Bombana, Sultranet.com – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 di Kabupaten Bombana digelar penuh khidmat pada Senin pagi, 2 Juni 2025, di Halaman Kantor Bupati Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si, bertindak langsung sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang semula dijadwalkan berlangsung sehari sebelumnya namun diubah menyusul surat susulan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI).

Perubahan waktu pelaksanaan ini berdasarkan surat BPIP-RI Nomor 144/PK.00.00/05/2025/Ka. BPIP tertanggal 30 Mei 2025, yang meminta agar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar serentak pada Senin, 2 Juni 2025. Di Bombana, pelaksanaan upacara ini dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, di bawah pimpinan Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes.

Upacara berlangsung dengan tertib dan lancar, mencerminkan keseriusan seluruh elemen daerah dalam memperingati hari bersejarah lahirnya ideologi negara. Hadir dalam upacara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pasukan TNI/Polri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana beserta pengurus, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama staf, para camat, lurah, kepala desa dari wilayah Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah, hingga guru-guru dari jenjang SD hingga SMA/sederajat di wilayah yang sama.

Momen istimewa dalam upacara tersebut adalah saat bendera merah putih dikibarkan oleh tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2024, yakni Ld. Muh. Yuslan Yodyatma Amin, Salman, dan Nurul Izzatul Misdha. Pengibaran ini sekaligus menandai bahwa ketiganya resmi menyandang status sebagai Purnapaskibraka.

Dalam amanatnya, Bupati Bombana menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Bupati Burhanudin dalam pidatonya di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan agar peringatan Hari Lahir Pancasila tidak sekadar dimaknai sebagai rutinitas tahunan yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, menurutnya, momen ini harus menjadi ruang untuk refleksi nilai-nilai kebangsaan dan pemersatu bangsa di tengah kemajemukan masyarakat.

“Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremoni, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, kebijakan, ucapan, dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila,” imbuhnya tegas.

Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini juga menjadi ruang penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui berbagai lini terus berupaya menjaga semangat kolektif kebhinekaan dan persatuan bangsa sebagai dasar utama dalam proses pembangunan daerah.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan globalisasi, peringatan Hari Lahir Pancasila mengingatkan kembali seluruh lapisan masyarakat Bombana untuk terus menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam setiap kebijakan dan tindakan kolektif. Upacara ini pun menjadi simbol kuat komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ideologi bangsa di tengah masyarakat.

Dengan semangat yang digelorakan dari Halaman Kantor Bupati Bombana, peringatan ini tidak hanya mengingatkan akan sejarah kelahiran dasar negara, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam denyut nadi masyarakat Bombana, dari aparatur pemerintah hingga generasi muda.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, M.Si resmi mengukuhkan kepengurusan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten Bombana periode 2025–2030, dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Jumat (30/5/2025).

Sebanyak 90 anggota dari kedua organisasi itu diambil sumpahnya secara langsung oleh Burhanuddin, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Ibu Bupati Bombana serta Ketua Badan Musyawarah Rakyat Pedesaan (BMRP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari pertama kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Ahmad Yani.

“Pembentukan kepengurusan ini merupakan langkah strategis sebagai bagian dari program 100 hari kerja kami, yang juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa KTNA dan PERHIPTANI harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Bombana, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

“Saya harap agar Bombana mempunyai daya saing berbasis agrotkulturalisasi, sehingga daerah ini mampu memaksimalkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya di hadapan para tamu undangan dan peserta pengukuhan.

Penguatan lembaga tani dan penyuluh pertanian ini, menurut Burhanuddin, menjadi fondasi penting untuk mewujudkan sistem pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara para pelaku utama sektor tersebut agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara merata dan inklusif.

“Saya mengimbau kepada para penyuluh pertanian, KTNA, dan PERHIPTANI agar dapat saling bekerja sama, turun langsung ke lapangan, dan bersama-sama mendorong kemajuan sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan perikanan di Kabupaten Bombana,” ucap Burhanuddin menutup sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan sektor pertanian juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian serius pemerintah daerah terhadap petani dan nelayan lokal. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen untuk menjadikan sektor pangan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Bombana secara langsung dalam proses pengukuhan ini juga disebut menjadi simbol kuatnya dukungan pemerintah terhadap peran penting para penyuluh dan pelaku utama dalam rantai produksi pangan di daerah.

KTNA dan PERHIPTANI Kabupaten Bombana selama ini dikenal aktif menginisiasi pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi petani dan nelayan. Dengan struktur organisasi baru yang lebih segar dan solid, diharapkan dua lembaga ini dapat menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2025–2030, diharapkan pula adanya pembaruan pendekatan dalam pengembangan pertanian dan perikanan, termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna dan pola budidaya yang ramah lingkungan.

Selain sebagai momentum konsolidasi kelembagaan, pengukuhan ini juga mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sektor pertanian dan perikanan di Bombana yang lebih maju dan mandiri.

Minahasa Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Sentra Hotel, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat 30 Mei 2025. Munas ini menjadi momentum strategis bagi seluruh kepala daerah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, secara resmi membuka Munas bersama Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dengan memukul tetengkoren sebagai tanda dimulainya kegiatan. Dalam sambutannya, Putranto menyampaikan apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh bupati yang hadir, serta penghargaan khusus kepada Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah Munas.

“Terima kasih dari Bapak Presiden dan mohon maaf karena belum dapat hadir langsung. Beliau sangat mengapresiasi pelaksanaan Munas di Minahasa Utara, yang juga merupakan kampung halamannya,” ucap Putranto.

Munas kali ini menjadi yang pertama diselenggarakan di luar Jakarta dan sekaligus menandai perayaan HUT ke-25 APKASI. Selain agenda utama pemilihan Ketua Umum, Munas juga akan mengevaluasi program kerja organisasi serta menyelaraskan kebijakan prioritas dengan arah pembangunan nasional.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda selaku ketua penyelenggara menyampaikan rasa bahagianya atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa Munas VI sejatinya dijadwalkan berlangsung pada 2026, namun dipercepat untuk menyesuaikan dengan dinamika politik nasional.

“Kami sangat bahagia menyambut kehadiran seluruh bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Munas ini menjadi ajang silaturahmi, sekaligus menyatukan tekad dalam membangun daerah menuju Indonesia Emas,” ujar Joune.

Menurut Joune, Minahasa Utara telah menyiapkan pelayanan terbaik bagi para tamu yang hadir. Ia juga berharap para peserta dapat menikmati keramahan warga dan keindahan alam daerahnya.

“Selamat datang di Minahasa Utara. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan. Silakan menikmati suasana di sini dan sebarkan kebaikan yang ada,” tutupnya.

Selain rangkaian Munas, APKASI juga menggelar malam Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2025 serta sejumlah agenda pendukung lainnya. Kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam acara ini menjadi bentuk komitmen untuk terus bersinergi dalam memperkuat otonomi daerah dan menjawab tantangan pembangunan masa depan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama jajarannya, resmi dilantik sebagai Ketua dan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2024–2029 oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Pelantikan yang digelar di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (29/5/2025), juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Bombana, Edi, S.Ag., M.Si beserta pengurus, serta pengurus lembaga pemeriksa keuangan Kwarcab oleh Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.

Dalam amanatnya, Asrun Lio menegaskan pentingnya keberadaan Gerakan Pramuka dalam membangun karakter generasi muda serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

“Gerakan Pramuka mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan hidup yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Kalau ingin mencari manusia yang bertanggung jawab, setia terhadap Pancasila, dan disiplin, maka carilah dari Pramuka,” tegas Asrun Lio.

Ia juga menekankan bahwa Pramuka bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman disintegrasi bangsa.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, memberikan perhatian serius terhadap hal ini, bahkan telah mengalokasikan dana hibah yang jauh lebih besar pada tahun 2025 untuk pembinaan kepramukaan di seluruh daerah.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Gerakan Pramuka. Tahun 2025, kami sudah alokasikan dana hibah yang cukup besar, karena kami percaya salah satu jalur terbaik membina generasi bangsa adalah melalui Pramuka,” ujarnya.

Asrun juga mengungkapkan bahwa meskipun pelantikan ini sempat tertunda karena pelantikan kepala daerah secara nasional pada Februari lalu, ia bersyukur pelantikan di Bombana dapat terlaksana dengan baik dan menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara.

Selain penguatan karakter dan kepemimpinan, Gerakan Pramuka juga disebut aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, hingga pendidikan bencana dan kebangsaan.

Pramuka juga memiliki mekanisme pengawasan keuangan internal melalui lembaga pemeriksa keuangan sendiri, yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan.

“Pramuka adalah mitra potensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk bekerja sungguh-sungguh dan menjadi pelita bagi generasi muda,” pungkas Asrun Lio.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin mengaku siap menjalankan amanah sebagai Ketua Mabicab dan mendukung penuh program-program kepramukaan di Bombana.

“Kami siap menjadi pembina dan mitra aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan kepramukaan di Bombana, demi membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Ketua Kwarcab Bombana yang baru dilantik, Edi, S.Ag., M.Si., juga menyatakan kesiapannya memimpin gerakan Pramuka Bombana dengan semangat kolaborasi dan integritas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Mabicab, Kwarcab, dan semua gugus depan demi keberhasilan program-program kepramukaan di daerah.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi penguatan gerakan Pramuka di Bombana dan Sulawesi Tenggara secara umum, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membina karakter bangsa melalui pendidikan nonformal yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kejayaan Gerakan Pramuka di daerah. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Sultra, melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling, menyampaikan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pilar penting dalam membentuk karakter dan keterampilan generasi muda.

“Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar di tahun 2025 untuk mendukung program pembinaan pramuka. Ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa membina generasi bangsa bisa ditempuh melalui jalur kepramukaan,” kata Wakil Gubernur saat menyampaikan sambutan Gubernur dalam pelantikan Mabida dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra periode 2024–2029 di Kendari, Sabtu, 3 Mei 2025.

Acara pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso dan Sekretaris Jenderal Kwarnas Mayjen TNI (Purn) DR. Bachtiar, S.I.P., M.A.P. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Sultra sebagai Ketua Mabicab, serta jajaran Forkopimda Sultra.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan salam hangat Gubernur kepada Ketua Kwarnas, seraya mengingatkan kembali bahwa pemilihan Kak Budi Waseso sebagai Ketua Kwarnas dilakukan di Kendari dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018.

“Saya meyakini Kakak Budi Waseso akan selalu mengingat Kendari sebagai kota penuh kesan. Di sinilah beliau dipercaya memimpin gerakan pramuka secara nasional,” ujar Hugua.

Gerakan Pramuka, kata dia, menjadi harapan pemerintah di tengah tantangan globalisasi dan potensi disintegrasi bangsa. Ia menegaskan, pendidikan kepramukaan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010.

Namun demikian, Wagub menyoroti masih rendahnya kepedulian sejumlah kepala daerah terhadap pentingnya gerakan pramuka. Karena itu, Pemprov Sultra menargetkan kebangkitan gerakan pramuka sebagai salah satu prioritas kepemimpinan saat ini.

“Saya meminta bupati dan wali kota memberi perhatian serius terhadap kwartir cabang di daerah masing-masing, termasuk mendukung gugus depan di satuan pendidikan, karena di situlah anak-anak kita langsung dibina dan dididik,” ujarnya menegaskan.

Gubernur juga meminta agar OPD dan instansi vertikal berperan aktif membina satuan karya pramuka di lingkungan masing-masing. Tak hanya dukungan anggaran, peningkatan kapasitas SDM pembina dan pelatih juga menjadi fokus.

“Saya berharap para pelatih dan pengurus pramuka memiliki profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena di tangan kakak-kakaklah akan lahir generasi pramuka yang unggul,” ujar Wagub.

Lebih jauh, Pemprov Sultra juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah kegiatan nasional kepramukaan. “Saya meminta Kakak Ketua Kwarda Asrun Lio untuk berkoordinasi lebih teknis dengan Kwarnas guna mempersiapkan kegiatan nasional yang bisa digelar di Sultra. Insyaallah gubernur akan beri dukungan maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Sultra Kakak Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sultra atas dukungan nyata terhadap kegiatan pramuka. Ia mengatakan, dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pramuka sebagai jalan strategis membina generasi bangsa.

“Gerakan kepanduan telah eksis sejak 1912. Filosofi pramuka digali dari budaya Indonesia. Bung Karno bahkan menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka melalui Keppres Nomor 238 Tahun 1961,” kata Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan sejarah panjang pramuka, termasuk perannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga menjadi rumah besar pembinaan karakter generasi muda Indonesia.

“Gerakan pramuka mampu menyatukan bangsa ini di tengah banyaknya perbedaan kepentingan. Ini potensi besar. Jaringan kita kuat, struktur organisasi kita sistematis, dan anggota tersebar hingga ke pelosok,” ujarnya.

Kwarda Sultra, kata dia, siap melaksanakan program pembinaan yang selaras dengan agenda nasional dan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kwarnas atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan.

“Untuk kakak-kakak pengurus Kwarda yang baru dilantik, mari kita jalankan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Mari bangkitkan kembali pendidikan kepanduan di Bumi Anoa,” tutup Asrun Lio.

Pelantikan Mabida dan Kwarda Sultra ini turut disempurnakan dengan agenda rapat kerja daerah (Rakerda) yang akan digelar pada 4 Mei 2025, untuk menyusun program kerja tahun 2025 dan 2026. Sebelumnya, telah digelar rapat teknis pembinaan anggota dewasa serta sidang paripurna penegak dan pandega.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi memulai salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanudin dan Ahmad Yani yaitu “Satu Desa Satu Hafidz” yaitu program yang bertujuan melahirkan satu penghafal Al-Quran setiap Desa. Tahap awal program ini, Pemkab bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Bombana.

Kerja sama yang dibangun ini merupakan upaya mewujudkan masyarakat Qurani dan membentuk generasi penghafal Al-Qur’an yang tersebar di seluruh desa di Bombana.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bombana dan Ponpes Ibnu Mas’ud digelar pada 26 Mei 2025, bertempat di Pendopo Rujab Bupati Bombana.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin menjelaskan Program ini ditargetkan melahirkan satu hafidz 30 juz di setiap desa dalam waktu tiga tahun kedepan.

Untuk tahap awal, pendataan dan survei telah dilakukan, dan pendaftaran calon tahfidz akan dibuka pada awal penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 ini.

Suami H. Fatmawati Kasim Marewa itu berharap program ini mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan pesantren.

Ia menegaskan bahwa pondok pesantren modern perlu disiapkan di Bombana agar anak-anak tidak harus merantau ke luar daerah untuk menimba ilmu agama.

“Selama ini banyak santri dari Bombana yang mondok di Kendari atau luar daerah. Ke depan kita ingin menghadirkan pesantren berkualitas di daerah sendiri, dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung,” tegas Burhanudin.

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para penghafal Al-Qur’an. Menurutnya, perhatian dari pemerintah dan masyarakat harus terus diberikan, tidak hanya saat proses belajar, tapi juga ketika para hafidz telah kembali ke desa masing-masing.

“Ketika anak-anak ini telah menyelesaikan hafalannya, jangan biarkan mereka kesulitan bahkan untuk makan. Ini tanggung jawab kita semua. Mereka adalah aset umat, pembawa cahaya Al-Qur’an untuk masyarakat,” ungkap Burhanudin

Ia menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda.

“Kami ingin menjadikan Bombana sebagai Kota Santri di Sultra. Hadirnya hafidz di setiap desa akan membawa pengaruh positif, menjadi panutan bagi masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai religius di tengah kehidupan sosial kita,” ucap Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa peran pesantren tidak hanya mencetak hafidz, tetapi juga membentuk manusia yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual.

Bupati juga menegaskan pentingnya menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang berkualitas dan layak bagi generasi penerus.

“Zaman dulu orang tua memasukkan anak ke pesantren dengan niat untuk menguatkan mental, meski dalam keterbatasan. Tapi sekarang, kita harus menyiapkan yang terbaik. Gedung yang layak, fasilitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung agar pesantren bisa menjadi pilihan utama masyarakat,” jelasnya.

Burhanuddin juga mengajak semua pihak, dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat, untuk ambil bagian dalam mendukung program ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

“Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Mari ulurkan tangan, bantu mereka yang belajar agama. Ini bagian dari amal jariyah kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan membimbing masyarakat dengan ilmu dan akhlak Qurani,” tuturnya.

Ia berharap agar langkah awal ini menjadi pintu gerbang lahirnya lebih banyak kerja sama serupa dengan pesantren-pesantren lainnya di Bombana.

”Ke depan, kita berharap tidak hanya satu, tapi banyak lembaga yang menjadi pusat penghafal Al-Qur’an di Bombana ini.” tandasnya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud, Surahmat, S.Pd.I, menyampaikan rasa syukurnya atas sinergi antara lembaganya dan Pemkab Bombana. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama.

“Kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Ada banyak anak-anak kita di Bombana yang punya semangat belajar agama dan menghafal Al-Qur’an. Program ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir bersama kami, mendukung niat baik ini,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen dan perhatian Pemkab Bombana terhadap Pondok Pesantren dan mempercayakan salah satu program mulia ini.

“Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala niatan baik ini, agar terlaksana dengan baik,” tandasnya.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra). Proses pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (26/5/2025), dan merupakan bagian dari rotasi serta penyegaran birokrasi demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 10073.3.1/142 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 Mei 2025 di Kendari. Selain 13 pejabat yang dilantik, satu pejabat lainnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya, dan sejumlah pejabat ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada beberapa perangkat daerah yang mengalami kekosongan jabatan.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan bahwa rotasi jabatan bukanlah hal luar biasa dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dipandang sebagai hadiah, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan itu bukan hak apalagi untuk disombongkan. Ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab besar. Saya berharap semuanya bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk kepentingan rakyat,” ujar Gubernur saat memberikan arahan kepada pejabat yang dilantik.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan. “Saya tidak melihat siapa Anda atau dari mana asalnya. Saya hanya melihat kerja nyata dan integritas. Jika tidak mampu menjalankan tugas, maka akan diganti,” katanya tegas.

Para pejabat yang dilantik menduduki posisi strategis di lingkup Pemprov Sultra. Di antaranya Laode Butolo sebagai Sekretaris DPRD Sultra, Dr. Sukanto Toding sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, La Haruna sebagai Asisten Administrasi Umum, dan La Ode Rusdin Jaya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Beberapa jabatan lainnya yang mengalami perubahan termasuk Kepala BKD, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kepala BPBD Sultra. Di sisi lain, Drs. La Ode Saifuddin ditunjuk sebagai Kepala BPBD menggantikan Muhammad Yusuf yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selain pelantikan definitif, Gubernur juga menyerahkan surat perintah tugas kepada sejumlah pejabat yang ditunjuk sebagai Plt kepala perangkat daerah. Tercatat ada 13 pejabat Plt yang diberi kepercayaan untuk mengisi kekosongan sementara, seperti Prof. Dr. Andi Khaeruni R sebagai Plt Kepala BKD, Prof. Dr. Muhammad Taufik sebagai Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Prof. Dr. Aris Badara sebagai Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa kepala perangkat daerah juga melakukan penugasan internal dengan menunjuk pejabat sebagai Plt, antara lain dr. Asridah sebagai Plt Kadis Kesehatan, dr. Muchammad Saiful sebagai Plt Direktur RSUD Bahteramas, serta Andi Syahrir sebagai Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Dalam pidatonya, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak berkecil hati jika mengalami rotasi atau penugasan sementara. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdi tetap terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan integritas.

“Bagi yang digeser, jadikan ini sebagai bahan introspeksi. Jangan putus asa, saya tetap membuka peluang bagi siapa pun yang mampu dan layak. Mari kita bekerja dengan hati, saling mendukung demi Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera dan religius,” ujar Gubernur dengan penuh harap.

Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda strategis pemerintahan untuk mempercepat realisasi program pembangunan serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik di daerah.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) angkat bicara terkait tudingan miring yang beredar di masyarakat mengenai proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra. Melalui Kepala Biro Ekonomi Setda Pemprov Sultra, Abdul Rajab, ST, M.Si, pihaknya menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Sultra telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi BUMD,” ujar Abdul Rajab kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra menyambut baik berbagai tanggapan publik yang mencerminkan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, perhatian publik merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas, namun perlu diluruskan apabila terdapat penafsiran keliru terhadap regulasi yang menjadi dasar hukum seleksi.

“Kami memberikan apresiasi terhadap masukan masyarakat, namun penting juga untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap aturan. Permendagri tersebut harus dibaca secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” kata Rajab.

Ia menjelaskan, seluruh proses seleksi yang dilakukan Pemprov Sultra mengikuti kaidah hukum yang ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang saling terkait, termasuk dalam hal pembentukan panitia seleksi dan pelibatan tim atau lembaga profesional dalam uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

Rajab merinci bahwa pada Pasal 7 Ayat 3 terdapat tujuh poin tugas panitia seleksi, salah satunya membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional yang akan melaksanakan UKK. Sementara pada Pasal 11 Ayat 2 dijelaskan bahwa UKK harus dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional.

“Selanjutnya, Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan UKK oleh tim tersebut dapat melibatkan konsultan perorangan, dan pada Ayat 3 ditegaskan bahwa tim atau lembaga profesional tersebut harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah,” jelasnya.

Menurutnya, jika penetapan tim UKK tidak dilakukan melalui keputusan kepala daerah, justru akan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karena itu, penetapan tersebut merupakan langkah konstitusional dan wajib sebagai bagian dari tata kelola yang akuntabel.

Rajab juga menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah ditempuh sesuai mekanisme yang tertuang dalam regulasi. Oleh karena itu, Pemprov Sultra meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap mempercayai proses yang telah berjalan.

“Kami berharap dengan penjelasan ini, opini-opini miring yang berkembang bisa ditepis. Pemprov Sultra telah menjalankan semua proses sesuai aturan yang ada. Tidak ada yang kami langgar, dan kami terbuka terhadap pengawasan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses-proses pemerintahan secara proporsional dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berdasar. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

Abdul Rajab menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta menjamin bahwa setiap proses pengangkatan pejabat di lingkungan BUMD dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

“Jika masyarakat ingin tahu lebih jauh, kami siap membuka ruang diskusi. Pemerintah tidak antikritik, tetapi mari kita bicara berdasarkan data dan regulasi,” pungkasnya.

Kolaka Timur, Sultranet.com – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan pembinaan Posyandu serta mendorong percepatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di desa dan kelurahan. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025, di Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta, serta Kelurahan Tababu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi Lomba Posyandu Tingkat Nasional yang akan digelar Agustus mendatang. Lebih dari itu, kunjungan ini bertujuan untuk menguatkan peran strategis Posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat, yang kini tidak lagi hanya terbatas pada sektor kesehatan.

Dalam sambutannya di hadapan para kader dan masyarakat, Arinta menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan publik.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor sangat penting. Kita butuh keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah desa, OPD kabupaten, maupun provinsi—agar Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di masyarakat,” ujarnya.

Arinta juga menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat dan kader Posyandu, berupa perlengkapan pemadam kebakaran, paket sembako, serta perlengkapan kesehatan. Bantuan ini diharapkan mampu memperkuat semangat gotong royong dan meningkatkan kualitas layanan Posyandu.

“Kita ingin kader Posyandu tak hanya fokus pada kesehatan balita dan lansia, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mulai dari masalah sanitasi, rumah tidak layak huni, pendidikan, hingga persoalan sosial lainnya harus bisa ditangani secara terpadu,” tutur Arinta.

Ia menambahkan bahwa peran Posyandu kini telah berevolusi menjadi pusat layanan masyarakat yang menyentuh enam bidang utama sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan ketertiban masyarakat.

Bupati Kolaka Timur, H. Abdul Azis, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ibu Arinta terhadap masyarakat Koltim. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa semangat baru bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para kader Posyandu.

“Kehadiran Ibu Arinta sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi bukan hanya membawa semangat, tetapi juga bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ucap Bupati dalam sambutannya.

Salah satu titik perhatian kunjungan berada di Posyandu Desa Tasahea, yang kini menjadi Posyandu percontohan dengan tingkat partisipasi mencapai 95 persen. Posyandu ini telah mengintegrasikan empat jenis layanan UKPM (Upaya Kesehatan Perdesaan Mandiri), yaitu Posyandu Balita dan Ibu Hamil, Posyandu Lansia, Posbindu Penyakit Tidak Menular, dan Posyandu Remaja.

Arinta memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kader dan lansia di desa tersebut. Ia menyebut semangat mereka sebagai teladan dalam menjalankan peran aktif di tengah masyarakat.

“Luar biasa ibu-ibu lansia dan para kader kita. Di usia yang tidak muda lagi, mereka tetap aktif melayani dan mendukung pembangunan di desa,” kata Arinta penuh haru.

Dalam penutupan kegiatan, Arinta secara simbolis menyerahkan bantuan kepada perwakilan kader, lansia, dan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut mampu menjadi penguat semangat kerja para kader dan mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah.

“Bantuan ini bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk hadir dan mendukung langsung di lapangan. Kita ingin Posyandu menjadi tempat masyarakat merasa aman, nyaman, dan terbantu,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat baru dalam penguatan Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa, Posyandu di Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi model pelayanan publik yang efektif dan manusiawi.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai langkah nyata menuju lingkungan yang bersih dan tertata dengan meluncurkan program “Berani Bersih Wonuaku”, Jumat, 23 Mei 2025. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yang diawali dengan aksi bersih-bersih serentak di berbagai kecamatan.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta warga setempat. Aksi ini mencakup pembersihan saluran air, pengangkutan sampah, hingga penataan ruang publik. Masyarakat terlihat antusias bergotong royong bersama aparat pemerintah demi mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam keterangannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari upaya kolektif membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

“Kami ingin menanamkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Ini bukan hanya program pemerintah, tapi gerakan seluruh masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin saat ditemui di lokasi kegiatan.

Program “Berani Bersih Wonuaku” dirancang sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Sejak hari pertama peluncuran, program ini telah menjadi penggerak semangat baru di tengah warga.

Kegiatan bersih-bersih dilakukan secara masif di pusat kota maupun wilayah kecamatan. Di beberapa titik, warga terlihat bergandengan tangan bersama petugas kebersihan dan aparat desa membersihkan sampah dan merapikan fasilitas umum. Bupati menyebut, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator utama kesuksesan program ini.

“Kalau semua orang terlibat, maka perubahan akan lebih mudah dan terasa. Kami tidak ingin ini berhenti di 100 hari kerja, tapi menjadi budaya hidup bersih yang terus tumbuh,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, inisiatif ini juga dirancang untuk membentuk karakter masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan mengintegrasikan program ini dengan kegiatan rutin pemerintahan, termasuk melalui pelibatan sekolah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal.

Program ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun pendekatan pembangunan yang dimulai dari hal-hal mendasar. Burhanuddin meyakini, pembangunan fisik dan sosial akan berjalan beriringan jika kebersihan dan kerapian lingkungan dijadikan fondasi awal.

“Perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana, dan membersihkan lingkungan adalah salah satunya. Ini tentang keberanian untuk peduli, keberanian untuk memulai,” ungkapnya.

Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan agar seluruh OPD tidak hanya melibatkan diri dalam kegiatan fisik, tetapi turut menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan kepada warga di setiap kesempatan. Upaya ini dinilai sebagai bentuk sinergi antara pelayanan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan.

Sejumlah warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengaku senang dan merasa dilibatkan secara langsung oleh pemerintah. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak berhenti hanya karena target 100 hari kerja.

“Kalau bisa rutin seperti ini. Kami jadi lebih merasa memiliki tanggung jawab. Apalagi kalau Bupati sendiri datang lihat langsung, itu membuat kami lebih semangat,” kata Arif, warga Kecamatan Rumbia.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus dimulai dari proyek besar, melainkan dari niat kolektif dan keberanian untuk bersih.