Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-MTQ dan E-MAQRA dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) ke-XXVIII tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Iwan Susanto, di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Bimtek yang berlangsung selama tiga hari hingga 17 Mei 2025 ini diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) E-MTQ tingkat provinsi serta para admin E-MTQ dari seluruh kabupaten dan kota se-Sultra. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman operasional seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan STQH yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Iwan Susanto menegaskan bahwa STQH bukan hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur’an dan Hadist, melainkan juga menjadi ajang dakwah dan syiar Islam di tengah masyarakat.

“STQH bukan sekadar ajang seremonial atau kompetisi antar-kafilah, melainkan merupakan sarana dakwah, syiar Islam, serta momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan masyarakat,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti STQH. Menurutnya, penerapan sistem berbasis elektronik seperti aplikasi E-MTQ menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat integritas data serta efektivitas administrasi.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Melalui aplikasi E-MTQ, kita bisa melakukan pendaftaran peserta, verifikasi data, hingga pelaporan secara terintegrasi dan transparan,” jelasnya.

Bimtek ini, lanjut Iwan, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pelaksana teknis di lapangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital yang digunakan.

“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan seluruh pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki keterampilan dan pemahaman memadai dalam mengoperasikan sistem E-STQ,” tegasnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber, instruktur, dan panitia pelaksana atas kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mendukung terselenggaranya Bimtek ini. Menurutnya, peran serta aktif para peserta sangat penting demi suksesnya pelaksanaan STQH di tahun 2025.

“Saya berharap para peserta dapat memahami kebijakan umum STQH, menguasai teknis penggunaan aplikasi E-STQ, dan menjadi penghubung yang andal di daerah masing-masing,” ucapnya menutup sambutan.

Dalam suasana penuh semangat dan antusiasme, para peserta mengikuti sesi pelatihan teknis yang mencakup pengenalan aplikasi E-MTQ, simulasi penggunaan sistem, serta diskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Para instruktur memberikan materi secara interaktif agar seluruh peserta benar-benar memahami peran dan tugas mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap pelaksanaan STQH tahun ini, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola kegiatan keagamaan berbasis digital di masa mendatang.

Selain penguatan kapasitas teknis, Bimtek ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan agenda besar STQH yang menjadi kebanggaan masyarakat Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan resmi menggelar Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keselamatan, dan profesionalisme para nelayan di wilayah pesisir. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan. (15 Mei 2025)

Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Bupati Bombana. Acara berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rumbia Tengah, Kamis (15/5/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Perikanan Bombana, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Komandan Pos Kepolisian Perairan dan Udara Bombana, serta Camat Rumbia Tengah.

Dalam sambutannya, Plh. Sekda Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas nelayan di Bombana. Ia menyatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menekankan aspek keselamatan dalam proses penangkapan.

“Sertifikasi keahlian ini diberikan kepada para nakhoda dan awak kapal perikanan yang ada di Bombana. Diharapkan dengan pelatihan dan sosialisasi SKN ini, para nelayan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja di laut,” kata Ir. Rusdiamin dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini tidak hanya bersifat administratif untuk memenuhi legalitas, namun juga menjadi kebutuhan esensial dalam menjamin keselamatan dan profesionalisme nelayan di tengah tantangan dunia kelautan yang semakin kompleks.

“Melalui pelatihan yang terstruktur, para nelayan akan dibekali keterampilan penting dalam navigasi, teknik penangkapan ramah lingkungan, serta pemahaman hukum kelautan. Ini adalah pondasi untuk meningkatkan daya saing nelayan kita,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh puluhan nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana dan akan berlangsung selama beberapa hari. Mereka akan mendapatkan pembekalan teknis mencakup keselamatan pelayaran, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga tata cara pelaporan aktivitas penangkapan ikan secara legal.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat legalitas kerja nelayan sekaligus membuka jalan menuju transformasi nelayan tradisional menjadi lebih profesional.

“Sertifikasi ini adalah langkah awal menuju modernisasi nelayan kita. Ini bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga perlindungan kerja dan peningkatan kualitas hidup nelayan,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan ini akan membuka akses lebih luas bagi nelayan dalam memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Dengan adanya sertifikasi ini, nelayan akan lebih siap menghadapi era industri perikanan yang semakin kompetitif dan menuntut profesionalisme.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pembangunan sektor perikanan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Banyak nelayan yang sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan serupa, menyampaikan antusiasme mereka terhadap materi yang diberikan dan harapan untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian mereka.

“Baru kali ini saya ikut pelatihan yang seperti ini. Banyak ilmu baru yang saya dapat, terutama soal keselamatan dan cara kerja yang lebih baik,” ungkap salah seorang peserta dari Kecamatan Poleang Timur.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap nelayan lokal dapat tumbuh menjadi pelaku utama perikanan yang mandiri, kompeten, dan berdaya saing tinggi. Tak hanya meningkatkan taraf hidup nelayan, pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelestarian sumber daya laut di Bombana melalui praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pelatihan Sertifikasi Kecakapan Nelayan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah, aparat keamanan laut, dan pelabuhan perikanan menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Bombana.

Program ini sekaligus menjadi titik awal untuk menciptakan sistem perikanan yang lebih tertib, aman, dan terukur, serta menjadikan nelayan sebagai mitra utama dalam pembangunan daerah berbasis maritim yang berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui sinergi lintas sektor. Hal ini ditunjukkan dalam kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (WASEV) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 yang digelar Kodim 1431/Bombana di Kecamatan Matausu, Kamis, 15 Mei 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes., yang hadir mewakili Bupati Bombana, menyampaikan bahwa program TMMD merupakan salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun desa dari berbagai sisi. Ia menyebut, selain membangun infrastruktur, TMMD juga menjadi sarana memperkuat semangat kebersamaan dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

“Kegiatan evaluasi ini juga menjadi momen reflektif bagi kami semua untuk melihat apa yang sudah tercapai, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan di masa yang akan datang,” ucap Sunandar saat memberikan sambutan.

Dalam agenda WASEV, Pj. Sekda Bombana bersama jajaran Kodim 1431/Bombana melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik kegiatan fisik, seperti pembukaan dan perintisan jalan desa, rehabilitasi jembatan, serta pembangunan sarana publik lainnya. Ia menilai, TMMD tidak sekadar menyentuh aspek pembangunan fisik, namun juga membangun nilai-nilai sosial dan kebangsaan di tingkat akar rumput.

“Melalui kegiatan TMMD yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Bombana ini, kita tidak hanya melihat jalan dan jembatan yang terbangun, tetapi juga menyaksikan tumbuhnya kesadaran bela negara dan semangat gotong royong masyarakat desa. Ini adalah fondasi penting untuk ketahanan nasional dari bawah,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, koordinasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya,” katanya.

Kegiatan TMMD ke-124 di Kecamatan Matausu tidak hanya fokus pada infrastruktur. Berbagai kegiatan non-fisik juga dilakukan, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, edukasi kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kapasitas masyarakat desa.

Kegiatan WASEV ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Suasana penuh semangat dan gotong royong tampak menyatu dalam setiap agenda kegiatan.

Dengan semangat kolaborasi yang kuat, diharapkan program TMMD di Kabupaten Bombana tidak hanya berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa penguatan nilai-nilai kebangsaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas, dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan TMMD ke depan akan terus diarahkan agar tidak hanya membangun desa secara fisik, tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dengan pelaksanaan TMMD ke-124 yang berjalan sinergis dan menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, Sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, pedagang takjil, warung makan, dan titik keramaian lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung kelancaran ibadah puasa masyarakat Muslim. Pengawasan intensif mulai diberlakukan sejak awal pekan ini. Rabu, 14 Mei 2025.

Kepala Satpol PP Bombana, Rusman, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban, khususnya di area publik yang berpotensi menimbulkan gangguan selama Ramadan.

“Menjelang Ramadan ini, kami akan melakukan patroli malam di sekitar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menertibkan pedagang takjil yang berjualan di depan Masjid Raya. Tujuannya agar kegiatan jual beli tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas ibadah,” ujar Rusman saat ditemui di kantornya.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari pendekatan yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan semata penindakan, tetapi juga mengajak semua elemen masyarakat menjaga harmoni dan ketenangan selama bulan puasa.

“Selain penertiban, kami juga mengedukasi masyarakat, terutama para pedagang, agar tetap menghormati bulan suci ini. Kami ingin suasana Ramadan di Bombana berjalan damai, penuh toleransi, dan memberi kenyamanan untuk semua,” lanjutnya.

Satpol PP juga akan menyasar tempat hiburan malam dan pijat tradisional. Rusman menyebut bahwa pihaknya sudah mempersiapkan surat edaran yang akan disampaikan kepada pengelola tempat hiburan. Dalam edaran tersebut, akan diatur batasan operasional selama Ramadan.

“Kami akan berkoordinasi dengan pengelola tempat hiburan malam agar kegiatan mereka tidak mengganggu masyarakat yang beribadah. Untuk tempat pijat tradisional, akan dilarang beroperasi selama Ramadan. Itu sudah menjadi ketentuan yang harus dihormati,” kata Rusman menegaskan.

Selain fokus pada kawasan perkotaan, Satpol PP Bombana juga akan menyebar petugas ke wilayah-wilayah kecamatan guna memastikan seluruh titik di daerah tetap dalam kondisi aman dan tertib.

“Kami turunkan anggota ke seluruh wilayah, tidak hanya di ibukota. Semua titik akan kami pantau. Kalau ada pelanggaran ringan, kami beri teguran. Tapi kalau sudah masuk kategori berat, bisa saja kami lakukan penutupan usaha,” jelasnya.

Pengawasan terhadap rumah makan juga menjadi perhatian khusus. Menurut Rusman, pemerintah akan tetap memberikan ruang toleransi bagi rumah makan yang buka di siang hari, terutama yang menyasar konsumen non-Muslim, tetapi tetap harus mengikuti aturan teknis yang ditetapkan.

“Rumah makan boleh buka, tapi harus menyesuaikan. Ada mekanisme dan etika yang harus dipatuhi. Ini penting agar tidak memicu gesekan sosial. Pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan di lapangan, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengurai potensi kemacetan, terutama pada jam-jam rawan saat berbuka puasa di kawasan ramai.

Rusman juga mengajak seluruh elemen masyarakat Bombana untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban bersama, terutama di momen penuh berkah ini. Ia berharap semangat toleransi dan persaudaraan tetap menjadi nafas masyarakat Bombana.

“Kami mengimbau masyarakat yang menjalankan puasa dan yang tidak berpuasa agar saling menghargai. Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus ikut menjaga agar suasana Ramadan benar-benar terasa damai dan penuh makna,” tutup Rusman.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Kali ini, ia dianugerahi penghargaan Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Awards 2025 atas dedikasinya dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pertumbuhan media yang independen di daerah. Penghargaan itu diserahkan dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh organisasi PJS sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai aktif menjaga iklim keterbukaan informasi dan menjalin hubungan konstruktif dengan insan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam acara yang dihadiri tokoh-tokoh media dan pejabat publik itu, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan moral atas pencapaian penting yang sekaligus membawa nama baik daerah di pentas nasional.

Dalam sambutannya, Burhanuddin mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah pengakuan sekaligus amanah besar bagi pemerintah daerah untuk terus membangun relasi yang sehat dan produktif dengan media. Ia menyebut peran jurnalis sebagai mitra penting dalam pembangunan yang transparan dan partisipatif.

“Kami menyadari betapa pentingnya peran media dalam membentuk masyarakat yang kritis dan berdaya. Pemerintah harus menjadi mitra, bukan pembatas kebebasan pers. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh masyarakat Bombana dan insan pers yang telah menjadi bagian dari pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa media yang bebas dan bertanggung jawab adalah salah satu fondasi demokrasi. Karena itu, pemerintahannya terus membuka ruang dialog dan keterlibatan pers dalam proses pembangunan di Bombana.

PJS Awards merupakan agenda tahunan dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber, yang rutin memberikan penghargaan kepada figur publik, kepala daerah, dan tokoh masyarakat yang konsisten mendukung kemerdekaan pers, keberlangsungan media lokal, serta prinsip keterbukaan informasi.

Para penerima penghargaan diseleksi secara ketat oleh dewan juri independen yang terdiri dari praktisi jurnalisme dan pengamat media. Mereka dinilai berdasarkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekosistem media di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan kepada Burhanuddin dinilai layak, mengingat selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen terhadap prinsip transparansi, memberikan ruang dialog bagi jurnalis lokal, serta mendukung kegiatan organisasi pers baik di daerah maupun pada forum nasional.

Tak hanya itu, kebijakan komunikasi publik yang inklusif dan terbuka yang dijalankan Burhanuddin juga dinilai sebagai langkah progresif dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui peran media.

Dengan diraihnya PJS Awards 2025 ini, nama Kabupaten Bombana kembali menguat di mata publik nasional sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan informasi. Pencapaian ini sekaligus menjadi pesan positif bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur dan layanan, tetapi juga tentang kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan akuntabilitas publik.

Bagi Burhanuddin, penghargaan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari komitmen yang lebih besar. Ia berharap, sinergi antara pemerintah dan media di Bombana akan semakin erat, saling mendukung, dan memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Dalam seremoni resmi yang digelar di Best Western Grand Place Kemayoran, Jakarta, Selasa malam, 13 Mei 2025, ia dianugerahi penghargaan bergengsi dari organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) melalui ajang PJS Awards 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif Burhanuddin dalam menjaga kemerdekaan pers serta mendukung penuh kegiatan-kegiatan organisasi PJS, baik di tingkat daerah maupun nasional.

PJS Awards merupakan agenda tahunan yang secara konsisten memberikan penghargaan kepada para tokoh yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi, dan pengembangan media yang independen. Para penerima dipilih secara selektif oleh tim juri yang menilai kontribusi nyata tokoh-tokoh tersebut terhadap pembangunan demokrasi dan keterbukaan publik di wilayah masing-masing.

Dalam acara tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi istri tercinta, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana. Kehadiran pasangan ini menjadi simbol kolaborasi dan dukungan penuh terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditemui usai menerima penghargaan, Burhanuddin mengaku bersyukur sekaligus terhormat atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai, penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan terhadap dirinya pribadi, melainkan juga kepada seluruh masyarakat Bombana serta insan pers yang terus bekerja menjaga marwah jurnalistik.

“Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab moral bagi saya pribadi dan juga Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan media. Kami percaya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Dan itu hanya bisa terjadi jika pers kita sehat, bebas, dan bertanggung jawab,” kata Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan dan insan pers dari berbagai daerah.

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang kritis, berpengetahuan, dan berdaya. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh memposisikan diri sebagai pihak yang membatasi kebebasan pers, tetapi sebaliknya, menjadi mitra yang mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan etis.

“Kami menyadari betul, tanpa dukungan media yang independen, pembangunan daerah tidak akan maksimal. Pers adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus kontrol sosial yang penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan rakyat,” lanjutnya.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan dedikasinya atas penghargaan ini kepada seluruh warga Bombana yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan membangun ekosistem demokrasi di daerah tidak bisa dicapai tanpa partisipasi aktif masyarakat dan insan pers.

Sementara itu, Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, dalam keterangannya menyebut Bupati Bombana sebagai salah satu kepala daerah yang secara konsisten menjalin kemitraan yang sehat dan transparan dengan media. Ia menilai, sikap terbuka dan dukungan nyata terhadap kemerdekaan pers menjadi indikator penting dalam menentukan penerima penghargaan tahun ini.

“Pak Burhanuddin adalah contoh kepala daerah yang memahami peran strategis media dalam pembangunan. Ia tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara kebijakan, dalam menciptakan ruang kebebasan pers di daerahnya,” ujar Mahmud.

Penghargaan ini juga menjadi catatan positif dalam perjalanan kepemimpinan Burhanuddin yang selama ini dikenal inklusif dan terbuka terhadap kritik. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Bombana perlahan menjelma menjadi salah satu daerah yang ramah terhadap jurnalisme bebas dan berintegritas, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Kehadiran Bupati Bombana dalam ajang nasional ini semakin memperkuat posisi Kabupaten Bombana di mata publik, khususnya dalam hal membangun sinergi antara pemerintah dan media. Dengan penghargaan ini, Burhanuddin berharap semakin banyak daerah yang berani membuka diri dan menjadikan pers sebagai mitra pembangunan, bukan lawan kritik.

“Ini bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tutup Burhanuddin.

Bombana, Sultranet.com — Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si secara resmi mengukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Wuna (KKW) Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2025–2028. Pengukuhan berlangsung di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 10 Mei 2025, menjadi momen penting dalam memperkuat jalinan sosial dan budaya masyarakat Wuna yang merantau di Kabupaten Bombana.

Acara pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Anggota DPR RI Komisi IV Jaelani, S.IP., M.Si, Anggota DPD RI La Ode Umar Bonte, SH., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Wakil Bupati Bombana, jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Bombana, serta Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Bombana.

Bupati Bombana dalam sambutannya menegaskan bahwa pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebagai momentum penting untuk membangun sinergi dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Hari ini saya merasa bangga dapat mengukuhkan langsung saudara-saudara saya sebagai pengurus baru Kerukunan Keluarga Wuna Bombana. Saya yakin, di bawah kepemimpinan yang baru ini, KKW akan menjadi motor penggerak persatuan, pelestarian budaya, serta menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana senantiasa membuka ruang untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Pemerintah daerah selalu hadir mendukung upaya pelestarian budaya. KKW ini adalah bagian dari kekuatan sosial yang tak ternilai dalam membangun peradaban lokal,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi IV, Jaelani, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasinya terhadap semangat kekeluargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Wuna di Bombana. Menurutnya, organisasi kekerabatan seperti KKW memiliki peran yang strategis dalam menjaga solidaritas dan membangun daerah.

“Solidaritas seperti ini adalah fondasi kuat bangsa. KKW tidak hanya menjaga hubungan kekeluargaan, tapi juga bisa menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Jaelani.

Senada dengan itu, La Ode Umar Bonte yang merupakan anggota DPD RI dan juga putra daerah Wuna, mengajak seluruh pengurus KKW untuk terus menjaga dan merawat budaya di tengah tantangan modernisasi.

“Budaya Wuna adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama. Organisasi ini punya peran penting dalam merawat nilai-nilai luhur sekaligus menyatukan semangat masyarakat Wuna yang tersebar di berbagai wilayah,” ucap Umar Bonte.

Bupati Muna yang turut hadir dalam acara tersebut juga memberikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat masyarakat Wuna di Bombana. Ia berharap kebersamaan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antarwilayah.

“Kami sangat bangga melihat masyarakat Wuna tetap menjaga budaya dan kebersamaan meski berada di luar kampung halaman. Mari terus jalin sinergi lintas daerah untuk membangun daerah kita bersama,” ungkap Bupati Muna.

Sementara itu, Ketua KKW Bombana terpilih menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen menjadikan KKW sebagai wadah silaturahmi yang aktif, solid, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan pemerintah.

“Kami siap bekerja, melayani, dan menjaga kehormatan organisasi ini. Bersama-sama, mari kita jadikan KKW sebagai kekuatan sosial yang aktif membangun dan menjadi mitra pemerintah,” kata Ketua KKW.

Acara pengukuhan ditutup dengan penampilan seni budaya khas Wuna yang memukau para tamu undangan. Momen ramah tamah antarwarga dan tokoh yang hadir turut menambah kehangatan suasana, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan masyarakat Wuna meski berada di tanah rantau.

Kehadiran para tokoh penting dan suasana penuh kekeluargaan dalam acara ini mempertegas bahwa Kerukunan Keluarga Wuna bukan sekadar organisasi, melainkan rumah bersama untuk menjaga jati diri, merawat budaya, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Pemerintah dan masyarakat sepakat, sinergi lintas sektor inilah yang akan menjadi modal sosial dalam membangun daerah yang lebih maju dan berbudaya.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, tersebut memuat tiga agenda penting: penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, penyerahan dan penjelasan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, serta penyerahan dokumen Ranperda perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD menjadi kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengharuskan RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

“Rancangan awal RPJMD ini kami susun dengan pendekatan holistik, partisipatif, dan akuntabel. Harapannya, dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan,” kata Hugua dalam pidatonya.

Hugua mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara tengah menghadapi sejumlah tantangan struktural dan dinamika global, seperti ketimpangan sosial dan antarwilayah, perubahan iklim, serta transformasi digital dan industri. Tak kalah penting, masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk itu, RPJMD 2025–2029 mengusung visi pembangunan: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan utama.

“Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya. Kedua, menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas serta penguatan sektor pertanian dalam arti luas, kemaritiman, dan dunia usaha. Dan yang ketiga adalah menguatkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas dengan nilai budaya dan religiusitas,” jelas Hugua.

Ia menambahkan, penyerahan dokumen RPJMD ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap dokumen ini akan dibahas secara konstruktif bersama DPRD agar dapat disempurnakan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sultra juga menetapkan Propemperda 2025 yang mencakup 21 Rancangan Peraturan Daerah. Ketua Komisi I DPRD, La Isra, menyatakan bahwa penyusunan Propemperda harus disusun secara sistematis dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Propemperda adalah alat perencanaan hukum yang wajib mematuhi aturan perundang-undangan dan bersinergi dengan arah pembangunan daerah,” ucap La Isra dalam laporannya.

Selain itu, turut diserahkan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 mengenai perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 yang mengatur modal inti minimum perbankan sebesar Rp3 triliun.

“Perubahan status badan hukum ini langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan peran BPD dalam pembangunan daerah,” ujar Hugua.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, Kabinda, Kepala BNNP, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenkumham, Sekda Provinsi Sultra, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Hugua kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjajaki kerjasama strategis dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan Lumbung Pangan Daerah. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat virtual yang diikuti langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada Kamis, 8 Mei 2025, dari Kantor Penghubung Pemda Bombana di Kota Kendari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB kepada Pemkab Bombana. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak penting, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Bombana hingga para pakar dari IPB.

Fokus utama rapat ini adalah menyusun langkah awal kolaborasi dalam pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis riset dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai, kemitraan ini bukan hanya bentuk sinergi institusional, tetapi juga upaya menjawab tantangan nyata yang dihadapi sektor pertanian dan pangan daerah.

“Kerjasama ini sangat penting bagi kami. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis pengetahuan dan teknologi. IPB memiliki kapasitas riset yang luar biasa dan kami ingin menjadikan itu sebagai fondasi untuk mendorong produktivitas pangan di Bombana,” kata Bupati Burhanuddin saat memimpin rapat secara daring.

Bupati menegaskan bahwa kemitraan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam program unggulan “Satu Desa Satu Produk” yang menjadi prioritas kepemimpinannya. Ia meyakini, melalui pendekatan ilmiah dan teknologi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bombana dapat dikelola secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa Bombana tidak lagi hanya mengandalkan SDA, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang,” ujarnya.

Rapat tersebut juga menjadi forum pertukaran gagasan antara Pemda Bombana dan IPB, khususnya terkait pemanfaatan inovasi pertanian, pengelolaan sumber pangan lokal, dan strategi peningkatan kapasitas petani. IPB sendiri menyampaikan komitmennya untuk mendampingi Bombana dalam menyusun roadmap Lumbung Pangan Daerah yang terukur, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Bupati Burhanuddin, upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Dengan pendekatan ilmiah yang tepat, Pemkab Bombana berharap bisa mendorong sektor pertanian menjadi lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

“Lumbung pangan bukan sekadar gudang, tapi sistem yang mencakup produksi, distribusi, dan keberlanjutan. Kami ingin menjadikan Bombana sebagai contoh daerah yang mampu berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangannya,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kerjasama ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja, peningkatan kapasitas petani lokal, dan penguatan ekonomi desa. Pemda Bombana berkomitmen untuk terus mendukung proses ini dengan langkah-langkah konkret, termasuk penganggaran, pendampingan teknis, dan sinergi antarinstansi.

Kemitraan ini dinilai sebagai babak baru pembangunan pangan daerah, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemkab Bombana optimistis, dengan dukungan IPB, sektor pertanian di daerah ini akan mengalami transformasi yang signifikan dalam waktu dekat.

Kendari, Sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bombana. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kendari, dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 7 Mei 2025.

Acara tersebut menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat dari kementerian terkait, dan para anggota Komisi II DPR RI, kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah atas partisipasinya dalam penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan regulasi untuk meningkatkan kinerja dua badan strategis tersebut.

“BUMD dan BLUD punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan yang profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi dengan DPR RI ini jadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan kita ke depan,” kata Hugua di hadapan para peserta.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan pengawasan ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menyebut bahwa BUMD dan BLUD di Bombana akan terus didorong menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

“Kami terus berkomitmen memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan. Tujuannya adalah agar lembaga ini benar-benar memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun untuk keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang solid, serta mendorong transparansi dalam tata kelola. Baginya, BUMD dan BLUD harus menjadi entitas yang mampu bersaing secara sehat dan memiliki standar pelayanan yang tinggi.

Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan dan temuan strategis di sejumlah daerah. Komisi menyampaikan sejumlah rekomendasi awal yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

Diskusi berjalan konstruktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Komisi II menekankan bahwa pembenahan BUMD dan BLUD tidak cukup hanya pada sisi teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, serta penguatan integritas pengelolanya.

Melalui forum ini, para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di wilayahnya masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD dan BLUD secara efektif. Bupati Bombana termasuk salah satu yang secara aktif menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan kelembagaan yang sedang ditempuh di daerahnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang inklusif.