Bombana, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 19 kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Rabu, 21 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian, serta para petani penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi alat pertanian, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani lokal. Ia juga memberi peringatan tegas agar bantuan ini tidak disalahgunakan.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan tindak tegas melalui jalur hukum,” kata Burhanuddin dengan nada serius di hadapan para undangan.

Adapun alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, dan handsprayer. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses tanam dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan.

Lebih jauh, Burhanuddin meminta jajaran Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan alsintan tersebut.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak terkait melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus pastikan apakah alat-alat ini masih layak digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menggarisbawahi bahwa peran aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, sangat dibutuhkan untuk menjaga dan merawat bantuan yang telah diberikan. Ia berharap agar alsintan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, tetapi juga dapat mendorong kerja sama dan solidaritas antarpetani.

Sementara itu, para kelompok tani penerima manfaat menyambut baik program ini. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjaga dan memanfaatkan alsintan secara bertanggung jawab.

“Kami merasa sangat terbantu. Bantuan ini akan meringankan pekerjaan kami di sawah. Kami akan menjaga baik-baik alat ini dan memakainya sesuai kebutuhan,” ujar salah satu ketua kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani. Dengan adanya modernisasi alat pertanian, diharapkan para petani dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan menghasilkan panen yang lebih baik.

Program distribusi alsintan ini juga sejalan dengan visi Pemkab Bombana dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi tepat guna. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan alsintan kali ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian petani, sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan peran aktif semua pihak, dari pemerintah hingga kelompok tani, keberlanjutan program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat Bombana.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen memperkuat sektor energi dan hilirisasi sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat membuka secara resmi Seminar Nasional Kajian Strategis Energi dan Hilirisasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Selasa (20/5/2025) di Kendari. Kegiatan ini mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan pentingnya momentum seminar tersebut sebagai ruang strategis untuk membicarakan kembali rencana pengembangan energi daerah. Menurutnya, kebijakan energi yang dirumuskan saat ini sangat penting sebagai acuan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi dalam meningkatkan komitmen, konsistensi, dan sinergi pembangunan.

“Energi telah memainkan peran yang sangat menentukan dalam ekonomi global. Bahkan, energi telah membentuk peradaban dan keberlangsungan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, dan ini merupakan bagian dari komitmen menuju Net Zero Emission tahun 2060,” ujar Asrun Lio.

Meski begitu, capaian energi terbarukan di Sultra hingga Desember 2024 baru berada di angka 4,8 persen dari target 5,32 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Hal ini, kata dia, disebabkan masih minimnya pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan yang hanya mencapai kapasitas 27.925,31 KW, sementara pembangunan energi fosil untuk industri masih mendominasi.

Asrun Lio menegaskan bahwa Sultra merupakan salah satu daerah strategis penghasil nikel di Indonesia, dengan total sumber daya terukur mencapai 1,29 miliar ton. Ia berharap, potensi tersebut dapat dikelola secara optimal agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketergantungan kita terhadap satu jenis sumber energi tertentu harus dikurangi. Kita harus mulai mengoptimalkan sumber-sumber energi terbarukan, dan mendorong efisiensi teknologi energi. Hal ini penting untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Ia menyebutkan, berbagai jenis energi terbarukan seperti tenaga air, surya, angin, panas bumi, biomassa, hingga biogas, harus mulai diprioritaskan. Bahkan, energi baru seperti gasifikasi batu bara, hidrogen, hingga nuklir menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Kami di pemerintah provinsi terus berusaha keras memenuhi kebutuhan energi tersebut, baik melalui program mandiri maupun kerja sama lintas sektor. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang memerlukan dukungan banyak pihak,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara seminar nasional yang telah memberikan ruang diskusi produktif dalam merumuskan strategi energi dan hilirisasi. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat serta penguatan sumber daya manusia, potensi energi dan tambang yang dimiliki Sultra hanya akan menjadi angka tanpa makna.

“Harapan kami, seminar ini dapat membuka dan mengembangkan cara pandang kita bersama tentang masa depan energi di Sultra. Jangan hanya berhenti pada potensi, tapi harus didorong oleh kualitas SDM dan tata kelola yang unggul,” tutupnya.

Seminar nasional ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Tenaga Ahli Menteri ESDM Irwanuddin, Anggota Dewan Energi Nasional RI Dr. Ir. Musri, MT, dan tokoh nasional Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin. Hadir pula Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau yang mewakili, DR. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng, Presedium MW KAHMI Sultra, Ketua KADIN Sultra Anton Timbang, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) dalam melestarikan seni budaya wayang sebagai warisan luhur bangsa. Hal ini ditegaskan saat acara pengukuhan Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029 yang digelar di Ballroom Sahid Azizah Syariah Kendari, Sabtu malam, 10 Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara, Adrian Nursalam, hadir mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang berhalangan hadir karena menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakilkan. Dalam sambutannya, Adrian membacakan pesan Gubernur kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, semangat kebersamaan, dan dedikasi tinggi.

“Saya menyampaikan selamat atas pengukuhan seluruh jajaran Pengurus Daerah Pepadi Sultra masa bakti 2024–2029. Pemerintah Provinsi berharap agar Pepadi semakin aktif dalam pelestarian seni budaya, khususnya seni pedalangan, di tengah gempuran budaya asing yang mempengaruhi generasi muda,” kata Adrian.

Menurutnya, dalang bukan hanya sekadar seniman, tetapi juga agen transformasi budaya yang mampu menyampaikan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat melalui media pertunjukan wayang. Ia juga menekankan bahwa agenda pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat eksistensi Pepadi Sultra sebagai organisasi seni budaya.

Acara tersebut dihadiri berbagai tokoh penting daerah, termasuk Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, akademisi, ketua organisasi masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal DPP Pepadi Pusat, Ragil Radyo, bersama jajaran pengurus pusat.

Dalam sambutannya, Ragil menyebut bahwa seni wayang kini telah menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. “Di Amerika Serikat, gamelan dan wayang bahkan telah diajarkan sebagai mata kuliah di sejumlah universitas,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa UNESCO telah menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2003. Karena itu, Pepadi diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan budaya digital.

“Regenerasi dalang adalah kunci. Kita tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga membentuk identitas kebangsaan yang kuat di tengah era globalisasi,” ujar Ragil.

Mendukung hal itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa pelestarian budaya telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2030. Visi pembangunan “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan seni dan budaya sebagai pilar penting dalam pembangunan karakter masyarakat.

Gubernur juga mendorong agar Pepadi Sultra menjadi wadah pembinaan bagi calon dalang dari kalangan milenial dan Gen Z. “Wayang bukan sekadar tontonan, tapi juga tuntunan. Cerita-ceritanya mengandung nilai moral, sosial, bahkan spiritual yang penting bagi generasi muda,” ucap Adrian.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menjaga seni pedalangan sebagai identitas budaya yang tidak ternilai harganya. Pemprov Sultra, lanjutnya, siap memfasilitasi pagelaran wayang sebagai media sosialisasi program pembangunan agar lebih dekat dengan masyarakat.

Acara pengukuhan ditandai dengan pembacaan SK Ketua Umum DPP Pepadi Pusat Nomor 006/SK/DPP-PEPADI/X/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Pepadi Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2024–2029. Dengan kepengurusan baru ini, diharapkan gairah seni pedalangan di Sultra semakin hidup dan mampu memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kebudayaan nasional.

Pepadi sendiri merupakan organisasi profesi seni pedalangan yang didirikan pada 14 April 1971 oleh Suryono. Pada tahun 1975, Pepadi resmi menjadi organisasi nasional tunggal bagi para dalang di Indonesia.

Melalui semangat kolaboratif antara pemerintah dan komunitas budaya, masa depan wayang di Sulawesi Tenggara diyakini akan tetap terjaga dan terus berkembang. Seni pedalangan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari narasi kebangsaan yang terus relevan hingga masa depan.

Kendari, Sultranet.com – Sebanyak 1.000 santri tahfidz resmi diwisuda dalam momen Milad ke-16 Pondok Pesantren Tahfidz Baitul Qur’an Al Askar Kendari yang digelar penuh khidmat di Aula Ponpes, Kamis, 8 Mei 2025. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Sultra, Iwan Susanto, hadir dan menyampaikan apresiasi atas pencapaian lembaga pendidikan Islam ini dalam mencetak generasi Qur’ani yang tangguh.

Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh nasional dan daerah, termasuk Ketua Majelis Ulama Internasional Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri yang juga mantan Menteri Sosial RI, Dewan Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. KH. Didin Hafidhudin, serta Syekh Kamal Al Khattami dari Madinah. Turut hadir juga perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, para pimpinan yayasan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Karo Kesra, pemerintah provinsi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dari luar daerah serta rasa bangga atas terselenggaranya wisuda akbar santri tahfidz.

“Semoga selama berada di Bumi Anoa, para tamu mendapat kesan yang menyenangkan dan penuh keberkahan,” ujar Iwan Susanto.

Ia juga menyampaikan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda serta pimpinan dan pengurus pondok pesantren yang telah kembali melahirkan para hafizh dan hafizhah tahun ini. Pemerintah berharap momentum ini semakin memotivasi santri untuk terus belajar dan menjadi generasi unggul berkarakter Qur’ani.

“Kepada para santri, teruslah menjaga semangat belajar. Kalian adalah masa depan daerah dan bangsa,” kata Iwan, menegaskan peran penting generasi muda dalam pembangunan bangsa yang beradab dan religius.

Ia mengingatkan bahwa di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Pornografi, narkoba, pergaulan bebas, dan radikalisme menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, pendidikan agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis harus dijadikan benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda.

“Peran sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membina generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjut Iwan, menyambut baik kehadiran pondok-pondok pesantren yang konsisten membina dan mencetak kader bangsa yang cinta Al-Qur’an.

“Kami menyampaikan terima kasih atas ketulusan dan keikhlasan seluruh jajaran pondok pesantren dalam mendidik santri yang tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan,” ujarnya.

Selain rangkaian wisuda dan milad, acara ini juga menjadi momentum penting dengan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Santri Putri dan Sport Center Baitul Qur’an Al Askar Kendari. Kehadiran fasilitas baru ini diharapkan dapat semakin menunjang aktivitas pendidikan dan pembinaan santri di lingkungan pesantren.

Dengan semangat kolaborasi, Iwan mengajak seluruh elemen untuk terus membangun Sultra yang religius, aman, sejahtera, dan maju dalam semangat menuju Indonesia Emas 2045.

“Sinergi semua pihak menjadi kunci. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung generasi muda yang produktif dan berlandaskan nilai-nilai luhur,” pungkasnya.

Kegiatan Milad ke-16 dan Wisuda Akbar 1.000 Santri Tahfidz ini tak hanya menjadi bukti keberhasilan pendidikan Islam, tetapi juga cerminan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya membina karakter melalui Al-Qur’an. Ponpes Baitul Qur’an Al Askar Kendari kembali menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pendidikan Islam yang mencerahkan dan membumi.

Bombana, sultranet.com  –  Pemerintah Kabupaten Bombana bersama TNI terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Hal ini kembali ditegaskan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, saat membuka secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 Kodim 1431/Bombana yang dipusatkan di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Dalam upacara pembukaan, Bupati Burhanuddin bertindak sebagai inspektur upacara. Ia hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan jajaran Forkopimda, serta disambut antusias masyarakat dan tokoh lokal.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa program TMMD merupakan bagian dari 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana. Program ini selaras dengan visi misi daerah, yakni “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.”

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami untuk membuka konektivitas antarwilayah, memperluas akses ekonomi, dan memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1431/Bombana atas kontribusi aktif dan konsistennya dalam mendukung pembangunan di wilayah terpencil. Bupati mengajak seluruh elemen—pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat—untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan TMMD bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga membangun nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat desa. Ia berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan.

“Saya berharap TMMD tidak hanya menyentuh jalan atau bangunan, tapi juga menyentuh hati masyarakat. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial harus tumbuh bersama infrastruktur,” tambahnya.

Komandan Kodim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., selaku Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa program ini akan menyasar pembangunan fisik dan nonfisik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Selain membuka akses jalan dan memperbaiki sarana umum, kami juga menyelenggarakan kegiatan nonfisik seperti penyuluhan narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, lingkungan hidup, hingga layanan kesehatan keluarga,” kata Letkol Andi.

Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi juga kesadaran sosial dan wawasan kebangsaan.

Pembukaan TMMD ke-124 turut dihadiri Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, kepala sekolah, siswa-siswi, dan tokoh masyarakat setempat. Suasana upacara berlangsung khidmat namun penuh semangat, menandai dimulainya kerja bersama antara TNI dan Pemkab Bombana untuk membangun dari desa.

TMMD ke-124 di Desa Wia-Wia diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah. Dengan fokus pada sektor pertanian, kelautan, dan penguatan desa, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bisa mendorong daerah menjadi lebih berdaya saing dan mandiri.

Langkah nyata ini menjadi cermin dari komitmen Burhanuddin yang tidak hanya fokus pada pembangunan kota, tetapi juga memprioritaskan desa sebagai poros utama pembangunan berkelanjutan. Ke depan, sinergi seperti TMMD diharapkan dapat terus berlanjut di wilayah lain di Bombana.

Kolaka, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka, Kamis, 24 April 2025. Kehadirannya mencerminkan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terhadap visi “Harmoni Sultra 2025: Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius” yang diusung dalam perayaan HUT tahun ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka peringatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk membangun Sultra secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa membangun Sultra sendiri-sendiri. Kita butuh harmoni, kerja sama, dan kerja hati. Dengan cara ini, kita bisa berdiri sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia,” ujar Gubernur di hadapan tamu undangan yang memenuhi lokasi acara.

Kolaka Utara menjadi salah satu dari 17 kabupaten/kota yang turut hadir dan berperan aktif dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan, baik melalui kehadiran jajaran pemerintahan maupun partisipasi pelaku UMKM dan delegasi seni budaya. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan HUT yang meriah dan penuh makna.

“Peringatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi ruang membangun semangat kebersamaan lintas daerah. Kami dari Kolaka Utara tentu bangga bisa ikut serta,” ungkap Jumarding.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak 23 April hingga 27 April 2025, dengan agenda utama seperti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sultra di Kendari, Gala Dinner dan pembukaan Harmoni Sultra, Tabligh Akbar, Kolaka Fun Run, dan upacara puncak peringatan HUT.

Pameran UMKM menjadi salah satu magnet kegiatan yang paling menarik perhatian. Kabupaten Kolaka Utara turut menampilkan berbagai produk unggulannya di arena pameran yang dipusatkan di kawasan utama Kota Kolaka. Pameran ini juga melibatkan pelaku usaha kecil perempuan melalui bantuan modal usaha, termasuk dari program “Bantuan Mantu” yang diserahkan langsung oleh Gubernur.

Selain itu, Sultra Harmony 2025 juga menyuguhkan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan publik seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan, bursa kerja, gerakan pangan murah, hingga lomba seni budaya yang melibatkan masyarakat dari seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Sultra yang dibangun dari sinergi kekuatan lokal. Ia bahkan mendorong agar produk unggulan daerah, termasuk dari Kolaka Utara, bisa tampil di level internasional melalui Dekranasda.

“Kita punya potensi besar. Produk-produk lokal kita layak untuk tampil dan bersaing di luar negeri. Ini tugas kita semua, dan pemerintah provinsi siap memfasilitasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra sekaligus Ketua Panitia, Belli Harli Tombili, melaporkan bahwa peringatan tahun ini berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal. Tingkat hunian hotel di Kolaka dilaporkan mencapai 100 persen selama pelaksanaan event, dengan lonjakan transaksi UMKM yang signifikan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang turut aktif sejak awal hingga pelaksanaan puncak acara,” ucap Belli.

Sebagai simbol pembukaan resmi, Gubernur Andi Sumangerukka mengakhiri sambutannya dengan menyatakan, “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka.”

Semangat “Harmoni Sultra” menjadi nyawa dalam pelaksanaan tahun ini, menghidupkan tekad bersama untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan bermartabat. Keterlibatan Kabupaten Kolaka Utara dalam momen penting ini menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan regional yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana masa bakti 2025–2030. Pengukuhan berlangsung khidmat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin (21/4/2025), sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini yang mengusung semangat perjuangan dan pemberdayaan perempuan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung prosesi pelantikan dan menyampaikan harapannya kepada para pengurus yang baru. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan perempuan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana.

“Saya berharap TP PKK dan Dekranasda ke depan menjadi garda terdepan dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, serta mendukung pembangunan daerah melalui ekonomi kreatif dan penguatan keluarga,” ucap Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Pengurus Dekranasda dikukuhkan oleh Ketua Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kerja kolaboratif antar pengurus, dukungan lintas sektor, dan inovasi dalam menjalankan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“PKK punya peran besar dalam mendukung kesejahteraan keluarga, dan Dekranasda adalah motor penggerak kerajinan lokal serta UMKM. Kami ingin semua bergerak bersama, inovatif, dan terus berkolaborasi dengan OPD agar Bombana bisa maju,” ujarnya.

Fatmawati juga memaparkan beberapa program prioritas yang akan dijalankan dalam 100 hari kerja ke depan. Salah satunya adalah Gerakan Dapur Sehat Cegah Stunting (Gerobak Dashat), yang bertujuan memberikan tambahan makanan bergizi di Posyandu untuk menurunkan angka stunting. Di bidang ekonomi keluarga, dicanangkan program One Village One Product (OVOP) untuk mendorong ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Tak hanya itu, PKK dan Dekranasda juga akan meluncurkan program Desa Wisata PKK, Bank Sampah PKK, serta turut mendukung Gerakan “Berani Bersih Wonuaku” yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Momen pelantikan ini juga diwarnai kejutan penuh haru. Ketua TP PKK Bombana mengungkapkan komitmen luar biasa dari Bupati Burhanuddin yang bersedia menyumbangkan seluruh gaji pokoknya selama satu tahun untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui program PKK.

“Bapak Bupati telah menyampaikan kepada kami, bahwa seluruh gaji pokok beliau selama satu tahun akan disumbangkan melalui program-program PKK untuk membantu masyarakat kurang mampu. Ini bentuk kepedulian yang sangat menyentuh,” ujar Fatmawati dengan mata berkaca-kaca.

Acara turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., unsur Forkopimda, kepala OPD, camat se-Bombana, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat. Prosesi diawali dengan pembacaan SK Bupati, diikuti penandatanganan berita acara pengukuhan oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda.

Dalam suasana yang sarat makna, peringatan Hari Kartini digelar dengan tema “Perempuan Kreatif, Keluarga Produktif, Bombana Progresif.” Tema ini menjadi cerminan sinergi antara pelestarian budaya, penguatan peran perempuan, dan inovasi dalam membangun daerah.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi titik awal semangat baru dalam membawa TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Bombana berperan aktif menciptakan keluarga yang sejahtera dan menjadikan produk kerajinan lokal Bombana lebih dikenal, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke pasar internasional.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si di Aula Tanduale, Kamis (17/4/2025). Musrenbang ini mengangkat tema “Peningkatan Ekonomi Berbasis Agrominapolitan, Infrastruktur dan SDM Berkualitas.”

Kegiatan strategis tahunan ini menjadi ajang untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif agar pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Tahun 2026 adalah momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kita harus fokus pada pendekatan agrominapolitan yang menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran, dibarengi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Ahmad Yani juga mengajak semua pemangku kepentingan agar bersinergi dalam merancang program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Kita tidak boleh lagi berpikir sektoral. Agrominapolitan bukan hanya pertanian dan perikanan, tapi juga mencakup pengolahan, distribusi, dan promosi produk lokal agar memiliki daya saing,” tambahnya.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada lima pilar utama: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing SDM, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, daya saing budaya dan ekologi, serta birokrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan.

“Dari seluruh tahapan Musrenbang yang telah dilalui, kami mencatat ada 2.430 usulan program yang masuk dalam aplikasi SIPD-RI. Sebanyak 615 berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan 1.815 lainnya dari Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan,” jelas Husrifnah.

Musrenbang RKPD tahun ini diikuti oleh 150 peserta, terdiri dari unsur DPRD, Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan, organisasi kepemudaan, hingga akademisi. Kehadiran mereka mencerminkan keterlibatan aktif seluruh elemen dalam merancang masa depan pembangunan Bombana.

Tak hanya paparan teknis, Musrenbang juga dirangkaikan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menggali isu-isu strategis dari berbagai sektor. Forum ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan masukan langsung agar perencanaan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Musrenbang RKPD 2026 diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang aplikatif dan program-program unggulan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan pembangunan yang partisipatif sebagai budaya kerja dalam menciptakan daerah yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Pewarta : Abdul Muis

Bombana, sultranet.com – Gerakan kebersihan lingkungan terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Bombana. Memasuki hari kedua pelaksanaan kerja bakti di Taman Moico, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Wispora) Bombana kembali turun tangan, membersihkan area publik yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Gerakan Berani Bersih Wonuaku”, yang juga menjadi salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kegiatan berlangsung sejak pagi hari, Selasa, 15 April 2025.

Sejak pukul 07.00 WITA, puluhan pegawai Wispora terlihat aktif membersihkan jalur pejalan kaki dan mengangkut sampah di sekitar taman. Aksi ini tak hanya menjadi wujud tanggung jawab pemerintah, tapi juga dorongan moral bagi masyarakat untuk terlibat menjaga kebersihan ruang bersama.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menuturkan bahwa kerja bakti ini menjadi langkah awal menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya ruang hijau dan lingkungan yang sehat.

“Kami ingin memberikan contoh nyata bahwa taman dan ruang publik adalah milik bersama. Melalui Gerakan Berani Bersih Wonuaku, kami berharap masyarakat dapat ikut ambil bagian menjaga kebersihan dan keindahan daerah kita,” kata Anisa di sela kegiatan.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pembenahan wajah kota yang selama ini menjadi perhatian khusus Bupati Burhanuddin. Ruang publik yang bersih dan tertata rapi dinilai dapat menciptakan kenyamanan dan membangun citra positif daerah.

Gerakan Berani Bersih Wonuaku sendiri dicanangkan sebagai upaya membangun budaya hidup bersih di tengah masyarakat Bombana. Selain Taman Moico, sejumlah titik lainnya telah masuk dalam daftar lokasi kerja bakti selama beberapa hari ke depan. Lokasi yang menjadi prioritas pengembangan akan ditangani secara bergilir agar manfaat kegiatan ini bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana meyakini bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Budaya kebersihan harus ditanamkan sejak dini dan dijadikan gaya hidup kolektif, mulai dari keluarga hingga lingkungan kerja.

Gerakan ini juga menjadi bagian dari pendekatan sosial yang mendorong partisipasi warga, dengan melibatkan langsung OPD dan masyarakat dalam kerja bakti rutin. Hal ini dinilai efektif dalam mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum.

“Kalau kita ingin daerah kita maju, maka kita harus mulai dari hal yang paling sederhana. Membersihkan taman, menjaga kebersihan drainase, itu semua bagian dari membangun Bombana yang kita cintai ini,” lanjut Anisa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa perawatan ruang publik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pemerintah berharap masyarakat terus terlibat aktif, tak hanya dalam kerja bakti, tetapi juga menjaga keberlanjutan kebersihan lingkungan secara mandiri.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Wispora mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari karakter daerah yang maju dan berdaya saing.

Bersih bukan sekadar slogan, tapi tindakan nyata yang bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Dan Taman Moico hari ini menjadi saksi nyata dari komitmen tersebut.

Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.