Bombana, sultranet.com – Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang kini masih menempati bangunan tua peninggalan era Kabupaten Buton, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Bangunan yang dibangun sekitar tahun 1970-an itu dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai pusat pelayanan sektor pendidikan.

Bangunan tersebut dulunya merupakan Kantor Kecamatan Rumbia ketika wilayah Bombana masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton.

Setelah pemekaran Bombana pada tahun 2003, kantor itu sempat digunakan sebagai Kantor Bupati, sebelum akhirnya difungsikan sebagai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana hingga kini.

Kondisi bangunan yang tua dan rapuh menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi para pegawai dan masyarakat yang datang mengakses layanan.

Plt. Sekretaris Dinas Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan ringan seperti memperbaiki taman, menata papan nama, dan menutup bagian terbuka antara dua bangunan untuk dijadikan ruang layanan, ruang tunggu, dan ruang rapat. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih sangat terbatas.

“Kami berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tapi dengan kondisi bangunan seperti ini, kami was-was. Tiang-tiang sudah dibungkus ulang, sebagian dinding dari papan yang lapuk kami tambal pakai tripleks. Harapan kami, pemerintah bisa segera membangunkan gedung baru agar pelayanan lebih maksimal,” ujarnya. Rabu (18/6)

Kandamang yang juga Ketua PGRI Bombana menambahkan, peningkatan mutu pendidikan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama dari sisi kenyamanan dan keselamatan kerja para pegawai pendidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang, Yudi Utama Arsyad, menyayangkan kondisi bangunan yang dinilai tak lagi sesuai dengan semangat kemajuan pendidikan.

“Sebaiknya kantor Dikbud ini dibangun kembali yang baru. Atau dialihkan saja ke bangunan kantor DPRD ketika DPRD pindah di Gedung baru agar tidak mubazir. Kita tidak bisa bicara kemajuan pendidikan jika para pejuang pendidikan kita harus waspada setiap saat karena bangunan kantornya tidak aman,” tegas Yudi.

Senada dengan itu, pemerhati pendidikan Bombana, Agustamin Saleko, menyebut bahwa renovasi tahunan hanya membuang anggaran jika tidak dibarengi dengan pembangunan baru secara menyeluruh.

“Bangunan ini sudah kadaluarsa. Kalau biaya renovasi tiap tahun dikumpulkan, sebenarnya sudah bisa bangun gedung baru yang lebih layak. Bayangkan, ini adalah bangunan pertama di Kasipute sejak zaman Buton, dan sampai sekarang belum pernah mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai, bangunan tersebut bahkan layak masuk catatan rekor MURI sebagai gedung tua yang masih digunakan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Sedikit lagi bangunan itu bisa di usulkan jadi cagar budaya,” sindir Agustamin

Salah satu warga Poleang, Kurniawan, S.IP berharap agar tempat layanan sektor pendidikan di Bombana itu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.

“Bagaimana pendidikan kita bisa maju kalau kantor dinasnya saja menimbulkan kehati-hatian saat bekerja? Ini mengganggu fokus dan kinerja. Menurut saya Sudah saatnya Kantor Dinas Pendidikan itu dibangun baru yang lebih layak.” Singkat Kurniawan

Bombana, Sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan membuka rumah singgah untuk siswa asal Pulau Sagori, Kecamatan Kabaena, Sulawesi Tenggara. Inisiatif ini diumumkan dalam kegiatan reses yang digelar Kamis, 29 Mei 2025, di lokasi rumah singgah yang telah disiapkan di Kampung Bajau, Kelurahan Sikeli, Kabaena Barat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga Sagori yang selama ini menghadapi kendala besar saat anak-anak mereka hendak menempuh pendidikan di daratan Kabaena. Setiap musim barat datang, gelombang laut tinggi kerap menghalangi perjalanan para siswa sehingga mereka terpaksa absen dari sekolah.

“Setiap musim barat datang, laut bergelombang tinggi dan anak-anak kami tidak bisa ke sekolah. Ini sudah lama terjadi,” kata seorang ibu rumah tangga dari Pulau Sagori saat menyampaikan aspirasi dalam dialog bersama Ketua DPRD.

Menanggapi kondisi tersebut, Iskandar menyatakan bahwa dirinya tidak ingin sekadar menjadi pendengar. Ia menyampaikan secara langsung bahwa rumah singgah telah disiapkan lengkap dengan fasilitas dasar, sebagai solusi jangka panjang bagi anak-anak Pulau Sagori agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir akan kondisi cuaca ekstrem.

“Saya mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan saya tidak ingin hanya berhenti di mendengar. Hari ini saya nyatakan bahwa rumah singgah ini siap digunakan oleh anak-anak kita dari Pulau Sagori,” ujar Iskandar.

Rumah singgah ini terletak di lokasi strategis, hanya beberapa ratus meter dari fasilitas pendidikan di Sikeli. Lingkungan sekitar juga dikenal aman dan memiliki iklim sosial yang mendukung aktivitas belajar siswa. Rumah singgah ini diprioritaskan untuk digunakan para pelajar tingkat SMP dan SMA yang selama ini terkendala akses transportasi laut.

Selain menjadi simbol kepedulian terhadap dunia pendidikan, rumah singgah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan dialog reses. Dalam suasana penuh keakraban, para warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga orang tua siswa menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang diambil oleh Ketua DPRD tersebut.

“Kita tidak boleh membiarkan jarak, cuaca, dan geografis menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tambah Iskandar di hadapan para peserta dialog.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan untuk bersama-sama memperkuat akses dan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terluar yang rentan terhadap hambatan geografis.

Menurut Iskandar, kehadiran rumah singgah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang berdampak besar dalam jangka panjang, sembari mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Bombana.

“Ini bukan soal gedung, tapi soal peluang. Selama ini banyak anak-anak kita di kepulauan harus memilih antara keselamatan dan sekolah. Saya tidak ingin mereka terus menghadapi pilihan seperti itu,” pungkasnya.

Rumah singgah ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat tidur, perlengkapan mandi, dan area belajar bersama. Iskandar menyatakan akan terus memantau kebutuhan tambahan ke depannya dan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin turut berkontribusi.

Langkah humanis dari Ketua DPRD Bombana ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di wilayah pesisir, khususnya bagi masyarakat Pulau Sagori yang telah lama menginginkan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengebut pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani. Salah satu program prioritas yang kini berjalan adalah rehabilitasi dan pengembangan sistem drainase di wilayah ibu kota kabupaten, yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.PW., mengatakan bahwa penataan drainase menjadi salah satu perhatian utama dalam program 100 hari kerja karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan warga.

“Drainase adalah jantung dari kota yang sehat. Jika tersumbat, dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, mulai dari genangan air hingga potensi banjir. Maka dari itu, ini jadi fokus utama kami,” ujar Sofian saat ditemui di Rumbia, Minggu, 25 Mei 2025.

Program rehabilitasi drainase ini mencakup dua titik utama di dalam kota, yakni di depan SMAN 3 Bombana dan depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana. Kegiatan dilakukan sejak 9 Mei dan akan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Hingga pertengahan Mei, progres rehabilitasi sudah mencapai 40 persen. Kegiatan meliputi pembersihan saluran yang tersumbat, pengerukan endapan lumpur, serta perbaikan jalur air agar dapat mengalir lancar hingga ke saluran utama.

“Di dua titik ini, saluran air sebelumnya sudah lama tidak disentuh. Endapan cukup tebal, dan ini jadi penyebab utama air sering meluber ke jalan saat hujan deras. Kami targetkan pembersihan tuntas sebelum akhir bulan,” jelas Sofian.

Menurutnya, pembenahan sistem drainase yang baik akan menjadi fondasi bagi tata kelola kota yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa perawatan infrastruktur dasar seperti drainase harus dilakukan secara berkala dan tidak bisa ditunda.

“Kalau kota ingin bebas banjir, drainasenya harus berfungsi. Itu prinsip dasarnya. Karena itu, kami tidak hanya membersihkan, tapi juga memastikan sistem aliran air kembali normal,” ujarnya.

Program ini menjadi bagian dari pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam membangun kota yang bersih, aman, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan bahwa pembangunan harus menyentuh kebutuhan paling dasar warga. Drainase ini contohnya, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari,” ungkap Sofian.

Dengan pelibatan langsung tim teknis dari Dinas PUPR, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara cepat namun tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja dan kenyamanan warga sekitar.

Sofian menambahkan, pekerjaan ini bukan hanya sekadar memenuhi target program 100 hari kerja, tapi juga bagian dari pembenahan jangka panjang infrastruktur kota. Ia berharap masyarakat ikut menjaga saluran drainase agar tidak kembali tersumbat.

“Kami bisa membersihkan, tapi menjaga itu harus jadi tanggung jawab bersama. Jangan buang sampah ke selokan. Jika drainase lancar, warga juga yang akan menikmati hasilnya,” pungkasnya.

Dengan komitmen dan progres yang terus berjalan, Pemkab Bombana berharap kerja cepat dalam program drainase ini akan membawa manfaat langsung bagi warga, sekaligus menjadi pondasi pembangunan kota yang lebih tertata dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M bagi 2.018 jamaah asal Sultra. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Jamaah Haji yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Jumat (9/5), di Aula Kanwil Kemenag Sultra, Kendari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Sultra, Wakapolda, Danlanal, pimpinan OPD terkait, para kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, perwakilan Imigrasi, otoritas Bandara Haluoleo, serta para bupati dan wali kota atau yang mewakili.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Musdar, menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh seluruh proses penyelenggaraan haji, termasuk dari sisi fasilitas, transportasi, serta koordinasi lintas instansi.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Semua kebutuhan logistik dan koordinasi teknis terus kami persiapkan agar para jamaah bisa berangkat dan pulang dalam keadaan aman, nyaman, dan khusyuk beribadah,” ujar H. Musdar.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sultra, H. Muhammad Saleh, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menjamin pelayanan optimal kepada jamaah haji asal Sultra.

“Ini adalah amanah besar. Pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah menjadi prioritas utama kita. Karenanya, sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda sangat diperlukan untuk memastikan semua proses berjalan baik,” kata H. Muhammad Saleh.

Ia juga menjelaskan bahwa pembinaan dan manasik haji telah dilakukan sebanyak 10 kali di seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari persiapan spiritual dan teknis para calon jamaah. Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan biaya haji tahun ini turut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kualitas layanan ibadah haji.

Tahun ini, sebanyak 2.018 jamaah asal 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara akan diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Embarkasi Makassar (UPG). Jamaah akan dibagi dalam enam kelompok terbang (kloter), yakni kloter 31, 33, 35, 36, 38, dan 39. Jadwal keberangkatan dimulai pada 22 Mei hingga 28 Mei 2025.

Jamaah akan diberangkatkan melalui Bandara Haluoleo Kendari menggunakan beberapa maskapai, seperti Lion Air, Wings Air, dan Super Air Jet. Untuk jamaah dari daerah terpencil atau kepulauan seperti Wakatobi dan Buton Utara, transportasi laut menggunakan Ferry New Rose akan digunakan untuk menuju Kendari sebelum terbang ke Makassar.

Kemenag Sultra juga mengatur skema pemberangkatan yang memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan, termasuk pengaturan bagasi, pemeriksaan kesehatan, hingga validasi dokumen perjalanan.

Seremonial pelepasan jamaah calon haji akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 secara luring di Kendari dan daring untuk kabupaten/kota lainnya. Acara ini diharapkan menjadi simbol penguatan spiritual dan momentum pengantar para jamaah menuju ibadah suci.

“Kita ingin setiap jamaah merasa didampingi sejak dari kampung halaman hingga kembali ke tanah air. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab moral kita bersama,” tutur H. Muhammad Saleh.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar dan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 dengan menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin 5 Mei 2025. Mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, dihadiri Forkopimda, Ketua TP-PKK Bombana, kepala OPD, tenaga pendidik, pelajar, ASN dan non ASN, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan amanat Menteri Pendidikan bahwa peringatan Hardiknas bukan hanya seremonial, melainkan momentum refleksi untuk meningkatkan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menegaskan pentingnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh anak bangsa.

“Peringatan ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi. Kita wajib memberikan layanan terbaik dan berkemajuan bagi generasi penerus,” ujar Bupati Burhanuddin.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, termasuk revitalisasi sarana prasarana, pembelajaran digital, dan peningkatan kesejahteraan serta kompetensi guru.

Namun demikian, kata Burhanuddin, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memajukan pendidikan.

“Pemerintah punya keterbatasan. Karena itu, dibutuhkan sinergi semua pihak — mulai dari orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media. Semua punya peran dalam mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang hebat dan kuat,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para abdi negara, dalam upacara tersebut Bupati Bombana secara simbolis menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai negeri yang menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi tanpa cela, khususnya mereka yang berkarya di sektor pendidikan.

Momentum Hardiknas 2025 di Bombana juga ditandai dengan peluncuran program Angkutan Gratis Khusus Pelajar di wilayah Kecamatan Poleang. Program ini dihadirkan untuk menjawab tantangan akses pendidikan, terutama bagi pelajar di wilayah terpencil.

“Dua agenda hari ini—pemberian penghargaan bagi ASN dan peluncuran kendaraan gratis—adalah bentuk nyata komitmen kami dalam memajukan pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Bombana punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan,” ujar Bupati Burhanuddin menutup sambutannya.

Menurut informasi dari panitia, kendaraan angkutan pelajar ini akan beroperasi secara bertahap dan dijadwalkan melayani rute-rute prioritas yang dinilai minim akses transportasi. Program ini juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pemerataan pendidikan hingga ke pelosok desa.

Pelaksanaan upacara Hardiknas 2025 ini menjadi refleksi komitmen kolektif Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa penghargaan dan infrastruktur, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang memihak kepentingan pendidikan jangka panjang.

Upacara ditutup dengan doa bersama dan penampilan atraksi dari pelajar tingkat SMA yang menampilkan tari kreasi lokal bertema pendidikan dan kemajuan daerah. Suasana haru dan kebanggaan menyelimuti momen peringatan Hardiknas yang membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis di Pulau Kabaena sebagai bagian dari dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Pelayanan ini berlangsung selama dua hari di dua titik, yakni Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan dan Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, pada Rabu dan Kamis, 9–10 April 2025.

Kegiatan ini melibatkan enam kepala UPTD Balai Penyuluh KB, para penyuluh KB (PKB dan PLKB), serta seluruh staf dan tenaga PPPK yang bertugas di wilayah Pulau Kabaena. Mereka secara langsung memberikan layanan kepada masyarakat, dengan pendekatan yang humanis dan menjangkau seluruh kelompok sasaran program KB.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan bahwa pelayanan ini menjadi bukti nyata dari komitmen institusinya dalam menyukseskan visi kepemimpinan daerah. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan menyentuh langsung masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

“Kami dari DPPKB Bombana hadir langsung di tengah masyarakat Kabaena untuk memberikan pelayanan KB gratis yang optimal. Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya bersama membangun keluarga yang sehat dan berkualitas,” ujar Abdul Azis.

Pelayanan ini turut mendapat perhatian langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang hadir meninjau pelaksanaan kegiatan. Keduanya menyampaikan apresiasi atas kinerja lapangan para penyuluh dan petugas KB yang dengan penuh dedikasi melayani masyarakat di daerah kepulauan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras DPPKB dan seluruh jajaran di lapangan. Pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Kami akan terus hadir bersama masyarakat, memastikan bahwa program kerja kami benar-benar menyentuh dan bermanfaat,” kata Bupati Burhanuddin saat berada di lokasi.

Selain meninjau langsung, Bupati dan Wakil Bupati juga berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta memberikan semangat kepada para tenaga penyuluh agar terus bekerja dengan hati. Kehadiran pimpinan daerah ini menambah semangat kerja jajaran DPPKB dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Masyarakat pun menyambut baik program ini. Warga merasa terbantu dengan kehadiran pelayanan KB gratis di wilayah mereka, yang selama ini tidak selalu mudah diakses karena keterbatasan geografis. Beberapa warga bahkan mengaku baru pertama kali mendapatkan pelayanan KB langsung dari pemerintah daerah.

“Terima kasih sudah datang jauh-jauh memberikan pelayanan di desa kami. Kami sangat terbantu, apalagi semua dilakukan secara gratis dan langsung oleh petugas yang ramah,” ujar salah seorang ibu rumah tangga di Desa Rahadopi.

Pelayanan KB gratis ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga, serta pengendalian jumlah penduduk secara berkelanjutan. DPPKB Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan aktif ke desa-desa, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, guna memastikan semua warga mendapatkan hak pelayanan yang sama.

Ke depan, program serupa akan terus digelar secara berkala di wilayah lain dalam Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan pelayanan KB dan edukasi keluarga berencana sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak banjir dengan menyalurkan bantuan langsung di empat desa wilayah Pakue Raya. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., kepada warga korban banjir pada Sabtu, 5 April 2025.

Empat desa terdampak masing-masing adalah Desa Pakue (Kecamatan Pakue Utara), Desa Lanipa dan Desa Pasampang (Kecamatan Pakue Tengah), serta Desa Sipakainge (Kecamatan Pakue). Banjir yang melanda wilayah tersebut pada 2 April lalu disebabkan oleh curah hujan tinggi selama beberapa hari berturut-turut, menyebabkan puluhan rumah warga terendam dan memicu kerugian materil yang cukup besar.

Sebanyak 82 warga terdampak menerima bantuan dari pemerintah daerah. Rinciannya, 37 warga berasal dari Desa Pakue, 35 dari Desa Lanipa, 9 dari Desa Sipakainge, dan 1 dari Desa Pasampang. Setiap warga menerima satu dos mi instan dan dua rak telur sebagai bantuan kebutuhan dasar.

“Kami hadir langsung di sini untuk memastikan masyarakat terdampak mendapat perhatian dari pemerintah. Jangan dilihat dari nilainya, tapi ini adalah wujud kepedulian kami kepada warga yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Bupati Nur Rahman Umar dalam sambutannya di lokasi penyerahan bantuan.

Bupati menegaskan, meski tidak sempat berada di lokasi saat banjir terjadi, namun ia langsung menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera turun tangan. Instansi seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak banjir sejak hari pertama.

“Sejak awal saya sudah memerintahkan BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PU untuk segera ke lokasi. Alhamdulillah mereka sudah bekerja menyalurkan bantuan awal dan melakukan pembenahan infrastruktur yang terdampak banjir,” tegasnya.

Penyerahan bantuan oleh Bupati ini merupakan lanjutan dari bantuan tahap pertama yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial sebagai respons cepat pascabencana.

Kehadiran Bupati di tengah masyarakat disambut antusias oleh warga yang terdampak. Banyak warga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian langsung dari pemerintah daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bupati dan semua pihak. Bantuan ini sangat membantu kami yang sedang dalam kesulitan,” ujar Rahmat, warga Desa Lanipa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Camat Pakue dan Pakue Tengah, serta aparat desa setempat. Pemerintah daerah berharap warga yang terdampak dapat segera bangkit dan memulihkan aktivitas sehari-hari.

Bombana, sultranet.com – Meski sebagian besar instansi masih tutup akibat libur pasca Idul Fitri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana tetap membuka layanan administrasi kependudukan. Layanan ini tetap berjalan di kantor pusat serta di UPTD Kecamatan Poleang dan UPTD Kecamatan Kabaena untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kamis, 3 April 2025.

Di bawah kepemimpinan Firdaus, S.Pd., M.M., dan Koordinator Lapangan Alimuddin, S.Sos., seluruh tim Disdukcapil Bombana tetap semangat melayani masyarakat meski dalam suasana libur Lebaran. Mereka menjalankan pelayanan prima yang mengedepankan prinsip mudah, optimal, ikhlas, cepat, dan “oky” yang dikenal dengan sebutan Moico.

“Kami tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama hanya karena alasan libur. Motto kami Moico adalah komitmen pelayanan yang tidak boleh berhenti. Maka dari itu, kami tetap buka dan siap melayani dengan sepenuh hati,” ujar Firdaus kepada wartawan Sultranet.com.

Layanan kependudukan yang disediakan tetap mencakup seluruh kebutuhan administratif seperti perekaman KTP elektronik, pencetakan KK, akta kelahiran, hingga akta kematian. Firdaus menegaskan bahwa seluruh staf tetap hadir dan bekerja dengan penuh dedikasi agar warga merasa terbantu.

Koordinator layanan, Alimuddin, menyampaikan bahwa pelayanan yang berjalan selama libur ini merupakan wujud kepedulian terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, terutama mereka yang hanya memiliki waktu luang di hari libur.

“Kami tahu banyak warga yang baru bisa mengurus dokumen pada saat libur. Karena itu, kami hadir dan memastikan pelayanan tetap berjalan dengan standar yang sama seperti hari kerja biasa,” kata Alimuddin.

Komitmen ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Sejumlah warga yang datang ke kantor Disdukcapil mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan saat hari libur.

“Saya sangat terbantu. Tadi pagi baru bisa ke kantor Disdukcapil karena baru pulang dari kampung halaman. Tidak menyangka pelayanannya tetap buka dan petugasnya ramah-ramah,” kata Amran, salah satu warga Kecamatan Poleang.

Hal serupa diungkapkan oleh Siti, warga Kabaena, yang mengurus dokumen akta kelahiran anaknya. Ia mengaku lega karena tidak harus menunggu sampai libur selesai. “Kalau harus nunggu sampai pekan depan, saya pasti repot karena harus kerja lagi. Terima kasih kepada petugas yang sudah tetap melayani dengan baik,” ucapnya.

Pelayanan Disdukcapil Bombana yang tetap berjalan ini menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan publik bisa tetap hadir tanpa terhambat oleh kalender libur nasional. Firdaus berharap semangat pelayanan ini bisa terus dijaga dan menjadi budaya kerja yang konsisten di lingkungan pemerintah daerah.

“Libur bukan alasan untuk berhenti melayani. Justru di saat inilah kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir untuk masyarakat. Kami percaya, pelayanan prima adalah bentuk kebahagiaan yang bisa kami berikan kepada warga,” pungkas Firdaus.

Dengan semangat Moico dan dukungan penuh dari seluruh tim, Disdukcapil Bombana membuktikan bahwa pelayanan publik yang optimal dapat berjalan kapan saja, termasuk di hari-hari libur keagamaan. Pelayanan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kemudahan dan kepastian bagi warganya.

Bombana, Sultranet.com – Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bombana menertibkan Pasar Ilegal Sore yang berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 14 Maret 2025. Penertiban menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, lapak-lapak liar, serta kendaraan parkir sembarangan yang kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Kegiatan ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aparat TNI-Polri, serta pemerintah Kecamatan Rumbia Tengah.

“Kami menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya. Penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas,” kata La Ode Sahidun, S.Si, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, meski imbauan sudah berulang kali disampaikan, masih banyak pedagang yang tetap nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga menyalahi aturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik.

“Sudah sering kami beri peringatan secara persuasif. Tapi sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area terlarang. Kalau begini terus, tentu akan ada sanksi lebih tegas,” ujarnya.

Sebelum tindakan penertiban dilakukan, Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka dapat berpindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi, yang masih berada di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah.

Pasar tersebut, menurut Dinas Perindagkop Bombana, dibangun sebagai solusi jangka panjang agar pedagang kaki lima memiliki lokasi yang layak dan aman, sekaligus mendorong terciptanya pusat ekonomi yang lebih tertata dan terorganisir.

“Kami harap semua pedagang bisa memanfaatkan pasar resmi ini. Fasilitas sudah kami sediakan. Jangan ada lagi alasan untuk berjualan di tempat yang melanggar aturan,” ujar Azis Fair, Kepala Dinas Perindagkop Bombana.

Azis menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan ingin memastikan semua kegiatan berjalan dalam koridor aturan serta tetap menjaga keindahan dan keteraturan kota.

Ia juga menambahkan bahwa Pasar Tadoha Mapaccing telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti los dagang, tempat parkir, sanitasi, serta sistem pengelolaan sampah, agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman.

“Dengan relokasi ini, kami berharap terjadi pemerataan ekonomi dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat,” ujarnya.

Tim Terpadu menyatakan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Fokusnya bukan hanya pada pembongkaran lapak ilegal, tetapi juga pengawasan parkir liar dan perbaikan sistem lalu lintas di kawasan padat.

Masyarakat sekitar pun menyambut positif langkah ini. Beberapa warga menilai aktivitas pasar sore di Jalan Pattimura kerap menimbulkan kemacetan dan tumpukan sampah yang tidak terkelola.

“Kalau bisa dipindah ke tempat resmi, kenapa harus ganggu jalan umum? Kami sebagai pengguna jalan jadi susah lewat, belum lagi baunya kalau sore,” ujar Andi, warga Kelurahan Lauru.

Penertiban pasar ilegal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wajah kota Rumbia sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Bombana. Program ini akan terus dikawal oleh lintas sektor, termasuk aparat keamanan, demi menjaga keberlanjutan dan kedisiplinan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan tindakan tegas namun humanis ini, pemerintah berharap pedagang dapat memahami bahwa keteraturan kota adalah tanggung jawab bersama. Menata pasar bukan sekadar urusan estetika, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertib bagi semua pihak.

Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, memimpin apel perdana di Lapangan Aspirasi setelah resmi menjabat. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara maksimal dalam mewujudkan visi daerah yang lebih baik, berdaya saing, dan berkemajuan. (3/3)

Pada apel tersebut, H. Jumarding menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN, dalam mempercepat pembangunan Kolaka Utara.

Menurutnya, peran ASN sangat krusial dalam mewujudkan Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang madani, maju, dan sejahtera.

“Saya ingin mengajak kita semua untuk memaksimalkan potensi yang ada. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, dan mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi,” ujar H. Jumarding dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, beliau juga menekankan pentingnya disiplin dalam bekerja. ASN diminta untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

“Kita semua harus disiplin dalam mematuhi waktu kerja dan selalu berpegang teguh pada aturan yang ada. Tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, karena itu adalah kewajiban kita sebagai pelayan publik,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, H. Jumarding juga menegaskan komitmennya bersama Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, SH., untuk terus berbuat baik demi kemajuan daerah.

“Kami berdua berkomitmen untuk selalu bekerja keras demi kepentingan Kolaka Utara. Kami ingin membuat perubahan yang signifikan, dan untuk itu, kami butuh dukungan penuh dari ASN dan seluruh masyarakat,” tegasnya.

Di penghujung sambutannya, H. Jumarding mengingatkan para ASN untuk selalu bekerja dengan ikhlas dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Sebaik-baik manusia adalah yang lebih banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Mari kita bekerja dengan hati, dan pastikan setiap tindakan kita memberi dampak positif bagi Kolaka Utara,” ujarnya.

Apel perdana yang berlangsung dengan khidmat ini menjadi simbol awal dari langkah besar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pemerintahan yang baru, H. Jumarding berharap seluruh ASN dapat bersinergi dalam menciptakan perubahan positif, serta membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih baik.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan penuh semangat, Wakil Bupati Kolaka Utara berharap para ASN tidak hanya berfokus pada tugas administratif, tetapi juga aktif berperan dalam berbagai inisiatif pembangunan di lapangan.

“Kami menginginkan ASN yang tidak hanya bekerja sesuai tupoksi, tetapi juga memiliki rasa kepedulian terhadap kemajuan daerah,” pungkasnya.

Dengan tekad dan semangat baru, diharapkan Kolaka Utara akan semakin maju dan sejahtera. Pemerintah daerah berharap para ASN dapat memberikan kontribusi maksimal dalam setiap aspek pembangunan untuk mencapai tujuan bersama.