Kendari, Sultranet.com – Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (PW BKMT) Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah acara khidmat yang berlangsung di Hotel Sahid Azizah Syahriah, Kendari, Sabtu, 19 April 2025. Gubernur Sultra diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Setda Provinsi Sultra, Iwan Susanto, hadir memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelantikan.

Pelantikan kali ini mengusung tema “BKMT Kita Bangun Pendidikan Karakter Mandiri untuk Memperkokoh Persatuan dalam Meraih Ridho Allah SWT Demi Mewujudkan Sultra Aman, Sejahtera, dan Religius.” Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ibu Gubernur Sultra Arinta Andi Sumangerukka dan Ibu Wakil Gubernur Ratna Lada Hugua yang juga bertindak sebagai penasehat organisasi, serta Ketua Umum BKMT Pusat Dr. Hj. Syifa Fauziah, tokoh agama, tokoh perempuan, dan perwakilan BKMT dari seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Dalam sambutan Gubernur Sultra yang dibacakan Iwan Susanto, disampaikan bahwa BKMT memiliki peran strategis dalam pembangunan spiritual dan karakter masyarakat, khususnya perempuan. “BKMT bukan sekadar ruang silaturahmi, tetapi wadah penguatan karakter, pendidikan akhlak, dan peningkatan kualitas SDM umat. Peran perempuan di organisasi ini sangat besar, bahkan bisa dikatakan sebagai tiang negara,” ujarnya.

Pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Pusat BKMT Nomor: 002/SK/PP.BKMT/I/2025 oleh Sekretaris Umum BKMT, Hj. Andalusia Eka Setiawati, dan dilanjutkan dengan pelantikan resmi oleh Ketua Umum BKMT Pusat. Prosesi sakral tersebut disaksikan langsung oleh para tamu kehormatan, termasuk Ibu Gubernur dan Ibu Wagub.

Ir. Rachmawati Badallah resmi dilantik sebagai Ketua PW BKMT Sultra periode 2025–2030. Dalam sambutannya, Rachmawati menyatakan komitmennya untuk membawa BKMT lebih aktif dalam pemberdayaan perempuan lintas profesi. “Kami ingin menjadikan BKMT sebagai rumah bersama bagi perempuan dari berbagai latar—ibu rumah tangga, pelaku UMKM, hingga akademisi. Kami akan hadir di seluruh 17 kabupaten/kota di Sultra dengan menjalin sinergi bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Sebagai bentuk apresiasi, BKMT memberikan penghargaan khusus (Special Awards) kepada lima tokoh perempuan Sultra yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa dalam perkembangan organisasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum BKMT Pusat kepada Hj. Nurlin Surunuddin, Hj. Muniarty M. Ridwan, Ir. Hj. Masyhura Ilah Ladamay, Nurponirah Ruksamin, dan Nani Indriyanti Ningsih.

Ketua Umum BKMT Pusat, Dr. Hj. Syifa Fauziah, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa BKMT telah menjangkau lebih dari 400 ribu majelis taklim di Indonesia dengan jutaan anggota aktif. Ia menyebut pentingnya menjaga semangat gotong royong dan inklusivitas dalam pengembangan organisasi. “BKMT berdiri sejak 1 Januari 1981 dan kini berusia 44 tahun. Ini bukti bahwa BKMT adalah kekuatan sosial yang perlu terus berkembang, menyesuaikan kebutuhan umat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan BKMT sebagai mitra aktif pemerintah dalam pembangunan, tidak hanya di bidang spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi, khususnya melalui penguatan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

Acara pelantikan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi dan penguatan jaringan antarpengurus wilayah dan daerah. Atmosfer kebersamaan dan semangat perubahan terasa hangat di sepanjang rangkaian acara yang ditutup dengan doa bersama.

PW BKMT Sultra kini memasuki babak baru dengan kepengurusan yang lebih solid dan visi yang lebih luas. Sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ikhtiar mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang aman, sejahtera, dan religius.

Kendari, Sultranet.com – Musyawarah Pimpinan Wilayah (Musypimwil) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam suasana khidmat di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Kamis malam, 17 April 2025.

Acara ini menjadi momentum penting bagi Muhammadiyah dalam memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah sosial. Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Dikdasmen, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, hingga Ketua DPRD Kota Kendari.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah yang telah konsisten dalam membangun daerah, bahkan jauh sebelum kepemimpinan saat ini.

“Pemerintah memandang Muhammadiyah sebagai pilar pembangunan. Kami mengajak Muhammadiyah terus menjadi mitra dalam pemberdayaan ekonomi, menjaga kerukunan sosial, dan memperkuat peran di sektor pendidikan serta kesehatan,” ujar Asrun Lio.

Ketua PWM Sultra, H. Akhmad Aljufri, menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu bergerak untuk umat. Ia menyoroti perkembangan pesat sektor pendidikan Muhammadiyah di wilayah Sultra. Saat ini terdapat delapan perguruan tinggi Muhammadiyah, tiga di antaranya berstatus universitas.

“Universitas Muhammadiyah Kendari sedang bersiap membuka Fakultas Kedokteran secara mandiri. Gedung dan fasilitasnya telah siap. Semuanya dibangun murni dari kekuatan persyarikatan Muhammadiyah,” kata Aljufri.

Ia juga menyampaikan rencana hibah dari Bupati Buton Tengah berupa sarana pendidikan dan sepuluh bidang tanah kepada Muhammadiyah. Di saat yang sama, pembangunan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kendari akan dimulai pada bulan Juni, berbarengan dengan peresmian gedung delapan lantai Universitas Muhammadiyah Kendari oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Dukungan masyarakat juga tampak dalam penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Ketua PWM Sultra sebagai simbol kepercayaan dan partisipasi dalam gerakan dakwah Muhammadiyah.

Menteri Abdul Mu’ti dalam sambutannya mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali hadir di Kendari setelah satu dekade. “Saya atur jadwal sepadat apa pun karena kecintaan dan tanggung jawab saya terhadap Muhammadiyah,” ungkapnya.

Dalam pesannya, Prof. Mu’ti mengajak peserta Musypimwil untuk tetap menjaga semangat ibadah meski Ramadhan telah usai. Ia menyelipkan pesan melalui pantun:

“Bunga flamboyan berwarna merah,
Jatuh di rumput tanah yang basah,
Walaupun Ramadhan paripurna sudah,
Jangan berhenti beramal ibadah.”

Ia juga menegaskan bahwa tema Musypimwil “Bersama Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” sejalan dengan semangat Tanwir Muhammadiyah yang belum lama digelar di Kupang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks kepemimpinan, Menteri Mu’ti mengangkat kisah Nabi Shalih dari Al-Qur’an sebagai teladan pemimpin yang hidup dekat dengan rakyatnya. “Pemimpin tidak boleh berjarak dengan masyarakat yang dipimpinnya,” tegasnya.

Ia menutup sambutannya dengan menyerukan agar Muhammadiyah terus berperan aktif dalam membangun peradaban melalui pendidikan, dakwah, dan kontribusi nyata untuk umat dan bangsa.

Musypimwil Muhammadiyah Sultra tahun ini menjadi simbol sinergi kuat antara kekuatan keumatan dan komitmen kebangsaan. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dan daerah memperkuat harapan agar Muhammadiyah terus menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan berkemajuan.

Kendari – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi. Upacara ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin, 17 April 2025.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kedisiplinan ASN dalam mengikuti apel pagi dan sore. Ia menyebut capaian kehadiran ASN dalam sepekan terakhir sudah menembus angka 60 persen, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran pegawai dalam melaksanakan kewajiban kerja.

“Disiplin kita dalam seminggu terakhir ini sudah menunjukkan hasil yang baik, baik pada apel pagi maupun apel sore. Kehadiran ASN kita juga meningkat signifikan,” ujar Sekda.

Peningkatan kedisiplinan tersebut, lanjut Asrun Lio, perlu terus dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab ASN dalam menjalankan peran pelayanan publik dan mendukung efektivitas pemerintahan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja tertib dan disiplin sebagai wujud integritas dalam birokrasi.

Selain menyentuh aspek kehadiran, Sekda juga menekankan kepatuhan ASN terhadap rekayasa lalu lintas di kawasan kantor Gubernur. Ia mengimbau agar seluruh pegawai mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan.

“Kita harus membiasakan tertib di lingkungan kerja, termasuk dalam menggunakan jalan dan memarkirkan kendaraan secara benar,” ucapnya tegas.

Di hadapan peserta upacara, Sekda juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan pertama tahun 2025. Ia menekankan bahwa program-program rutin yang telah direncanakan harus segera dijalankan, kecuali yang masih menunggu izin atau petunjuk teknis lebih lanjut.

“Segera lakukan evaluasi triwulan pertama dan laksanakan kegiatan-kegiatan rutin, kecuali yang memang belum mendapat izin pelaksanaan,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan setiap instansi dalam menindaklanjuti rencana kerja.

Lebih jauh, Asrun Lio berharap momentum Hari Kesadaran Nasional dijadikan refleksi bersama bagi ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, loyalitas terhadap lembaga, serta komitmen dalam melayani masyarakat secara optimal.

“Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sultra,” pungkasnya.

Upacara Hari Kesadaran Nasional rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme dan etos kerja ASN. Momen ini juga menjadi ajang evaluasi moral dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan kerja bakti massal di areal Pasar Tadoha Mapaccing, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kabupaten Bombana, “Gerakan Berani Bersih Wonuaku.” Kegiatan ini berlangsung selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 14 hingga 17 April 2025, dan menjadi simbol komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. (17/4)

Aksi bersih-bersih ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan S.Sos., M.M.W., dan diikuti oleh seluruh jajaran pejabat eselon III, staf, auditor, hingga Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah daerah yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ambil bagian aktif dalam gerakan kebersihan lingkungan yang dicanangkan oleh Pemkab Bombana.

“Kegiatan kerja bakti ini adalah wujud nyata kepedulian dan kebersamaan kami, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, terhadap kebersihan lingkungan,” ujar Ridwan saat ditemui di lokasi kegiatan. “Kami berharap, dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat juga akan semakin meningkat,” tambahnya.

Pasar Tadoha Mapaccing dipilih sebagai lokasi kerja bakti karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Rumbia Tengah. Tingginya intensitas kegiatan jual beli membuat area ini rentan terhadap penumpukan sampah, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Selama empat hari pelaksanaan, para peserta kerja bakti membersihkan saluran air, mengumpulkan sampah plastik, merapikan area parkir, dan menyapu seluruh area pasar. Selain membersihkan, kegiatan ini juga menjadi momen edukasi bagi para pedagang dan pengunjung pasar agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya.

“Gerakan Berani Bersih Wonuaku” sendiri merupakan program yang diinisiasi oleh Pemkab Bombana untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Program ini menargetkan seluruh OPD, lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum agar terlibat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin dan terstruktur.

Ridwan menekankan bahwa semangat gotong royong dalam kegiatan seperti ini merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun daerah yang maju dan sehat. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari hal kecil dan melibatkan semua pihak, termasuk aparatur pemerintah.

“Kami ingin menularkan semangat bersih kepada masyarakat. Tidak harus menunggu instruksi, tapi jadikan kebersihan sebagai bagian dari budaya kita sehari-hari,” ujar Ridwan.

Ia juga mengapresiasi antusiasme seluruh pegawai Inspektorat Daerah yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Menurutnya, kekompakan dan kerjasama dalam menjaga kebersihan menunjukkan bahwa ASN di Bombana tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk menjadi bagian dari solusi.

Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kebersihan lingkungan pasar, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan ruang publik yang sehat dan layak untuk semua.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan kebersihan berkelanjutan dan siap mendukung penuh setiap program lingkungan yang dicanangkan pemerintah daerah.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti massal dalam rangka mendukung Gerakan Pekan Berani Bersih Wonuaku. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana dan melibatkan seluruh staf DPPKB, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kerja bakti tersebut dilaksanakan pada Senin pagi, 14 April 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, ini merupakan tindak lanjut atas Surat Himbauan Kerja Bakti Nomor: 000.1.5/1713 tertanggal 11 April 2025 dari Bupati Bombana. Dalam surat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bombana dihimbau untuk melaksanakan kegiatan gotong royong secara serentak pada 14–17 April 2025, mulai pukul 07.30 hingga 10.00 WITA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama ruang publik seperti RTH. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai aparatur negara sekaligus wujud dukungan terhadap kebijakan Bupati Bombana dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Abdul Azis di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa kerja bakti bukan hanya sekadar rutinitas fisik membersihkan lingkungan, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi warisan nilai luhur bangsa. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipupuk, terlebih dalam lingkungan kerja instansi pemerintah agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

“Semangat gotong royong ini perlu dijaga dan diwariskan. Kita berharap, melalui kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias membersihkan dan merapikan berbagai sudut Ruang Terbuka Hijau. Mulai dari memungut sampah plastik, mencabut rumput liar, hingga menata tanaman hias yang ada di sekitar lokasi. Suasana kerja bakti berlangsung penuh semangat, dengan kebersamaan yang terpancar dari wajah para peserta.

Tak hanya menjadi ajang kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPPKB. Berbagai tawa canda dan kerja sama antarstaf menjadikan kegiatan ini lebih dari sekadar aktivitas membersihkan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat rasa kebersamaan dalam satu tujuan: menciptakan Bombana yang bersih, hijau, dan nyaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPPKB untuk terus berkontribusi aktif dalam setiap program pemerintah daerah. Apalagi, kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kependudukan dan keluarga berencana.

Abdul Azis berharap, semangat seperti ini bisa menular ke seluruh OPD dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya dengan seruan, tapi melalui aksi nyata yang dilakukan bersama. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Kerja bakti DPPKB Bombana di RTH ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana instansi pemerintah bisa terlibat langsung dan menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

BOMBANA, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai program pengadaan sapi ternak tahun anggaran 2023. Klarifikasi ini disampaikan menjelang rencana unjuk rasa oleh Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Bombana, yang akan digelar di Kantor Dinas Pertanian. Sabtu, 13 April 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, menjelaskan bahwa proses pengadaan sapi dilakukan secara swakelola oleh kelompok ternak dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, menurutnya, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan, para peternak tidak mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Akibatnya, sebagian sapi dalam kondisi dilepas di padang penggembalaan atau hutan sehingga tidak dapat ditemui oleh tim auditor.

“Saat tim BPK datang, peternak tidak sempat menyiapkan lokasi dan ternaknya karena tidak tahu sebelumnya. Sapi-sapi itu dilepas di kebun atau hutan, dan ini yang membuat tim tidak melihat langsung keberadaannya,” ujar Hasbi.

Karena hal tersebut, BPK RI Perwakilan Sultra kemudian merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan keberadaan fisik ternak dan keabsahan proses pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana, seluruh sapi yang diadakan dalam program tersebut dinyatakan benar-benar ada dan sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Inspektorat dan Kepala Inspektorat Ridwan, S.Sos., M.PW, serta telah ditembuskan kepada Pj. Bupati Bombana dan BPK RI Perwakilan Sultra, dijelaskan secara rinci jumlah dan kondisi ternak yang telah diberikan kepada kelompok penerima.

Hasbi memaparkan bahwa pengadaan sapi pada kelompok ternak Kube Kampung Tengah yang berlokasi di Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan, telah diverifikasi langsung pada 13 Juni 2024. Kelompok ini menerima sebanyak 15 ekor sapi yang terdiri dari 14 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Sementara itu, Kelompok Ternak Malandahi Mandiri yang juga menjadi penerima bantuan, diperiksa pada 19 Juni 2024. Mereka terverifikasi menerima 25 ekor sapi, yang terdiri atas 21 ekor betina dan 4 ekor jantan.

“Data lapangan ini sudah diverifikasi oleh Inspektorat, dan semua dokumen serta bukti penerimaan telah lengkap. Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kami siap jika harus dievaluasi sesuai aturan,” tegas Hasbi.

Menanggapi tuntutan FRI yang mendesak evaluasi hingga pencopotan Kepala Dinas Pertanian Bombana, Hasbi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua kritik dan masukan. Namun ia meminta agar informasi yang disampaikan ke publik tidak bersifat sepihak atau berdasarkan asumsi.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi perlu kami tekankan, program ini telah dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Semua dokumen, bukti foto, berita acara, dan kelengkapan lainnya tersedia. Kami siap jika diminta menyerahkan semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pengadaan sapi ternak ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di wilayah Bombana. Dengan pola swakelola, kelompok peternak diberi kepercayaan penuh untuk mengelola bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Prinsip kami adalah mendekatkan manfaat program langsung ke masyarakat. Kami berusaha membangun kepercayaan, dan itu yang terus kami jaga,” kata Hasbi.

Dengan adanya klarifikasi ini, Dinas Pertanian Bombana berharap publik mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Pemerintah daerah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program pemberdayaan masyarakat agar berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kesalahpahaman informasi,” pungkas Hasbi.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Forum ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di ruang rapat utama Bappeda Bombana dan dihadiri para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Forum ini menjadi agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memastikan program kerja antar-OPD berjalan selaras, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

“Forum ini bertujuan mempertajam indikator serta target kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, kami juga menyelaraskan pendanaan berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD,” kata Husrifnah dalam sambutannya.

Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD di tingkat kecamatan. Dengan begitu, perencanaan pembangunan bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari tingkat paling bawah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil dari forum perangkat daerah ini akan menjadi salah satu landasan utama dalam penyempurnaan rancangan RKPD dan rencana kerja (Renja) OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Harapannya, perangkat daerah dapat mengintegrasikan hasil pembahasan forum ke dalam dokumen perencanaan masing-masing, sehingga tidak ada lagi program yang tumpang tindih maupun menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh OPD memanfaatkan forum ini untuk berkoordinasi lebih intensif, menyusun program prioritas, dan menghindari tumpang tindih kegiatan, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Husrifnah.

Ia juga menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga RKPD yang bersifat tahunan.

Di sisi lain, forum ini juga menjadi media koordinasi antarsektor untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya penyelarasan program, kegiatan dan pendanaan, target-target prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih cepat dan terukur.

Forum Perangkat Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam merancang masa depan daerah secara bersama-sama.

Melalui forum ini, seluruh OPD didorong untuk tidak hanya sekadar menyusun program tahunan, tetapi juga menyelaraskan setiap rencana kerja dengan arah kebijakan jangka panjang daerah. Ini sekaligus menjadi momen refleksi atas pelaksanaan program pembangunan sebelumnya agar ke depan, perencanaan yang disusun benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dinamis dan produktif, dengan diskusi terbuka serta pertukaran pandangan yang konstruktif antarpeserta. Forum ini menjadi salah satu langkah nyata menuju perencanaan yang adaptif, inklusif, dan pro rakyat.

Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, Forum Perangkat Daerah RKPD 2025 diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bombana yang berdaya saing dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak cepat (Gercep) menuntaskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini mulai direalisasikan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bantuan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh wilayah Pulau Kabaena. (10/4)

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Pulau Kabaena, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga dan pengelola Bumdes setempat. Total sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan nilai total Rp628.200.000. Sementara itu, penyertaan modal diberikan kepada 28 Bumdes dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.928.000.

“Penyerahan BLT ini untuk 698 KPM di seluruh Pulau Kabaena, hanya untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret. Total bantuannya Rp628 juta lebih. Untuk penyertaan modal Bumdes, ada 28 Bumdes yang menerima dengan total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar,” ujar Burhanuddin saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Mantan Kadis PU dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya akan berhenti di Pulau Kabaena. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk wilayah Rumbia, Rarowatu, hingga Poleang.

“Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa juga akan kami serahkan di wilayah Rumbia, Rarowatu, termasuk wilayah Poleang. Semua ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami,” tambah Burhanuddin.

Langkah ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, S.IP menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penyertaan modal Bumdes sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

“Penyerahan BLT Dana Desa ini tidak berdiri sendiri. Ini dirangkaikan dengan bantuan penyertaan modal untuk Bumdes yang merupakan implementasi dari program ketahanan pangan desa,” jelas Hadi Rahardjo.

Menurutnya, sinergi antara bantuan langsung kepada warga dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur menilai langkah ini sebagai strategi terarah dan menyeluruh. Ia menyebut program ini sekaligus mendukung visi pengembangan desa berbasis potensi lokal.

“Penyerahan bantuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam kerangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penyaluran penyertaan modal Bumdes juga menjadi bagian penting dari misi mereka dalam pengembangan one village one product,” terang Abady.

Ia menyebut bahwa penguatan Bumdes sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif.

Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kabaena. Penyaluran BLT dan penyertaan modal bukan hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal agar masyarakat desa dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.

Dengan menyasar keluarga prasejahtera dan pengembangan unit usaha desa, Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah dari pinggiran. Dukungan langsung kepada warga dan penguatan Bumdes diharapkan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan visi Bombana yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pewarta : Abdul Muis

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Konsultasi publik RPJMD juga menjadi tahapan awal dalam menyerap masukan masyarakat guna menyempurnakan rancangan arah pembangunan Kolaka Utara lima tahun ke depan.

“Untuk RKPD, ini adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Hari ini, kita berada di tingkat kabupaten sebagai forum penyempurnaan. Ada lebih dari 800 usulan yang masuk, mayoritas menyoroti kebutuhan di sektor infrastruktur,” kata Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik RPJMD ini dilakukan karena kepala daerah yang baru telah terpilih. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Proses RPJMD ini masih panjang. Kita baru di tahap rancangan awal. Tapi yang penting, RKPD 2026 harus tetap selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. Meski RKPD disusun lebih dahulu, arah dan rohnya harus satu,” jelasnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dalam menyusun pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih baik.

“Kita punya visi besar: Kolaka Utara madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Madani mencerminkan masyarakat yang harmonis dan religius. Maju berarti kita tidak boleh stagnan. Berdaya saing artinya kita harus siap bersaing dengan daerah lain. Dan berkelanjutan menandakan semua pembangunan harus berpihak pada lingkungan dan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia kemudian merinci tujuh fokus utama yang akan menjadi fondasi RPJMD ke depan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketiga, pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok. Keempat, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Kelima, pengembangan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Keenam, pelestarian lingkungan hidup, dan terakhir, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penguat moral dan sosial masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tapi juga soal memperkuat jiwa dan moral masyarakat. Karena itu, pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan mendapat perhatian dalam RPJMD,” tambahnya.

Jumarding juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, hanya salah satu elemen dari keseluruhan proses yang harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok muda.

“Kita ingin pembangunan yang merata, dari pesisir Pakue hingga pelosok Wawo. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah energi kita untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, harapan untuk menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera perlahan mulai diletakkan pondasinya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana angin kencang dan hujan lebat di Kecamatan Kabaena Barat dengan menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana, Rabu, 9 April 2025.

Penyerahan bantuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD dan aparatur pemerintah daerah. Kehadiran mereka di lapangan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap warga yang mengalami kerugian akibat bencana.

Dalam bencana yang terjadi pada Maret 2025 lalu, sejumlah rumah warga di beberapa desa di Kabaena Barat mengalami kerusakan akibat terpaan angin kencang yang disertai hujan lebat. Pemerintah daerah pun bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan dan memastikan para korban mendapat perhatian yang layak.

Bupati Burhanuddin menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori rusak sedang. Setiap kepala keluarga menerima bantuan senilai Rp3 juta. Selain itu, Pemkab Bombana juga menyalurkan bantuan dana senilai Rp20 juta untuk membantu pemulihan rumah ibadah di Desa Baliara Selatan yang turut terdampak bencana.

“Kami datang tidak hanya membawa bantuan, tapi juga membawa semangat dan harapan. Pemerintah Kabupaten Bombana akan selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti ini,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan warga.

Ia menambahkan, pemberian bantuan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan sendiri dalam menghadapi kesulitan. Pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat dengan aksi konkret, bukan sekadar janji.

Kehadiran Bupati Bombana dan rombongan disambut hangat oleh warga yang terdampak. Beberapa warga mengaku terharu atas perhatian yang diberikan langsung oleh kepala daerah. Mereka merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi masa sulit pasca-bencana.

Salah satu warga yang menerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kehadiran langsung pemerintah daerah. “Kami sangat terbantu dan merasa diperhatikan. Terima kasih Pak Bupati dan semua yang sudah datang melihat kondisi kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Selain memberikan bantuan, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga terus melakukan pemantauan serta pendataan rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan tepat sasaran.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kesiapsiagaan menjadi hal yang terus ditekankan oleh BPBD untuk meminimalkan dampak jika bencana kembali terjadi.

Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan melayani seluruh warganya, termasuk yang berada di wilayah terluar dan terdampak bencana. Pendekatan yang humanis, cepat tanggap, dan menyeluruh menjadi prinsip dalam membangun Bombana yang tangguh menghadapi segala situasi.