.

Sebanyak lebih dari 700 peserta PPPK dan 67 peserta CPNS mengikuti orientasi yang digelar selama tiga hari. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana dengan melibatkan panitia internal serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan acara.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya orientasi sebagai langkah awal dalam membentuk karakter dan semangat pelayanan seorang ASN. Menurutnya, orientasi bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan bagian penting dari proses pembentukan etika kerja dan tanggung jawab birokrasi.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta orientasi, baik PPPK maupun CPNS, agar mampu menjadi pembawa perubahan di OPD masing-masing. Jaga harga diri dan martabat, dan jadilah contoh di lingkungan masyarakat,” kata Rusdiamin dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di antara para peserta setelah kegiatan berakhir. “Tetap hidupkan grup komunikasi, rawat kebersamaan yang terbangun selama orientasi ini. Jangan berhenti saling mendukung meskipun kalian sudah tersebar di berbagai instansi,” tambahnya.

Selama masa orientasi, para peserta dibekali dengan materi penting untuk mendukung tugas mereka sebagai ASN. Beberapa di antaranya termasuk pemahaman tentang bela negara, sistem birokrasi pemerintahan daerah, nilai-nilai dasar ASN, serta pengenalan struktur dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi ini merupakan amanah regulasi sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mencetak ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas tinggi.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi ASN untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap para peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam praktik kerja sehari-hari demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala BKPSDM.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap para ASN baru ini mampu menjadi representasi wajah birokrasi yang bersih, melayani, serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Orientasi CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan birokrasi. Diharapkan, kehadiran para ASN baru ini akan membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penutupan kegiatan ini, para peserta diharapkan langsung aktif melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing, dengan semangat pengabdian yang tinggi dan loyalitas terhadap lembaga.

Bombana, sultranet.com – Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang kini masih menempati bangunan tua peninggalan era Kabupaten Buton, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Bangunan yang dibangun sekitar tahun 1970-an itu dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai pusat pelayanan sektor pendidikan.

Bangunan tersebut dulunya merupakan Kantor Kecamatan Rumbia ketika wilayah Bombana masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton.

Setelah pemekaran Bombana pada tahun 2003, kantor itu sempat digunakan sebagai Kantor Bupati, sebelum akhirnya difungsikan sebagai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana hingga kini.

Kondisi bangunan yang tua dan rapuh menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi para pegawai dan masyarakat yang datang mengakses layanan.

Plt. Sekretaris Dinas Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan ringan seperti memperbaiki taman, menata papan nama, dan menutup bagian terbuka antara dua bangunan untuk dijadikan ruang layanan, ruang tunggu, dan ruang rapat. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih sangat terbatas.

“Kami berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tapi dengan kondisi bangunan seperti ini, kami was-was. Tiang-tiang sudah dibungkus ulang, sebagian dinding dari papan yang lapuk kami tambal pakai tripleks. Harapan kami, pemerintah bisa segera membangunkan gedung baru agar pelayanan lebih maksimal,” ujarnya. Rabu (18/6)

Kandamang yang juga Ketua PGRI Bombana menambahkan, peningkatan mutu pendidikan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama dari sisi kenyamanan dan keselamatan kerja para pegawai pendidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang, Yudi Utama Arsyad, menyayangkan kondisi bangunan yang dinilai tak lagi sesuai dengan semangat kemajuan pendidikan.

“Sebaiknya kantor Dikbud ini dibangun kembali yang baru. Atau dialihkan saja ke bangunan kantor DPRD ketika DPRD pindah di Gedung baru agar tidak mubazir. Kita tidak bisa bicara kemajuan pendidikan jika para pejuang pendidikan kita harus waspada setiap saat karena bangunan kantornya tidak aman,” tegas Yudi.

Senada dengan itu, pemerhati pendidikan Bombana, Agustamin Saleko, menyebut bahwa renovasi tahunan hanya membuang anggaran jika tidak dibarengi dengan pembangunan baru secara menyeluruh.

“Bangunan ini sudah kadaluarsa. Kalau biaya renovasi tiap tahun dikumpulkan, sebenarnya sudah bisa bangun gedung baru yang lebih layak. Bayangkan, ini adalah bangunan pertama di Kasipute sejak zaman Buton, dan sampai sekarang belum pernah mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai, bangunan tersebut bahkan layak masuk catatan rekor MURI sebagai gedung tua yang masih digunakan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Sedikit lagi bangunan itu bisa di usulkan jadi cagar budaya,” sindir Agustamin

Salah satu warga Poleang, Kurniawan, S.IP berharap agar tempat layanan sektor pendidikan di Bombana itu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.

“Bagaimana pendidikan kita bisa maju kalau kantor dinasnya saja menimbulkan kehati-hatian saat bekerja? Ini mengganggu fokus dan kinerja. Menurut saya Sudah saatnya Kantor Dinas Pendidikan itu dibangun baru yang lebih layak.” Singkat Kurniawan

Bombana, Sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan membuka rumah singgah untuk siswa asal Pulau Sagori, Kecamatan Kabaena, Sulawesi Tenggara. Inisiatif ini diumumkan dalam kegiatan reses yang digelar Kamis, 29 Mei 2025, di lokasi rumah singgah yang telah disiapkan di Kampung Bajau, Kelurahan Sikeli, Kabaena Barat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga Sagori yang selama ini menghadapi kendala besar saat anak-anak mereka hendak menempuh pendidikan di daratan Kabaena. Setiap musim barat datang, gelombang laut tinggi kerap menghalangi perjalanan para siswa sehingga mereka terpaksa absen dari sekolah.

“Setiap musim barat datang, laut bergelombang tinggi dan anak-anak kami tidak bisa ke sekolah. Ini sudah lama terjadi,” kata seorang ibu rumah tangga dari Pulau Sagori saat menyampaikan aspirasi dalam dialog bersama Ketua DPRD.

Menanggapi kondisi tersebut, Iskandar menyatakan bahwa dirinya tidak ingin sekadar menjadi pendengar. Ia menyampaikan secara langsung bahwa rumah singgah telah disiapkan lengkap dengan fasilitas dasar, sebagai solusi jangka panjang bagi anak-anak Pulau Sagori agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir akan kondisi cuaca ekstrem.

“Saya mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan saya tidak ingin hanya berhenti di mendengar. Hari ini saya nyatakan bahwa rumah singgah ini siap digunakan oleh anak-anak kita dari Pulau Sagori,” ujar Iskandar.

Rumah singgah ini terletak di lokasi strategis, hanya beberapa ratus meter dari fasilitas pendidikan di Sikeli. Lingkungan sekitar juga dikenal aman dan memiliki iklim sosial yang mendukung aktivitas belajar siswa. Rumah singgah ini diprioritaskan untuk digunakan para pelajar tingkat SMP dan SMA yang selama ini terkendala akses transportasi laut.

Selain menjadi simbol kepedulian terhadap dunia pendidikan, rumah singgah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan dialog reses. Dalam suasana penuh keakraban, para warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga orang tua siswa menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang diambil oleh Ketua DPRD tersebut.

“Kita tidak boleh membiarkan jarak, cuaca, dan geografis menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tambah Iskandar di hadapan para peserta dialog.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan untuk bersama-sama memperkuat akses dan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terluar yang rentan terhadap hambatan geografis.

Menurut Iskandar, kehadiran rumah singgah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang berdampak besar dalam jangka panjang, sembari mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Bombana.

“Ini bukan soal gedung, tapi soal peluang. Selama ini banyak anak-anak kita di kepulauan harus memilih antara keselamatan dan sekolah. Saya tidak ingin mereka terus menghadapi pilihan seperti itu,” pungkasnya.

Rumah singgah ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat tidur, perlengkapan mandi, dan area belajar bersama. Iskandar menyatakan akan terus memantau kebutuhan tambahan ke depannya dan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin turut berkontribusi.

Langkah humanis dari Ketua DPRD Bombana ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di wilayah pesisir, khususnya bagi masyarakat Pulau Sagori yang telah lama menginginkan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengebut pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu program prioritas yang kini berjalan adalah rehabilitasi dan pengembangan sistem drainase di wilayah ibu kota kabupaten, yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa penataan drainase menjadi salah satu perhatian utama dalam program 100 hari kerja karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga.

“Drainase adalah jantung dari kota yang sehat. Jika tersumbat, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, mulai dari genangan air hingga potensi banjir. Maka dari itu, ini jadi fokus utama kami,” ujar Sofian saat ditemui di Rumbia, Minggu, 25 Mei 2025.

Program rehabilitasi drainase ini mencakup dua titik utama di dalam kota, yakni di depan SMAN 3 Bombana dan depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana. Kegiatan dilakukan sejak 9 Mei dan akan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Hingga pertengahan Mei, progres rehabilitasi sudah mencapai 40 persen. Kegiatan meliputi pembersihan saluran yang tersumbat, pengerukan endapan lumpur, serta perbaikan jalur air agar dapat mengalir lancar hingga ke saluran utama.

“Di dua titik ini, saluran air sebelumnya sudah lama tidak disentuh. Endapan cukup tebal, dan ini jadi penyebab utama air sering meluber ke jalan saat hujan deras. Kami targetkan pembersihan tuntas sebelum akhir bulan,” jelas Sofian.

Menurutnya, pembenahan sistem drainase yang baik akan menjadi fondasi bagi tata kelola kota yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa perawatan infrastruktur dasar seperti drainase harus dilakukan secara berkala dan tidak bisa ditunda.

“Kalau kota ingin bebas banjir, drainasenya harus berfungsi. Itu prinsip dasarnya. Karena itu, kami tidak hanya membersihkan, tapi juga memastikan sistem aliran air kembali normal,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam membangun kota yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Drainase ini contohnya, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari,” ungkap Sofian.

Dengan pelibatan langsung tim teknis dari Dinas PUPR, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara cepat namun tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kenyamanan warga sekitar.

Sofian menambahkan, pekerjaan ini bukan hanya sekadar memenuhi target program 100 hari kerja, tapi juga bagian dari pembenahan jangka panjang infrastruktur kota. Ia berharap masyarakat ikut menjaga saluran drainase agar tidak kembali tersumbat.

“Kami bisa membersihkan, tapi menjaga itu harus jadi tanggung jawab bersama. Jangan buang sampah ke selokan. Jika drainase lancar, warga juga yang akan menikmati hasilnya,” pungkasnya.

Dengan komitmen dan progres yang terus berjalan, Pemkab Bombana berharap kerja cepat dalam program drainase ini akan membawa manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi pondasi pembangunan kota yang lebih tertata dan siap menghadapi tantangan ke depan.