Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengembangan potensi unggulan daerah. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan antar daerah, yang diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM. Kegiatan berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah, pejabat administrator dan fungsional dari kedua pemerintah daerah. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antar daerah.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang strategis seperti ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga sektor-sektor potensial lain yang bisa dikembangkan secara bersama. Tujuan utamanya adalah untuk saling menguatkan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan rasa syukurnya atas kerja sama yang dibangun. Ia meyakini bahwa kolaborasi antar daerah bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan pembangunan saat ini, tetapi juga menjadi jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

“Saya yakin dan percaya kolaborasi yang dibangun hari ini akan memberi manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kerja sama tersebut. “Saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang memprakarsai dan mendukung kegiatan ini. Ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari perjalanan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, juga menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, penguatan hubungan antar daerah sangat relevan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di era modern yang semakin kompleks dan terintegrasi.

“Kerja sama ini membuka ruang lebih luas untuk pertukaran ide, strategi, dan sumber daya antar daerah. Kami di Luwu Timur sangat terbuka dan siap bersinergi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” ungkap Irwan.

Ia menambahkan, pengembangan potensi unggulan daerah tidak bisa lagi dilakukan secara eksklusif oleh satu daerah saja, melainkan harus melibatkan jejaring kolaboratif yang kuat, terlebih dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim yang turut berdampak pada pembangunan daerah.

Kesepakatan ini, menurut para pejabat yang hadir, akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis bersama guna menyusun rencana aksi dan peta jalan implementasi program kerja sama. Fokus utama akan diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki efek berganda, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran program pelatihan, studi banding, serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendorong efisiensi dalam layanan publik.

MoU Bombana–Luwu Timur menjadi salah satu dari rangkaian agenda strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalin hubungan kemitraan lintas daerah selama kunjungan kerja di Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dari visi pembangunan inklusif dan kolaboratif yang diusung oleh pemerintah daerah.

Dengan semangat saling mendukung dan berbagi keunggulan, kedua belah pihak berharap kerja sama ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan inovasi dalam tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kerja sama antar daerah seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk saling membangun kekuatan lokal secara kolektif, dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan internasional dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang bantuan pembangunan bagi negara berkembang.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, memimpin rapat persiapan secara virtual bersama para asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemprov Sultra, Jumat malam, 22 Juni 2025. Rapat tersebut digelar menjelang pertemuan resmi antara Pemprov Sultra dan JICA yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/6/2025).

Dalam rapat itu, Ir. Hugua menjelaskan bahwa JICA memiliki tiga skema utama dalam mendukung pembangunan di negara-negara mitra, yaitu bantuan pinjaman lunak (loan), hibah murni (grant), dan kerja sama teknis (technical cooperation).

“JICA adalah lembaga milik Pemerintah Jepang yang bekerja secara independen di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka tidak berada di bawah struktur kedutaan dan fokus pada kerja sama pembangunan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Ir. Hugua dalam arahannya.

Menurutnya, kehadiran JICA dapat menjadi peluang strategis bagi Sultra untuk mendapatkan pendanaan proyek pembangunan, terutama melalui skema kerja sama teknis yang memungkinkan keterlibatan langsung tenaga ahli dari Jepang.

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok kita bisa menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemprov Sultra. Siapa tahu ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui kerja sama teknis atau skema hibah,” kata Hugua.

Wagub juga menekankan pentingnya kontribusi dan masukan dari setiap kepala OPD teknis agar kebutuhan riil daerah dapat diidentifikasi secara akurat. Ia menyebutkan bahwa JICA selama ini tertarik mendukung sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

“Jepang, melalui JICA, sangat terbuka untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu, saya berharap masing-masing OPD menyampaikan kebutuhan sektor yang selama ini belum maksimal tertangani hanya dengan APBD,” tegasnya.

Hugua menambahkan bahwa kerja sama dengan JICA juga sejalan dengan semangat Pemprov Sultra dalam memperluas jejaring pembangunan internasional yang berbasis pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan. Ia berharap agar inisiasi awal ini bisa membuka jalan bagi Sultra menjadi daerah percontohan kerja sama pembangunan luar negeri di kawasan timur Indonesia.

Sejumlah OPD turut aktif menyampaikan pandangan dan usulan proyek potensial, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mereka mengidentifikasi beberapa program yang membutuhkan dukungan teknis maupun pendanaan jangka menengah hingga panjang.

“Ini momentum penting. Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi juga bagaimana menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Jepang yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ungkap salah satu kepala OPD yang ikut dalam rapat.

Pertemuan dengan JICA dijadwalkan berlangsung secara daring dengan melibatkan perwakilan resmi JICA Indonesia. Pemprov Sultra akan mempresentasikan potensi kerja sama yang relevan dan memaparkan kebutuhan pembangunan berbasis data dan kajian sektoral.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov Sultra dalam memperkuat diplomasi daerah melalui pendekatan kolaboratif bersama mitra-mitra internasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang memerlukan solusi lintas sektor dan lintas negara.

JICA sendiri dikenal aktif berkontribusi dalam berbagai program pembangunan di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, sistem transportasi perkotaan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan penjajakan awal ini, Pemprov Sultra optimis kerja sama dengan JICA bisa menjadi jembatan baru dalam mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Wagub berharap, pertemuan lanjutan bisa segera terwujud dengan hasil konkret untuk masyarakat Sultra.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menghadiri ajang bergengsi Indonesia Construction and Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center. Kehadiran kepala daerah dari Sulawesi Tenggara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam forum yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pelaku industri konstruksi dari seluruh Indonesia itu, Bupati Nurrahman menegaskan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan.

“Kita tidak bisa membangun dengan cara lama. Infrastruktur hari ini harus menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, ketahanan energi, dan keberlanjutan,” ujar Nurrahman saat ditemui usai menghadiri sesi diskusi panel, Rabu (11/6).

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Program-program seperti peningkatan jalan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur sanitasi desa, hingga pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan terus digenjot demi mendukung ketahanan pangan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan ICI 2025, Bupati Nurrahman menyempatkan diri mengunjungi sejumlah booth pameran teknologi konstruksi. Ia tampak antusias saat meninjau langsung beragam inovasi teknologi ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari material bangunan berkelanjutan, sistem drainase berbasis ekosistem, hingga perangkat digital untuk efisiensi proyek konstruksi.

Menurutnya, pameran seperti ICI 2025 membuka ruang dialog yang sangat penting antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. “Apa yang kami lihat di sini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik daerah, terutama daerah pinggiran seperti Kolaka Utara,” jelasnya.

Bupati Nurrahman juga menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi bagian dari misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu memperluas pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kolaka Utara tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Ia menilai bahwa partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdaya tahan dan berkelanjutan.

ICI 2025 sendiri menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat dan visi pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan, forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam konstruksi.

Dengan kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam forum tersebut, daerah ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang lebih hijau dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap, dari ajang ini akan terjalin kolaborasi yang konkret dengan pihak-pihak strategis yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjaga masa depan lingkungan hidup di Bumi Patowonua.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai pilar perubahan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sultra masa bakti 2025–2030, di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah dan kemajuan peradaban. Ia menyebut perempuan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah itu sendiri.

“Revolusi pertanian yang jadi awal peradaban modern justru lahir dari tangan perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan adalah penemu peradaban,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, “Perempuan adalah tiang negara. Sejauh mana perempuan diberi ruang dan kepercayaan, akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa.”

Hugua memastikan Pemprov Sultra siap bekerja sama dengan organisasi perempuan, termasuk PIM, dalam mendorong program strategis di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para kepala daerah, Ketua Dekranasda dan Ketua PKK se-Sultra, serta pimpinan organisasi perempuan dan komunitas lainnya.

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, melantik langsung pengurus DPD PIM Sultra. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan bendera pataka kepada Ketua terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai simbol dimulainya masa pengabdian.

Lana mengatakan pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran perempuan. Ia berharap DPD PIM Sultra bisa menjadi contoh nasional dalam memberdayakan perempuan dari berbagai sektor.

“Kami ingin PIM Sultra jadi teladan nasional. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dari rumah tangga hingga kebijakan pemerintahan,” ujar Lana.

Ia menambahkan, DPD PIM Sultra didominasi oleh perempuan muda. “Ini adalah investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, menyatakan bahwa organisasinya siap langsung bekerja dan menyentuh isu-isu prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pendidikan dan kesehatan ibu.

“PIM Sultra akan jadi rumah besar bagi semua perempuan yang ingin maju bersama. Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi,” kata Yusniar.

Dari sisi ekonomi kreatif, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, S.E., M.M, mengajak para pengurus PIM untuk mendorong perempuan menjadi pelaku utama di sektor tersebut. Ia menyoroti potensi lokal seperti tenun, kuliner, dan seni pertunjukan sebagai kekuatan ekonomi baru.

“Perempuan punya peran besar. Tidak hanya di rumah, tapi juga di ruang publik dan ekonomi kreatif. PIM harus jadi motor penggerak,” ucapnya.

Ketua Panitia, Riski E.R. Putri Tombili, S.Si, menambahkan bahwa pelantikan ini adalah puncak dari perjalanan panjang organisasi. “Hari ini adalah titik awal baru bagi perempuan Sultra untuk bergerak bersama dalam satu wadah yang solid,” ujarnya.

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat kiprah perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi nyata dari perempuan yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi penggerak pembangunan bangsa. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/6/2025).

Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan ribuan ASN dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Hugua menyampaikan bahwa apel gabungan adalah momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan serta menyamakan persepsi dalam pembangunan.

“Apel seperti ini bukan hanya sekadar berkumpul, tapi sarana menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan arah pembangunan. Ini bukan rutinitas, ini momen yang bermakna,” ujar Hugua di hadapan peserta apel.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, menurut Hugua, harus menjadi pengingat bagi ASN akan pentingnya memahami sejarah dan dasar ideologi bangsa. Ia menyebut momen bersejarah ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1945 sebagai titik awal yang harus selalu dikenang.

“Kalau kita tidak paham sejarah, kita hanya akan kerja administrasi tanpa ruh kebangsaan. ASN itu bukan hanya pekerja kantor, tapi bagian dari pembangunan bangsa,” tegasnya.

Hugua juga menekankan pentingnya seluruh ASN memahami visi dan misi kepemimpinan daerah saat ini, yakni ASR-Hugua. Menurutnya, pembangunan daerah harus berpijak pada arah yang jelas agar tidak berjalan tanpa tujuan.

“Mulai dari kepala OPD sampai petugas kebersihan, semua harus tahu visi ASR-Hugua. Kalau tidak, kita hanya sibuk kerja tapi tidak tahu arahnya ke mana,” ucapnya.

Menyoroti kinerja anggaran, Hugua mengaku prihatin dengan rendahnya realisasi anggaran bulan lalu yang baru mencapai 9 persen. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat mengeksekusi program dan tidak terjebak pada teori.

“Pemerintahan itu bukan soal teori, tapi soal eksekusi. APBD itu harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau uangnya hanya disimpan di bank, pasar kita lesu, konsumsi juga menurun,” katanya.

Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 20 hingga 30 persen pada evaluasi bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus proaktif dalam menjalankan program.

“Kepala OPD harus segera evaluasi dan jalankan program yang bisa dieksekusi. Masyarakat butuh kita bergerak cepat,” ujarnya menekankan.

Di akhir sambutannya, Hugua berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia ingin seluruh ASN bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memamerkan 23 capaian konkret selama 100 hari kerja pertama Bupati Ir. H. Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani dalam sebuah ekspose publik terbuka yang dihadiri lebih dari 2.000 warga. Acara yang digelar di Alun-alun Masjid Raya Kasipute, Jumat malam, 30 Mei 2025 itu juga dihadiri Forkopimda, DPRD, para camat, kepala desa, dan perangkat daerah.

Ekspose tersebut menjadi panggung pertanggungjawaban pemerintah sekaligus ajang konsolidasi kebijakan lintas sektor. “Ekspos inilah bengkel terbukanya. Mari kita lihat bersama capaian, tantangan, dan cerita di balik setir kemudi kebijakan 100 Hari Pertama,” kata Hamlin, Ketua Panitia Kemah Bakti Berani 2025 dalam laporan pembuka acara. Ia menganalogikan kepemimpinan Burhanuddin–Yani sebagai “mobil baru yang sedang uji jalan” dan mengajak masyarakat menilai langsung performa awal pemerintahan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah bekerja bersama. “Apa yang kita capai dalam 100 hari ini bukan kerja saya dan Pak Ahmad Yani saja, tetapi kerja-kerja tim yang saudara-saudara abdikan untuk Kabupaten Bombana,” ujar Burhanuddin.

Ia juga membuka ruang bagi kritik dan masukan dari publik. “Jika ada hal-hal yang belum sempat kami lakukan selama 100 hari ini, kami siap mendapatkan kritik, kami siap mendapatkan saran,” ucapnya di hadapan ribuan peserta ekspose.

Wakil Bupati Ahmad Yani memaparkan 23 program yang telah diselesaikan, mencakup lima sektor strategis. Di bidang penataan kota dan kawasan, Pemkab Bombana telah menata taman gerbang ibu kota, membenahi RTH dan bantaran sungai Rumiah, memasang lampu taman dan lampu jalan, hingga membersihkan drainase dan menertibkan pasar tumpah.

Di sektor infrastruktur dan ekonomi, Pemda membangun jalan usaha tani di 12 kecamatan, mendampingi 30 pelaku UMKM mengurus perizinan hingga sertifikasi halal, menggelar pasar murah di tujuh titik, serta mengoptimalkan Rumah Potong Hewan.

Layanan kesehatan dan sosial turut menjadi prioritas, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis untuk 8.135 warga di 22 kecamatan, penanganan stunting dan gizi buruk, pemberian bantuan modal usaha Rp 5 juta per KK bagi warga kurang mampu, serta pembagian 600 seragam sekolah dan pramuka.

Di bidang pendidikan dan budaya, Pemkab menggelar Festival Tuamorun, menjalin MoU dengan pondok pesantren untuk mencetak penghafal Al-Qur’an 30 juz, meluncurkan program makan bergizi gratis, menggelar turnamen olahraga pelajar, Safari Ramadan, serta Festival Anak Saleh dengan 154 peserta.

Terakhir, pada sektor tata kelola dan teknologi, Bombana meluncurkan aplikasi “Bombana Satu Peta” sebagai basis data geospasial, memasang internet di tiga wilayah blank spot, menertibkan aset daerah, mengevaluasi BUMD, mengidentifikasi lokasi TPA di Pulau Kabaena, serta membentuk Pusat Bantuan Hukum Daerah.

Dalam penutup pidatonya, Burhanuddin menegaskan bahwa pencapaian 100 hari ini baru awal. “Kami yakin 100 hari ke depan lagi sampai satu tahun, kami akan mampu menjalankan semua program-program kerja yang sudah direncanakan,” ujarnya. Salah satu janji prioritas yang akan dituntaskan ke depan adalah program beasiswa untuk mahasiswa Bombana dan penguatan dana desa.

Ia juga menyerukan semangat kolaborasi dan persatuan untuk membangun Bombana bersama. “Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersama-sama memikirkan rakyat Bombana. Lupakan masa lalu, jangan pernah lagi memikirkan bahwa pernah kita berseberangan. Kita sudah bersatu,” tutup Burhanuddin, disambut tepuk tangan warga.

Acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah oleh Ketua TP-PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa dan Ibu Wakil Bupati Bombana, Henny Setiawati Rachman, sebagai bentuk apresiasi kepada peserta dan masyarakat yang berkontribusi dalam kegiatan Kemah Bakti Berani.

MUNA, Sultranet.com – Kabar mengenai pemberian program asimilasi kepada Gomberto, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Raha, disambut gembira dan penuh syukur oleh masyarakat Raha. Banyak yang menilai, ini adalah awal baru bagi seorang tokoh yang selama ini dikenal luas karena kontribusinya dalam pembangunan daerah.

Safiuddin, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Raha III, mengungkapkan rasa syukur atas kabar tersebut. Menurutnya, kehidupan manusia tak selalu mulus, dan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Namun yang terpenting adalah kesediaan untuk berubah dan bangkit kembali.

“Hidup ini tidak selalu mulus, semua orang bisa salah. Tapi yang penting adalah bagaimana seseorang bangkit kembali,” ujar Safiuddin. Kamis, 29 Mei 2025.

Gomberto selama ini dikenal sebagai pengusaha konstruksi yang berjasa dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Muna. Melalui perusahaannya, Gomberto banyak membantu pemerintah dalam penyediaan material beton aspal serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Muna dari Fraksi Hanura, Zahrir Baitul, juga menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan asimilasi yang diberikan kepada Gomberto. Ia menyebut, Gomberto merupakan figur yang layak diberi kesempatan untuk kembali berkontribusi secara sosial dan ekonomi.

“Gomberto adalah pengusaha sukses, yang banyak berkontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan,” kata Zahrir.

Ia menegaskan bahwa program asimilasi bukanlah bentuk keringanan hukuman, melainkan bagian dari strategi pemulihan sosial yang bertujuan untuk mereintegrasikan warga binaan ke tengah masyarakat.

“Kisah Gomberto menjadi contoh bahwa program asimilasi bukanlah bentuk keringanan hukuman, melainkan strategi pemulihan sosial,” tegasnya.

Masyarakat berharap agar Gomberto mampu kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan menjadi inspirasi bagi warga binaan lainnya, bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berbuat lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong kemajuan sektor pertanian melalui penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani. Rabu, 21 Mei 2025, sebanyak 19 kelompok tani dari berbagai kecamatan menerima bantuan tersebut secara langsung dari Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam seremoni yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati.

Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian Bombana, serta para penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan alsintan ini bukan sekadar pengadaan alat pertanian, tetapi bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan proses secara hukum,” tegas Bupati dengan nada serius di hadapan para hadirin. (21/5)

Adapun jenis alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, serta handsprayer. Berbagai alat ini diharapkan mampu mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan efisiensi kerja kelompok tani di lapangan. Dengan teknologi pertanian yang tepat guna, pemerintah berharap produktivitas hasil tani masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Bupati Burhanuddin juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan alsintan tersebut. Ia meminta Dinas Pertanian bersama pihak terkait untuk rutin melakukan pengecekan terhadap alat-alat yang sudah disalurkan.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak untuk melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus tahu apakah alat-alat ini masih layak digunakan, dimanfaatkan dengan baik, dan apakah benar-benar berdampak pada peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan harus disertai tanggung jawab untuk memastikan alat-alat pertanian itu memberi manfaat nyata bagi petani. Pemerintah tidak ingin bantuan ini hanya menjadi seremonial tanpa efek positif di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mengukur dampak bantuan terhadap kesejahteraan petani.

Para kelompok tani penerima bantuan menyambut baik program ini. Mereka menyatakan siap menjaga dan memanfaatkan alsintan yang diterima untuk kepentingan bersama. Bantuan ini menurut mereka sangat dibutuhkan, terutama di tengah tantangan produktivitas dan akses terhadap alat pertanian modern yang masih terbatas.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Bantuan ini akan kami gunakan secara maksimal, dan akan kami rawat dengan baik karena sangat membantu meringankan kerja kami di sawah,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Bupati Burhanuddin terus mendorong pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal yang salah satunya adalah sektor pertanian.

Penyerahan bantuan alsintan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya untuk terus berinovasi dan membangun solidaritas antar petani dalam mengelola sumber daya secara efektif. Pemerintah berharap kelompok-kelompok tani penerima bantuan dapat menjadi contoh praktik pertanian modern yang efisien dan produktif.

Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat tani, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Pemerintah juga memastikan akan terus memperluas jangkauan program serupa di masa mendatang guna menjangkau lebih banyak kelompok tani yang membutuhkan.

Langkah ini bukan hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun perekonomian masyarakat dari akar rumput.