Sultranet.com, Kendari – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya penyelarasan data sektor perkebunan melalui Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data perkebunan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersaji secara valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berlangsung di Hotel Claro Kendari selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola data statistik perkebunan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara bersama tim teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data statistik perkebunan yang menjadi acuan pembangunan sektor perkebunan di daerah.

Data yang dibahas meliputi luas areal tanaman perkebunan, jumlah produksi, tingkat produktivitas, serta jumlah petani pada berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti kakao, kelapa sawit, jambu mete, lada, kelapa, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan, menyusun alokasi anggaran, hingga menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan data perkebunan di wilayahnya. Selanjutnya, data yang disampaikan dilakukan pencocokan dan pembahasan bersama guna menghindari perbedaan angka yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan perkebunan.

“Sinergi yang kuat hari ini menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Tanpa data yang akurat, program bantuan bibit, pupuk, hingga infrastruktur kebun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perkebunan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan program yang besar, tetapi juga harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan petani.

Ia menjelaskan, data statistik perkebunan memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan kawasan perkebunan, distribusi bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan.

Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur efektivitas program sekaligus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan data statistik perkebunan, seperti perbedaan metode pendataan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika perubahan luas areal dan produksi yang terjadi di masing-masing daerah.

Melalui sinkronisasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar yang sama dalam melakukan pendataan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Kesamaan persepsi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Hasil sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2025 nantinya akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan data statistik perkebunan. Dengan data yang semakin kredibel dan berkualitas, berbagai program pembangunan di sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas, keberadaan data yang akurat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sulawesi Tenggara.

Melalui sinergi yang terbangun dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis sektor perkebunan Sulawesi Tenggara akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. (adv)

Bombana, sultranet.com, – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus evaluasi kinerja pembangunan daerah, dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Zalman di ruang rapat paripurna DPRD Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, serta para pejabat eselon II dan jajaran pemerintah daerah. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi antara eksekutif dan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat regulasi pemerintah pusat yang harus dipenuhi oleh setiap kepala daerah. Ia merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah yang harus dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih mengacu pada target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026. Hal ini dikarenakan tahun 2025 merupakan masa transisi menuju implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2024–2029.

Dari sisi keuangan daerah, Bupati memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 90,09 persen. Sumber pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menariknya, capaian PAD justru melampaui target dengan realisasi mencapai 104,93 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, dari sisi belanja daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 89,77 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer, dengan sebagian besar terealisasi secara optimal.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,85 pada tahun sebelumnya menjadi 69,54 pada tahun 2025. Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 10,54 persen menjadi 10,14 persen.

Namun demikian, Bupati juga mengakui adanya tantangan yang masih dihadapi, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,04 persen pada tahun 2024 menjadi 4,34 persen pada tahun 2025. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kita masih perlu bekerja lebih keras, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran,” katanya.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2025 mencapai rata-rata 93,63 persen. Beberapa indikator bahkan melampaui target, termasuk indeks pembangunan infrastruktur dasar dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Selain capaian kinerja, pemerintah daerah juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah. Capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Burhanuddin turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh perangkat daerah atas sinergi yang telah terjalin selama ini. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih 14 penghargaan di tingkat regional maupun nasional.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan DPRD,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Bupati berharap DPRD dapat memberikan masukan dan evaluasi konstruktif sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Melalui evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Bombana ke depan dapat semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima 610 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 dari Universitas Halu Oleo (UHO) untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah daerah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Kegiatan penerimaan berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Senin (2/2/2026).

Acara penerimaan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana, pimpinan Universitas Halu Oleo, para dosen pembimbing lapangan, serta ratusan mahasiswa yang akan melaksanakan program KKN di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Bombana.

Program KKN Reguler Berdampak ini merupakan bagian dari agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Universitas Halu Oleo sebagai salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kehadiran para mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat membawa gagasan baru serta inovasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di daerah.

“Kami berharap program KKN Reguler Berdampak Universitas Halu Oleo ini dapat selaras dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat pesisir,” ujar Syahrun.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan inovatif.

“Dengan semangat menumbuhkan keterampilan inovatif mahasiswa, baik melalui edukasi, pendampingan, penerapan teknologi tepat guna, penguatan literasi, maupun pemberdayaan masyarakat, kami berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Rektor Universitas Halu Oleo Dr. Herman, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa KKN Reguler Berdampak Batch 1 Tahun 2026 mengangkat tema “Keberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Lingkungan.”

Tema tersebut dipilih karena sejalan dengan arah pembangunan global yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami mengupayakan agar program KKN ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam aspek keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Isu ini juga menjadi perhatian utama Universitas Halu Oleo dan sejalan dengan 17 tujuan SDGs,” jelas Herman.

Ia menambahkan bahwa program KKN tidak hanya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk belajar langsung dari masyarakat.

Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan bermanfaat.

“Mahasiswa KKN reguler kali ini akan mencoba mengimplementasikan ilmu yang dimiliki sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, kami akan melakukan pemantauan untuk melihat dampak yang dapat dihasilkan dari program tersebut,” ujarnya.

Selama masa pelaksanaan KKN, para mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan literasi pendidikan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Program-program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus mendorong pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kehadiran mahasiswa KKN Universitas Halu Oleo karena dinilai dapat memberikan dukungan tambahan bagi berbagai program pembangunan daerah yang sedang berjalan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Melalui pelaksanaan KKN Reguler Berdampak ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Universitas Halu Oleo dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah sekaligus memperkaya pengalaman sosial dan profesional mereka di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana terus menunjukkan perkembangan positif sejak mulai dilaksanakan pada 21 April 2025. Hingga akhir Februari 2026, program yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat tersebut telah menjangkau 32.219 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Program ini menyasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta melibatkan tenaga pendidikan dan kader kesehatan sebagai bagian dari ekosistem layanan. Capaian tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bombana, Santi Sistra Pratama.

“Program MBG di Bombana terus berkembang. Hingga akhir Februari 2026 tercatat sebanyak 32.219 orang telah menerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik maupun kelompok rentan,” kata Santi Sistra Pratama.

Data BGN menunjukkan penerima manfaat berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 183 siswa PAUD, 125 siswa RA, dan 2.404 siswa TK menjadi penerima layanan program tersebut. Pada tingkat sekolah dasar, sebanyak 5.708 siswa SD kelas 1–3 serta 5.341 siswa SD kelas 4–6 telah terlayani.

Sementara itu, pada jenjang madrasah ibtidaiyah terdapat 311 siswa MI kelas 1–3 dan 330 siswa MI kelas 4–6 yang menerima manfaat. Program MBG juga menjangkau 3.235 siswa SMP, 1.739 siswa MTsN, 4.077 siswa SMA, 525 siswa SMK, dan 421 siswa MA. Selain itu, terdapat pula 118 siswa dari sekolah luar biasa (SLB) serta pondok pesantren yang turut menerima layanan gizi tersebut.

Tak hanya fokus pada peserta didik, program MBG juga menjangkau kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Hingga saat ini tercatat 3.955 balita telah menerima manfaat, disusul 532 ibu hamil dan 961 ibu menyusui yang mendapatkan layanan pemenuhan gizi melalui program tersebut.

Dari sisi penyediaan layanan, sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Bombana hingga akhir Februari 2026. Sebanyak 14 unit di antaranya dikelola oleh mitra masyarakat, yayasan, dan pelaku UMKM, sementara masing-masing satu unit berada di bawah naungan TNI AD dan Polri.

Berdasarkan asal bangunan, fasilitas SPPG terdiri dari 10 unit yang memanfaatkan rumah tinggal, satu unit di bangunan hotel atau penginapan, tiga unit ruko, serta dua unit yang menggunakan bangunan pergudangan.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Sebanyak 696 tenaga kerja lokal terlibat sebagai relawan dalam rantai operasional dan distribusi makanan bergizi.

Setiap SPPG dilengkapi dengan struktur pengelola yang terdiri dari satu kepala SPPG, satu ahli gizi yang bertugas sebagai Pelaksana Layanan Operasional Gizi, serta satu tenaga ahli akuntansi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Layanan Operasional Keuangan.

Pada sektor kemitraan, program ini turut menggandeng 28 pemasok lokal yang terdiri dari enam koperasi, 19 pelaku UMKM, serta tiga pemasok lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Santi menegaskan keberhasilan program MBG tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaksana di lapangan.

“Sinergi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di Bombana. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan perluasan jangkauan layanan hingga wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya tersebut juga diiringi dengan penguatan standar mutu, keamanan pangan, serta keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Melalui program ini, pemerintah berharap upaya pemenuhan gizi masyarakat dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Bombana, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memberikan apresiasi terhadap capaian satu tahun kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang dikenal dengan akronim BERANI. Menurutnya, pemerintahan yang memasuki tahun pertama masa kerja tersebut telah menunjukkan arah pembangunan yang jelas, terukur, dan memberikan optimisme bagi kemajuan daerah. Pernyataan itu disampaikan Iskandar dalam keterangannya kepada media, Sabtu (21/2/2026).

Sebagai pimpinan lembaga legislatif sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bombana, Iskandar menilai sejumlah program prioritas yang dijalankan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD telah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama dalam mewujudkan visi Bombana Berdaya Saing Berbasis Agro-Minapolitan yang menjadi arah pembangunan daerah saat ini.

“Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, kami di DPRD melihat bahwa fondasi pembangunan sudah diletakkan dengan cukup kuat. Infrastruktur bergerak, sektor pertanian dan perikanan diperkuat, pelayanan publik semakin responsif, dan capaian penghargaan menjadi indikator tata kelola yang membaik,” ujar Iskandar.

Ia menjelaskan bahwa selama satu tahun terakhir, berbagai program pembangunan telah dijalankan secara bertahap, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan jaringan irigasi pertanian, pengembangan sektor pertanian melalui program cetak sawah baru, hingga dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat nelayan.

Menurut Iskandar, langkah tersebut merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam sektor pelayanan dasar, khususnya keberhasilan mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih pemerintah daerah.

“Itu bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi cerminan dari tata kelola keuangan dan pelayanan dasar yang semakin membaik,” tegasnya.

Meski memberikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih, Iskandar mengingatkan bahwa satu tahun pertama pemerintahan merupakan tahap awal dalam perjalanan pembangunan lima tahunan. Karena itu, menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan sekaligus konsolidasi berbagai program yang telah dirancang.

Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Bombana.

“PR kita masih sangat banyak dan sebagian bersifat urgent. Kita tidak boleh berpuas diri. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif untuk memastikan seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Beberapa isu yang menurut Iskandar perlu menjadi prioritas pada tahun 2026 antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil, penguatan stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan, penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke tingkat desa.

Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas penyerapan anggaran daerah agar program-program pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita ingin APBD benar-benar menjadi instrumen percepatan kesejahteraan, bukan sekadar administrasi belaka,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar turut menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal berbagai agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, sejak awal PKB hadir sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat akar rumput, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, guru honorer, dan masyarakat desa.

Karena itu, ia memastikan bahwa dukungan politik yang diberikan kepada pemerintahan BERANI akan tetap berlandaskan pada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah.

“PKB berdiri di atas aspirasi rakyat kecil—petani, nelayan, pelaku UMKM, guru honorer, tenaga kesehatan, dan masyarakat desa. Karena itu, kami akan memastikan kebijakan daerah tetap berpihak pada mereka,” kata Iskandar.

Ia menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan untuk mempercepat pembangunan, namun fungsi pengawasan tetap harus dijalankan secara objektif dan profesional.

“Kami mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan agenda pembangunan lima tahun. Tapi dukungan itu harus dibarengi dengan pengawasan yang sehat. Kritik itu bukan perlawanan, melainkan bentuk tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskandar menyebut tahun 2026 sebagai tahun pembuktian bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana. Jika tahun pertama menjadi fase peletakan fondasi, maka tahun kedua harus menjadi periode percepatan implementasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ia optimistis Bombana memiliki peluang besar untuk terus berkembang apabila seluruh elemen daerah mampu menjaga kolaborasi dan fokus pada agenda pembangunan yang telah ditetapkan.

“Bombana hari ini memang lebih optimis. Tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin pertumbuhan yang inklusif, kesejahteraan yang merata, dan pelayanan publik yang benar-benar prima. Itu pekerjaan rumah kita bersama,” pungkasnya.

Refleksi satu tahun kepemimpinan BERANI menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan daerah. Apresiasi terhadap capaian yang telah diraih menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik, sementara berbagai tantangan yang masih ada menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.

Dengan fondasi pembangunan yang dinilai semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama DPRD diharapkan mampu mempercepat berbagai program strategis sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Bombana.

Sumber: Kibar News

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar tasyakuran satu tahun kepemimpinan Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pemerintahan sekaligus mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat yang digelar pada 2 Ramadan 1447 Hijriah, di Bombana, Jumat (20/2/2026).

Acara berlangsung khidmat dan penuh suasana kekeluargaan. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bombana turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan sejumlah capaian pembangunan selama satu tahun masa pemerintahannya, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perbaikan akses jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam mendorong konektivitas antarwilayah, termasuk di wilayah kepulauan.

“Pulau Kabaena, insyaallah saya tidak mau ada lagi lubang-lubang di jalur utama. Alhamdulillah, walaupun kondisinya belum diaspal seluruhnya, jalan-jalan di berbagai kecamatan sudah kita ratakan,” ujar Burhanuddin di hadapan para tamu undangan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, mobilitas warga, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Selain memaparkan capaian pembangunan, Bupati juga menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong berbagai program strategis daerah.

Salah satu rencana yang tengah dipersiapkan adalah keinginan menjadikan Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara di masa mendatang.

“Saya punya keinginan besar membawa Porprov ke Kabupaten Bombana sebagai tuan rumah. Kita berusaha menghadirkan beberapa cabang olahraga seperti otomotif dan bola basket agar bisa dilaksanakan di Bombana,” ungkapnya.

Burhanuddin menilai kegiatan olahraga tingkat provinsi tersebut tidak hanya akan meningkatkan prestasi atlet daerah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan usaha masyarakat.

Meski demikian, ia juga mengakui bahwa perjalanan satu tahun kepemimpinan belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh harapan masyarakat. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.

“Satu tahun ini adalah waktu yang singkat untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Saya menyadari masih ada kekurangan yang belum tertutupi dan masih banyak harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Namun dengan dukungan dan doa seluruh masyarakat, tidak ada tantangan yang terlalu besar bagi kita,” tuturnya.

Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, dan kebersamaan seluruh masyarakat.

Momentum tasyakuran ini kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang diikuti seluruh undangan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Maghrib berjamaah.

Suasana kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Melalui momentum satu tahun kepemimpinan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat kebersamaan dan optimisme pembangunan dapat terus terjaga, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah daerah.

Sultranet.com | Bombana – Seorang anggota DPRD Kabupaten Bombana mendesak otoritas terkait segera melakukan penanganan permanen terhadap jembatan penghubung dua desa yang kondisinya dinilai kian membahayakan keselamatan dan menghambat perekonomian warga, Selasa (3/2/2026).

Yudi Utama Arsyad (YUA), anggota DPRD Bombana, secara khusus meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV untuk turun tangan. Desakan itu dilayangkan karena jembatan yang menghubungkan Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang di Kecamatan Poleang Utara tersebut berada di atas Sungai Poleang yang menjadi wilayah kewenangan BWS.

“Jembatan ini sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya. Hampir setiap tahun masyarakat mengeluh karena akses mereka terhambat dan keselamatan terancam,” kata Yudi.

Ia menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Kerusakan yang terjadi menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu, biaya pengangkutan melonjak, dan menghambat aktivitas sehari-hari warga.

“Petani kesulitan membawa hasil panen, pedagang terhambat menjangkau pasar, dan masyarakat harus ekstra waspada saat melintas. Ini bukan lagi sekadar soal infrastruktur, tapi soal keselamatan dan ekonomi warga,” ujarnya.

Menurut Yudi, pemerintah desa bersama Dinas Pekerjaan Umum setempat telah beberapa kali melakukan perbaikan darurat. Namun, upaya tersebut bersifat sementara karena hanya mengganti kayu yang rusak dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar.

“Desa dan Dinas PU sudah berulang kali membantu, tapi hanya sebatas perbaikan darurat. Mereka tidak bisa membangun permanen karena jembatan ini berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.

Yudi juga menyoroti sejumlah jembatan lain di wilayah Poleang yang berada dalam pengawasan BWS Sulawesi IV, seperti jembatan penghubung Desa Teppo dan Kelurahan Bambaia, serta jembatan antara Desa Rompu-Rompu dan Desa Biru.

“Semua jembatan itu berada di atas Sungai Poleang. Artinya, tanggung jawab utama penanganannya ada pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana, Yudi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Ia mendorong adanya kebijakan khusus, bahkan Inpres, untuk mempercepat pembangunan jembatan permanen di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat hadir melalui kebijakan yang konkret. Jika perlu ada Instruksi Presiden agar persoalan ini tidak terus berlarut dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” kata Yudi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan jembatan yang layak dan aman adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Percepatan penanganan, menurutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan rasa aman warga.

“Harapan kami sederhana, jembatan ini segera dibangun secara permanen agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan ekonomi lokal kembali berjalan normal,” tutup Yudi. (IS)

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Merdeka Boepinang sebagai ruang publik baru yang diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus mempercantik wajah kawasan Poleang. Peresmian taman tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang menegaskan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang interaksi yang nyaman bagi warga. Peresmian RTH Taman Merdeka Boepinang dilaksanakan di Kecamatan Poleang pada Minggu, 11 Januari 2026.

Bupati Bombana hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Acara peresmian turut dihadiri para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah, Camat Poleang, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Poleang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga Boepinang dan sekitarnya.

Peresmian taman tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kawasan perkotaan di wilayah Poleang. Selain memperindah lingkungan, keberadaan ruang terbuka hijau juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekologis bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan RTH Taman Merdeka Boepinang merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah sejak awal masa kepemimpinannya.

“Sejak saya dilantik kurang lebih sepuluh bulan yang lalu, saya ingin mempertegas bahwa komitmen kami adalah menjadi pelayan masyarakat. Apa yang kita bangun hari ini adalah agar masyarakat benar-benar merasakan hasil dari kerja pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, pembangunan ruang publik seperti taman kota merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Taman tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang bagi warga untuk berinteraksi, berolahraga, dan melakukan berbagai kegiatan sosial.

Bupati Burhanuddin juga menegaskan bahwa wilayah Boepinang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan dan penataan kawasan agar Boepinang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Saya punya keyakinan Boepinang ini adalah pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana. Ini baru pemanasan. Ke depan kita akan terus membenahi dan membangun Boepinang menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan perkotaan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan ruang-ruang publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia meminta masyarakat agar tidak segan mengingatkan pemerintah jika terdapat janji pembangunan yang belum terlaksana.

“Kalau ada hal-hal yang pernah saya janjikan atau yang saudara-saudara butuhkan, tolong ingatkan kami. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” katanya.

Selain membahas pembangunan, Bupati Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia menekankan agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah serta bijak dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan secara positif dan tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik atau perpecahan di tengah masyarakat.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap RTH Taman Merdeka Boepinang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Ia menginginkan taman tersebut menjadi ruang publik yang hidup, di mana masyarakat dapat berkumpul, berolahraga, serta menggelar berbagai kegiatan sosial dan budaya.

“Saya ingin keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya bangunan, tetapi dari seberapa bahagia masyarakat Kabupaten Bombana. Mari kita jaga dan manfaatkan taman ini sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Dengan diresmikannya RTH Taman Merdeka Boepinang, pemerintah daerah berharap kawasan tersebut dapat berkembang menjadi ruang publik yang tertata, hijau, dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran taman ini juga diharapkan menjadi awal dari perubahan wajah Boepinang menuju kawasan yang lebih modern serta menjadi pusat aktivitas masyarakat di Kecamatan Poleang.

Bombana, sultranet.com – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi fokus Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana guna memperkuat kemandirian fiskal dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui berbagai strategi terukur, BKD menargetkan pengelolaan PAD yang lebih tertib, transparan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKD Bombana, Doddy A Muchlisi, di Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (9/12/2025).

Doddy menegaskan bahwa PAD memiliki peran strategis dalam menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi mencerminkan kemampuan riil daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Doddy.

Menurutnya, optimalisasi PAD harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perbaikan sistem pendataan hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. BKD Bombana saat ini menjalankan strategi komprehensif melalui diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Langkah awal dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh potensi PAD yang dimiliki daerah. Proses ini mencakup pendataan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagian laba BUMD, serta potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah daerah dapat meminimalkan kebocoran PAD sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Doddy.

Ia mengakui, selama ini kebocoran PAD kerap terjadi akibat data objek pajak yang tidak terverifikasi, pendataan yang belum optimal, serta pengelolaan retribusi yang belum maksimal. Karena itu, BKD Bombana terus memperketat sistem pendataan dan pengawasan.

Selain itu, BKD juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik. Melalui sistem pembayaran elektronik, masyarakat dapat melakukan kewajiban pajak dengan lebih mudah, cepat, dan transparan, sementara pemerintah memperoleh data transaksi secara real-time.

“Digitalisasi bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga meningkatkan akurasi pelaporan dan pengawasan,” katanya.

Di sisi lain, upaya peningkatan kesadaran wajib pajak terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pelaku usaha, pemilik properti, serta masyarakat umum menjadi sasaran utama agar kepatuhan pajak tumbuh sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

BKD Bombana juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kinerja BUMD. Pemerintah daerah mendorong manajemen BUMD agar lebih efisien, memperluas cakupan layanan, serta mengembangkan unit usaha yang produktif dan berorientasi pada hasil.

“BUMD tidak hanya harus bertahan, tetapi mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD,” ujar Doddy.

Ia menambahkan, optimalisasi PAD membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan PAD melalui inovasi berkelanjutan agar pertumbuhan daerah lebih stabil dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Doddy. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana menggelar Pelatihan Uji Sertifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Jabatan Kerja Jenjang 7 dan 8 yang diikuti delapan peserta. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 November 2025, dan menempatkan peningkatan kapasitas aparatur sebagai fokus utama pada penyelenggaraan pembangunan daerah. Bertempat di Aula Hotel Duana Bombana.

Pelatihan ini terlaksana melalui kerja sama Dinas PUPR Bombana dengan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis peserta terhadap standar bangunan gedung, proses persetujuan, serta penerapan regulasi terbaru agar kinerja pelayanan publik semakin berkualitas.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dalam pelayanan PBG. “Kami ingin memastikan setiap aparatur memiliki kemampuan teknis yang memadai agar proses perizinan bangunan berjalan tertib, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Sofian Baco.

Hal senada disampaikan Kabid Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si., yang juga memberikan materi pada pelatihan tersebut. “Kegiatan ini memberi ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka sekaligus mempersiapkan diri menghadapi uji sertifikasi. Harapan kami, peserta dapat lulus dengan hasil terbaik dan mampu menerapkan ilmunya di lapangan,” kata Syamsuar.

Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Selain sesi materi, mereka juga mendapat pendampingan langsung dalam simulasi uji sertifikasi guna memastikan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas tata kelola bangunan gedung di Bombana.

Dengan adanya sertifikasi ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan bangunan, mengingat kebutuhan masyarakat akan kepastian dan kecepatan layanan semakin tinggi. Pelatihan ini juga menjadi komitmen bersama untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan.