Bombana, sultranet.com. – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si meresmikan pembangunan los ikan di Pasar Tadoha Mappaccing, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai upaya meningkatkan fasilitas perdagangan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang ikan dan nelayan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas tersebut oleh masyarakat, yang dilaksanakan pada Rabu (18/2/2026).

Kegiatan peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Camat Rumbia Tengah, serta jajaran kepala OPD, lurah, kepala desa, dan para pedagang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan los ikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana perdagangan yang layak bagi masyarakat. Ia menyebut, kehadiran fasilitas ini menjadi bukti bahwa program pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar direalisasikan.

“Pembangunan los ikan ini adalah wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang. Ini bukan sekadar janji, tetapi sudah kita buktikan melalui pembangunan yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengakui bahwa belum seluruh pedagang dapat langsung menempati fasilitas baru tersebut. Namun, ia menilai pembangunan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan terpusat di kawasan pasar.

Ia menegaskan bahwa Pasar Tadoha Mappaccing merupakan pusat utama aktivitas perdagangan di wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Oleh karena itu, ia meminta para pedagang, khususnya penjual ikan, untuk tidak lagi berjualan di trotoar, badan jalan, ruang terbuka hijau, maupun kawasan pesisir pantai.

“Pasar ini adalah pusat perdagangan kita. Saya minta seluruh pedagang, khususnya penjual ikan, agar berjualan di tempat yang telah disediakan demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” tegasnya.

Untuk memastikan penataan berjalan dengan baik, Bupati juga menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindagkop, serta aparat kecamatan hingga desa untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini penting agar fungsi ruang publik tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, penataan pasar juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman, khususnya di kawasan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan diresmikannya los ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Pasar Tadoha Mappaccing dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata dan hidup. Selain itu, fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang, nelayan, serta pelaku usaha kecil di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena. Komitmen itu kembali ditegaskan oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Rabu (15/10)

Dalam kunjungan itu, Bupati Burhanuddin didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana yang terdiri atas Kepala Dinas Sofian Baco, ST., M.P.W, para kabid, sekretaris, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meninjau langsng proyek pengerjaan peningkatan jalan Dongkala–Sikeli, pembangunan box culvert Eemokolo, serta pemeliharaan jalan ruas Tedubara–Pising, .

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si memastikan bahwa pekerjaan pembangunan jalan di Pulau Kabaena tetap berjalan meski daerah sedang dalam kondisi efisiensi anggaran.

“Walaupun kita sedang berhemat, pembangunan tidak boleh berhenti. Semua elemen akan kita kerahkan untuk memperbaiki jalan ini,” tegas Bupati Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa tak ada hari libur bagi para petugas lapangan, yang terus bekerja untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu.

“Tidak ada hari libur!, Semua untuk masyarakat Bombana,” tambahnya.

Pembangunan jalan di Pulau Kabaena menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena wilayah ini memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan strategis, termasuk pelabuhan, sentra ekonomi, dan destinasi wisata lokal. Jalan yang baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menambahkan Untuk mewujudkan pemerataan jalan yang baik se Pulau Kabaena, Pemererintah Kabupaten telah menandatangai Memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan Tambang yang beroperasi di Pulau itu.

“Kalau perusahaan itu tidak melaksanakan komitmen mereka, maka kita akan ambil alih,” tandasnya

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pekerjaan agar hasilnya bisa bertahan lama dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski medan yang berat dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, seluruh tim teknis di lapangan tetap bekerja maksimal.

“Kami di PUPR akan terus berkolaborasi dengan semua pihak agar pembangunan ini tuntas sesuai harapan masyarakat,” tegas Sofian Baco.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuat dalam merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Aliansi Timur Tengah Bersatu (ATMB) dalam dialog terbuka yang digelar di depan Hotel Nur, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Rabu (15/10/2025).

Dialog yang berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat demokrasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Turut hadir pula para perwakilan masyarakat dari Kabaena Tengah dan Kabaena Timur yang tergabung dalam aliansi tersebut.

Dalam kesempatan itu, ATMB menyampaikan tiga pokok tuntutan yang mencerminkan keresahan warga, antara lain permintaan agar pemerintah menekan pihak perusahaan untuk mempercepat perbaikan jalan, keluhan terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta persoalan limbah yang berdampak pada lingkungan sekitar di Kecamatan Kabaena Barat.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas keluhan masyarakat. Ia menegaskan akan mengambil langkah nyata dalam waktu dekat.
“Insya Allah dalam dua minggu ke depan, jika pihak perusahaan tidak juga bertindak, pemerintah daerah akan turun langsung dengan alat berat untuk memperbaiki jalan,” tegas Bupati.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Pulau Kabaena terkait perbaikan infrastruktur. Namun, Bupati menegaskan bahwa kesepakatan itu harus diikuti tindakan nyata di lapangan.

Selain fokus pada perbaikan jalan, Bupati Burhanuddin juga menyinggung persoalan lingkungan yang menjadi perhatian serius. Ia memastikan bahwa tahun depan Pemkab Bombana akan membebaskan lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) guna menuntaskan masalah limbah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menambahkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi jalan di Pulau Kabaena. Survei ini bertujuan memetakan titik-titik kerusakan agar perbaikan bisa dilakukan secara merata dan tidak ada wilayah yang terabaikan.
“Pemerintah sudah turun langsung dari barat hingga timur untuk melihat kondisi jalan. Hasilnya akan menjadi dasar agar perbaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Ahmad Yani.

Dialog terbuka ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes., didampingi Kabid Ketahanan Eksosbud dan Ormas, serta pejabat fungsional Bidang Ormas. Turut hadir pula Camat Kabaena Barat, Lurah Sikeli, dan sejumlah tokoh masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap proses penyampaian aspirasi tersebut.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai dialog semacam ini sebagai sarana efektif untuk mendengar langsung suara rakyat serta menegaskan komitmen bersama membangun Pulau Kabaena secara berkeadilan.

Langkah pemerintah yang cepat merespons aspirasi warga juga menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga tentang mendengar, memahami, dan bertindak demi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat pedesaan. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan MC 0 pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, serta Desa Lora dan Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo.

Kegiatan MC 0 untuk Desa Lora dan Desa Pulau Tambako telah dilaksanakan pada 23 September 2025. Sementara itu, MC 0 untuk Desa Wumbulasa digelar sehari kemudian, pada 24 September 2025. Program ini menjadi langkah awal pelaksanaan fisik proyek penyediaan air bersih di tiga desa tersebut.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Bombana, Semuel Kadmaerubun, ST., M.P.W.K., menjelaskan bahwa pembangunan SPAM di Desa Wumbulasa mencakup dua unit sumur bor besar yang dilengkapi dengan bak penampung setinggi 6 meter. Selain itu, juga akan dibangun 100 sambungan rumah (SR) untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Tak hanya itu, tersedia pula lima titik sumur bor individual, di mana satu sumur akan melayani 2 hingga 3 rumah warga di sekitarnya. Total anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp1 miliar.

“Dengan sistem ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat Wumbulasa dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan,” ujar Semuel. (25/9)

Sementara itu, pembangunan SPAM di Desa Lora dan Desa Pulau Tambako difokuskan untuk mendekatkan akses air bersih ke kawasan permukiman masyarakat. Masing-masing desa akan memiliki satu unit bak penampung, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan air bersih. Total anggaran yang dialokasikan untuk dua desa ini sekitar Rp500 juta.

Menurut Semuel, proyek ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya menciptakan sistem pelayanan air bersih yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. “Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W., menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan SPAM ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah daerah dalam memperluas layanan dasar masyarakat, khususnya air bersih. Ia berharap, proses pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat ikut mendukung serta menjaga kelangsungan program ini.

“Pekerjaan akan segera dimulai, dan kami berharap seluruh pihak bisa mendukung agar pembangunannya selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Sofian.

Melalui pembangunan SPAM di tiga desa tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap keluarga dapat menikmati air bersih secara layak. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dan perdesaan Bombana.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ir. Hugua, M.Ling., meninjau langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Tengah yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Kunjungan ini berlangsung pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan turut dihadiri Bupati Buton Tengah bersama jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam tinjauannya, Hugua menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan pengerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menyebut RSUD Buton Tengah merupakan bukti nyata visi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata hingga ke daerah terpencil.

“Ini kesempatan penting yang harus dimanfaatkan maksimal. Dua hambatan utama yang harus segera diatasi adalah birokrasi dan transportasi. Progres proyek harus dihitung dan dipacu agar selesai tepat waktu,” kata Hugua di lokasi pembangunan.

Menurutnya, dengan sisa waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun, percepatan pekerjaan menjadi kunci. Ia menegaskan bahwa hambatan teknis maupun administratif harus segera diselesaikan agar target pembangunan tidak meleset. “Saya, mewakili Pak Gubernur bersama Pak Bupati, mendorong agar hambatan transportasi dan birokrasi segera diselesaikan sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai,” ujarnya.

Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Buton Tengah masuk dalam program Quick Wins Kementerian Kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C, sehingga masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tenaga medis yang memadai, serta layanan spesialis yang selama ini sulit dijangkau.

Di lapangan, pembangunan RSUD ini diproyeksikan tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan modern, tetapi juga menjadi pusat rujukan medis di wilayah kepulauan. Dengan peningkatan tipe rumah sakit, masyarakat Buton Tengah tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Bupati Buton Tengah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk koordinasi lintas instansi untuk mengurai hambatan yang ada. “Pembangunan ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi soal hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” katanya.

Selain aspek teknis, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya memastikan kelengkapan alat medis, ketersediaan dokter spesialis, dan sistem manajemen rumah sakit yang profesional. Hal ini dinilai akan memperkuat peran RSUD Buton Tengah sebagai rumah sakit rujukan sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hugua berharap percepatan pembangunan RSUD ini dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan layanan publik yang merata. “Kita ingin proyek ini selesai sesuai target, tepat mutu, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Proyek RSUD Buton Tengah menjadi salah satu fokus pembangunan di sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Bombana, sultranet.com – Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, mendapat suntikan dana sebesar Rp7,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program penanganan kemiskinan ekstrem. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan warga miskin.

Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya, dengan PPK Perencanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana juga turut melakukan pendampingan dan pengawalan di lapangan melalui Bidang Cipta Karya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Boco, ST., M.P.W., mengatakan bahwa kegiatan ini meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) individual untuk rumah penerima BSPS, pembangunan jalan lingkungan, dan saluran drainase.

“Tujuannya adalah agar masyarakat miskin ekstrem memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Sofian, Rabu (18/6/2025).

Pendampingan oleh PUPR Bombana, kata Sofian, bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan serta mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran.

Kabid Cipta Karya, Semuel Kadmaerubun, ST., M.PWK., menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi kunci kesuksesan program ini.

“Pemerintah daerah, balai, dan kementerian harus saling mendukung agar hasilnya maksimal dan bermanfaat langsung bagi warga,” jelas Semuel.

Ketua Tim Survei, Ir. Abdul Syawal, ST., menekankan pentingnya akurasi data dan kondisi eksisting dalam perencanaan kegiatan. Menurutnya, survei awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan valid dan setiap rencana sesuai kondisi di lapangan,” kata Abdul Syawal.

Desa Tampabulu dipilih karena termasuk dalam wilayah prioritas nasional penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, terutama dalam hal akses air bersih, sanitasi, dan mobilitas lingkungan.

PUPR Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan hingga pekerjaan fisik rampung sesuai target yang ditetapkan.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Marga melakukan review teknis terhadap rencana pembangunan jalur bypass di kawasan perairan Rumbia. Kegiatan ini ditandai dengan pengukuran ulang menggunakan alat waterpass yang dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025, di lokasi yang direncanakan sebagai trase jalan, tepatnya di sekitar Pelabuhan Kapal Rumbia.

Pengukuran ulang ini menjadi langkah evaluatif yang sangat penting sebelum konstruksi dimulai. Tujuannya untuk memastikan desain trase jalan tidak hanya sesuai dengan gambar perencanaan, tetapi juga selaras dengan kondisi topografi aktual di lapangan, terutama pada wilayah pesisir yang memiliki kontur tidak stabil.

“Pengukuran ulang ini kami lakukan untuk menjamin bahwa rencana pembangunan tidak hanya akurat secara desain, tapi juga aman dan efisien dari sisi konstruksi,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Ir. Ishak, ST, MT di sela-sela kegiatan pengukuran.

Jalur bypass yang direncanakan memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Trase ini akan menghubungkan area Pelabuhan Kapal langsung ke kawasan lingkar Tugu Munajah. Dengan demikian, arus lalu lintas kendaraan barang dan penumpang dari dan menuju pelabuhan tidak lagi melewati jalan utama kota, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menurut Ir. Ishak, pengukuran ulang ini bukan hanya sebatas kegiatan teknis rutin, tetapi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang presisi, fungsional, dan berkelanjutan. Terlebih, pembangunan jalan di kawasan pesisir seperti Rumbia memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko penurunan tanah dan perubahan kontur akibat kondisi geologis laut.

Tim teknis dari Bina Marga turun langsung ke lokasi dengan membawa sejumlah alat bantu modern. Selain menggunakan waterpass untuk mengecek elevasi secara akurat, mereka juga mengandalkan alat ukur digital dan data peta topografi terkini. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memverifikasi ulang rencana awal serta menjadi dasar dalam pembaruan desain teknis.

“Setiap titik pengukuran kami pastikan mengacu pada standar teknis nasional. Kami tidak ingin ada kesalahan yang nantinya berdampak pada keselamatan pengguna jalan maupun efektivitas fungsi jalan bypass itu sendiri,” ujar Ir. Ishak.

Proyek ini sendiri menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bombana tahun 2025. Selain membuka aksesibilitas baru, keberadaan jalan bypass ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pelabuhan dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di lapangan, kegiatan pengukuran berlangsung lancar. Tim Bina Marga bekerja sejak pagi hingga sore hari menyusuri titik-titik trase yang telah ditentukan. Meski berada di kawasan perairan dan membutuhkan peralatan khusus, tim terlihat sigap dan terkoordinasi dengan baik.

Pembangunan jalan bypass ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang berharap agar pelabuhan dan kawasan sekitarnya bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru. “Kalau jalur ini jadi, tentu akses lebih mudah. Pelabuhan juga akan lebih ramai, dan ini bisa jadi peluang bagi warga sekitar,” ujar La Ode Natsir, warga Kelurahan Lauru yang rumahnya tak jauh dari pelabuhan.

Setelah tahap pengukuran dan review teknis selesai, Dinas PU akan melanjutkan dengan finalisasi dokumen perencanaan dan penyesuaian desain, sebelum masuk ke proses tender konstruksi. Semua tahapan dilakukan secara bertahap dan transparan, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada aturan teknis pembangunan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan review teknis yang cermat dan teliti, Dinas PU Bombana menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan berorientasi jangka panjang. Pembangunan jalur bypass Rumbia bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pembangunan desa kembali ditegaskan melalui sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 resmi dimulai di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka langsung kegiatan ini dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Bupati menyampaikan bahwa TMMD merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana.

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Program ini juga bagian dari upaya kami untuk membuka akses wilayah pedesaan, memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, serta mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Bupati menegaskan bahwa program TMMD sejalan dengan visi misi daerah “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, di mana pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

Ia pun mengapresiasi jajaran TNI, khususnya Kodim 1431/Bombana, atas sinergi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati juga menyerukan agar semua pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat, bergandengan tangan menyukseskan TMMD sebagai bagian dari gerakan bersama membangun desa.

“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya memberikan dampak nyata dalam bentuk fisik, tetapi juga mampu memperkuat kesadaran kebangsaan, solidaritas sosial, serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., yang juga bertindak sebagai Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup dua fokus utama, yakni pembangunan fisik dan non-fisik.

“Pembangunan fisik meliputi perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan kegiatan non-fisik melibatkan penyuluhan tentang narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan lingkungan, hingga program kesehatan keluarga,” jelasnya.

TMMD menurutnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga media untuk membangun karakter masyarakat desa agar lebih tangguh, berwawasan kebangsaan, dan sehat secara sosial maupun lingkungan.

Suasana semarak dan penuh kebersamaan menyelimuti pembukaan kegiatan TMMD. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, Kepala Desa, Kepala Sekolah, para guru, siswa-siswi serta tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat jelas saat mengikuti jalannya upacara yang juga menandai dimulainya kerja kolaboratif antara TNI dan Pemkab Bombana.

Program TMMD ke-124 ini diharapkan menjadi titik tolak pembangunan berkelanjutan di desa-desa Kabupaten Bombana. Tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang memadai, namun juga membangun ketahanan sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI, pembangunan desa diharapkan menjadi lebih terarah dan berdaya guna, menciptakan Bombana sebagai daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus fondasi utama pembangunan daerah ke depan. Program TMMD menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri.