Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri acara Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Kegiatan yang digelar di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari ini berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.

Acara diseminasi yang diinisiasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tersebut mengusung tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN dalam percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama pembangunan daerah. “Tanpa listrik, pembangunan sulit bergerak maju. Karena itu kita harus mendukung penuh program PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyiapkan kebutuhan energi untuk proyek strategis nasional,” ujarnya.

Bupati Bombana Burhanuddin yang turut hadir menilai kegiatan ini relevan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur listrik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Bombana siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah provinsi agar target elektrifikasi merata dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, ketersediaan pasokan listrik yang stabil sangat penting bagi daerah dengan potensi pertumbuhan ekonomi seperti Bombana. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi kunci bagi pengembangan sektor industri, UMKM, serta pelayanan publik. “Dengan adanya rencana strategis RUPTL ini, kami optimis pembangunan bisa lebih inklusif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tutur Burhanuddin.

Selain kepala daerah, forum tersebut juga dihadiri pejabat lintas sektor, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, jajaran direksi PT PLN, serta bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, tampak hadir Ketua DPRD Iskandar, SP, Pj. Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Bappeda. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program elektrifikasi yang lebih merata.

Direktur PT PLN yang hadir pada kesempatan itu menekankan bahwa RUPTL 2025–2034 dirancang untuk menjawab kebutuhan energi di masa depan. Selain peningkatan rasio elektrifikasi, RUPTL juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok desa, mendapatkan akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi dalam forum tersebut juga membahas strategi PLN dalam memenuhi target nasional dan mendukung agenda pembangunan daerah. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan listrik untuk kawasan industri strategis yang tengah berkembang di Sulawesi Tenggara. Infrastruktur kelistrikan yang terencana dengan baik diharapkan mampu menarik investasi baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan diseminasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemangku kebijakan. Sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal itu menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen penting dalam mendorong kualitas hidup dan daya saing daerah.

Dengan adanya RUPTL 2025–2034, pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara berharap pemerataan listrik dapat terus meningkat. Ketersediaan listrik yang terjamin diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus menggenjot percepatan pembangunan kawasan industri smelter yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rapat strategis bersama manajemen PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP) di Jakarta, Senin (21/7/2025), Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar memimpin langsung pembahasan penting tersebut, didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Direktur PT KRIP, Mr. Kevin.

Pertemuan ini juga dihadiri Pls. Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., bersama para kepala dinas terkait, termasuk Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis Perikanan, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Plt. Kadis Perindustrian, Sekretaris Dinas PTSP, dan Sekretaris Bappeda. Fokus utama diskusi adalah menuntaskan seluruh tahapan administrasi dan teknis untuk memastikan proyek pembangunan smelter bisa dimulai pada 2026.

“Kita menyepakati target bersama, yakni tahun 2026 pembangunan smelter sudah on progress. Seluruh kelengkapan administrasi dan kesiapan lainnya kita dorong untuk dituntaskan di tahun ini,” ujar Pls. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus. Ia menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini karena menyangkut harapan besar masyarakat.

Menurut Idrus, kehadiran industri smelter bukan hanya soal investasi, tetapi juga menyentuh langsung masalah-masalah fundamental daerah, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Fenomena lapangan kerja di Kolaka Utara menjadi tantangan utama. Maka, kehadiran smelter ini harus mampu menjawab itu. Dan tadi sudah disepakati, PT KRIP mengutamakan tenaga kerja lokal Kolaka Utara dalam proses rekrutmen,” tegasnya.

Di sisi lain, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi harapan besar dari pemerintah daerah. Idrus mengatakan, dengan beroperasinya smelter, geliat ekonomi lokal di berbagai sektor akan terdongkrak. “Proyek ini juga diharapkan mendongkrak PAD dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Pihak PT KRIP dalam pertemuan itu juga menyampaikan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan dan menjaga stabilitas iklim investasi di Kolaka Utara. Perusahaan yang menggandeng investor asing seperti Huayu Group ini menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam merealisasikan investasi besar tersebut.

“Stabilitas daerah adalah syarat mutlak dalam menarik investasi. Karena itu kami juga memberikan garansi keamanan untuk menghadirkan investor luar negeri untuk mendukung realisasi proyek ini,” tutup Idrus.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan smelter ini kepada masyarakat. “Kami akan aktif menyampaikan perkembangan proyek ini agar masyarakat tahu dan turut mendukung. Ini momentum besar bagi Kolaka Utara untuk maju bersama,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan investor seperti PT KRIP menjadi bukti bahwa Kolaka Utara serius menciptakan iklim investasi yang ramah dan terbuka. “Transparansi dan komunikasi menjadi kunci utama. Kami pastikan keterbukaan informasi kepada publik terus kami jaga,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana ikut ambil bagian dalam Launching Gerakan Penanaman Cabai Serentak se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar secara hybrid pada Selasa, 16 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh TP PKK dari 17 kabupaten/kota di Sultra, dengan tujuan mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan dipusatkan di Kebun PKK Bombana dan dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Ir. Rusdiamin, para kepala perangkat daerah, penyuluh pertanian, serta anggota TP PKK dari berbagai kecamatan. Mereka bersama-sama melakukan penanaman bibit cabai rawit dan mengikuti penyuluhan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan produktif.

Gerakan tanam cabai ini bukan sekadar upaya menanam tanaman hortikultura, tetapi juga bagian dari strategi mengendalikan inflasi daerah. Dalam sambutannya, Plh. Sekda Bombana Ir. Rusdiamin menegaskan pentingnya gerakan ini untuk kemandirian pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama cabai yang kerap memicu lonjakan inflasi.

“Dengan menanam cabai di pekarangan rumah sendiri, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga membantu menstabilkan harga di tingkat lokal,” ujar Rusdiamin. Ia juga mengimbau seluruh kecamatan di Bombana untuk mendukung gerakan ini dengan langkah serupa di wilayah masing-masing.

Melalui sambungan daring, para peserta di Bombana turut menyimak sambutan dari Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari Sumangerukka. Dalam arahannya, Arinta menyampaikan bahwa peran keluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan lokal yang kokoh dan berkelanjutan.

“Ketahanan pangan itu berawal dari dapur sendiri, dari pekarangan sendiri. Maka peran ibu-ibu PKK dan keluarga sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga maupun daerah,” kata Arinta yang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang mendukung kegiatan ini.

Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa mengaku optimis gerakan ini akan menjadi awal dari lahirnya kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali ke sumber pangan mandiri. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sebatas seremoni, tetapi bagian dari gerakan nyata yang akan terus dibina dan dikembangkan.

“Kami berharap semangat menanam cabai ini tidak berhenti di hari ini saja. Ini akan kami dorong terus, hingga tiap rumah tangga bisa menanam sendiri kebutuhan dapurnya, khususnya cabai yang sering jadi penyebab naiknya harga bahan pokok,” ucap Fatmawati.

Fatmawati juga menyampaikan bahwa TP PKK Bombana akan melakukan pemantauan dan pendampingan di sejumlah wilayah kecamatan untuk memastikan gerakan ini berjalan berkesinambungan. Ia menyebut bahwa sinergi antara PKK, penyuluh pertanian, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar gerakan ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyuluhan yang diberikan dalam kegiatan ini juga memberikan informasi teknis tentang cara menanam cabai yang baik, pengelolaan pupuk organik, serta strategi merawat tanaman agar hasilnya maksimal. Peserta juga diajak untuk memahami pentingnya pertanian rumah tangga sebagai solusi nyata dalam menghadapi ketidakpastian harga bahan pokok.

Bagi masyarakat Bombana, gerakan ini menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ketika harga cabai naik, warga yang memiliki tanaman sendiri tak lagi cemas. Bahkan, lebih jauh lagi, mereka bisa menjual hasil panennya kepada tetangga atau di pasar lokal.

Dengan memanfaatkan lahan kecil di sekitar rumah, masyarakat diharapkan mampu menekan biaya pengeluaran, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan segar yang ditanam sendiri. Pemerintah daerah menyambut positif langkah ini, dan berkomitmen memberikan dukungan teknis dan penyuluhan lanjutan.

Gerakan Penanaman Cabai Serentak ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana dalam memperkuat ekonomi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi pangan, solusi yang dimulai dari pekarangan rumah menjadi langkah kecil yang berdampak besar.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah. Melalui program Astacita Swasembada Pangan Presiden Republik Indonesia, Pemkab menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani, Senin pagi (14/7).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si di hadapan para petani dan disaksikan langsung oleh anggota DPRD Bombana, jajaran Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan alsintan ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

“Pemberian alsintan ini tidak akan dikenai biaya satu sen pun dari pemerintah. Kalau ada oknum yang datang, yang menjanjikan alat baik dalam bentuk barang ataupun uang, saya pastikan saya tidak akan ampuni dan bantuannya akan kami cabut,” tegas Bupati Burhanuddin di hadapan peserta kegiatan.

Alsintan yang disalurkan dalam tahap ini mencakup lima unit traktor roda empat, tiga unit combine harvester, dan satu unit rotavator. Jenis-jenis ini dipilih karena dinilai dapat langsung menjawab kebutuhan lapangan serta meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian di Bombana.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung ketahanan pangan melalui modernisasi alat dan teknologi pertanian. Pemerintah pusat menargetkan adanya percepatan transformasi sektor pertanian dengan pendekatan mekanisasi, dan Pemkab Bombana menjadi salah satu daerah yang aktif menyambut kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bupati meminta Dinas Pertanian Bombana melakukan pencatatan hasil produksi secara berkala setiap enam bulan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan efektivitas bantuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di lapangan.

“Dengan upaya ini, kami berharap produksi panen lebih bertambah. Setiap enam bulan, kami akan evaluasi hasil produksinya agar kita tahu sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan hasil tani,” ujar Burhanuddin.

Selain bantuan alsintan, Pemkab Bombana juga tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembukaan lahan persawahan baru seluas kurang lebih 750 hektare. Pembukaan lahan ini diharapkan bisa menambah luas tanam dan mendukung target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden.

Namun, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa diraih hanya oleh pemerintah saja. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat petani, pemerintah daerah, legislatif, hingga unsur Forkopimda, untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh kerja sama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dewan, dan Forkopimda untuk bersama-sama menyukseskan program Astacita Presiden Indonesia,” tutup Bupati.

Penyerahan alsintan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi petani untuk terus meningkatkan hasil panen, memperkuat kemandirian pangan, serta menjadikan Bombana sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Rabu pagi (9/7/2025), digelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penanaman jagung di lahan Perhutanan Sosial, terpusat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis daerah yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial menjadi langkah konkret dalam menciptakan pertanian produktif berbasis masyarakat.

Penanaman ini juga tersambung secara nasional melalui zoom meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Acara utama dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan berlangsung secara serentak di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bombana.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan lahan hutan yang telah diberikan izin kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan lahan-lahan tersebut tidak lagi tidur, tapi produktif dan memberikan nilai ekonomi,” kata seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di lokasi kegiatan.

Lahan yang digunakan untuk penanaman di Bombana sebagian besar merupakan area perhutanan sosial yang telah dialokasikan kepada kelompok tani setempat. Luas lahan yang ditanami jagung diperkirakan mencapai ratusan hektar, tersebar di beberapa titik strategis, dengan Kelurahan Poea sebagai lokasi percontohan.

Acara berlangsung meriah dengan nuansa kebersamaan. Para petani bersama tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kecamatan Rumbia Tengah bergotong royong dalam proses penanaman. Mereka tampak antusias dan optimis terhadap hasil panen yang akan datang.

“Jagung ini bukan hanya sekadar tanaman. Ini harapan kami sebagai petani untuk hidup lebih baik dan mandiri secara ekonomi,” ujar salah satu petani yang ikut menanam, sambil tersenyum sembari memegang bibit jagung yang siap ditanam.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dari upaya Kabupaten Bombana untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah menargetkan produksi jagung meningkat secara signifikan dalam beberapa musim tanam ke depan, seiring dengan makin luasnya pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Selain menjadi solusi untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah sekitar hutan yang selama ini akses terhadap sumber ekonomi masih terbatas.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memberikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk berdaya dari bawah. Petani bisa menanam, panen, hingga mengelola hasilnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah,” terang salah satu kepala dinas terkait di sela kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di seremoni penanaman. Pendampingan teknis, distribusi benih unggul, serta akses pasar akan terus dikawal agar hasil pertanian bisa benar-benar menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Bombana berharap menjadi contoh praktik terbaik pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang mampu membawa perubahan nyata di sektor pangan dan ekonomi pedesaan.

Penanaman Jagung Serentak Kuartal III ini menjadi penanda kuat bahwa pertanian bukan sekadar urusan tanam dan panen, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan audiensi strategis dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Jumat (4/7/2025), bertempat di Gedung BP Taskin, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana H. Burhanuddin hadir langsung bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim dan jajaran Pemkab Bombana. Audiensi ini dimaksudkan untuk membuka ruang kolaborasi dalam merancang solusi konkret pengentasan kemiskinan melalui penguatan kemandirian pangan berbasis kawasan di wilayah Bombana.

“Fokus kami adalah membangun kemandirian pangan regional yang berbasis potensi lokal, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi luar, tetapi bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya,” ujar Bupati Burhanuddin saat memaparkan rencana strategis daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam dan sosial yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian terpadu dan industri pengolahan hasil tani.

Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, menyambut baik inisiatif Pemkab Bombana yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Bupati Indramayu tersebut, Budiman menekankan pentingnya membangun kultur produktif di tengah masyarakat.

“Kita harus menanamkan narasi perubahan yang inklusif di masyarakat, dimulai dari penguatan SDM, pelatihan wirausaha, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus, hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari akar rumput,” tutur Budiman.

Ia juga menambahkan bahwa BP Taskin RI tengah mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan vokasional di berbagai daerah, termasuk integrasi konsolidasi pertanian modern yang memadukan teknologi, koperasi tani, dan pendekatan berbasis komunitas.

“Kolaborasi lintas kementerian, pelibatan dunia usaha dan investasi inklusif menjadi strategi utama kami dalam menumbuhkan industrialisasi kerakyatan di wilayah tertinggal, termasuk Bombana,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring mitra pembangunan di tingkat nasional, terutama dalam upaya menghadirkan model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan dukungan BP Taskin, Pemkab Bombana menargetkan terbentuknya ekosistem kewirausahaan baru di desa-desa, serta terbukanya akses terhadap pelatihan, permodalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi produktif.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui penyusunan rencana aksi bersama serta pemetaan program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Kami optimis, melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, kita bisa mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Bombana dengan cara yang bermartabat dan memberdayakan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan di Bombana, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui BP Taskin, diharapkan Bombana dapat menjadi salah satu model daerah yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal.

BOMBANA, sultranet.com – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Selasa, 1 Juli 2025. Massa menuntut perhatian serius pemerintah daerah atas kerusakan jalan di Kecamatan Mataoleo serta mengevaluasi rencana pembangunan kawasan industri smelter di dua kecamatan.

Aksi yang diikuti sekitar 60 orang ini membawa lima poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera memperbaiki ruas jalan rusak di wilayah Kasipute–Lora–Bambaea, menyelesaikan seluruh kerusakan jalan di wilayah kabupaten, mencabut penetapan Mataoleo sebagai kawasan industri, mengevaluasi semua kawasan industri di Bombana, serta mengkaji kembali rencana penetapan Rarowatu Utara sebagai wilayah industri.

Koordinator lapangan aksi, Jumardin, menyatakan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

“Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan rakyat kecil. Jangan jadikan kami sebagai korban kepentingan investasi,” tegas Jumardin dalam orasinya.

Menurutnya, persoalan jalan rusak di Poros Mataoleo – Bambaea adalah potret nyata kelalaian pemerintah dalam menjamin akses transportasi yang layak bagi masyarakat. Padahal, jalan tersebut kini telah berstatus sebagai jalan provinsi, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperbaiki.

“Sudah bertahun-tahun jalan ini rusak, kami capek dijanjikan. Harus menunggu berapa korban lagi? Kasihan, sudah banyak yang jatuh. Bapak saya baru saja jatuh saat pulang membeli beras, karena jalan berlubang. Kami harus kembali urus dia di rumah sakit,” kata salah seorang warga Mataoleo yang ikut dalam aksi.

Menanggapi tuntutan tersebut, massa aksi diterima langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, M.P.W. Ia didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sofian Baco, ST., M.P.W., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Husrifnah Rahim, ST., M.Si.

Dalam pertemuan itu, Ir. Syahrun menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas persoalan yang disampaikan masyarakat.

“Kami pastikan pemerintah akan secepatnya melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Ini bukan hal yang bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati Bombana sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

“Kami tidak bisa gegabah, harus bicara dulu dengan Bupati sebagai pengambil kebijakan utama,” kata Syahrun.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara agar pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (OP) jalan di Mataoleo bisa segera dilakukan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan OP di sana. Tetapi jika tidak dilakukan, maka saya sebagai Kadis PUPR yang akan turun langsung memeriksa kondisi jalan tersebut. Mataoleo itu kampung nenek moyang saya, jadi saya juga bertanggung jawab atas jalan yang ada di sana,” tegasnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, turut menjelaskan bahwa rencana kawasan industri di Kecamatan Mataoleo dan Rarowatu Utara akan dikaji ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah parameter.

“Terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara, kami akan menilai apakah memungkinkan untuk dialihkan menjadi kawasan industri. Jika memenuhi syarat hilirisasi sumber daya alam dan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar, tentu itu bisa dipertimbangkan. Kawasan industri itu dimulai dari permohonan perusahaan, dan pemerintah akan mengkaji berdasarkan parameter teknis, sosial, dan lingkungan,” jelas Husrifnah.

Menanggapi penjelasan dari pemerintah, Pospera menyayangkan ketidakhadiran Bupati Bombana untuk menemui massa aksi. Mereka menyampaikan bahwa ketidakhadiran itu disebabkan karena Bupati sedang dalam perjalanan dinas ke Jakarta.

Atas dasar itu, massa aksi meminta agar dapat berbicara langsung dengan Bupati Bombana. Permintaan tersebut disepakati dan akan dijadwalkan pertemuan pada 8 Juli 2025 mendatang, sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan.

Pewarta: Azuli

Jakarta, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si, yang berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah daerah, serta pendampingan teknis bagi petani dan nelayan. Selain itu, IPB dan Pemkab Bombana juga sepakat mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, pengembangan lumbung padi, dan riset terpadu untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, civitas akademika IPB, serta pejabat fungsional dan administrator lingkup Pemkab Bombana.

Bupati Bombana, Burhanuddin, mengatakan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang berakar pada kekuatan lokal dan didukung oleh inovasi keilmuan.

“Kami percaya bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Kemitraan dengan perguruan tinggi seperti IPB adalah langkah maju yang sangat strategis. Dengan kerja sama ini, kita membuka akses lebih luas pada pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Burhanuddin di sela-sela acara.

Burhanuddin juga menekankan bahwa kolaborasi ini akan menjadi landasan bagi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan agar setiap poin kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan dapat segera diimplementasikan secara bertahap melalui perencanaan lintas sektor.

“Fokus kita bukan hanya pada hasil jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga aparatur pemerintahan harus merasakan manfaat nyata dari kerja sama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan IPB untuk mendukung pengembangan daerah berbasis inovasi dan pendekatan ilmiah. Ia menilai Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, dan UMKM yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan berbasis riset.

“IPB siap mendampingi Bombana untuk melahirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Potensi Bombana sangat besar, tinggal bagaimana kita bersama-sama mengelolanya secara bijak dan inovatif,” kata Arif Satria.

IPB, kata Arif, akan menurunkan tim ahli lintas bidang untuk merancang program teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Bombana. Di antaranya riset pengembangan varietas lokal, pelatihan untuk petani dan pelaku UMKM, serta asistensi penyusunan kebijakan berbasis data.

Kolaborasi ini juga akan membuka ruang magang, KKN tematik, dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang dapat memperkuat keterhubungan antara kampus dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Pemkab Bombana menargetkan agar hasil kerja sama ini tidak hanya berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi dan literasi sains di kalangan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Bombana berharap dapat mempercepat terwujudnya daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan agrominapolitan yang menjadi arah kebijakan utama Kabupaten Bombana ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui program sosial terpadu yang menyasar balita dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan program prioritas nasional untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Selasa, 1 Juli 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyerahkan langsung Bantuan Sosial Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sasaran di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi paket makanan tambahan bergizi, perlengkapan kesehatan anak, serta kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan bagi balita dan ibu hamil yang teridentifikasi dalam kategori rentan stunting. Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting”, yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab langsung di lapangan.

“Penanganan stunting ini bukan kegiatan insidental, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan.

“Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global di masa mendatang. Itu sebabnya kita semua harus ambil bagian. Tidak cukup hanya mengandalkan program dari atas, tetapi kita juga harus aktif di tingkat keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembagian bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan edukasi bagi para ibu. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan mengikuti program pembinaan keluarga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang anak. Jangan ragu ke Posyandu, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi peran ibu sangat menentukan,” ucap Fatmawati.

Program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting” sendiri merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan moral sosial masyarakat, yang diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan di Bombana.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dijalankan Pemkab Bombana agar dapat mendukung pencapaian target nasional menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 dan menjaga kestabilannya menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan, untuk ikut serta dalam berbagai program penguatan keluarga dan gizi anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bombana berharap ke depan tidak ada lagi anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi atau minimnya layanan kesehatan dasar.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi anak-anak Bombana yang tumbuh dalam kekurangan. Kita harus wujudkan masa depan yang sehat dan bermartabat untuk mereka,” tutup Burhanuddin.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, khususnya para penerima manfaat yang mengaku terbantu dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.