Bogor, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Riset dan Inovasi – Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan (LRI–PSEK) IPB University dengan Pemerintah Kabupaten Bombana. Acara tersebut berlangsung di ruang rapat PSP3, Kampus IPB, Bogor, Senin (10/11/2025).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana serta perwakilan IPB University yang turut menyaksikan langsung proses penandatanganan kerja sama tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun kemitraan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi daerah. “Kami sangat mengapresiasi IPB University yang telah membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan sebagai pilar utama ekonomi Bombana,” ujarnya.

Menurut Bupati, kemajuan daerah tidak dapat dicapai tanpa dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan IPB University menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi pembangunan daerah berbasis riset dan teknologi. “Kami ingin setiap kebijakan yang kami ambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dengan dukungan IPB, kami optimistis Bombana dapat menjadi daerah agrominapolitan yang maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Perjanjian kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk penelitian dan pengembangan, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi pertanian, serta penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen membangun ekosistem riset yang mampu menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

Pihak IPB University menyambut positif kerja sama tersebut dan menilai bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertanian dan perikanan unggulan di kawasan Sulawesi Tenggara. “IPB University selalu terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini kami pandang sebagai wujud nyata pengabdian kampus kepada masyarakat,” ujar salah satu perwakilan IPB University dalam kesempatan itu.

Selain memperkuat riset terapan, kolaborasi ini juga akan difokuskan pada pengembangan kebijakan berbasis data dan penelitian ilmiah, yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Bombana Maju, Agrominapolitan Maju untuk Rakyat Sejahtera.

Bupati Burhanuddin menegaskan, kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kemitraan strategis yang harus ditindaklanjuti dengan program nyata di lapangan. “Kami ingin setiap hasil kerja sama bisa diimplementasikan langsung di masyarakat, mulai dari riset benih unggul, pengelolaan lahan, hingga penguatan rantai pasok pertanian dan perikanan,” ungkapnya.

Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring akademik dan riset dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dengan dukungan IPB University, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap mampu mempercepat pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan IPB University diharapkan menjadi model kemitraan yang produktif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Indonesia. Sinergi ini diyakini akan mendorong peningkatan kapasitas lokal, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis dapat mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan masa depan Bombana yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan perikanan.

Tangerang, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri kegiatan Institut Pertanian Bogor (IPB) Stakeholder Forum (ISF) 2025 yang digelar di Garuda Main Hall 1, Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (8/11/2025).

Forum yang diinisiasi oleh IPB University ini mengusung tema “Agromaritim Berdampak, Inspirasi Indonesia” dan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, industri, akademisi, hingga komunitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor dalam mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis agromaritim di Indonesia.

Dalam forum tersebut, IPB University menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis dari berbagai daerah. Penandatanganan ini menjadi langkah awal memperluas jejaring kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, pertanian, serta inovasi teknologi yang aplikatif bagi masyarakat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Bombana di forum tersebut mencerminkan komitmen kuat daerah dalam memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi. “Kami menyadari pentingnya kolaborasi antara daerah dan kampus. Sinergi ini menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan potensi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bombana,” ujarnya usai kegiatan.

Menurutnya, forum seperti ISF 2025 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk belajar, berdiskusi, dan membangun jejaring dengan para pelaku inovasi nasional. “IPB University telah menjadi pusat pengetahuan dan inovasi yang berkontribusi besar bagi pembangunan sektor agromaritim. Kami ingin membawa semangat itu ke Bombana, agar potensi daerah dapat berkembang melalui pendekatan ilmiah dan berbasis riset,” tambahnya.

Forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai daerah yang telah sukses mengembangkan sektor pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Para peserta diajak untuk mengeksplorasi berbagai strategi penguatan ekosistem agromaritim melalui teknologi, kebijakan inovatif, dan kemitraan inklusif.

Bupati Burhanuddin menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bombana terus membuka diri terhadap kerja sama lintas lembaga. Pihaknya menilai, kemitraan dengan IPB University dapat memperkuat agenda pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap kolaborasi ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi pertanian di Bombana menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” tuturnya.

Dalam kegiatan itu, sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, akademisi, dan pelaku industri turut hadir untuk membahas arah baru pembangunan sektor agromaritim di Indonesia. Diskusi-diskusi panel menyoroti pentingnya inovasi, tata kelola sumber daya alam, serta penguatan pendidikan vokasi di daerah.

IPB University melalui forum ini juga menekankan komitmen dalam mendorong peran daerah sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Rektor IPB University dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan IPB Stakeholder Forum 2025 menjadi wadah penting bagi daerah seperti Kabupaten Bombana untuk memperluas wawasan, memperkuat jaringan kerja sama, serta mengintegrasikan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri, diharapkan terwujud ekosistem pembangunan agromaritim yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Kehadiran Bupati Bombana dalam forum bergengsi tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan berbasis kolaborasi dan inovasi. Langkah ini sejalan dengan visi Bombana untuk tumbuh sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di sektor pertanian dan kemaritiman.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melaksanakan kunjungan silaturahmi di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut diisi dengan dialog bersama para petani serta peninjauan pekerjaan perbaikan jalan desa, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas berbagai isu pembangunan, terutama di sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan. Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi yang mencerminkan kebutuhan mendasar petani di lapangan.

Beberapa aspirasi yang mengemuka antara lain terkait kondisi jalan pertanian yang rusak, jarak tempuh yang cukup jauh untuk memperoleh bahan bakar solar, kualitas bibit gabah yang belum optimal, hingga harga gabah yang dinilai masih belum stabil.

Menanggapi berbagai keluhan itu, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari komitmennya untuk mendengarkan langsung persoalan masyarakat sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah. Ia menuturkan, pembangunan Bombana akan terus berfokus pada sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

“Salah satu tujuan saya ke sini karena saya memiliki visi dan misi yang jelas. Visi saya adalah bagaimana Bombana berbasis daya saing agrominapolitan, yakni Bombana yang berdaya saing di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Burhanuddin di hadapan warga.

Ia menambahkan bahwa konsep pembangunan yang berorientasi pada potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. “Bagaimanapun konsep pembangunan sekarang, sektor yang harus dikembangkan dan bisa menjadi tulang punggung suatu daerah adalah pertanian dan perikanan. Mari kita bersama-sama mengembangkan sektor pertanian, khususnya di Poleang Timur yang memiliki sekitar 2.193 hektar sawah,” lanjutnya.

Burhanuddin optimistis jika seluruh lahan sawah tersebut berproduksi maksimal, potensi hasil panen gabah di Poleang Timur dapat mencapai sekitar 24 ribu ton dalam dua kali masa tanam. Angka tersebut, menurutnya, dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang kesejahteraan masyarakat di wilayah Bombana bagian selatan.

Setelah berdialog, Bupati bersama rombongan meninjau secara langsung pekerjaan perbaikan jalan desa yang tengah dikerjakan. Ia menilai akses jalan menjadi faktor penting dalam menunjang produktivitas pertanian karena mempermudah distribusi hasil panen dan mobilitas warga desa.

“Saya berharap pekerjaan ini bisa diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian,” kata Burhanuddin.

Selain meninjau infrastruktur, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun Bombana yang lebih maju. Burhanuddin mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong, membangun sinergi, serta mendukung berbagai program prioritas daerah di sektor pertanian, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Camat Poleang Timur. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan desa berjalan selaras dengan visi daerah.

Dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya menjembatani aspirasi masyarakat agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di tingkat desa. Kunjungan silaturahmi ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya.

Bombana, sultranet.com – Semangat membangun kesadaran keuangan masyarakat kembali membuahkan hasil manis bagi Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menerima Penghargaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Award 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai “Pemerintah Daerah Penggerak Literasi Keuangan Termasif” di Sulawesi Tenggara. Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, pada Opening Ceremony Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Pelataran ex MTQ Kendari, Sabtu (25/10/2025).

Penghargaan ini menempatkan Bombana sejajar dengan Kabupaten Wakatobi dan Konawe Selatan yang juga menerima apresiasi dari OJK atas kategori berbeda. Ketiganya dinilai sebagai daerah yang konsisten mendorong literasi keuangan, menjadi contoh bagi kabupaten lain di Sulawesi Tenggara dalam memperkuat kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya literasi keuangan dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya terjebak pada pola konsumsi, tetapi juga mengarahkan keuangan untuk hal yang produktif.
“Ekonomi mikro harus bergerak serentak, tapi butuh pendampingan agar manfaatnya dirasakan luas,” ujarnya.

Pernyataan itu sejalan dengan visi OJK Sultra yang terus memperluas jangkauan literasi dan inklusi keuangan hingga ke desa-desa. Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan masyarakat yang cerdas finansial.
“Dengan semangat gerakan nasional cerdas keuangan, kami menargetkan Sultra cerdas finansial, Sultra sejahtera,” tegas Bismi.

Bulan Inklusi Keuangan 2025 mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju.” Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses keuangan yang merata. Tak hanya seremonial, kegiatan ini juga menghadirkan pameran layanan keuangan, gerakan pangan murah, edukasi UMKM, BIK Night Run, senam zumba, serta berbagai layanan finansial bagi masyarakat dari berbagai lapisan.

OJK menggandeng sejumlah lembaga keuangan, perbankan, dan pemerintah daerah agar kegiatan literasi keuangan tidak berhenti di kota besar. Kabupaten Bombana, misalnya, menjadi salah satu contoh sukses karena aktif melibatkan masyarakat desa, pelajar, pelaku UMKM, hingga komunitas perempuan dalam program inklusi keuangan.

Upaya tersebut sejalan dengan visi Bupati Burhanuddin yang menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai dinas teknis terus menggencarkan edukasi keuangan berbasis masyarakat agar warga semakin melek finansial, mampu menabung, berinvestasi, dan mengelola usaha dengan bijak.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata bahwa gerakan literasi keuangan di Bombana berjalan dan dirasakan masyarakat,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan OJK dan lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan.

Acara pembukaan BIK 2025 berlangsung meriah dan penuh semangat. Hadir pula Anggota DPD RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ketua FKIJK Sultra, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Momentum BIK 2025 diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat budaya melek finansial di masyarakat. Dari desa hingga kota, semangat literasi keuangan kini tumbuh menjadi gerakan bersama demi mewujudkan masyarakat Sultra yang mandiri dan sejahtera.

Pewarta: Makrum

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Kamis (16/10/2025), Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati, H. Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., meninjau langsung progres pekerjaan peningkatan jalan Batuawu–Olondoro di Kecamatan Kabaena Selatan. Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kualitas pekerjaan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pulau Kabaena.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati turut didampingi sejumlah kepala perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan sektor infrastruktur dan pembangunan. Cuaca cerah dan sambutan hangat masyarakat setempat menambah semangat rombongan untuk melihat dari dekat perkembangan proyek jalan yang menjadi salah satu urat nadi transportasi di wilayah Kabaena Selatan.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabaena menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mengingat perannya yang sangat vital bagi pergerakan ekonomi dan mobilitas warga. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha yang telah turut serta membantu pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat konektivitas di Pulau Kabaena.
“Kami memberikan penghargaan kepada para pengusaha yang ikut berkontribusi memperbaiki infrastruktur jalan di Pulau Kabaena,” ujar Bupati.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta merupakan kunci utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Ia menyebutkan beberapa perusahaan yang telah terlibat langsung dalam membantu peningkatan akses jalan di Kabaena Selatan.
“Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang berpartisipasi aktif, yakni PT Tekonindo, PT TBS, dan PT Almharig. Mereka turut berperan dalam pembenahan jalan di wilayah ini,” jelasnya.

Peningkatan ruas jalan Batuawu–Olondoro dinilai strategis karena menjadi jalur utama yang menghubungkan antarwilayah di Pulau Kabaena. Jalan ini tak hanya mempermudah distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi lokal.

Bupati Burhanuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan agar seluruh jalan di Pulau Kabaena dapat selesai diperbaiki dan layak dilalui pada tahun 2025. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kami menargetkan pada tahun 2025 tidak ada lagi jalan yang berlubang di Pulau Kabaena. Pemerintah daerah bersama pihak swasta akan terus berkoordinasi agar akses jalan semakin baik dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.

Peninjauan lapangan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana di Pulau Kabaena yang berlangsung selama beberapa hari. Kunjungan ini difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian harga bahan pokok melalui kegiatan pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pembangunan di Pulau Kabaena dapat berjalan merata dan seimbang dengan wilayah daratan. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang terus digalakkan.

Komitmen Bupati Burhanuddin terhadap pemerataan pembangunan menjadi cerminan tekad pemerintah daerah untuk menghadirkan Bombana yang maju, sejahtera, dan berdaya saing hingga ke pelosok pulau.

Rumbia, sultranet.com — Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui pelaksanaan Probity Audit terhadap lima proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2025, lembaga pengawasan internal ini memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan transparan, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Audit tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi, bersama tim auditor Inspektorat Bombana.

Lima proyek strategis yang menjadi fokus audit meliputi: Lanjutan Pembangunan Jalan Bypass Rumbia senilai Rp13,65 miliar dan Peningkatan Jalan Dongkala–Sikeli–Pongkalaero senilai Rp14,6 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Penambahan Ruang Puskesmas Rumbia senilai Rp3,09 miliar dan Relokasi Puskesmas Rarowatu senilai Rp3,32 miliar pada Dinas Kesehatan, serta Pembangunan Kolam Renang Rumbia senilai Rp6,11 miliar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pelaksanaan Probity Audit merupakan bentuk pengawasan preventif agar setiap tahapan pengadaan terlaksana secara jujur dan profesional. Menurutnya, audit ini bukan hanya soal memeriksa dokumen, melainkan juga memastikan integritas proses sejak awal perencanaan.

“Tujuan Probity Audit memastikan agar setiap tahapan pengadaan berjalan secara jujur, profesional, dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Dengan cara ini, pembangunan bisa terlaksana optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ridwan. (9/10)

Ia menegaskan, keberadaan Probity Audit menjadi langkah penting dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proyek-proyek bernilai besar yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi., menyampaikan bahwa timnya turut hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap langkah memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Ia menilai, pengawasan di tahap awal sangat krusial untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Kami hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap tahapan memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Dengan Probity Audit, potensi penyimpangan bisa dicegah sedini mungkin, dan kualitas hasil pekerjaan lebih terjamin,” jelas Akbar.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Inspektorat Daerah Bombana dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembangunan di daerah.

Melalui audit ini, Inspektorat Bombana tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Lead alternatif untuk media sosial:
Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Melalui Probity Audit terhadap lima proyek strategis bernilai miliaran rupiah, pengawasan kini hadir sejak tahap awal agar tak ada ruang bagi penyimpangan.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan yang diikuti Tim Pengendali Genting (TPG) se-Kabupaten Bombana itu dipusatkan di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk memastikan program berjalan lebih terarah.

“Melalui sosialisasi Juklak ini kita dapat memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting di Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Orang tua asuh sebagai mitra juga diharapkan mampu memastikan pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” kata Abdul Azis.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan hingga kini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum teredukasi dan menjadi fokus utama penanganan.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Azis menjelaskan setiap stakeholder nantinya diberi tanggung jawab melakukan intervensi minimal pada dua keluarga risiko stunting. Bentuk intervensi yang dimaksud bisa berupa edukasi, pembinaan, hingga penanganan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana. Dengan peran aktif semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

DPPKB Bombana bersama TPG juga berkomitmen memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Upaya tersebut, kata Abdul Azis, sejalan dengan visi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas di Bombana. “Kami yakin, bila setiap stakeholder bergerak bersama, maka masalah stunting dapat ditangani lebih cepat. Generasi Bombana yang tumbuh sehat akan menjadi modal besar untuk masa depan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Juklak GENTING ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi stunting. Melibatkan lintas sektor, program ini menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti seluruh Tim Pengendali Genting (TPG) Bombana dan terpusat di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menyatukan pemahaman lintas sektor mengenai pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, program tersebut hadir untuk mengoptimalkan peran orang tua asuh dalam memastikan pemenuhan gizi anak serta memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang sehat dan berkualitas.

“Melalui sosialisasi Juklak ini, kita bisa memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting dapat mengimplementasikan program ini dengan baik, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Abdul Azis mengungkapkan, saat ini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum tersentuh edukasi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus fokus utama dalam upaya percepatan penanganan stunting.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” jelasnya.

Lebih jauh ia menerangkan, strategi yang disusun DPPKB menekankan kolaborasi lintas sektor. Setiap stakeholder nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan intervensi minimal pada dua KRS, baik melalui edukasi, pembinaan, maupun penanganan langsung. Dengan cara ini, beban penanganan tidak hanya dipikul pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Setiap stakeholder akan diberikan tanggung jawab minimal dua KRS. Bisa berupa edukasi, pembinaan, atau intervensi langsung. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana,” tambahnya.

Melalui GENTING, DPPKB Bombana bersama TPG berkomitmen memperkuat peran serta lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan bukan sekadar intervensi sementara, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana percaya, upaya percepatan penurunan stunting harus berangkat dari kesadaran kolektif. Gerakan orang tua asuh dianggap mampu menjadi jembatan kepedulian sosial, memastikan anak-anak dari keluarga berisiko mendapat perhatian penuh, terutama terkait gizi dan kesehatan.

“Melalui keterlibatan berbagai pihak, kita ingin memastikan bahwa anak-anak Bombana tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutup Abdul Azis.

Dengan berjalannya strategi ini, Bombana menargetkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga mitra pembangunan, menjadi kunci keberhasilan program yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri acara Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Kegiatan yang digelar di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari ini berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.

Acara diseminasi yang diinisiasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tersebut mengusung tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN dalam percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama pembangunan daerah. “Tanpa listrik, pembangunan sulit bergerak maju. Karena itu kita harus mendukung penuh program PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyiapkan kebutuhan energi untuk proyek strategis nasional,” ujarnya.

Bupati Bombana Burhanuddin yang turut hadir menilai kegiatan ini relevan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur listrik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Bombana siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah provinsi agar target elektrifikasi merata dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, ketersediaan pasokan listrik yang stabil sangat penting bagi daerah dengan potensi pertumbuhan ekonomi seperti Bombana. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi kunci bagi pengembangan sektor industri, UMKM, serta pelayanan publik. “Dengan adanya rencana strategis RUPTL ini, kami optimis pembangunan bisa lebih inklusif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tutur Burhanuddin.

Selain kepala daerah, forum tersebut juga dihadiri pejabat lintas sektor, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, jajaran direksi PT PLN, serta bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, tampak hadir Ketua DPRD Iskandar, SP, Pj. Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Bappeda. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program elektrifikasi yang lebih merata.

Direktur PT PLN yang hadir pada kesempatan itu menekankan bahwa RUPTL 2025–2034 dirancang untuk menjawab kebutuhan energi di masa depan. Selain peningkatan rasio elektrifikasi, RUPTL juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok desa, mendapatkan akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi dalam forum tersebut juga membahas strategi PLN dalam memenuhi target nasional dan mendukung agenda pembangunan daerah. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan listrik untuk kawasan industri strategis yang tengah berkembang di Sulawesi Tenggara. Infrastruktur kelistrikan yang terencana dengan baik diharapkan mampu menarik investasi baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan diseminasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemangku kebijakan. Sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal itu menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen penting dalam mendorong kualitas hidup dan daya saing daerah.

Dengan adanya RUPTL 2025–2034, pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara berharap pemerataan listrik dapat terus meningkat. Ketersediaan listrik yang terjamin diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.