Bombana, sultranet.com – Komitmen mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Bidang Tata Ruang mulai melakukan pemasangan papan Informasi garis sempadan jalan dan larangan pembangunan di kawasan sempadan sungai. Jumat, 23 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya awal pemerintah daerah dalam menata wajah kota agar lebih rapi, tertib, dan sesuai dengan peraturan tata ruang.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menciptakan tata kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu prioritasnya adalah penataan ruang publik yang selama ini kerap luput dari perhatian,” ujar Sofian.

Sofian menambahkan bahwa papan informasi tersebut bukan semata simbol larangan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ruang publik.

“Ini bagian dari proses penataan kota yang bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga perubahan perilaku dan kesadaran kolektif,” katanya.

Program ini, lanjutnya, akan terus diperluas ke titik-titik strategis lain di wilayah Bombana, sejalan dengan upaya menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih adaptif terhadap perkembangan daerah dan tantangan lingkungan.

Dinas PUPR juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya ini, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal agar penataan ruang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

“Kami berharap masyarakat mendukung langkah ini. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat aturan dan tidak mengorbankan ruang hidup bersama,” tegas Sofian.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid, ST, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memasang papan informasi larangan membangun di area sempadan sungai dan garis sempadan jalan yang telah ditetapkan.

“Papan informasi ini sebagai penanda batas yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pengembang. Ini penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ruang kota,” jelas Rafid saat ditemui di lokasi pemasangan.

Salah satu titik yang menjadi prioritas adalah kawasan sempadan sungai di RTH 2 Rumbia, Gerbang Lameroro dan sempadan jalan di samping Alfamidi, yang selama ini dinilai rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

Menurut Rafid, kawasan sempadan sungai harus tetap terbuka sebagai ruang hijau publik sekaligus sebagai area resapan air yang vital dalam menghadapi potensi banjir.

“Jika dibiarkan dibangun tanpa pengawasan, dampaknya bukan hanya soal estetika kota, tapi juga bencana ekologis,” tandasnya

Pemasangan papan informasi ini menjadi langkah awal yang konkret dari pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani dalam membangun Bombana yang lebih tertata, humanis, dan berkelanjutan sejak hari pertama mereka menjabat.

tata ruang kota, program 100 hari kerja, PUPR Bombana, larangan bangun di sempadan sungai.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sebanyak 51 pasangan suami istri dari berbagai desa se-Kabupaten Bombana mengikuti sidang terpadu tersebut. Mereka adalah pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk akta nikah yang tercatat oleh negara.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sidang isbat nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap status hukum keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

“Program ini bukan hanya terkait status hukum, tetapi juga berhubungan dengan masa depan anak-anak serta akses mereka terhadap layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kami lakukan secara teratur sepanjang masa kepemimpinan saya,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Ia menambahkan, pasangan yang belum memiliki surat nikah kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, registrasi kartu keluarga, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya sidang terpadu ini, pemerintah hadir memberikan solusi menyeluruh melalui satu layanan terintegrasi yang efisien dan mudah diakses.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bombana, jajaran Pengadilan Negeri Bombana, Penjabat Sekda, kepala OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Bombana, serta tokoh pemuda dan tokoh agama.

Program sidang terpadu ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mulai dari pengesahan pernikahan hingga penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terpadu akan terus dikembangkan. “Kami akan terus memperluas cakupannya. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga jangkauan wilayahnya. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, selain memberikan perlindungan hukum, program ini turut memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana, serta mendukung akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan publik secara lebih luas.

Antusiasme peserta sidang terpadu kali ini menjadi cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi pernikahan. Dengan legalitas yang jelas, anak-anak dari pasangan tersebut juga akan lebih mudah memperoleh dokumen identitas diri yang penting bagi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Mereka bertekad membangun Bombana yang lebih tertib secara administrasi, inklusif dalam layanan publik, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pelaksanaan sidang terpadu yang akan dilakukan secara berkala, Pemkab Bombana berharap semakin banyak keluarga di daerah ini yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat sendi-sendi pembangunan masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara yang berlangsung khidmat pada Selasa, 20 Mei 2025 ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si sebagai inspektur upacara.

Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Pj. Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, kepala OPD, unsur Forkopimda, jajaran ASN, serta CPNS dan PPPK formasi tahun 2024. Momen ini menjadi bagian dari refleksi perjalanan bangsa sekaligus penegasan semangat kebangkitan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam upacara tersebut, Bupati Burhanuddin membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjadikan peringatan Harkitnas sebagai tonggak untuk meneguhkan arah pembangunan nasional yang merata, inklusif, dan berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Kini, semangat itu harus kita gelorakan kembali dalam konteks pembangunan dan transformasi digital yang merata dan inklusif,” ucap Burhanuddin saat membacakan amanat Menkomdigi.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Kerja kolaboratif lintas sektor, penguasaan teknologi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan modern.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Burhanuddin kepada beberapa perwakilan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dan siap mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Pengangkatan CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara cepat dan tepat,” kata Burhanuddin usai menyerahkan SK.

Menurutnya, hadirnya tenaga ASN baru diharapkan bisa membawa semangat baru, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun Bombana yang lebih baik dan berdaya saing. Ia juga menegaskan pentingnya integritas, kedisiplinan, dan semangat melayani dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan pemasangan stiker logo pemerintah daerah pada kendaraan dinas. Pemasangan ini menjadi simbol penguatan identitas aset daerah sekaligus langkah awal menuju tata kelola aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Secara simbolis, Bupati Bombana memasang langsung stiker pada salah satu kendaraan dinas yang telah disiapkan di lokasi. Ia berharap, dengan adanya penanda ini, seluruh pengguna kendaraan dinas dapat menjaga etika penggunaan, serta merawat fasilitas negara dengan penuh tanggung jawab.

“Stiker ini bukan hanya tanda identitas, tetapi juga pengingat bahwa kendaraan ini dibeli dari uang rakyat dan digunakan untuk melayani rakyat. Maka harus digunakan secara bijak,” ujar Bupati Burhanuddin menutup rangkaian kegiatan.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin menegaskan kembali komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajakan bersama untuk terus menjaga semangat kebangsaan, memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah di era digital.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa (20/5/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan yang berlangsung khidmat dan tertib.

Upacara yang menjadi simbol semangat nasionalisme itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, Kepala OPD, unsur Forkopimda, ASN, serta CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 yang akan segera mengemban tugas di lingkup pemerintahan daerah.

Dalam amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Burhanuddin, ditegaskan pentingnya menjadikan Harkitnas sebagai momen untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama dalam merancang kebangkitan nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Kini, semangat itu harus kita gelorakan kembali dalam konteks pembangunan dan transformasi digital yang merata dan inklusif,” ujar Burhanuddin saat membacakan amanat Menkomdigi.

Ia melanjutkan, tantangan zaman menuntut kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menguasai teknologi digital, serta meningkatkan komitmen terhadap pelayanan publik. “Kerja kolaboratif, penguasaan teknologi, dan semangat pelayanan adalah bentuk nyata dari kebangkitan nasional hari ini,” ucapnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024. SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana kepada sejumlah perwakilan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dan siap bertugas.

Penyerahan SK ini disambut haru dan penuh semangat oleh para penerima. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk mengabdi sebaik mungkin. “Alhamdulillah, ini adalah awal perjalanan pengabdian saya sebagai ASN. Saya siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bombana,” ujar salah satu CPNS usai menerima SK.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pemasangan stiker logo Pemerintah Kabupaten Bombana pada seluruh kendaraan dinas yang merupakan aset daerah. Aksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pemanfaatan aset publik.

Secara simbolis, Bupati Bombana memasang langsung stiker pada salah satu kendaraan dinas yang telah disiapkan di lokasi upacara. Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk pengingat bagi seluruh pengguna kendaraan dinas agar lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Stiker ini bukan hanya simbol. Ini adalah pesan moral bahwa aset pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirawat dengan baik. Etika penggunaan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Harkitnas tahun ini mencerminkan semangat kolektif Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong nilai-nilai kebangkitan nasional ke dalam praktik nyata pelayanan publik. Tak hanya menjadi seremoni tahunan, momen ini sekaligus menjadi panggung komitmen bersama dalam membangun Bombana yang lebih maju dan inklusif.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (20/5). Peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” dan diikuti oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari Sekretaris Daerah hingga ASN dari berbagai instansi.

Dalam kesempatan tersebut, Hugua membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang menegaskan pentingnya makna historis Hari Kebangkitan Nasional sekaligus sebagai penyemangat menghadapi tantangan masa kini.

“117 tahun lalu, melalui pendirian Budi Utomo, lahirlah kesadaran nasional yang menolak ketergantungan pada kekuatan asing. Kebangkitan itu harus terus kita hidupkan, bukan sekadar sebagai romantisme sejarah, tapi sebagai energi untuk menjawab tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan ancaman kedaulatan digital,” ucap Meutya dalam sambutannya.

Lebih lanjut, sambutan menekankan posisi Indonesia yang saat ini mengusung politik luar negeri bebas aktif. “Kita memilih menjadi mitra terpercaya dalam percaturan dunia, sekaligus membangun kekuatan dari dalam melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Selama 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program strategis sudah dijalankan sebagai fondasi kebangkitan nasional. Di antaranya program makan bergizi gratis yang telah menyasar lebih dari 3,5 juta anak Indonesia, layanan kesehatan gratis untuk 777.000 warga, serta digitalisasi layanan kesehatan agar lebih inklusif dan cepat. Pembentukan Danantara Investment Agency sebagai pengelola kekayaan nasional juga menjadi langkah strategis untuk kemandirian ekonomi.

Pemerintah juga memperkuat pelatihan vokasi dan pengembangan talenta digital, termasuk pembangunan AI Centre of Excellence di Papua. Perlindungan sosial di ruang digital tidak luput dari perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS), demi menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan beretika bagi anak-anak Indonesia.

“Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan bangsa dengan Asta Cita, delapan misi besar yang menjadi kompas perubahan nyata dan berpihak pada rakyat,” jelas sambutan tersebut. Semangat kebangkitan diibaratkan seperti akar pohon yang kokoh menopang kehidupan meski tak selalu terlihat.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teraktif dalam apel pagi berdasarkan tingkat kehadiran. Lima OPD dengan kehadiran terbaik adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (89,98%), Badan Pendapatan Daerah (86,77%), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (86,63%), Rumah Sakit Jiwa (85,22%), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (85,11%).

Selain itu, penghargaan ASN teladan diberikan kepada Saudara Rezki Naresi, S.P., dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan disiplin kerjanya.

Peringatan Harkitnas tahun ini tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga dorongan kuat agar seluruh elemen bangsa terus bangkit bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.

Bombana, SultraNet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Festival Anak Saleh/Salihah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030. Festival ini bertujuan membentuk generasi muda Islam yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa Qur’ani. Acara pembukaan berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin (19/5/2025).

Festival tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, para kepala OPD, Kepala Kementerian Agama Bombana, camat, kepala KUA, tokoh agama, serta ratusan peserta dari seluruh kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya pembinaan karakter sejak usia dini melalui pendekatan keagamaan yang holistik.

“Festival ini bukan hanya ajang lomba, tetapi wadah pembentukan karakter dan tempat menumbuhkan semangat ukhuwah. Kita ingin anak-anak Bombana tumbuh menjadi pribadi yang cinta Al-Qur’an, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan memiliki akhlak yang mulia,” ucap Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi unggul Bombana. “Festival ini adalah salah satu upaya kita membentuk karakter generasi muda agar menjadi anak-anak saleh dan salihah yang bisa menjadi pelita bagi daerah dan bangsa ke depan,” katanya.

Bupati juga mengapresiasi kerja keras panitia, peran para guru pembimbing, serta dukungan orang tua yang telah mendorong anak-anak untuk berpartisipasi. Ia berharap festival ini dapat digelar secara berkelanjutan, bahkan ditingkatkan ke jenjang provinsi dan nasional.

Ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan turut ambil bagian dalam festival ini, mulai dari siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga santri dari pondok pesantren yang tersebar di wilayah Bombana.

Mereka mewakili kecamatan masing-masing, setelah sebelumnya melalui proses seleksi di tingkat kecamatan. Terdapat beberapa cabang lomba dalam dua kategori usia, antara lain lomba azan, tilawah Al-Qur’an, dakwah, dan tahfiz Al-Qur’an.

Setiap kategori dinilai oleh dewan juri profesional yang berasal dari kalangan ustaz, guru agama, serta tokoh masyarakat yang kompeten di bidangnya.

Festival ini menjadi momentum penting dalam membentuk pondasi moral anak-anak Bombana di tengah derasnya arus digital dan globalisasi. Pemerintah berharap kegiatan serupa terus ditingkatkan sebagai upaya strategis dalam memperkuat identitas keagamaan dan kebudayaan lokal.

“Semoga kegiatan seperti ini mampu melahirkan generasi Qur’ani yang mampu membawa Bombana menjadi daerah religius, berbudaya, dan maju,” tutup Bupati Burhanuddin.

Festival Anak Saleh/Salihah Bombana 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Banyak orang tua yang tampak hadir mendampingi anak-anak mereka. Bagi sebagian besar peserta, ini bukan hanya ajang lomba, tetapi juga pengalaman berharga dalam memperkuat keimanan dan membentuk karakter sejak dini.

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendorong lahirnya generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal ilmu, iman, dan akhlak.

Bombana, Sultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir dengan menggelar rapat koordinasi penertiban bangkai kapal perikanan di wilayah tambatan perahu Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, di Aula Kantor Bappeda, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni “Berani Bersih Wonuaku.” Program ini menitikberatkan pada penataan ulang ruang publik dan kawasan pesisir, demi menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyebutkan bahwa bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan aktivitas pelayaran dan kehidupan laut.

“Bangkai kapal yang dibiarkan sangat mengganggu. Bukan hanya menurunkan estetika kawasan pesisir, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan laut dan pencemaran lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” kata Ahmad Yani.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Seluruh peserta sepakat bahwa penanganan bangkai kapal perlu ditangani secara serius dan terpadu.

Beberapa langkah strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain pendataan bangkai kapal yang ada, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap bangkai kapal tak bertuan, serta kampanye sosialisasi kesadaran lingkungan kepada warga pesisir.

Penertiban ini juga menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada nelayan, agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara nyaman dan aman. Pemerintah ingin memastikan bahwa kawasan pesisir tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan aman bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

“Kalau dibiarkan, bangkai-bangkai ini bisa menjadi bom waktu. Kita tidak ingin nelayan kesulitan bersandar atau bahkan mengalami kecelakaan karena terganggu puing-puing kapal yang berserakan. Maka kita harus bergerak cepat dan terorganisir,” lanjut Ahmad Yani.

Melalui program “Berani Bersih Wonuaku”, Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong perubahan budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur dan penataan kawasan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga akan membentuk tim lintas sektor untuk memantau langsung pelaksanaan hasil rapat tersebut. Pemantauan akan melibatkan peran aktif warga, termasuk tokoh masyarakat dan kelompok nelayan, sebagai ujung tombak dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih dan tertata.

“Kita ingin masyarakat ikut menjadi pelaku perubahan. Bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dan terlibat langsung. Karena tanpa peran serta masyarakat, program sebagus apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujar Wakil Bupati.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak menunda-nunda upaya penataan kawasan strategis, termasuk pesisir yang menjadi urat nadi ekonomi sebagian besar warga Rumbia dan Rumbia Tengah. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kebijakan lingkungan jangka panjang yang berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap kawasan pesisir Bombana dapat menjadi contoh penataan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi cerminan keberhasilan visi “Berani Bersih Wonuaku” yang nyata di lapangan.

Kendari, Sultranet.com – Di tengah hujan rintik yang menyelimuti halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tetap digelar dengan khidmat dan penuh semangat. Kegiatan yang berlangsung di lobby Kantor Gubernur pada Senin pagi, 19 Mei 2025 itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.

Apel dihadiri oleh para staf ahli gubernur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Hugua mengajak seluruh peserta apel untuk merefleksikan makna Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

“Bangkitnya Budi Utomo pada tahun 1908 adalah momentum lahirnya kesadaran nasional sebagai bangsa yang merdeka. Ini bukan sekadar tanggal dalam buku sejarah, tapi panggilan jiwa untuk kita semua agar memahami kembali semangat juang para pendahulu bangsa,” kata Hugua dengan suara mantap di hadapan para ASN.

Ia menekankan bahwa kebangkitan nasional bukan hanya tentang perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga tentang membangun karakter dan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, menurutnya, ASN harus bekerja dengan jiwa pelayanan yang berakar dari semangat sejarah dan tanggung jawab sosial.

“Tanpa pemahaman sejarah dan empati terhadap masyarakat, kita hanya akan menjadi manusia robot—bekerja tanpa jiwa, tanpa arah, dan kehilangan makna,” tegas Hugua.

Dalam pidatonya, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial. Ia menyebut bahwa keberhasilan seorang pemimpin atau pegawai tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual.

“Delapan puluh persen kesuksesan seseorang berasal dari kecerdasan emosional dan kemampuan membangun hubungan baik. Hanya dua puluh persen yang ditentukan oleh kecerdasan akademik. Seorang dokter, insinyur, atau pejabat bisa saja gagal jika tidak mampu memahami lingkungannya secara emosional,” jelasnya.

Lebih jauh, Hugua mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan disiplin dalam bertugas. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra akan memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja terbaik sebagai bentuk motivasi bagi seluruh instansi.

“Besok akan diumumkan SKPD terbaik dan terdisiplin. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagian dari budaya kerja kita. Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kokoh dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Momentum apel gabungan ini menjadi ruang yang tidak hanya menguatkan semangat nasionalisme, tetapi juga mempererat kebersamaan antar ASN dan memperkuat nilai-nilai pengabdian. Suasana hangat dan penuh semangat di tengah cuaca yang gerimis justru menambah kekhidmatan apel tersebut.

Menurut beberapa peserta apel, pesan-pesan Wakil Gubernur memberi energi baru dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan. “Apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur sangat menyentuh. Kami diingatkan kembali bahwa pelayanan publik harus punya hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar salah satu ASN yang hadir.

Kegiatan apel gabungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai sejarah, integritas, dan solidaritas. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemprov Sultra berharap seluruh ASN mampu menjawab tuntutan zaman dengan pelayanan yang lebih manusiawi dan berkualitas.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., mengajak seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama menjaga kebersihan kawasan MTQ Kota Kendari melalui kegiatan senam pagi dan kerja bakti bersama, Jumat, 16 Mei 2025.

Kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan senam bersama yang diikuti oleh para pegawai dari berbagai instansi pemerintah. Suasana penuh semangat tampak mewarnai lapangan MTQ Kendari saat para peserta bergerak serempak mengikuti instruktur senam.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, dalam arahannya seusai senam, mengajak seluruh peserta untuk melanjutkan kegiatan dengan kerja bakti di lokasi masing-masing yang telah dibagi sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang sering menjadi masalah di area publik seperti kawasan MTQ.

“Setelah senam ini, kita akan melanjutkan kerja bakti di titik-titik lokasi yang telah dibagi. Fokuskan pada pembersihan lingkungan, terutama sampah plastik. Teman-teman dari OPD yang berwenang agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang datang berolahraga di sini untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya,” kata Hugua.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan sampah, dan berupaya mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam waktu dekat, katanya, Pemprov Sultra akan menyiapkan sarana pemilahan sampah agar pengelolaan limbah plastik dan organik bisa berjalan lebih optimal.

“Mudah-mudahan tahun ini sudah dapat disiapkan tempat sampah terpisah, antara sampah plastik dan sampah basah, agar pengelolaannya lebih optimal,” ujarnya.

Usai memberikan arahan, Wakil Gubernur turun langsung meninjau titik-titik lokasi kerja bakti. Dengan berjalan kaki menyusuri area MTQ, Hugua menyapa para pegawai yang tengah membersihkan lingkungan. Beberapa tampak memungut sampah plastik, menyapu daun kering, dan merapikan taman-taman kecil di sekitar lokasi.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja bakti berjalan dengan baik dan memberi dampak langsung terhadap kebersihan kawasan MTQ yang menjadi salah satu ruang publik penting di Kota Kendari. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Menurut Hugua, kawasan MTQ tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga untuk berolahraga dan bersantai. Oleh karena itu, menjaga kebersihan di tempat ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Tempat ini milik kita bersama. Mari kita rawat, jaga kebersihannya, dan tumbuhkan rasa memiliki, karena lingkungan yang bersih akan membawa dampak besar terhadap kesehatan dan kenyamanan kita semua,” tegasnya.

Kegiatan senam dan kerja bakti ini merupakan bagian dari agenda rutin Pemprov Sultra untuk meningkatkan kebugaran jasmani para ASN sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antarsektor dalam menjaga fasilitas publik. Tidak hanya soal fisik, kegiatan ini juga mempererat solidaritas dan kebersamaan antarpersonel SKPD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap inisiatif semacam ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di ruang-ruang publik yang digunakan secara luas.

Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, seperti memungut sampah atau menanam pohon, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif yang dapat membawa perubahan besar bagi wajah kota dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

Kendar, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan utama yang akan menjadi panduan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, RPJMD adalah cerminan janji politik kepala daerah kepada masyarakat Sultra.

“Sebagai pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban mewujudkan pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.”

Gubernur juga menekankan pentingnya proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis data. Ia berharap, rancangan awal yang telah dibahas dan disepakati bersama ini mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun dengan prinsip kolaboratif dan inklusif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Sultra,” ujarnya.

Visi daerah yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Gubernur menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi antara semua unsur pemerintahan, termasuk dukungan legislatif dan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta disaksikan oleh anggota DPRD, Forkopimda, pejabat tinggi pratama Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, hingga perwakilan BUMN.

Gubernur mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada DPRD Sultra atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia menyebut bahwa saran dan masukan dari legislatif akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Saya sangat menghargai sinergi yang telah dibangun bersama DPRD. Semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini penting untuk menjamin percepatan pelaksanaan program prioritas yang sudah dirancang dalam dokumen tersebut.

Rapat paripurna yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta tokoh-tokoh penting di lingkup pemerintahan dan institusi vertikal lainnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nota Kesepakatan RPJMD menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif masih menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan Sultra menuju masa depan yang lebih baik.