Kolaka, sultranet.com – Kabupaten Kolaka dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan gerakan Pramuka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam acara Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) dan Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Masa Bakti 2025–2030, Selasa, 24 Juni 2025.

Menurut Asrun Lio, keberhasilan gerakan Pramuka di Kolaka tidak terlepas dari komitmen kepemimpinan daerah yang selama ini banyak diisi oleh kader-kader terbaik Pramuka. Ia mencontohkan beberapa tokoh penting, seperti Bupati Kolaka sebelumnya Ahmad Safei, yang menjabat sebagai Ketua Kwarcab dua periode dan dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia kepramukaan.

“Dari dulu sampai sekarang, Kolaka selalu memiliki pemimpin yang lahir dari rahim Pramuka. Kakak Ahmad Safei, misalnya, bukan hanya Bupati, tapi juga Ketua Kwarcab dua periode. Beliau betul-betul membina langsung gerakan Pramuka. Begitu juga dengan tokoh lain seperti Kakak Maola Daud, Adel Berty, hingga Kakak Amir Sahaka,” ujar Asrun.

Saat ini, lanjutnya, kepemimpinan Kolaka dipegang oleh Bupati Amri Jamaluddin yang juga merupakan pengurus Kwarcab dua periode. Sementara Ketua Kwarcab saat ini, Andi Adha Arsyad, disebutnya sebagai pramuka tulen dengan rekam jejak yang mumpuni. “Kak Andi Adha adalah mantan Ketua Dewan Kerja Daerah Sultra, pelatih pembina berkualifikasi lanjutan. Tidak diragukan lagi kapasitasnya,” tambahnya.

Asrun menyebut, Kwarda Sultra menaruh harapan besar terhadap Kwarcab Kolaka untuk melahirkan kejayaan baru Pramuka di Bumi Mekongga. Ia menjelaskan, gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang utuh melalui lima aspek kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.

“Pramuka bukan hanya soal baris-berbaris atau berkemah, tapi juga pengembangan karakter utuh. Mulai dari hubungan baik dengan Tuhan, kemampuan mengelola emosi, keterampilan sosial, daya pikir kritis, hingga kebugaran fisik. Semua itu menjadi bekal generasi muda untuk menjadi agen perubahan di masyarakat,” tegas Sekda Sultra itu.

Ia juga menggarisbawahi bahwa gerakan Pramuka sangat relevan untuk mendukung program-program pemerintah, terutama dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Nilai-nilai Pancasila, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan yang ditanamkan dalam kepramukaan dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Asrun Lio menyampaikan kembali pesan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bahwa gerakan Pramuka menjadi salah satu harapan untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman disintegrasi bangsa. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan dukungannya melalui peningkatan alokasi dana hibah untuk kegiatan kepramukaan di tahun anggaran 2025.

“Dana hibah tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bukti nyata keseriusan Pemprov dalam mendukung gerakan Pramuka sebagai jalur strategis membina generasi bangsa,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Asrun Lio memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Mabicab dan Kwarcab yang baru dilantik. Ia berharap pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik demi masa depan generasi muda Kolaka yang lebih gemilang.

“Dari Wolo ke Tanggetada jangan lupa mampir di Pomalaa, satukan hati Pramuka berjaya untuk Kolaka yang maju dan sejahtera. Dari Lasusua menuju Kolaka mampir sebentar di Sungai Konaweha, kalau mau senang dan awet muda sudah di Pramuka inilah tempatnya. Makan sinonggi pakai ikan putih, cukup sekian dan terima kasih,” ucapnya menutup sambutan dengan pantun meriah.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Kolaka Amri Jamaluddin selaku Ketua Mabicab Kolaka, Wakil Bupati Husmaluddin, Ketua dan Pimpinan DPRD Kolaka, Kapolres, Dandim 1412, Rektor USN Kolaka, unsur Forkopimda, para pembina, pelatih, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga adik-adik Dewan Kerja.

Kolaka Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H., menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak melakukan manuver di luar jalur formal pemerintahan. Hal ini ia sampaikan saat memimpin apel pagi di Lapangan Aspirasi Lasusua, Senin (23/6), yang dihadiri oleh ASN, PPPK, serta pejabat eselon II, III, dan IV.

Dalam arahannya, Bupati mengingatkan bahwa setiap ASN harus menjalankan tugas sesuai pedoman kerja dan struktur organisasi. Ia menekankan pentingnya etika birokrasi dan kepatuhan terhadap jalur komando dalam pemerintahan.

“Kita semua punya pedoman kerja, dan dalam melaksanakan tugas, seyogianya tetap mengacu pada jalur struktural dan pimpinan. Jangan ada manuver di luar sistem,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti persoalan kedisiplinan aparatur. Ia menyebut telah menerima laporan dari BKPSDM terkait sejumlah ASN yang diduga tidak melaksanakan tugas secara maksimal.

“Insya Allah, data yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan, karena ini merugikan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, penegakan disiplin bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi sebagai bentuk pembinaan untuk mendorong peningkatan kinerja birokrasi.

“Ini juga sebagai pembelajaran bagi yang lain. Jangan sampai tugas tidak dilaksanakan selama bertahun-tahun, tapi masih berharap perlindungan. Kita harus jujur melihat kondisi ini,” kata Bupati.

Ia memastikan bahwa seluruh proses penegakan disiplin dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

“Saya tidak ingin mengambil langkah tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas. Semua harus melalui verifikasi oleh tim Baperjakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pengangkatan dan mutasi jabatan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui tahapan uji kompetensi, evaluasi kinerja, dan rekomendasi dari tim yang berwenang.

“Segala keputusan terkait jabatan tentu melalui proses yang sudah ditetapkan. Itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan Bupati sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa uji kompetensi akan menjadi syarat utama bagi pejabat eselon II dan III yang akan menduduki jabatan tertentu.

“Ini bukan semata-mata penempatan, tapi penyelarasan antara kapasitas individu dengan kebutuhan organisasi,” imbuhnya.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN untuk bekerja secara profesional dan menjaga marwah birokrasi.

“Mari kita kembali kepada aturan yang ada. Ini organisasi pemerintah yang sudah diatur mekanismenya. Jalankan tugas masing-masing secara profesional,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (23/6/2025). Rapat ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dan kerja nyata dari pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, terutama menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga di pasar dan bergerak cepat jika ada gejolak. Koordinasi yang solid dengan berbagai pihak adalah kunci,” ujar Tomsi Tohir saat menyampaikan arahannya kepada peserta rakor.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menegaskan kesiapannya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi di Kabupaten Bombana tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat,” ujar Burhanuddin usai mengikuti rakor.

Rakor ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah konkret di lapangan, seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan lokal, serta perbaikan distribusi barang kebutuhan pokok.

Melalui forum ini, daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan dan menyusun strategi berbasis data. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan siap menindaklanjuti hasil rakor dengan aksi nyata guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com — Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan antarumat beragama, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Kejaksaan Negeri Bombana dan dihadiri oleh sejumlah unsur Forum Koordinasi PAKEM.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bombana, Drs. Budiman, MM bersama staf dari Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Rapat juga diikuti oleh perwakilan Kodim 1431/Bombana, Polres Bombana, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengawasi serta mendeteksi secara dini keberadaan aliran kepercayaan yang dilarang di masyarakat. Dalam rapat tersebut, pihak Kejaksaan menyampaikan daftar 12 aliran yang dinyatakan terlarang dan meminta semua pihak agar aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Adapun aliran-aliran yang dimaksud antara lain Jamiatul Islamiyah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Aliran Jamaah Keimanan, Al Qiyadah Al-Islamiyah (yang berkembang menjadi Gafatar), serta sejumlah ajaran lain seperti Atazkir, Yamisah, dan Tarekat tertentu yang telah masuk dalam daftar pengawasan.

Kajari Bombana juga menyampaikan perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah agar kegiatan PAKEM dapat menjangkau langsung masyarakat dan dilaksanakan secara optimal. “Kami berharap koordinasi rutin ini dapat membantu mengantisipasi potensi gangguan sosial dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan,” ujarnya.

Sekretaris Kesbangpol, Drs. Budiman, MM menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mencegah penyebaran aliran menyimpang.
“Kegiatan koordinasi ini sangat penting untuk memantau munculnya aliran-aliran kepercayaan yang dilarang. Kami mengimbau masyarakat, jika menemukan keberadaan aliran tersebut, segera laporkan. Sampaikan juga kepada keluarga dan tetangga agar ikut peduli,” tegas Budiman.

Ia juga berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum mempererat kerja sama lintas sektor untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat Bombana.

Forum PAKEM juga sepakat untuk melaksanakan koordinasi rutin setiap dua triwulan sebagai bagian dari program kerja Kejaksaan Negeri Bombana. Kesepakatan ini dinilai strategis dalam mendukung deteksi dini serta respons cepat terhadap dinamika sosial dan keagamaan di daerah.

Dengan komitmen bersama dari lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dapat berjalan lebih efektif, serta memperkuat pondasi kerukunan antarumat beragama di wilayah ini.

Bombana, Sultranet.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Bombana kembali menjalin kerja sama strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data pencari kerja (Pencaker) serta peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan di Kantor Disdukcapil Bombana pada Senin, 23 Juni 2025. Hadir langsung Kepala Disdukcapil, Firdaus, S.Pd., MM., dan Kepala Dinas Transnaker, Drs. Alimuddin.

Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan pemanfaatan data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, melalui Surat Nomor: 400.8.1.2/1191/Dukcapil. Dasar hukum kerja sama ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses data kependudukan dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa sinkronisasi data sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data yang valid.
“Melalui sinkronisasi dan validasi data by name by address lewat Webportal Dukcapil, pencari kerja dapat teridentifikasi secara sah dan tepat sasaran. Ini bagian dari upaya digitalisasi dan perlindungan data masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Transnaker, Drs. Alimuddin, menyampaikan bahwa validasi data pencari kerja sangat krusial dalam penyaluran program ketenagakerjaan, khususnya untuk peserta Jamsostek.
“Kolaborasi ini memperkuat basis data agar lebih akurat dan adil. Dengan mengintegrasikan data Pencaker dengan data kependudukan dari Disdukcapil, kami dapat memastikan validitas data dalam pelayanan tenaga kerja,” ujarnya.

Menurut Alimuddin, data yang akurat akan mempermudah proses pemetaan pencari kerja, penyaluran informasi lowongan, dan distribusi bantuan jaminan sosial, terutama bagi pekerja sektor informal dan rentan.

Langkah awal dari kerja sama ini dimulai dengan pemadanan data pencari kerja dalam aplikasi SISNAKER milik Transnaker dengan database kependudukan dari Disdukcapil. Setelah itu, data akan diintegrasikan dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Firdaus menambahkan bahwa pihaknya siap menyediakan data NIK dan elemen kependudukan sebagai dasar verifikasi keabsahan identitas para pencari kerja.
“Data yang akurat dan sinkron antarinstansi akan sangat membantu dalam mendukung program ketenagakerjaan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Pekerja, memperluas cakupan peserta Jamsostek, serta menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan akuntabel.

Dengan integrasi data yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menciptakan sistem pelayanan ketenagakerjaan yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat pekerja.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) Kabupaten Bombana resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan, Senin (23/6/2025).

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Dinas Perindagkop Bombana dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop, Asis Fair, S.Sos., M.Si. Dari pihak Disdukcapil hadir Kabid Pemanfaatan Data, Sri Patonah, S.Kom., serta Kabid Perdagangan Ferawati, S.IP.

Perpanjangan kerja sama ini fokus pada pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK untuk memverifikasi status pedagang pasar, validasi penerima program bantuan, dan penataan nomor kios melalui sistem Webportal Dukcapil yang sudah terintegrasi secara nasional.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, S.Pd., MM., menyambut baik kolaborasi ini. “Data kependudukan bukan hanya urusan administrasi, tapi jadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop, Asis Fair, menekankan bahwa akurasi data pedagang pasar sangat penting dalam mendukung program pembinaan dan distribusi bantuan. “Dengan data yang valid, kita bisa pastikan bantuan tidak salah sasaran dan program pembinaan lebih tepat,” jelasnya.

Kabid Pemanfaatan Data Disdukcapil, Sri Patonah, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin. “Kami siap terus bersinergi untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berbasis teknologi,” katanya.

Senada, Kabid Perdagangan Ferawati menambahkan, “Dengan data yang tervalidasi, kami bisa lebih tepat dalam menyusun program untuk UMKM dan pedagang pasar.”

Perjanjian kerja sama ini mengacu pada Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/1191/Dukcapil serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021.

Tujuan dari kerja sama ini antara lain:

• Menjamin keabsahan data penerima bantuan dan pengguna kios pasar
• Mencegah duplikasi data dan penyalahgunaan bantuan
• Menyusun kebijakan berbasis data riil

Ke depan, kedua dinas sepakat untuk memperluas pemanfaatan data ke sektor UMKM dan koperasi, termasuk pelatihan bersama serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan data secara berkala.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di Bombana yang semakin terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan mulai melakukan pembongkaran bangunan workshop lama yang berlokasi di Jalan Pengairan, Kelurahan Lameroro. Pembongkaran ini menjadi bagian dari proses relokasi ke area kantor baru Dinas PUPR di Jalan Ringroad Poea.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penataan ulang struktur perkantoran, menyusul rampungnya pembangunan gedung baru. Workshop lama akan dipindahkan dan dibangun kembali di area samping kantor baru, dengan harapan tercipta lingkungan kerja yang lebih terintegrasi dan mendukung operasional UPTD secara optimal.

“Dengan dipindahkannya workshop ke lokasi yang berdekatan dengan kantor baru, koordinasi dan pengawasan terhadap alat-alat berat serta peralatan teknis bisa lebih mudah dan efektif,” ujar Sekretaris Dinas PUPR, Abd. Rahmat, saat ditemui di lokasi pembongkaran, Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan, pemindahan ini merupakan bagian dari penataan internal untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kemudahan akses antarunit dalam mendukung kegiatan pelayanan teknis.

Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap oleh tim teknis internal dari UPTD Peralatan. Selain itu, tim juga tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta memanfaatkan kembali material bangunan yang masih layak guna efisiensi biaya.

Workshop baru yang direncanakan akan dibangun di area kantor tersebut akan dilengkapi fasilitas lebih representatif, seperti area servis, penyimpanan suku cadang, serta ruang kerja teknisi yang lebih memadai dan nyaman.

Dinas PUPR menargetkan proses pemindahan dan pembangunan ulang workshop dapat rampung dalam waktu dekat, agar tidak mengganggu layanan teknis dan operasional yang sedang berlangsung di lapangan.

Dengan penataan ini, Dinas PUPR berharap kinerja perangkat teknis di bidang peralatan bisa lebih maksimal dan profesional, sekaligus mendukung target pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana secara menyeluruh.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra, Senin, 23 Juni 2025.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sultra tersebut, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, untuk menyampaikan pidato pengantar dan menyerahkan dokumen Ranperda secara simbolis kepada Ketua DPRD.

Ketidakhadiran Gubernur disampaikan secara resmi melalui surat mandat yang dibacakan Sekretaris DPRD di awal sidang. Dalam surat itu disebutkan bahwa Gubernur tengah menjalankan tugas kedinasan di Jakarta, dan memberikan mandat kepada Sekda untuk menyampaikan penjelasan atas Ranperda tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta seluruh anggota DPRD, Forkopimda Sultra, pejabat instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, serta seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Ranperda ini disusun berdasarkan laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Opini WTP dari BPK adalah bentuk apresiasi atas tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Tapi ini juga menjadi tantangan agar kita terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, dan transparan,” ujar Asrun Lio saat membacakan pidato pengantar.

Ia memaparkan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp5,329 triliun dengan realisasi mencapai Rp4,918 triliun atau 92,29 persen. Komponen terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp1,644 triliun atau 92,67 persen dari target. Pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp3,272 triliun dari target Rp3,553 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp1,370 miliar atau 100,07 persen dari target.

Sementara itu, belanja daerah pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp5,256 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,776 triliun atau 90,87 persen. Rinciannya, belanja operasional mencapai Rp3,238 triliun atau 94,65 persen, belanja modal sebesar Rp929,6 miliar atau 85,60 persen, belanja tidak terduga Rp2,878 miliar atau 15,29 persen, serta belanja transfer Rp605,6 miliar atau 83 persen dari target.

Dengan perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, realisasi APBD Tahun 2024 mencatat surplus sebesar Rp141,558 miliar.

Dalam dokumen Ranperda juga disertakan laporan-laporan penting seperti Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah diaudit.

Penyerahan Ranperda ini menjadi awal pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif. Ketua DPRD Sultra menerima langsung dokumen tersebut dari Sekda untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sultra atas kerja sama dalam pelaksanaan APBD 2024 dan berharap kemitraan antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat untuk mendukung pembangunan daerah.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan bagi kita semua dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutup Asrun Lio.

Kendari, sultranet.com– Sebanyak tiga angkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang XV, yakni Angkatan 69, 70, dan 71 lingkup Pemerintah Provinsi serta Kabupaten se-Sulawesi Tenggara, mengikuti orientasi penanaman nilai dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pembahasan isu-isu prioritas nasional tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, pada Senin, 23 Juni 2025, di Kendari.

Dalam sambutannya, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Sultra yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi PPPK yang baru bergabung dengan instansi pemerintah.

“Orientasi ini adalah bentuk percepatan penyesuaian diri bagi PPPK agar mereka memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari ASN. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan,” kata Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan kebutuhan mutlak, terutama dalam menghadapi tantangan birokrasi modern yang menuntut profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi.

“Kita ingin para PPPK mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ASN seperti kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan, dan integritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menjelaskan bahwa orientasi ini juga menjadi wadah pengenalan core values ASN, yakni ber-AKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) serta employed branding ‘Bangga Melayani Bangsa’.

“Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi slogan, tapi harus menjadi panduan nyata dalam perilaku dan pengambilan keputusan sehari-hari dalam bekerja sebagai ASN,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya memahami dan menanggapi isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025. Di antaranya penguatan ideologi Pancasila, penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan pengembangan ekonomi digital.

“Kita harus siap berkontribusi aktif dalam menyukseskan agenda-agenda nasional tersebut. ASN bukan hanya pelayan publik, tapi juga agen perubahan yang harus mampu mendorong kemajuan bangsa,” kata Asrun Lio di hadapan ratusan peserta orientasi.

Sebelum menutup sambutannya, ia menyampaikan harapan agar para peserta dapat mengambil manfaat maksimal dari orientasi tersebut.

“Mari jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas diri. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta dan penghargaan kepada para pemateri serta penyelenggara. Semoga pengabdian kita membawa manfaat besar, baik untuk institusi maupun masyarakat luas,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala BPSDM Provinsi Sultra, Kepala BKD Provinsi Sultra, Kepala BKPSDM Kabupaten Buton, Kepala BKPSDM Kabupaten Muna Barat, serta Koordinator Widyaiswara dan para pejabat fungsional lainnya dari instansi terkait.

Orientasi ini menjadi awal dari pembentukan karakter ASN yang adaptif, kompeten, dan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat serta daerah secara sinergis demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Poleang Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menekan laju inflasi jelang hari besar keagamaan nasional.

Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya menjelang Idul Adha. Ia menyampaikan bahwa program GAUL tidak hanya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, namun juga strategi konkret dalam pengendalian inflasi daerah.

“Melalui GAUL, kami hadir lebih dekat ke masyarakat. Kami ingin memastikan mereka mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Ini adalah langkah strategis agar masyarakat bisa tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha,” ujar Binnuraeni saat memberikan sambutan di hadapan warga dan peserta kegiatan.

Kegiatan GAUL di Poleang Selatan melibatkan sejumlah pelaku usaha lokal, distributor pangan, serta Perum Bulog. Mereka menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, hingga daging ayam segar dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar tradisional. Kehadiran mereka memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut, menciptakan ruang interaksi langsung antara penyedia dan masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Poleang Selatan. Sejak pagi, warga telah memadati halaman aula pertemuan kecamatan, mengantre dengan tertib demi mendapatkan bahan pangan dengan harga bersahabat. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu, terutama di tengah kenaikan harga yang biasa terjadi menjelang hari raya.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah seperti ini. Harga minyak dan beras di sini jauh lebih murah. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut,” ungkap Nurlaela, seorang ibu rumah tangga warga setempat.

Dinas Ketahanan Pangan Bombana menjelaskan bahwa GAUL bukan hanya kegiatan insidental menjelang hari besar, melainkan bagian dari agenda rutin yang akan menyasar beberapa kecamatan lain di wilayah Bombana. Tujuannya adalah menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pangan di daerah.

Program ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui keterlibatan distributor dan pelaku usaha lokal, distribusi bahan pangan dapat dilakukan secara merata dan efisien. Selain itu, partisipasi Bulog memperkuat posisi strategis kegiatan dengan memastikan stok dan kualitas komoditas tetap terjaga.

Dalam pelaksanaannya, GAUL juga memberi ruang promosi bagi produk pangan lokal hasil pertanian dan peternakan warga Bombana. Hal ini menjadi nilai tambah dari program, mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kecamatan. Pemerintah daerah berharap, inisiatif semacam ini dapat menciptakan efek ganda: membantu masyarakat secara langsung dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami ingin GAUL tidak hanya dikenal sebagai gerakan pangan murah, tapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam kondisi sulit. Kami ingin menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi gejolak harga pangan,” kata Binnuraeni dalam sesi wawancara usai pembukaan kegiatan.

Rencananya, kegiatan GAUL akan berlanjut ke sejumlah kecamatan lainnya di Bombana, termasuk Poleang Tenggara, Rarowatu Utara, dan Kabaena. Dinas Ketahanan Pangan telah menyusun jadwal keliling dan menyiapkan logistik agar pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi dari kecamatan masing-masing terkait jadwal dan lokasi pelaksanaan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, menekan laju inflasi pangan, dan menciptakan suasana yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha.