sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana, Burhanuddin, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui sektor perikanan air tawar. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri kegiatan panen ikan air tawar sekaligus bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan warga di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Dalam kesempatan itu, Bupati mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat terkait pengembangan usaha perikanan, peningkatan infrastruktur jalan, hingga kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai potensi desa dapat berkembang secara berkelanjutan. Melalui dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan yang dinilai sangat penting untuk menunjang distribusi hasil panen ikan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat menilai kondisi infrastruktur jalan yang memadai akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usaha perikanan air tawar yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Akses transportasi yang lebih baik juga diyakini dapat membuka peluang pemasaran hasil panen ke wilayah yang lebih luas.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

“Akses jalan merupakan salah satu penunjang utama dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi warga hari ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan kami kaji sesuai dengan perencanaan serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog dengan warga, Bupati juga turun langsung menyaksikan dan mengikuti proses panen ikan air tawar bersama kelompok masyarakat setempat. Kehadirannya di tengah para petani ikan menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan yang dinilai memiliki prospek besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin berharap hasil panen ikan air tawar dari Desa Tongkoseng tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga mampu menjangkau daerah lain di Kabupaten Bombana maupun wilayah sekitarnya.

“Saya berharap hasil panen yang diperoleh masyarakat dapat dipasarkan lebih luas sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih besar. Potensi perikanan air tawar di wilayah ini sangat baik dan perlu terus dikembangkan bersama,” katanya.

Menurutnya, penguatan sektor perikanan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga harus didukung dengan akses pasar yang memadai agar hasil usaha masyarakat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, sektor perikanan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Rangkaian kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Bupati untuk menyerahkan bantuan guna mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas sarana ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial warga.

Tidak hanya itu, Bupati turut meninjau kondisi sekolah yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan di pedesaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Syahrun, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Fatmawati Kasim Marewa, para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang antusias mengikuti kegiatan silaturahmi dan panen ikan bersama.

Melalui kegiatan itu, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam mendukung pengembangan potensi desa. Selain sektor perikanan, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kehidupan sosial keagamaan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. melakukan kunjungan silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menghadiri kegiatan panen ikan air tawar di Dusun Sangkama dan Dusun Tuturpo, Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu. Kegiatan tersebut menjadi momentum dialog langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membahas pengembangan potensi desa, khususnya di sektor perikanan air tawar, Sabtu (14/2/2026).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Bupati Burhanuddin memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, serta melihat kondisi riil di lapangan terkait potensi ekonomi yang berkembang di wilayah pedesaan.

Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan akses jalan menuju kawasan produksi perikanan dan permukiman warga. Infrastruktur jalan dinilai sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil panen ikan serta mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.

“Akses infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan potensi daerah. Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran yang ada,” ujar Burhanuddin.

Selain berdialog, Bupati juga ikut menyaksikan sekaligus mengikuti proses panen ikan air tawar bersama para petani dan kelompok usaha perikanan setempat. Kehadirannya di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan langsung pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha perikanan air tawar sebagai salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sektor perikanan air tawar dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat desa apabila dikelola secara optimal dan didukung oleh akses pemasaran yang baik.

“Kami berharap hasil panen ikan dari desa ini tidak hanya dipasarkan di sekitar wilayah Tontonunu, tetapi juga dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Bombana juga menyerahkan bantuan untuk mendukung perbaikan masjid di desa setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi sekolah di sekitar lokasi kegiatan. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta memastikan fasilitas pendidikan di desa dapat mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., para camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat desa diharapkan mampu memperkuat komunikasi sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan warga. Melalui dialog terbuka seperti ini, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diketahui secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong pengembangan potensi desa secara berkelanjutan, baik melalui penguatan sektor perikanan, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun dukungan terhadap sektor pendidikan dan keagamaan.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis aspirasi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan pendampingan yang digelar sepanjang September 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., bersama staf dan auditor, dengan melibatkan camat, kepala desa, dan kaur keuangan desa.

Pendampingan awal dilaksanakan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rarowatu. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, serta mekanisme belanja modal yang melibatkan masyarakat. Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa desa juga dipaparkan sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020.

Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, mengatakan pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bupati atau wali kota dibantu oleh camat dan inspektorat dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap desa.

“Pendampingan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kami ingin memastikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Akhmad Amin.

Ia menambahkan, setelah Kecamatan Rumbia dan Rarowatu, kegiatan serupa akan digelar di kecamatan lain di Bombana. Tujuannya agar seluruh desa memiliki pemahaman yang sama dalam tata kelola keuangan sehingga potensi masalah dapat ditekan sejak dini.

Sementara itu, Ketua Tim, Indra Jaya, S.IP., menuturkan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para kepala desa. Menurutnya, banyak peserta yang merasa pendampingan ini memberi manfaat nyata dalam memperkuat pemahaman mereka terhadap regulasi.

“Pendampingan dari Inspektorat sangat membantu kami memahami aturan yang sebelumnya masih kurang dipahami. Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin mengerti regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga potensi masalah di kemudian hari dapat diminimalisir,” ungkap salah seorang kepala desa yang ikut dalam pendampingan.

Inspektorat Bombana menegaskan, pendampingan desa bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan. Kehadiran camat, kepala desa, hingga perangkat desa dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergi antarpemangku kepentingan sangat penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, kegiatan ini juga meneguhkan peran Inspektorat sebagai mitra strategis desa. Dengan mengedepankan pendekatan persuasif, Inspektorat berupaya agar kepala desa tidak melihat pengawasan sebagai beban, melainkan sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Intinya, kami tidak ingin kepala desa merasa diawasi dalam arti sempit. Kami hadir untuk mendampingi, memberikan pemahaman, dan memastikan regulasi dijalankan secara tepat. Karena pada akhirnya, desa yang kuat akan membuat daerah semakin maju,” tutur Akhmad Amin menutup.

Kegiatan pendampingan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola desa di Bombana. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif perangkat desa, harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri, akuntabel, dan transparan kian terbuka lebar.

Bombana, sultranet.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menggelar sosialisasi akses reforma agraria di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, sebagai langkah memperkuat pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan secara produktif. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Pertanian melalui kehadiran Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Rahmatia, SP., MP, Kamis (14/08/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat penerima manfaat reforma agraria memiliki kemampuan, pendampingan, dan akses yang memadai untuk mengelola tanah secara berkelanjutan. Dalam forum dialog, peserta mendapatkan penjelasan mengenai arah kebijakan reforma agraria, strategi pemanfaatan tanah untuk usaha produktif, hingga penguatan kapasitas kelompok tani di tingkat desa.

GTRA menekankan pentingnya memaksimalkan potensi lokal melalui pendampingan usaha dan akses permodalan yang lebih mudah. Masyarakat juga diperkenalkan pada pola kemitraan yang dapat dibangun bersama berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan lembaga pembiayaan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tongkoseng.

Kepala Bidang PSP Dinas Pertanian, Rahmatia, SP., MP, mengatakan bahwa sinergi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan reforma agraria di tingkat akar rumput. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menerima lahan, tetapi juga mendapatkan pembinaan dan akses usaha agar tanah tersebut benar-benar produktif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengawal peningkatan kapasitas kelompok tani agar mampu mengelola lahan secara mandiri dan berkelanjutan.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat juga menerima informasi mengenai dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, fasilitasi sarana produksi, pemberdayaan ekonomi desa, serta peluang kerja sama yang dapat membuka ruang usaha baru. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan ini mendorong warga untuk lebih percaya diri memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki desanya.

Program ini menjadi bagian dari agenda strategis GTRA dalam memperkuat reforma agraria di Bombana, dengan harapan masyarakat Desa Tongkoseng dapat menikmati manfaat yang lebih luas dari pengelolaan tanah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya mendukung program nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pemerintah Kabupaten Bombana melalui tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama Dinas Perikanan melakukan survei lapangan di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, pada Minggu (22/6/2025).

Survei ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia terkait permohonan bantuan rekomendasi teknis untuk analisa kebutuhan pembiayaan bangunan sederhana pada program KNMP.

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi secara langsung kondisi eksisting di lapangan dan menyusun rekomendasi teknis yang akurat sebagai dasar perencanaan serta penganggaran sarana dan prasarana pendukung nelayan di lokasi tersebut.

Tim gabungan melakukan peninjauan ke sejumlah titik, antara lain area pemukiman nelayan, lokasi yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan, serta kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses jalan. Semua temuan lapangan akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi teknis yang akan disampaikan ke KKP.

“KNMP adalah program yang sangat ditunggu oleh masyarakat Desa Terapung. Dengan fasilitas yang memadai, kami berharap aktivitas perikanan warga bisa semakin berkembang dan berkelanjutan,” kata Anis Julyadi, salah satu anggota tim teknis dari Dinas PU Bombana.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran fasilitas pengolahan, perbaikan pemukiman, dan akses pendukung lainnya akan berdampak besar terhadap produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Pelaksanaan survei ini juga melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Langkah ini diambil agar proses penyusunan perencanaan berjalan partisipatif dan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat nelayan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui kedua dinas tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kelancaran program KNMP, termasuk memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Dengan kerja sama lintas sektor dan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan serta menggerakkan ekonomi pesisir secara berkelanjutan.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu, 25 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Gubernur Sultra, Sekda Provinsi, para bupati dan walikota, termasuk Bupati Bombana H. Burhanuddin, serta para kepala desa, lurah, anggota BPD, tenaga pendamping desa, penyuluh, notaris, hingga perangkat dinas terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih menjadi alat penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, jika koperasi dapat berdiri secara merata dan kuat di setiap desa, maka urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

“Koperasi Merah Putih adalah alat strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kalau koperasi kuat, tidak ada lagi alasan bagi warga desa untuk pergi mencari penghidupan di kota,” ujar Gubernur Andi.

Ia bahkan memberikan motivasi kepada para kepala desa dengan janji hadiah satu unit sepeda motor untuk setiap desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum Juli 2025.

“Kalau koperasi desa berhasil kita bentuk di 2.285 desa hingga Juli 2025, maka setiap desa akan mendapatkan hadiah 1 unit motor. Ini bukan dari APBD, tetapi dari kekuatan saya pribadi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa program ini bukan semata kebijakan teknis kementerian, melainkan arahan langsung dari Presiden RI sebagai bentuk nyata dari upaya pengentasan kemiskinan di desa.

“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat desa yang miskin. Karena itu, koperasi ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga program pengentasan kemiskinan,” jelas Menteri Yandri.

Ia menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Yandri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa agar program ini benar-benar menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa.

“Saya mengapresiasi kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan agenda percepatan pembentukan koperasi. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.

Menurut dia, visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 harus dimulai dari penguatan desa.

“Harapan Presiden Prabowo, Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Maka desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” kata Yandri.

Bupati Bombana H. Burhanuddin yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi di wilayahnya. Ia menilai, koperasi tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas dan partisipasi warga desa.

“Kami di Bombana siap bersinergi. Ini bukan sekadar agenda program, tapi amanat moral untuk mengangkat harkat hidup masyarakat desa,” ungkap Burhanuddin usai kegiatan.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan, termasuk notaris yang akan memfasilitasi legalitas koperasi, serta perangkat daerah yang berperan langsung dalam pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong agar seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari gerakan nasional yang dicanangkan Presiden RI.

Kolaka Utara, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya baca dan mengembangkan literasi masyarakat di wilayah pedesaan.

Kegiatan penilaian lapangan dimulai pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan melibatkan langsung Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, yang hadir sebagai salah satu anggota dewan juri. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi para pengelola perpustakaan desa dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan layanan literasi.

Dua desa yang menjadi lokasi awal penilaian lapangan adalah Desa Totallang dan Desa Woitombo. Tim juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pegiat literasi melakukan kunjungan langsung untuk menilai manajemen perpustakaan, koleksi buku, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

“Perpustakaan desa bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga ruang edukasi, pemberdayaan, dan inovasi. Saya bangga melihat geliat literasi yang terus tumbuh di desa-desa kita,” ujar Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman saat memberikan sambutan di sela-sela penilaian.

Di Desa Woitombo, Kepala Desa Muh. Akbar menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan pendekatan inklusif. “Alhamdulillah, perpustakaan desa sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, ibu-ibu PKK, komunitas, dan kelompok warga lainnya. Mereka membaca, berdiskusi, hingga mengikuti pelatihan keterampilan dasar,” katanya.

Sementara itu, di Desa Totallang, Kepala Desa mengungkapkan bahwa pembangunan perpustakaan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa. Selain membangun fisik gedung, mereka juga membentuk relawan literasi dari kalangan warga dan menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pelatihan pengelola dan penambahan koleksi buku.

“Partisipasi warga sangat tinggi. Mereka merasa memiliki dan ikut menjaga serta memanfaatkan perpustakaan desa sebagai ruang bersama,” ujarnya.

Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan ini merupakan bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah diterapkan secara konsisten di Kolaka Utara. Program ini mendukung visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, dengan mendorong peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aspek penilaian dalam lomba ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari ketersediaan dan keberagaman koleksi buku, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, tingkat kunjungan dan keterlibatan masyarakat, hingga dampaknya terhadap peningkatan literasi dan pemberdayaan warga.

Dialog langsung dengan pengelola perpustakaan, perangkat desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses penilaian, untuk melihat sejauh mana perpustakaan mampu menjawab kebutuhan informasi dan menjadi pusat aktivitas warga.

Kegiatan penilaian ini akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan mengunjungi desa-desa lainnya. Diharapkan, melalui lomba ini, semakin banyak desa yang terinspirasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kolaka Utara berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi terhadap kerja keras pengelola perpustakaan desa yang telah berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang melek informasi, kreatif, dan berdaya saing.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Panen Raya Kelompok Tani Matiro Bulu yang digelar di Dusun Lababu, Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Minggu (20/4/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si hadir langsung memimpin kegiatan ini, yang juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bibit unggul padi kepada para petani.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan sejumlah kepala OPD. Masyarakat dan ratusan petani setempat tampak antusias menyambut langsung para pemimpin daerah yang turun ke lapangan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan bagian dari 100 Hari Kerja program quick win Pemerintah Daerah Bombana di bawah kepemimpinan Burhanuddin–Ahmad Yani. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi program ketahanan pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda Astacita.

“Hari ini saya hadir bukan sekadar seremonial. Ini bentuk komitmen kami, bahwa pemerintah akan selalu bersama rakyat, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat Bombana,” tegas Burhanuddin di hadapan para petani.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bombana merupakan satu-satunya daerah di Sulawesi Tenggara yang telah memiliki sertifikasi untuk pengembangan bibit unggul padi. Hal ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung kedaulatan pangan dari hulu ke hilir.

Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjut Burhanuddin, akan terus memperkuat dukungan terhadap petani melalui penyediaan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pelatihan teknis bagi petani, serta penguatan akses permodalan dan pasar. Ia bahkan menargetkan pembangunan pabrik penggilingan padi di Bombana agar gabah petani tidak lagi dijual keluar daerah dalam bentuk mentah, tetapi sudah bernilai tambah sebagai beras siap konsumsi.

“Petani harus merasakan kehadiran negara. Kami tidak hanya hadir dalam seremonial, tapi juga memastikan bahwa hasil kerja keras mereka bisa berbuah kesejahteraan,” ucap Bupati.

Namun, di tengah suasana semarak panen, Bupati juga menyinggung soal ketidakhadiran sejumlah kepala desa dalam acara penting tersebut. Dari sembilan kepala desa di Kecamatan Lantari Jaya, beberapa diketahui tidak hadir, hal ini disayangkan oleh Burhanuddin.

“Saya sangat menyayangkan, dalam kegiatan sebesar ini yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat, beberapa kepala desa justru tidak hadir. Ini akan kami tindak lanjuti. Saya minta Inspektorat segera melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi dari yang bersangkutan,” ujar Bupati dengan nada tegas.

Ia menekankan bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat merupakan hal mendasar dalam membangun kepercayaan dan partisipasi publik. “Kalau pemimpinnya tidak hadir saat masyarakat butuh, bagaimana mungkin bisa memahami kebutuhan warganya?” tambahnya.

Sementara itu, para petani yang hadir menyambut positif kegiatan panen raya ini. Mereka mengaku senang bisa berdialog langsung dengan Bupati dan menyampaikan aspirasi, terutama soal ketersediaan pupuk, benih unggul, dan kebutuhan akan peralatan pertanian.

“Kami sangat senang Pak Bupati hadir langsung, ini membuat kami merasa diperhatikan. Kami berharap pemerintah juga memperhatikan soal harga pupuk dan alat pertanian, karena itu yang kami butuhkan untuk bisa lebih produktif,” ujar salah satu petani setempat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, S.H., dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini luas lahan produksi pertanian di Bombana mencapai sekitar 13.000 hektare. Ia juga mengungkapkan adanya rencana pembukaan lahan sawah baru seluas kurang lebih 750 hektare, yang menjadi bagian dari rencana strategis pengembangan pertanian daerah ke depan.

“Ini bagian dari rencana jangka panjang kami di bawah arahan Bupati, dan kami sangat mengapresiasi kinerja kelompok tani Matiro Bulu yang telah memberikan contoh baik bagi pengelolaan pertanian di Bombana,” ungkap Sarif.

Kegiatan Panen Raya ini ditutup dengan penyerahan bantuan simbolis bibit unggul oleh Bupati kepada perwakilan kelompok tani. Ia juga memberikan arahan langsung kepada OPD terkait untuk segera menindaklanjuti hasil dialog dengan petani agar kebutuhan mereka bisa dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dari kegiatan ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara petani dan pemerintah semakin kuat, serta menjadi pijakan bersama menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengumumkan kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai program unggulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan visi food security Presiden Prabowo Subianto, di mana 75.265 desa di Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor kebutuhan pokok. Kolaborasi yang diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, menghadirkan sinergi antara pengalaman GP Ansor dalam pendampingan desa dan program inovatif Kemendes PDT. Kamis (6/3/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan kader Ansor telah menduduki posisi sebagai kepala desa dan pendamping desa. Hal ini menjadi modal berharga untuk mewujudkan program kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Para pejabat juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Patriot Ketahanan Pangan, yang diharapkan akan memastikan setiap potensi desa dapat dioptimalkan guna mendukung kemandirian ekonomi tingkat desa.

Program kerja kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan bagi kepala desa, perangkat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satu tujuan utama adalah menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan desa tematik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sektor ekspor dan pariwisata. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala pemasaran produk desa dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata serta memberikan manfaat langsung kepada warga.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan GP Ansor merupakan respons atas tantangan pengelolaan potensi desa yang selama ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan pemasaran. Dengan kerja sama ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan desa dapat terintegrasi dengan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sehingga peran pendamping desa tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan usaha lokal.

“Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi serta menandatangani MoU dengan Kemendes PDT untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Addin Jauharudin dalam audiensi.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, pengalaman GP Ansor dalam mengawal kebijakan pemerintah di desa merupakan aset penting untuk merealisasikan konsep desa tematik yang tengah dalam tahap perumusan. Ia menambahkan bahwa integrasi program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan pasar baru akan membuka peluang besar bagi desa untuk mengakses pasar domestik bahkan internasional.

“Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan, dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa,” ujar Yandri Susanto.

Dalam penjelasan tambahan, Menteri Yandri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping desa agar memiliki jiwa enterpreneur yang kuat. Hal tersebut krusial agar pendamping dapat membantu desa mengembangkan potensi ekonominya dan menghidupkan BUMDesa. Pemerintah pun akan menggelar serangkaian diskusi dan penandatanganan MoU sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping, termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping tidak memiliki jiwa enterpreiner, susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya maju dan BUMDesa semakin hidup,” tambah Yandri.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GP Ansor ini merupakan terobosan penting yang diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sinergi lintas sektor, program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar produk desa, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Diskusi lanjutan akan segera dilakukan guna menetapkan langkah strategis selanjutnya, termasuk pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan yang direncanakan akan dilakukan pada bulan April di Kabupaten Banyumas.