Kendari, sultranet.com— Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat meski diguyur hujan gerimis. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai Inspektur Upacara dalam momen penting ini yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polri, TNI, PNS Polri, Satpol PP, Damkar, Senkom Mitra Polri, dan Basarnas. Upacara juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh penting di Provinsi Sultra, termasuk Ketua DPRD, Kapolda Sultra dan jajaran, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati, Kepala BIN Daerah, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi dan Tinggi Agama, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, serta Sekda Provinsi Sultra dan para pimpinan instansi vertikal. Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.IK., M.H., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan hanya semboyan, melainkan panduan moral dan operasional bagi setiap insan Bhayangkara,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sultra relatif aman, namun tantangan seperti konflik agraria, penyebaran hoaks, kejahatan jalanan, unjuk rasa, hingga penyalahgunaan narkoba harus tetap diantisipasi secara serius.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas,” tegasnya.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri kini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan dan perubahan sosial.

“Polri harus adaptif terhadap zaman, cepat merespons keluhan masyarakat, dan tetap menjaga etika serta integritas dalam bertugas,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan arogan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi hadir sebagai solusi,” imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Polda Sultra dalam menjaga keamanan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalin kolaborasi erat bersama aparat keamanan dalam membangun Sulawesi Tenggara.

“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian Polri sekaligus ajakan untuk terus membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Senin, 30 Juni 2025, di Hotel Grand Lampusui. Raker yang berlangsung penuh semangat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan olahraga di Bombana, baik dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga penguatan kelembagaan olahraga di berbagai tingkatan.

“Olahraga adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kita harus menjadikannya sebagai wahana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kebanggaan daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan para peserta rapat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengurus KONI, dan seluruh cabang olahraga untuk mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Menurutnya, langkah awal menuju Porprov 2026 harus dimulai dari perencanaan matang yang melibatkan semua pihak.

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang olahraga, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, Sekretaris KONI Sulawesi Tenggara Elvis Basri Uno, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Hendra Alimin, Ketua KONI Kabupaten Bombana Arsyad, jajaran pengurus KONI, kepala perangkat daerah terkait, serta perwakilan dari berbagai cabang olahraga.

Agenda utama Raker mencakup evaluasi program kerja tahun sebelumnya, pembahasan rencana strategis KONI Bombana tahun 2025–2026, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Porprov 2026. Selain itu, juga dibahas optimalisasi pembinaan atlet muda melalui kompetisi-kompetisi daerah yang berkelanjutan.

Ketua KONI Kabupaten Bombana, Arsyad, dalam laporannya mengungkapkan sejumlah capaian positif selama satu tahun terakhir. Beberapa atlet Bombana berhasil mengukir prestasi membanggakan di ajang kejuaraan daerah. Ia pun mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bombana yang dinilai sangat peduli terhadap pembinaan olahraga.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan nyata selama ini. Ini menjadi motivasi kami untuk terus bekerja keras demi kejayaan olahraga Bombana,” ujar Arsyad.

Sementara itu, Sekretaris KONI Sultra, Elvis Basri Uno, menyatakan bahwa KONI provinsi siap mendukung Bombana sebagai calon tuan rumah Porprov. Ia menyebutkan bahwa tim KONI Sultra tengah menyiapkan dokumen bidding untuk dikirimkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Bombana.

“Kami akan segera melakukan proses surat-menyurat resmi untuk mendukung Bombana dalam bidding tuan rumah Porprov. Kita berharap segala proses ini berjalan lancar,” ucap Elvis.

Pihak provinsi juga menyampaikan harapan agar KONI Bombana semakin solid dan inovatif dalam membina para atlet dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai sebagai tuan rumah Porprov nantinya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga serta menyatukan visi dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kompetitif dan berdaya saing di Kabupaten Bombana.

Melalui Raker tahunan ini, KONI Bombana diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mampu memetakan potensi atletik lokal secara lebih menyeluruh untuk didorong ke arah pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur.

Penutupan rapat dilakukan dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjadikan olahraga sebagai pilar penting pembangunan daerah, sekaligus sebagai wahana pembentukan generasi muda Bombana yang sehat, tangguh, dan berprestasi.

Bombana, sultranet.com – Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kabupaten Bombana menjadi ajang refleksi sekaligus penegasan sinergi antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Upacara yang digelar di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana, Selasa (1/7/2025), dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dengan mengangkat tema “Polri Untuk Masyarakat”.

Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI, Polri, dan OPD lingkup Pemkab Bombana. Sebelum prosesi utama dimulai, Kapolres Bombana bersama Bupati dan Wakil Bupati melakukan pemeriksaan barisan pasukan sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar-lembaga.

Dalam sambutannya, Kapolres Wisnu Hadi menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kinerja dan eksistensi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Hari Bhayangkara ini menjadi pengingat bahwa Polri ada untuk masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah pondasi utama pembangunan, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan,” ujar Kapolres Wisnu.

Ia juga menyampaikan bahwa tantangan keamanan di era modern semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan humanis, profesionalisme dalam penegakan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dari strategi Polri dalam menjalankan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kontribusi nyata jajaran Polres Bombana dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Polri adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami sangat menghargai komitmen dan keberanian aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia menambahkan bahwa keamanan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi hadirnya rasa keadilan dan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, Pemkab Bombana akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial. Pemerintah daerah siap mendukung penuh upaya Polres Bombana untuk menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan sejahtera,” imbuhnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ini juga menjadi refleksi bagi seluruh elemen daerah, bahwa keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada aparat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga.

Kolaborasi yang sudah berjalan baik antara Polri dan Pemkab Bombana di berbagai sektor — mulai dari penanganan konflik sosial, pengamanan agenda-agenda pemerintahan, hingga program pembinaan masyarakat — diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Di akhir rangkaian upacara, para pejabat daerah dan unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat kepada personel Polres Bombana serta memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah dalam situasi yang cukup dinamis beberapa tahun terakhir.

Semangat Hari Bhayangkara ke-79 menjadi pengingat pentingnya solidaritas antar lembaga dan komitmen bersama dalam menjaga wilayah Bombana agar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya. Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat,” peringatan ini menegaskan kembali posisi Polri sebagai pelayan publik yang terus berbenah untuk hadir lebih dekat, lebih responsif, dan lebih humanis.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 30 Juni 2025.

Upacara yang mengusung tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran vital keluarga dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ribuan peserta dari jajaran Pemprov Sultra, mulai dari ASN, Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan lembaga daerah turut hadir menunjukkan dukungan terhadap komitmen pembangunan berbasis keluarga.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka membacakan pesan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, yang menekankan pentingnya memperkuat institusi keluarga sebagai pondasi bangsa.

“Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tangguh, dan mampu bersaing di era global. Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Gubernur saat membacakan sambutan Menteri Wihaji.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan keluarga sebagai subjek utama pembangunan. Tiga fokus utama diarahkan demi mewujudkan keluarga berkualitas. Pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan, termasuk literasi digital agar teknologi tidak menggerus komunikasi antarkeluarga. Kedua, peningkatan kesehatan keluarga, terutama perhatian pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting. Ketiga, penguatan ekonomi keluarga agar setiap rumah tangga mandiri secara finansial, termasuk keberpihakan kepada para lansia.

“Kalau keluarga kuat, negara pasti kuat. Dan itu harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang seimbang dalam keluarga,” tambah Gubernur.

Untuk mendukung visi besar tersebut, Kementerian Kependudukan dan BKKBN menjalankan lima program unggulan yang disebut Quick Win. Pertama, Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, mengajak masyarakat bergotong royong membantu keluarga berisiko. Kedua, Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, tempat penitipan anak yang aman dan terstandar, sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan orang tua bekerja.

Ketiga, Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengajak para ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter. Keempat, Sidaya atau Lansia Berdaya, program pendampingan lansia agar tetap produktif dan mandiri. Kelima, SuperApps Keluarga, aplikasi digital terpadu yang menyediakan data, layanan, dan konsultasi keluarga secara online.

Gubernur Sultra dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan membangun keluarga berkualitas demi menciptakan bangsa yang sejahtera. Menurutnya, penguatan institusi keluarga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, dari masyarakat umum hingga para pemangku kepentingan.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga yang harmonis dan tangguh, kita bisa wujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tuturnya.

Harganas ke-32 di Sultra tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momen introspeksi bersama untuk kembali memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam menghadapi tantangan zaman. Upacara tersebut menjadi simbol kebangkitan kesadaran bahwa membangun bangsa harus dimulai dari rumah.

Kendari, sultranet.com – Ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara antusias mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu pagi, 28 Juni 2025.

Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak perayaan HUT Bhayangkara tahun ini yang mengusung semangat kebersamaan, sinergi, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Tampak hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta jajaran pejabat utama Polda Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, personel TNI, dan keluarga besar Polri. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang – mulai dari aparat keamanan, ASN, pelajar hingga warga umum – tumpah ruah memenuhi kawasan MTQ dengan penuh semangat.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat kehadiran dan keterlibatan Polri di tengah masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Didik.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ini. Ia menyebut, momentum HUT Bhayangkara dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga keharmonisan, keamanan, dan kesehatan masyarakat secara kolektif.

“Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah rumah kita bersama. Di sinilah kita bertemu, berjalan bersama, dan membangun harapan. Semoga semangat Bhayangkara semakin memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat,” tutur Gubernur.

Jalan sehat dan senam bersama ini tidak hanya menjadi ajang olahraga massal, tetapi juga sarana memperkuat kedekatan emosional antara institusi keamanan dengan rakyat. Keceriaan dan keakraban tampak jelas dari raut para peserta yang menikmati setiap momen.

Di akhir acara, panitia membagikan door prize dengan beragam hadiah menarik seperti sepeda, alat elektronik, dan paket sembako. Hiburan rakyat turut memeriahkan suasana, menambah semangat dan tawa ceria warga yang datang sejak pagi hari.

Rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-79 ini tidak hanya menekankan nilai-nilai kebugaran fisik, tetapi juga mengusung makna mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar soal transaksi pembelian, tetapi sebuah proses menyeluruh yang dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ia merupakan proses panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menegaskan, pengadaan yang efektif bukan hanya berorientasi pada harga termurah, namun harus mempertimbangkan prinsip value for money. “Kita bicara soal keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat. Jadi tidak bisa hanya berpatokan pada siapa yang paling murah,” tegasnya.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Dalam kontrak tersebut, setiap produk akan memiliki satu harga satu produk yang tercantum di Katalog Elektronik Provinsi Sultra, sebagai upaya mendorong efisiensi sekaligus transparansi dalam pengadaan.

Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga meluncurkan interkoneksi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra. Gubernur menjelaskan, skema pembayaran ini tidak membebani penyedia jasa dengan biaya transaksi. “0 rupiah. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap penyedia lokal. Kita ingin ciptakan ekosistem pengadaan yang adil dan ramah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Gubernur Sumangerukka juga mengingatkan bahwa regulasi bukanlah hambatan, melainkan pedoman yang harus dipatuhi. “Jangan melihat aturan sebagai penghalang. Justru aturan hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, zona integritas tidak cukup ditentukan oleh gedung atau institusi, tetapi dimulai dari sikap pribadi. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia berada akan menjadi zona integritas. Ini bukan sekadar label di dinding kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa perbaikan dalam sistem pengadaan harus dimulai sejak awal, bukan ketika kesalahan telah terjadi. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa dikembalikan ke bentuk asal. Maka jangan biarkan kesalahan dimulai sejak perencanaan,” tuturnya dengan perumpamaan yang mudah dipahami.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta dari berbagai unit kerja pemerintah se-Sultra untuk mengikuti sosialisasi ini secara serius. Ia berharap, pemahaman mendalam terhadap perubahan regulasi ini bisa memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya menandai dimulainya kegiatan secara resmi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, para kepala OPD Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP, serta para Kepala UKPBJ dari kabupaten dan kota se-Sultra. Turut hadir pula para penyedia jasa dan mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan pengadaan berbasis katalog elektronik di daerah.

Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan pemahaman serta praktik pengadaan yang lebih modern dan akuntabel di lingkup pemerintahan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.

Kendari,sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sultra itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota dewan, Forkopimda, jajaran pimpinan OPD, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas perhatian fraksi-fraksi DPRD terhadap substansi Ranperda APBD 2024. Ia menyebut bahwa saran, koreksi, serta pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bentuk kepedulian terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah. “Pandangan fraksi merupakan masukan yang sangat penting demi terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Gubernur.

Beberapa catatan utama dari Fraksi Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra menyoroti pentingnya orientasi program terhadap kesejahteraan masyarakat, optimalisasi teknologi informasi sejak tahap perencanaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penganggaran berbasis kinerja yang terukur. Gubernur menekankan bahwa setiap masukan tersebut akan menjadi perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Terkait pengawasan pembangunan, Gubernur menyoroti peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia menegaskan bahwa Pemprov Sultra terus memperkuat sistem pengawasan agar proses pembangunan berjalan transparan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dalam setiap tahapan pembangunan,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan Fraksi Nasdem dan Golkar tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan penyelesaian tuntutan ganti rugi, Gubernur menyampaikan bahwa proses tersebut sedang berjalan dan ditargetkan selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa Pemprov menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran.

Gubernur juga menjelaskan soal Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp72,9 miliar. Menurutnya, angka tersebut bukan indikasi kelebihan kas, tetapi merupakan akumulasi dana BLUD dan dana BOS yang belum terpakai karena kegiatan strategis belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menjadi evaluasi penting dalam merancang penganggaran yang lebih efektif ke depan.

Masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan dijadikan bahan utama dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025. Gubernur menyampaikan bahwa perubahan anggaran mendatang akan diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan.

“Fokus kita adalah mengarahkan program prioritas agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pendapatan daerah akan diperkuat, khususnya dari sektor pajak dan retribusi,” ujar Gubernur. Ia menambahkan bahwa akurasi data dan prinsip kehati-hatian akan menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menutup pernyataannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh elemen DPRD dan OPD untuk terus menjalin sinergi dan kolaborasi dalam menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata. “Dengan semangat kolaborasi dan integritas, kita yakin pengelolaan APBD ke depan akan semakin baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2024. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra yang digelar di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD, Rabu (25/6/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sultra dan dihadiri para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda Sultra seperti Kapolda Sultra, Danrem 143 Halu Oleo, Kepala Kejati Sultra atau yang mewakili, serta sejumlah pejabat vertikal, BUMN, dan BUMD di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas pandangan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD terhadap substansi Ranperda tersebut. “Kami menghargai setiap masukan yang diberikan karena ini mencerminkan perhatian dan niat baik DPRD untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan penting yang disampaikan, termasuk soal pelaksanaan program yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan teknologi informasi dalam perencanaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan agar program lebih tepat sasaran.

Terkait perhatian fraksi-fraksi mengenai pengawasan pelaksanaan anggaran, Gubernur menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan terus diperkuat untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan transparan dan akuntabel. “Pengawasan yang baik adalah fondasi bagi pembangunan yang berkualitas dan dapat dirasakan masyarakat,” kata Andi.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Golkar terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Gubernur menyampaikan bahwa proses penyelesaian temuan tersebut masih berlangsung dan akan diselesaikan sesuai batas waktu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, mengenai surplus atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2024 sebesar Rp72,9 miliar, Gubernur menjelaskan bahwa angka tersebut bukan serta-merta merupakan kelebihan kas. “Silpa ini sebagian besar merupakan akumulasi dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum seluruhnya terserap,” jelasnya.

Gubernur juga menyambut baik rekomendasi fraksi-fraksi DPRD untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan perubahan anggaran akan fokus pada mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, yang mencakup penguatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

“Prioritas ini tentu harus ditopang dengan optimalisasi pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Kita butuh strategi pengelolaan pendapatan berbasis data yang akurat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian,” tegas Andi.

Gubernur juga menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat. Ia optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD, pelaksanaan APBD di masa mendatang akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bombana kembali menunjukkan langkah konkret dalam pelayanan publik. Kali ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Pertanian memperpanjang kerja sama pemanfaatan akses Webportal Dukcapil untuk validasi data anggota kelompok tani.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian Bombana, Selasa (24/6/2025). Kepala Dinas Dukcapil, Firdaus, S.Pd., M.M., diwakili oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data, Sri Patonah, S.Kom., yang disambut langsung oleh Kepala Dinas Pertanian, Sarif, S.H., didampingi Kabid Penyuluhan, Hasriani Husein, S.P.

Kerja sama ini dilandasi oleh Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/1191/DUKCAPIL, yang mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 terkait keamanan informasi administrasi kependudukan.

Dengan akses Webportal Dukcapil, Dinas Pertanian kini dapat melakukan verifikasi data kelompok tani berdasarkan NIK, nama, dan alamat secara akurat. Sistem ini dinilai menjadi solusi untuk menghindari data ganda maupun fiktif yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pertanian.

“Pertanian adalah sektor vital, dan validasi data yang tepat adalah fondasi utama agar bantuan dan program bisa tepat sasaran,” ujar Firdaus, Kepala Disdukcapil Bombana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Sarif, menyambut baik kelanjutan kerja sama ini. Menurutnya, dukungan data kependudukan sangat penting dalam menyusun perencanaan dan evaluasi program.

“Dengan akses ini, kami bisa menyaring anggota kelompok tani secara objektif dan akurat. Ini sangat membantu dalam menjaga integritas data dan pelayanan kami kepada petani,” jelas Sarif.

Sri Patonah, yang hadir mewakili Disdukcapil, menyampaikan bahwa kerja sama ini juga bagian dari upaya pelayanan aktif dan jemput bola yang dilakukan instansinya.

“Kami ingin hadir sebagai mitra aktif bagi OPD lain. Data yang digunakan tentunya resmi, akurat, dan aman sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Sri.

Senada dengan itu, Hasriani Husein selaku Kabid Penyuluhan Pertanian menambahkan bahwa keberadaan data yang tervalidasi akan sangat membantu kerja para penyuluh di lapangan.

“Dengan data yang kuat, para penyuluh kini memiliki dasar yang jelas dalam mendampingi petani. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi data,” katanya.

Kerja sama ini bertujuan memastikan keakuratan data kelompok tani, mempercepat proses bantuan dan pelatihan, serta mendukung pelayanan publik yang transparan. Ke depan, kedua dinas berharap sinergi ini dapat diperluas ke sektor lain yang membutuhkan validasi data kependudukan.

Selain itu, pelatihan teknis penggunaan sistem dan penguatan jaringan digital juga direncanakan agar pemanfaatan data benar-benar optimal dan tepat guna.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Kendari, sultranet.com– Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, meninjau langsung aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Selasa, 24 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini belum tuntas.

Peninjauan dilakukan bersama Ketua DPRD Sultra, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Komandan Korem 143/Halu Oleo beserta jajaran, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra. Turut mendampingi pula pejabat teknis terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah.

“Kunjungan ini kami lakukan bersama DPRD, BPN, dan Korem untuk melihat langsung kondisi aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di Nanga-Nanga. Hasil dari tinjauan ini menjadi dasar awal dalam membentuk tim gabungan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka usai peninjauan lapangan.

Tim yang dimaksud, lanjutnya, akan terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Korem 143/Halu Oleo, BPN, serta instansi terkait lainnya. Fokus utama tim adalah menyusun langkah strategis penyelesaian masalah legalitas dan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memicu potensi konflik di masa mendatang.

Lahan Nanga-Nanga sebelumnya tercatat memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Namun, dari hasil verifikasi lapangan terkini, lahan tersebut hanya tersisa sekitar 793 hektare. Penyusutan lahan hingga ratusan hektare ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sultra.

“Pertanyaannya, kenapa terjadi penyusutan? Ini akan kami telusuri lebih lanjut. Tim yang dibentuk akan mengecek baik dari sisi administrasi maupun kondisi fisik di lapangan. Setelah semuanya jelas, baru akan ada kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan ini,” tegas Gubernur.

Andi Sumangerukka menekankan bahwa langkah kolaboratif ini menjadi strategi penting dalam memastikan setiap aset milik daerah memiliki kejelasan legalitas dan pemanfaatannya mengarah pada kepentingan publik. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah sengketa lahan yang kerap terjadi akibat minimnya pengawasan dan pendataan secara menyeluruh.

Ia berharap, ke depan aset di Nanga-Nanga tidak hanya terdata dengan baik, tetapi juga bisa dioptimalkan penggunaannya untuk mendukung pembangunan daerah, baik dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah Provinsi, katanya, membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan kerja sama dengan semua pihak dalam menyelesaikan persoalan aset ini secara tuntas dan transparan.

“Jangan sampai aset yang begitu besar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Kita harus berpikir jangka panjang agar lahan ini menjadi sumber manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Andi.

Langkah tegas dan kolaboratif yang diambil Gubernur ini mendapat dukungan dari unsur DPRD dan BPN, yang sama-sama menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan. Selain itu, sinergi dengan unsur TNI melalui Korem 143/Halu Oleo juga diyakini akan mempercepat proses penyelesaian di lapangan, terutama dalam hal pengamanan aset strategis daerah.

Peninjauan diakhiri dengan diskusi teknis antara seluruh pihak yang hadir guna menyusun rencana kerja awal tim penyelesaian. Dalam waktu dekat, tim ini dijadwalkan mulai bekerja secara intensif dengan target penyelesaian dokumen legalitas dan pemetaan fisik lahan secara menyeluruh.

Kawasan Nanga-Nanga sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Dengan penataan dan pengelolaan yang baik, kawasan ini diyakini dapat menjadi pusat kegiatan produktif baru di Kota Kendari.