Kendari, sultranet.com – Empat kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana resmi menjalani tahapan asesmen dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), sebagai proses penentu untuk mengisi posisi Jendral Aparatur Sipil Negara di wilayah penghasil emas itu, bertempat di Hotel Qubah 9, Selasa (14/4/2026).

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangka menilai kompetensi para peserta secara menyeluruh, mulai dari kemampuan manajerial, teknis, hingga aspek kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.

Kepala BKPSDM Bombana, Abdul Muslikh, mengatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menjaring figur terbaik yang mampu menjalankan peran strategis sebagai Sekda.

“Proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Bombana dilaksanakan secara profesional dan transparan,” ujar Muslikh.

Ia menjelaskan, asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni 14 hingga 15 April 2026, dengan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan komprehensif. Pada hari pertama, peserta mengikuti registrasi, pembukaan serta pengarahan dari ketua tim penilai, kemudian dilanjutkan dengan simulasi analisis kasus.

Selanjutnya, peserta menjalani simulasi in-tray untuk menguji kemampuan dalam menangani berbagai persoalan administratif dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi leaderless group discussion (LGD) guna menilai kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta kepemimpinan tanpa struktur formal.

Hari pertama asesmen ditutup dengan wawancara berbasis kompetensi yang bertujuan menggali lebih dalam pengalaman, integritas, serta kesiapan peserta dalam mengemban tugas sebagai Sekda.

Pada hari kedua, peserta kembali mengikuti registrasi sebelum menjalani psikotes untuk mengukur aspek kepribadian, kecerdasan, dan stabilitas emosi. Rangkaian asesmen kemudian diakhiri dengan sesi monitoring dan evaluasi.

Empat peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yakni Drs. Hasdin Ratta, M.Si, Darwin, SE, Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P, dan Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. Keempatnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak sebelumnya.

Menurut Muslikh, tahapan asesmen menjadi salah satu penentu utama dalam proses seleksi karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kesiapan peserta.

“Semoga Sekretaris Daerah yang dinyatakan lulus pada seleksi ini dapat menjadi motor penggerak birokrasi, menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan, serta menjadi jembatan yang baik dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana,” katanya.

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan serta memastikan sinkronisasi kebijakan antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. (IS)

Pewarta : Tasya

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana untuk segera mengalokasikan anggaran penggajian bagi sekitar 2.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi paruh waktu (PW) yang hingga kini belum menerima hak mereka, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama DPRD Bombana, Senin (13/4/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Yudi yang akrab disapa Bintang Parlemen itu menyuarakan tuntutan secara tegas di hadapan jajaran pemerintah daerah. Ia menilai persoalan keterlambatan gaji PPPK PW bukan sekadar isu administratif, melainkan sudah masuk kategori darurat karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan tenaga kerja dan keluarganya.

“Kita bicara soal lebih dari 2.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Ini bukan hal sepele, ini darurat. Mereka sudah bekerja sejak dilantik, tetapi hingga hari ini belum menerima gaji, bahkan kontrak kerja pun belum mereka pegang,” tegas Yudi dalam rapat tersebut.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah mungkin menjadi tantangan, namun menurutnya hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar para tenaga PPPK PW. Apalagi, kata dia, peran mereka sangat vital dalam mendukung operasional organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tapi haknya belum diberikan. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Yudi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib para PPPK PW selama dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Bombana. Ia menyebut perjuangan ini telah dimulai sejak awal, termasuk saat mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Saya sampaikan kepada seluruh PPPK PW, selama saya masih di DPRD, saya akan terus berada di barisan terdepan memperjuangkan hak-hak kalian,” katanya kepada wartawan.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana itu juga mengungkapkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta dukungan dari semua pihak, baik DPRD maupun pemerintah daerah, agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan solusi konkret.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya berharap pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD dapat memberikan atensi penuh. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi mengajak para PPPK PW untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menunjukkan dedikasi kepada daerah. Ia percaya bahwa kinerja yang baik akan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak.

“Saya minta tetap bekerja dengan baik, tunjukkan pengabdian terbaik untuk daerah. Kita perjuangkan bersama hak-hak kalian,” ucapnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Bupati Bombana, H. Burhanuddin, yang dinilainya memiliki kepedulian terhadap nasib para PPPK PW. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya yakin Bupati sangat peduli dan sedang mencari jalan keluar. Kita semua berharap ada solusi cepat agar hak mereka segera terpenuhi,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Yudi menegaskan bahwa dirinya akan terus bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik, termasuk memastikan kesejahteraan tenaga PPPK di Bombana.

“Jangan ragu, saya akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Azuli

Jakarta, sultranet.com – PT BPR Bahteramas sukses menorehkan prestasi nasional dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP BUMD Bintang 4 untuk kinerja perusahaan, Top CEO BUMD 2026 yang diraih Direktur Utama Yusrianti Mansur, serta TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Bombana Burhanuddin dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Capaian ini menegaskan keberhasilan BPR Bahteramas Bombana dalam menjaga kinerja bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bombana, dinilai menjadi faktor penting di balik keberhasilan tersebut.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dalam membangun sistem yang profesional dan berdaya saing.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMD kita mampu berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar kinerja PT BPR Bahteramas Bombana semakin optimal,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), peningkatan profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan akan terus didorong agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara BUMD dan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi bukti kerja nyata BUMD di Sulawesi Tenggara yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT BPR Bahteramas, Dr. Sofyan, menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kinerja bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Direktur Utama Yusrianti Mansur juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara manajemen perusahaan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, transformasi dan inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang terus berkembang.

“Ajang TOP BUMD Awards merupakan salah satu corporate rating terbesar dan paling bergengsi di Indonesia dalam menilai kinerja BUMD,” kata Yusrianti.

Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business yang diterbitkan oleh PT Madani Solusi Internasional, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta sejumlah lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Penilaian penghargaan dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan konsultan profesional dengan mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) terhadap bisnis, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan TOP Pembina BUMD sendiri diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendorong peningkatan kinerja BUMD hingga mencapai predikat terbaik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan pembinaan pemerintah daerah.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan BUMD diharapkan menjadi pemain utama dalam perekonomian daerah sekaligus penyedia layanan publik.

“BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa,” ujar Lutfi

Ia menjelaskan, untuk meraih penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melalui proses penilaian oleh dewan juri yang mencakup pengisian kuesioner, wawancara, hingga sidang pleno.

Pada tahun ini, sebanyak 248 BUMD dan BLUD mengikuti ajang tersebut, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah itu, 218 BUMD dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Menurut Lutfi, kegiatan ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pemberian masukan dari dewan juri kepada peserta.

“Peserta mendapatkan rekomendasi langsung sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.

Top BUMD Awards yang telah digelar sejak 2016 ini juga disebut sebagai bagian dari upaya mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Pewarta: Hardyawan

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, dengan menitikberatkan pada aspek ketenagakerjaan, perizinan, dan pengawasan lapangan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Syahrun, serta dihadiri para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah menilai pengawasan yang terintegrasi dan aktif sangat diperlukan, terutama terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan.

Dalam pembahasan, aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja secara menyeluruh, termasuk memastikan mekanisme rekrutmen yang transparan dan adil. Selain itu, perusahaan juga diingatkan untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap tenaga kerja, mulai dari hak normatif hingga perlindungan kerja.

Di sisi perizinan, pemerintah menyoroti masih perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Setiap aktivitas usaha diharapkan berjalan sesuai dengan izin yang dimiliki, guna menghindari potensi pelanggaran yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, rapat menegaskan perlunya pendekatan yang lebih aktif dan komprehensif. Pemerintah daerah mendorong agar pengawasan tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan oleh tim terkait.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menegaskan pentingnya pendataan dan identifikasi aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memetakan potensi yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan operasional maupun alat berat,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar pengawasan di lapangan dilakukan secara menyeluruh dan tidak terbatas pada laporan yang diterima. Menurutnya, pendekatan proaktif sangat penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang luput dari pengawasan.

“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” tegasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dalam pengawasan perusahaan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan perusahaan, tetapi juga mampu mendorong optimalisasi kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang evaluasi berkelanjutan guna memastikan kebijakan pengawasan berjalan efektif. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan terukur, aktivitas perusahaan di Bombana diharapkan dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, serta kepentingan masyarakat luas.

Pewarta : Tasya

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi memulai tahapan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat tugas BPK terkait pemeriksaan rinci laporan keuangan daerah. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan BPK Sultra, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para kepala perangkat daerah, Direktur BLU RSUD Bombana, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Entry meeting ini menjadi tahap awal sebelum proses audit mendalam dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi pemerintahan serta memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap setiap kebutuhan data maupun klarifikasi dari tim pemeriksa.

“Jika terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan, agar segera disampaikan sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Harapannya, melalui kerja sama dan komitmen yang kuat, kita tetap dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ahmad Yani.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, khususnya terkait perjalanan dinas. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kerja sekaligus menekan biaya operasional.

“Jika terdapat kegiatan di luar daerah yang masih dapat diselesaikan secara daring, agar dapat dimaksimalkan melalui media online,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa kesiapan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam kelancaran proses audit. Ia mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

“Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah. Meskipun terjadi perombakan jabatan dalam beberapa bulan terakhir, koordinasi dengan pejabat sebelumnya tetap perlu dilakukan, terutama terkait data dan dokumen yang dibutuhkan,” jelas Syahrun.

Ia juga menekankan bahwa kesinambungan informasi menjadi hal krusial, terutama dalam masa transisi jabatan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan atau kekurangan data dapat menghambat proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menaruh harapan besar agar pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan penilaian yang optimal. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini menjadi target diharapkan dapat kembali diraih sebagai indikator pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

Selain itu, proses pemeriksaan ini juga diharapkan mampu menjadi sarana evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Dengan demikian, setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPK, Bombana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin memimpin rapat kerja bersama para pejabat eselon II lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana guna memperkuat koordinasi, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran, yang berlangsung di Aula Rapat Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa (31/3/2026).

Rapat kerja ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam pertemuan tersebut sebagai garda terdepan pelaksanaan program pemerintah.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam merancang program kerja.

“Sinergi antar semua OPD sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kegiatan coffee morning akan diaktifkan kembali sebagai wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih intens,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang ada. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berpotensi berjalan tidak optimal dan tidak tepat sasaran.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan agar seluruh pejabat tidak terpaku pada ketersediaan anggaran dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap OPD tetap produktif dan mampu mencari solusi kreatif, selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Berinovasilah, selama tidak melanggar aturan dan tetap berada di jalur yang benar. Jangan menunggu perintah,” tegasnya.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD diminta untuk menyusun road map atau peta jalan yang jelas dan terukur. Peta jalan tersebut harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun, termasuk dalam pelaksanaan program-program rutin pemerintah daerah.

“Walaupun kita berada dalam kondisi efisiensi, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Dalam menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat, para kepala OPD juga diminta untuk lebih peka terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. Respons cepat terhadap informasi, terutama yang beredar di media sosial, dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Bupati, setiap OPD harus proaktif dalam merespons isu sesuai dengan tugas dan fungsinya, tanpa harus menunggu instruksi. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang responsif dan terbuka.

Di sisi lain, Bupati juga mendorong agar seluruh OPD lebih aktif dalam mempublikasikan kegiatan serta capaian kinerja kepada masyarakat. Transparansi informasi dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata tentang upaya pemerintah dalam membangun daerah.

Dengan publikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai program dan hasil kerja pemerintah, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung pembangunan.

Rapat kerja ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Melalui sinergi, inovasi, dan komunikasi yang lebih intens, pemerintah optimistis dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pewarta : Aldi. L

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyerahan langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani kepada Kepala BPK Sultra di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan keuangan ini menjadi tahapan awal dalam proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. LKPD unaudited merupakan laporan yang telah disusun oleh pemerintah daerah namun belum melalui proses pemeriksaan resmi. Meski demikian, dokumen tersebut menjadi dasar penting bagi BPK dalam melakukan audit terinci sebelum memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah. Ia menyebut, proses penyusunan melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna memastikan kelengkapan dan akurasi data.

“Kami berharap laporan keuangan ini dapat menjadi dasar yang baik dalam proses pemeriksaan, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini sekaligus mencerminkan keseriusan Pemkab Bombana dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyerahkan LKPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. BPK menilai kepatuhan terhadap tenggat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kedisiplinan dan tata kelola keuangan daerah.

Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan tersebut. Proses ini meliputi verifikasi dokumen, pengujian sistem pengendalian internal, serta penilaian atas kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini, termasuk kemungkinan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan penyerahan LKPD ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang secara bersamaan menyerahkan laporan keuangan masing-masing kepada BPK. Momentum ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam memperkuat akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Evaluasi yang dilakukan melalui proses audit diharapkan mampu mengidentifikasi potensi perbaikan, sehingga sistem pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

Dengan langkah ini, Pemkab Bombana optimistis dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK. Lebih dari itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Bombana juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna meminimalisir potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi mengambil sumpah/janji 71 Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kualitas aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dalam kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam perjalanan karier aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Bombana. Selain sebagai bentuk legalitas status kepegawaian, pengambilan sumpah/janji juga menegaskan komitmen moral dan hukum para ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Suasana berlangsung khidmat, mencerminkan makna penting dari sumpah jabatan yang diucapkan para PNS.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pengambilan sumpah/janji PNS merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ia menjelaskan bahwa setiap CPNS yang diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai bentuk komitmen terhadap negara.

“Dengan telah diambilnya sumpah/janji pada hari ini, maka saudara-saudari secara otomatis terikat dengan tugas, kewajiban, dan larangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan pentingnya loyalitas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintah sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Menurutnya, ASN harus mampu menjaga integritas dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

“Saudara-saudari diharapkan mampu mendukung terwujudnya good governance. Hal ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan publik,” lanjutnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa ASN memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk terus meningkatkan disiplin, kompetensi, serta prestasi kerja.

Menurutnya, profesionalisme ASN tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sikap dan etika dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa status sebagai PNS dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat, jika melanggar ketentuan yang berlaku.

“Tekuni pekerjaan saudara dengan sebaik-baiknya, teruslah belajar, dan jadilah abdi negara serta abdi masyarakat yang melayani dengan tulus, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Selain pengambilan sumpah PNS, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan SK CPNS formasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan kepada enam orang. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor transportasi.

Bupati Burhanuddin menyampaikan harapannya agar para CPNS yang baru menerima SK dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menunjukkan kinerja yang baik sejak awal penugasan.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas aparatur yang dimiliki. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN akan terus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS dan CPNS yang telah menerima SK dan resmi diambil sumpahnya. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada saudara-saudari yang hari ini telah menerima SK PNS dan SK CPNS sekaligus diambil sumpahnya. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat terus memperkuat fondasi birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan aparatur yang berkualitas, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Makrum

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai melakukan langkah awal identifikasi sumber mata air di seluruh desa dan kelurahan di Pulau Kabaena sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mengantisipasi dampak aktivitas pertambangan, melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani bersama camat, lurah, dan kepala desa se-Kabaena di Ruang Rapat Bupati Measa Laro, Senin (30/3/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari respon pemerintah daerah terhadap munculnya sejumlah sumber mata air baru yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi perubahan struktur tanah, kualitas air, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya langkah identifikasi yang terencana dan berbasis data. Seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kecamatan dan desa, diminta berperan aktif dalam proses pendataan di lapangan.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani dalam arahannya menekankan bahwa proses identifikasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan penanganan yang tepat.

“Pendataan harus dilakukan secara teliti dan melibatkan semua unsur di tingkat kecamatan dan desa agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aparat wilayah menjadi kunci dalam memastikan kelancaran proses identifikasi. Selain memahami kondisi lapangan, pemerintah desa dan kelurahan dinilai memiliki peran strategis dalam mengumpulkan informasi yang valid dari masyarakat.

Lebih lanjut, Ahmad Yani mengingatkan bahwa isu sumber mata air tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan air, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong agar kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor terkait.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai identifikasi sumber mata air merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan ekosistem.

Menurutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sumber daya air di Pulau Kabaena. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air.

Rapat koordinasi juga membahas mekanisme pelaksanaan identifikasi di lapangan, termasuk metode pendataan, pelaporan, serta pengawasan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang untuk melibatkan pihak lain, seperti tenaga teknis dan ahli lingkungan, guna memastikan proses identifikasi berjalan sesuai standar. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.

Pulau Kabaena sendiri merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bombana yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk di sektor pertambangan. Namun, aktivitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat memetakan kondisi sumber mata air secara lebih jelas dan komprehensif. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air serta memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dengan langkah yang terencana dan kolaboratif, diharapkan potensi dampak negatif dapat diminimalisir, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai merumuskan langkah penertiban terhadap aktivitas pendulangan emas ilegal di sepanjang Sungai Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang dipimpin Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, guna mencegah kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan masyarakat, di Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (30/3/2026).

Rapat ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menangani aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Sejumlah perangkat daerah terkait hadir untuk menyusun strategi terpadu, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, hingga langkah preventif di lapangan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan bahwa aktivitas pendulangan emas ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap lingkungan. Ia menyoroti potensi pencemaran air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta ancaman longsor di kawasan bantaran sungai akibat aktivitas penggalian yang tidak terkendali.

“Penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait agar aktivitas ini tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya penertiban tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong langkah konkret di lapangan, termasuk peningkatan intensitas pengawasan serta penegakan aturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyeluruh, mencakup aspek hukum, sosial, dan lingkungan.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut, sinergi antara perangkat daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap langkah penanganan berjalan efektif.

“Koordinasi lintas sektor akan terus kita perkuat agar penanganan aktivitas ini dapat berjalan lebih terarah dan optimal,” kata Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil, guna memastikan penanganan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang.

Rapat koordinasi ini juga membahas kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum serta instansi teknis lainnya untuk mendukung proses penertiban. Pemerintah daerah berharap, dengan dukungan semua pihak, aktivitas tambang ilegal dapat diminimalisir bahkan dihentikan sepenuhnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mempertimbangkan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Edukasi mengenai dampak lingkungan serta risiko keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan pendulangan ilegal.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat. Sungai sebagai sumber kehidupan harus dijaga keberlanjutannya agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Melalui langkah awal ini, diharapkan upaya penertiban aktivitas pendulangan emas ilegal di Sungai Watukalangkari dapat berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah optimistis, dengan kerja sama yang kuat dan penanganan yang konsisten, persoalan ini dapat diatasi secara bertahap.

Pewarta : samidin