Kolaka Utara, sultranet.com – Kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2025 resmi dimulai. Upacara pembukaan berlangsung khidmat di salah satu hotel di Lasusua, dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH. Minggu (27/7)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka Utara ini diikuti 70 pelajar terpilih, terdiri dari 35 putra dan 35 putri hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kolaka Utara. Mereka akan menjalani pelatihan hingga 17 Agustus 2025 dalam rangka persiapan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari proses pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bangsa.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembangunan karakter bangsa. Kita ingin nilai-nilai patriotisme dan semangat kebangsaan tertanam kuat dalam diri anak-anak kita,” ucap Nurrahman.

Ia juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses dengan semangat dan tanggung jawab. “Dari sekian banyak pelajar di Kolaka Utara, kalianlah yang terpilih. Jalani amanah ini dengan kedisiplinan dan kebanggaan. Ini kepercayaan dari negara dan masyarakat,” tegasnya.

Pelatihan ini turut dihadiri oleh Plh. Sekda H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemkab Kolaka Utara. Bupati juga berharap kolaborasi yang solid antara pelatih, panitia, dan peserta menjadi kunci kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Menariknya, selain 70 peserta tingkat kabupaten, dua pelajar terbaik Kolaka Utara juga diberangkatkan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai pemusatan latihan Paskibraka bukan hanya simbolik, tetapi sarat makna strategis dalam membentuk jati diri generasi muda.

“Paskibraka adalah wadah pembinaan mental dan nasionalisme yang nyata. Mereka tidak hanya belajar baris-berbaris, tapi juga belajar tentang tanggung jawab, disiplin, dan mencintai bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari investasi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa publikasi kegiatan semacam ini sangat penting untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Anak-anak kita harus punya kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Melalui pelatihan ini, kita semua diajak untuk kembali menyemai nilai-nilai itu,” pungkas Syahlan. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (25/7/2025).

Kesepakatan ini diteken langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., di hadapan Forkopimda, kepala OPD, dan civitas akademika UMKOTA.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kolaka Utara untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi lokal, kita mampu menciptakan program pengabdian masyarakat yang benar-benar berdampak positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Bupati.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat belajar dan meneliti, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam merancang dan mengeksekusi solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Kolaka Utara dalam membangun sinergi berkelanjutan bersama kampus.

Ia menyebut MoU ini akan membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan vokasional, penguatan kapasitas SDM, hingga riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

“MoU ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi tonggak awal UMKOTA hadir lebih dekat dan berperan nyata dalam pembangunan Kolaka Utara,” kata Rektor.

MoU tersebut juga menjadi fondasi penguatan peran UMKOTA sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, kedua pihak akan menyusun rencana aksi bersama yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta perangkat daerah.

Penandatanganan MoU ini disambut antusias oleh berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk kemitraan produktif antara akademisi dan pemerintah. Diharapkan, implementasi dari kerja sama ini akan menghasilkan inovasi kebijakan dan solusi nyata bagi kebutuhan pembangunan di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Madani, Kantor Bupati Kolaka Utara, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya memaknai peringatan hari kemerdekaan sebagai momentum kebangsaan yang harus dirayakan secara inklusif oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI merupakan agenda wajib bagi kita semua sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bupati.

Tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (24/7/2025). Tema ini dinilai sangat relevan dengan semangat Kolaka Utara yang mengedepankan gotong royong dan semangat kolektif dalam pembangunan daerah.

Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berfokus pada kemeriahan semata, tetapi juga menjadi momen reflektif untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan.

“Mari kita sambut dan rayakan HUT RI ke-80 ini dengan semangat persatuan. Bangkit bersama, bekerja bersama, untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya Kolaka Utara yang kita cintai,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Plh. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba dan pertandingan antar instansi akan digelar sebagai bagian dari perayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah lomba gerak jalan indah tingkat OPD dan sekolah, tarik tambang antar OPD, bola voli antar OPD, dan lomba kebersihan kantor.

“Spirit dalam kegiatan ini adalah semarak dan sederhana. Yang terpenting adalah partisipasi aktif seluruh elemen, bukan sekadar seremonial,” ujar Sekda.

Ia juga menghimbau seluruh warga Kolaka Utara untuk turut menyemarakkan perayaan ini dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di kantor, sekolah, dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menargetkan agar semangat nasionalisme terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang digelar. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Kolaka Utara ini akan dimulai pada awal Agustus dan berpuncak pada upacara peringatan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Bombana, sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana bersama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana menandatangani Pakta Integritas sekaligus penyerahan Surat Perintah Pengamanan dan Pembangunan Strategis (PPS) dalam sebuah seremoni resmi di Aula Kejaksaan Negeri Bombana, Selasa, 23 Juli 2025.

Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan program strategis pembangunan pariwisata di wilayah Kabupaten Bombana. Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah karena diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pendampingan hukum yang diberikan melalui PPS bukanlah bentuk intervensi, melainkan dukungan konkret dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencegah potensi penyimpangan. Tugas kami adalah mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tegas Agung.

Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang konstruktif dengan setiap instansi teknis yang membutuhkan pendampingan, termasuk Dinas Pariwisata Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si., melalui Sekretaris Dinas, Sarwana Amir, Sp., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pendampingan hukum dari Kejari. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Kami siap bekerja secara profesional dan akuntabel. Pendampingan dari Kejari menjadi bekal penting bagi kami untuk melangkah lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada aturan,” ujarnya.

Sarwana menambahkan bahwa pihaknya akan menjadikan kerja sama ini sebagai momentum refleksi dan penguatan internal di tubuh Disparpora Bombana agar program-program strategis kepariwisataan dapat terlaksana secara maksimal, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu mengangkat potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Penandatanganan Pakta Integritas ini juga diharapkan dapat mempererat koordinasi lintas sektor, memperkuat pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan yang bersih dan berkualitas.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran Kejari dan Disparpora sebagai simbol sinergitas dan komitmen bersama menuju tata kelola pembangunan yang lebih transparan dan terpercaya di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi di Halaman Kantor Bupati Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bombana.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan dan etos kerja tinggi sebagai pondasi utama birokrasi yang efektif dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

“Kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Banyak laporan yang masuk bahwa ada rekan-rekan ASN yang hanya datang untuk absen, lalu pulang, dan sore harinya kembali hanya untuk absen lagi,” ujar Burhanuddin dengan nada serius.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran kepala daerah terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik akibat rendahnya integritas kerja sebagian aparatur. Menurutnya, keberadaan ASN dan P3K seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang hadir dan dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ada semangat pelayanan, maka keberadaan pemerintah tidak akan terasa di tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani. ASN dan P3K adalah pelayan publik, bukan sekadar pencari gaji,” tegas Bupati.

Secara khusus, ia juga memberikan perhatian kepada para pegawai P3K, dengan mengingatkan bahwa status kepegawaian mereka menuntut komitmen kerja yang nyata dan terukur.

“Saya minta kepada saudara-saudara P3K agar menyadari bahwa kalian memiliki keterbatasan. Kinerja kalian dievaluasi setiap tahun. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa status kalian bisa saja diberhentikan kapan saja jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” katanya tanpa basa-basi.

Burhanuddin mengajak seluruh aparatur untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan Bombana sangat bergantung pada kinerja seluruh elemen pemerintahan, khususnya ASN dan P3K sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

“Mari kita benahi diri dan kota. Lima tahun ke depan, kemajuan Kabupaten Bombana berada di tangan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak bekerjasama dan tidak berkolaborasi, maka saya yakin hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan,” tutup Bupati dengan penuh harap.

Apel akbar ini berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Suasana yang tercipta mencerminkan keseriusan para ASN dan P3K dalam menerima arahan serta ajakan membangun daerah secara bersama. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk kembali meneguhkan integritas dan semangat pelayanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Semester I. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Rabu (9/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana program dan kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yakni capaian fisik serta realisasi keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Evaluasi ini penting agar kita tahu posisi kita sekarang. Dari situ kita bisa susun langkah yang lebih terarah dan efisien untuk triwulan selanjutnya,” kata Ir. Syahrun dalam arahannya di hadapan peserta rapat.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pelaksanaan program, termasuk memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari keterlambatan proses pengadaan, kendala teknis di lapangan, hingga faktor-faktor administratif yang memperlambat penyerapan anggaran.

Menurut Syahrun, proses monitoring bukan hanya soal memastikan serapan anggaran tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

“Serapan anggaran tinggi tapi tidak berdampak pada masyarakat, itu bukan indikator keberhasilan. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola membawa manfaat nyata untuk warga,” tegasnya.

Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, diskusi antar-OPD berlangsung dinamis. Sejumlah kepala dinas mengungkapkan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif. Ada juga yang menyampaikan perlunya koordinasi lintas sektor agar program pembangunan bisa lebih terpadu dan efisien.

Rapat ini juga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, agar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal. Pemkab Bombana menargetkan agar pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh program prioritas dapat terselesaikan dengan capaian maksimal.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Transparansi dan akuntabilitas itu bukan cuma tuntutan sistem, tapi juga bagian dari komitmen moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa penting bagi setiap perangkat daerah untuk menjaga komunikasi yang baik, tidak hanya secara vertikal antara pimpinan dan staf, tetapi juga secara horizontal antar instansi.

Pemkab Bombana berharap hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi catatan administratif semata, tetapi juga menjadi refleksi dan pijakan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi warga, kegiatan evaluasi semacam ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rapat monev semester I ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com — Suasana haru dan bahagia menyelimuti Masjid Raya Nurul Iman Kasipute, Rabu (9/7/2025), saat ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bombana tiba kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun, kepulangan rombongan tahun ini juga diiringi kabar duka, setelah satu jemaah asal Kasipute, H. Muhammad Idris Abdullah, wafat di Mekkah usai menjalani wukuf di Arafah.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa duka cita atas kepergian almarhum yang merupakan bagian dari rombongan haji asal Bombana.

“Di antara kita ada satu saudara yang telah berpulang lebih dahulu. Mari kita doakan bersama agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Burhanuddin di hadapan keluarga jemaah dan masyarakat yang turut hadir.

Kedatangan jemaah haji disambut antusias oleh keluarga dan masyarakat. Wajah-wajah penuh syukur tampak menghiasi halaman masjid. Namun, di tengah kegembiraan itu, kekhawatiran juga menyelimuti sebagian keluarga karena satu jemaah lainnya, H. Musliin Adam, masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Madinah akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Bupati Bombana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Ia mengimbau keluarga agar memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para jemaah dan memperhatikan asupan gizi serta cairan tubuh.

“Jangan memaksakan diri. Konsumsi makanan hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup adalah bagian dari ibadah setelah ibadah,” ujar Burhanuddin.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, yang turut mendampingi pemulangan jemaah, menyatakan bahwa seluruh jemaah yang kembali telah dinyatakan sehat dan layak terbang oleh tim medis yang bertugas. Ia juga memastikan bahwa proses pemulangan berjalan aman dan tertib berkat kerja sama lintas sektor.

“Pemulangan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Kami di Kemenag bersama Pemda dan seluruh mitra kerja telah memastikan semua proses berjalan aman dan lancar, mulai dari Makassar hingga tiba di Bombana,” ungkap Adnan.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim di Arab Saudi terkait kondisi H. Musliin Adam dan berharap yang bersangkutan segera pulih. “Kami terus memantau dan mendoakan agar beliau bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Adnan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim medis yang selama proses haji selalu berada di garda depan dalam menangani berbagai kondisi darurat. Ia menyebut mereka sebagai “tim gas” karena kesigapan dan ketepatan dalam bertindak di tengah berbagai tantangan.

“Masalah bisa muncul kapan saja, tapi tim medis kita mampu menyelesaikan semuanya dalam hitungan detik. Mereka luar biasa,” puji Adnan.

Menurutnya, keberhasilan pemulangan jemaah haji tahun ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pelayanan terhadap jemaah bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga merupakan amanah umat yang harus dijalankan dengan tulus dan tuntas.

“Ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana semua pihak menjalankan amanah bersama. Ini kerja kolaboratif yang patut diapresiasi,” tegas Adnan.

Penyambutan jemaah haji tahun ini bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga refleksi atas pentingnya pelayanan publik yang berbasis kemanusiaan. Kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah menjadi pesan utama yang disampaikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses haji tahun ini.

Keharuan tampak di wajah keluarga yang menyambut, sekaligus menjadi penanda bahwa haji bukan hanya soal ibadah individu, tapi juga ikatan sosial dan spiritual yang menguatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Bombana.

Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Wakatobi, Gedung KPw BI Sultra, Kamis (4/7). Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono secara resmi melantik Edwin Permadi sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan perbankan, OJK, pelaku usaha, hingga jajaran instansi vertikal dan pimpinan satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran Edwin membawa semangat baru dan memperkuat sinergi antara BI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

“Selamat kepada Bapak Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di Sultra. Menurutnya, kerja sama BI dengan Pemprov telah berjalan harmonis dalam mendukung sejumlah agenda strategis seperti pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah 3T.

Sulawesi Tenggara, sambung Gubernur, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km². Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia juga mengundang Deputi Gubernur BI dan rombongan untuk menikmati destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah satu tantangan saat ini adalah harga beras. Kami melihat program pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah.

Sementara itu, Edwin Permadi dalam pernyataan perdananya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan BI serta memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa antara pejabat pusat dan daerah. Momen ini menjadi simbol berlanjutnya komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,” tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting melalui aksi konkret lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Camat Lantari Jaya pada Selasa, 1 Juli 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam kegiatan ini menjadi simbol pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., secara langsung menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan satu sektor semata, melainkan tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi.

Menurut Abdul Azis, penanganan stunting harus dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat pemerintah daerah hingga pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa DPPKB siap mengambil bagian dalam setiap langkah kebijakan maupun program konkret yang berorientasi pada penurunan prevalensi stunting, khususnya melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan keluarga. Dengan semangat kolaboratif, DPPKB akan terus memperkuat peran Posyandu, meningkatkan penyuluhan gizi, serta mengintegrasikan layanan KB sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini.

Lebih lanjut, Kepala DPPKB menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki peta jalan penanganan stunting yang cukup jelas dan terukur, salah satunya melalui optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, serta penguatan data sasaran berbasis keluarga. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, ia meyakini bahwa target penurunan stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN akan dapat dicapai.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani secara serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masih adanya anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan mereka. Pemerintah, katanya, akan terus mengawal program-program yang berpihak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga.

Penyerahan bantuan penanganan stunting ini merupakan bagian dari strategi intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan ini terdiri atas paket makanan bergizi, alat pemantauan pertumbuhan anak, serta bahan edukatif yang dapat digunakan oleh keluarga dan kader Posyandu dalam mendukung proses tumbuh kembang balita secara optimal. Penyaluran bantuan difokuskan kepada keluarga berisiko stunting yang telah teridentifikasi melalui pemutakhiran data by name by address, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bupati dan masyarakat penerima manfaat. Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi, serta harapan atas keberlanjutan program bantuan ke depan. Bupati Bombana menjawab dengan lugas bahwa program ini tidak bersifat temporer, melainkan akan berlanjut dan diperkuat melalui monitoring berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat dukungan logistik, tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana serius dalam menjalankan arahan nasional terkait percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana aksi daerah penanganan stunting yang disusun berdasarkan data dan hasil pemetaan yang dilakukan secara periodik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi langsung berupa bantuan pangan bergizi dan edukasi gizi. Bantuan yang diserahkan pada kegiatan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Bombana.

Sinergi antara Dinas Sosial dan DPPKB dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Dinas Sosial akan fokus pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan, sementara DPPKB memperkuat fungsi penyuluhan, pengasuhan keluarga, serta kontrol terhadap kesehatan reproduksi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi pemantik semangat kerja sama berkelanjutan dalam mengatasi stunting secara menyeluruh.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB Kabupaten Bombana selama ini telah menjalankan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), DPPKB mendorong pembentukan keluarga yang berketahanan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu pendekatan yang digencarkan adalah edukasi remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang merupakan salah satu penyumbang risiko stunting.

Dalam jangka panjang, DPPKB Bombana berencana memperkuat intervensi hulu melalui peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, pemberdayaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta digitalisasi sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Penerapan pendekatan keluarga sebagai basis intervensi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus siklus stunting antargenerasi.

Bupati Bombana dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Ia menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi anak, praktik pola asuh yang baik, hingga menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengapresiasi semangat para kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta relawan yang telah bekerja keras dalam mendampingi masyarakat selama ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi peninjauan langsung oleh Bupati ke stan-stan pelayanan kesehatan terpadu yang turut hadir di lokasi acara. Di stan tersebut, dilakukan demonstrasi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang ASI eksklusif, serta pemantauan berat dan tinggi badan anak. Peninjauan ini menjadi ajang evaluasi langsung terhadap layanan di lapangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menyesuaikan strategi berdasarkan masukan yang diterima.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bombana diproyeksikan akan terus diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting yang akan bekerja lintas sektor dengan pendekatan berbasis wilayah. Satgas ini akan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus menjadi media koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi data, perencanaan berbasis bukti, serta pelibatan lintas aktor dalam upaya pencegahan stunting. Kabupaten Bombana menargetkan penurunan angka stunting minimal 3 persen setiap tahun hingga mencapai standar nasional pada tahun 2028. Untuk itu, diperlukan keberlanjutan program, konsistensi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Dengan semangat gotong royong dan pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting bukan hanya sekadar distribusi barang, melainkan simbol kebangkitan gerakan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak Bombana dari ancaman stunting.