Kendari, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., kepada Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA di Aula Kantor BPK RI Sultra, Selasa 26 Maret 2025, dan dikawal penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektorat daerah mendampingi proses penyerahan dokumen LKPD sebagai bentuk pengawalan terhadap akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Inspektorat bukan hanya sebagai bentuk prosedural, tetapi juga sebagai wujud pengawasan internal yang memastikan seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses reviu yang cermat dan sesuai regulasi.

“Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang disampaikan. Kami memastikan seluruh proses penyusunan LKPD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menekankan bahwa kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tim penyusun LKPD, berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan tahun 2023 dapat diserahkan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penyampaian laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengapresiasi kerja keras Inspektorat dan seluruh tim penyusun LKPD yang telah bekerja secara terstruktur dan profesional. Menurutnya, keberhasilan penyampaian LKPD tepat waktu merupakan hasil dari kerja kolektif yang terintegrasi antar instansi.

“Penyerahan LKPD ini tidak lepas dari peran strategis Inspektorat sebagai pengawal mutu laporan keuangan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Ahmad Yani.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit dari BPK nanti akan menjadi tolok ukur dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

“Kami tidak hanya ingin mendapatkan opini terbaik, tapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem keuangan daerah,” tambahnya.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyambut baik penyerahan LKPD Bombana yang tepat waktu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Inspektorat sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.

“Kolaborasi antara Inspektorat dan pemda dalam penyusunan laporan ini patut diapresiasi. Pemeriksaan yang akan kami lakukan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan rekomendasi yang konstruktif,” ujar Dadek.

Ia berharap proses pemeriksaan ke depan berjalan lancar dan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.

Langkah Pemerintah Daerah Bombana yang terus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui dukungan pengawasan internal menjadi cerminan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, namun sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola keuangan yang andal dan dipercaya publik.

Sultranet.com, Lasusua | Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (24/03/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai pencapaian pemerintah daerah sekaligus mengapresiasi kemitraan dengan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2024.

“LKPJ ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bersama. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Nurrahman Umar.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan optimal. Ia mengapresiasi DPRD Kolaka Utara yang telah bekerja sama dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Keberhasilan program-program pembangunan tidak lepas dari peran DPRD Kolaka Utara. Kemitraan yang solid antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selain membahas capaian pemerintah daerah, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim di Kolaka Utara. Ia berharap momentum Ramadan dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, turut memberikan tanggapan atas pemaparan LKPJ tersebut. Menurutnya, transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju.

“LKPJ merupakan cerminan dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan adanya evaluasi bersama, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Kolaka Utara,” kata Syahlan Launu.

Syahlan juga menekankan pentingnya peran komunikasi dan informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana peran setiap elemen dalam mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kendari, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka resmi melantik Dr. Azhari, S.STP, M.Si sebagai Bupati dan Muh. Adam Basan, S.Sos sebagai Wakil Bupati Buton Tengah periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (21/3/2025).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Gubernur Sultra memandu langsung pengucapan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen menjalankan tugas secara jujur, adil, dan penuh tanggung jawab sesuai konstitusi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Masyarakat menaruh harapan besar kepada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan positif,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Jangan terlalu melihat ke belakang. Mari fokus ke depan. Tantangan ke depan masih banyak, dan semua elemen masyarakat harus bersatu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan ucapan selamat kepada Azhari dan Adam Basan atas amanah yang mereka emban. Ia berharap kepemimpinan keduanya menjadi titik awal bagi kemajuan Buton Tengah dalam berbagai sektor.

Dr. Azhari dan Muh. Adam Basan merupakan pasangan hasil Pilkada Serentak 2024 yang dipercaya oleh masyarakat Buton Tengah untuk membawa perubahan dan inovasi dalam lima tahun mendatang. Dalam sambutannya usai pelantikan, Bupati Azhari menyatakan kesiapannya menjalankan amanah rakyat dengan sepenuh hati.

“Kami akan bekerja keras untuk menjawab harapan masyarakat. Insyaallah, kami akan berjuang bersama seluruh jajaran dan masyarakat Buton Tengah membangun daerah ini menjadi lebih maju dan sejahtera,” ujar Azhari.

Wakil Bupati Muh. Adam Basan juga menyampaikan komitmennya untuk mendampingi Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang kami ambil. Pemerintahan ini akan terbuka terhadap kritik dan masukan,” kata Adam.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Sekda Sultra, serta Ketua KPU dan Bawaslu Sultra. Selain itu, tampak hadir tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Kehadiran para tokoh dan pemangku kepentingan ini menandai dukungan kolektif terhadap pemerintahan baru di Buton Tengah. Masyarakat pun berharap pelantikan ini menjadi langkah awal pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Pelantikan ini membawa harapan besar bagi warga Buton Tengah. Dalam lima tahun ke depan, berbagai program prioritas di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal diharapkan mampu terwujud di bawah kepemimpinan Azhari dan Adam.

Dengan amanah yang telah resmi diemban, pasangan kepala daerah ini diharapkan segera tancap gas menyusun program kerja jangka pendek dan panjang yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih predikat “B” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dalam acara yang digelar di Kendari, Selasa (18/3).

Dalam penilaian ini, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh skor 83,15 dengan kategori Kualitas Tinggi, menempatkannya pada peringkat keenam se-Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat, sementara posisi terbawah ditempati oleh Kota Baubau.

Penilaian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kolaka Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan nilai tertinggi dengan 94,86, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 92,49, dan Dinas Sosial dengan nilai 90,58. Selain itu, Puskesmas Rante Angin memperoleh nilai 88,86, Puskesmas Wawo mendapatkan nilai 76,16, dan Dinas Pendidikan memperoleh nilai 55,96.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh merasa cukup dengan hasil ini. Masih banyak yang perlu dibenahi agar pelayanan publik di Kolaka Utara semakin baik. Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Target kita ke depan harus lebih tinggi, minimal mendapatkan predikat A,” ujar Bupati yang baru dilantik untuk periode kedua itu.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pemda akan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, juga mengapresiasi pencapaian ini. Ia menilai hasil penilaian dari Ombudsman menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemkab Kolaka Utara untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD untuk terus berbenah,” kata Syahlan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Kolaka Utara juga akan memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam menyampaikan keluhan serta mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Ombudsman RI juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan progres dalam penilaian pelayanan publik. Diharapkan adanya upaya yang lebih maksimal dari semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh OPD di Kolaka Utara untuk lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi proses pelayanan sebagai langkah konkret dalam mencapai standar pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) melanjutkan Safari Ramadan di hari keempat dengan mengunjungi dua kecamatan, Lambai dan Batu Putih. Dalam kegiatan ini, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri acara di Masjid Raya Nurul Hidayah, Desa Lambai, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Batu Putih.  Jumat (15/3/2025)

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya persatuan pasca-Pilkada dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu demi kemajuan daerah.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi. Kini saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan yang lalu, dan bersama-sama membangun Kolaka Utara agar lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan hanya dengan kebersamaan, pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.

“Mari kita terus menjaga silaturahmi dan saling bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tambahnya.

Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Batu Putih juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat kembali persaudaraan.

“Bulan suci ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara didampingi oleh unsur Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kolaka Utara, Kapolres Kolaka Utara, serta para asisten Setda yang turut serta dalam kunjungan tersebut.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk mendengarkan tausiah Ramadan serta berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka.

Warga berharap program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., mengatakan bahwa Safari Ramadan merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun daerah.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan, karena kemajuan Kolaka Utara adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan adanya Safari Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya semakin dekat dengan masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif.

BOMBANA, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Tanduale Sekretariat Daerah Bombana, Jumat (14/3/2025), dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam pemerintahan daerah, terutama dalam membantu kepala daerah menjalankan kebijakan serta mengoordinasikan program pembangunan. Ia berharap Pj. Sekda yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga sinergi antarlembaga, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

“Sebagai Sekda, tugas utama yang diemban adalah memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Saya berharap Pak Sunandar dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Burhanuddin.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/78 Tahun 2025, tertanggal 7 Maret 2025. Dengan penunjukan ini, dr. H. Sunandar A. Rahim diharapkan dapat segera bekerja dan menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan di Bombana.

Dalam keterangannya usai dilantik, Sunandar menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh dedikasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh elemen pemerintahan untuk memastikan kebijakan daerah dapat berjalan optimal.

“Saya akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas ini dan memastikan sinergi antarlembaga tetap terjaga. Semua ini demi kemajuan Bombana dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sunandar.

Pelantikan ini menjadi momen penting dalam struktur pemerintahan Kabupaten Bombana, mengingat posisi Sekda memiliki peran krusial dalam menjalankan kebijakan daerah. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Sunandar, diharapkan roda pemerintahan semakin solid dan mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rapat Exit Meeting yang digelar di Kantor Bupati Bombana, Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, serta dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat teknis lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian proses audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 oleh BPK.

Ketua Tim Auditor BPK Sultra menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada sejumlah catatan yang memerlukan perhatian serius.

“Tahun ini kami melihat kemajuan yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian, khususnya dalam penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan anggaran, serta pengelolaan aset daerah,” ujar Ketua Tim Auditor BPK Sultra dalam penyampaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dedikasi tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk memperbaiki seluruh temuan serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan program keuangan daerah ke depan,” tegas Burhanuddin.

Dalam forum tersebut, suasana dialog berlangsung terbuka antara tim auditor BPK dan para pimpinan OPD. Berbagai catatan hasil pemeriksaan dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi sistem pengendalian anggaran, tertib administrasi aset, hingga efektivitas pelaporan keuangan lintas sektor.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat dijalankan dengan optimal. Ia juga menekankan perlunya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan.

“Kami akan memastikan seluruh tindak lanjut dapat terlaksana dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih efektif, tertib, dan sesuai prinsip akuntabilitas,” ujar Ahmad Yani.

Sebagai bagian dari penutupan rapat, Ketua Tim Auditor BPK Sultra secara simbolis menyerahkan laporan hasil audit kepada Bupati Bombana. Penyerahan ini menjadi penanda komitmen bersama antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh Pemkab Bombana diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, Pemkab Bombana optimistis mampu membangun sistem keuangan yang semakin kuat dan kredibel.

Rapat Exit Meeting ini sekaligus menjadi ruang refleksi dan evaluasi bersama, bahwa akuntabilitas publik tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penguatan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Utama Lantai 4 Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling, melalui Zoom Meeting, Rabu, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra yang selama ini telah bekerja keras mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu sistem yang lebih terukur dan akurat.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan strategis daerah yang salah satunya ditentukan oleh kualitas data sektoral.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS) di tingkat daerah, serta menegaskan komitmen Pemprov Sultra terhadap keterbukaan data publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., turut memberikan pernyataan penting dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral merupakan bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan nilai evaluasi statistik Sultra, yang tahun lalu berada pada angka 2,9.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan data sektoral tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang terbuka dan dapat diakses masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan data yang dapat diakses masyarakat. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita kepada publik,” ujarnya.

Pembinaan Statistik Sektoral ini diikuti oleh perwakilan dari 18 OPD yang menjadi sasaran pembinaan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip SDI di unit kerja masing-masing secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara BPS, Diskominfo, dan Bappeda dianggap sebagai tulang punggung penguatan tata kelola data sektoral daerah. Dengan adanya dukungan lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan peningkatan kualitas dan keterpaduan data guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pembukaan resmi kegiatan dilakukan oleh Wakil Gubernur Hugua melalui sambungan Zoom Meeting. Ia mengungkapkan harapannya agar sinergi antara lembaga yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan semangat membangun data yang kredibel dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen menjadikan SDI sebagai pilar utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat dan cepat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Pembacaan Visi-Misi Bupati periode 2025-2030 mengumumkan komitmen kuat untuk meningkatkan kebersihan kota serta memperbaiki penerangan jalan. Langkah ini merupakan bagian awal program kerja strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bersatu, khususnya pasca Pemilukada. Keduanya, Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan menjadi prioritas guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat.

Dalam agenda paripurna yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025), pimpinan daerah menyoroti bahwa masih banyak wilayah di dalam kota yang belum mendapatkan perhatian serius dalam hal kebersihan. Mereka menyampaikan bahwa upaya pembersihan masif di sejumlah area strategis akan segera digelar sebagai langkah awal. Selain itu, program perbaikan dan pemasangan lampu jalan juga akan segera dilakukan untuk memastikan setiap sudut kota mendapatkan pencahayaan yang optimal. Penerangan jalan yang baik diharapkan mampu meningkatkan rasa aman warga, terutama pada malam hari, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program gizi gratis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai fondasi kesehatan, sehingga sinergi antara perbaikan lingkungan dan kesejahteraan gizi dapat menciptakan komunitas yang produktif dan harmonis. Keduanya menekankan bahwa kolaborasi antara aparat pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam merealisasikan target-target ambisius tersebut.

Upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah belah pada masa Pemilukada. Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik telah berlalu, dan kini fokus utama adalah mengembalikan semangat persatuan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien juga menjadi perhatian agar setiap program dapat berjalan maksimal dan memberi dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kebersihan kota tidak hanya berdampak pada kenyamanan visual, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, perbaikan penerangan jalan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Diharapkan, dengan keberhasilan program-program tersebut, Kolaka Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami melihat banyak area dalam kota yang masih belum tersentuh dalam hal kebersihan. Oleh karena itu, kami akan memulai dari sana sebagai tahap awal,” ujar Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Kami akan memaksimalkan perbaikan dan pemasangan lampu jalan agar bisa segera digunakan oleh masyarakat. Target kami adalah mengembalikan suasana persatuan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga,” tambahnya.

“Program gizi gratis juga akan terus kami laksanakan karena merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja bersama untuk membangun daerah ini,” tegas Wakil Bupati H. Jumarding, SE.

Melalui serangkaian inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap dapat menciptakan perubahan signifikan yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antarwarga. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan untuk menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih periode 2025–2030. Penyambutan dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2025, sehari setelah keduanya tiba di Bandara Haluoleo, Kendari.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bombana, Rusman, menegaskan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personel demi memastikan kelancaran dan keamanan selama prosesi penyambutan berlangsung. Pengamanan melibatkan pengawalan dari bandara hingga ke rumah jabatan di Bombana.

“Sudah menjadi tanggung jawab pokok kami untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, termasuk keamanan pimpinan daerah. Ini adalah tugas yang harus kami jalankan secara maksimal,” ujar Rusman dalam keterangannya.

Persiapan pengamanan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik strategis. Selain pengawalan dari Bandara Haluoleo menuju kediaman pribadi Bupati di Mandonga, Kendari, Satpol PP juga telah menyiapkan skema pengamanan di titik-titik perlintasan menuju Kabupaten Bombana, termasuk di Jembatan Langkoala, Kecamatan Lantari Jaya, yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan.

“Beberapa titik akan menjadi fokus pengamanan kami, mulai dari bandara, kediaman pribadi Bupati, hingga jalur masuk ke Bombana. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib,” jelas Rusman, yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM Bombana.

Menurutnya, Satpol PP juga aktif berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya, termasuk kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan OPD teknis lainnya untuk mendukung acara penyambutan yang dirancang meriah dan penuh makna.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Bombana hasil Pilkada 2024 telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025. Setelah pelantikan, keduanya menjalani rangkaian orientasi dan retret kepemimpinan nasional di Magelang. Keduanya dijadwalkan tiba di Kendari pada pagi hari 2 Maret 2025, sebelum akhirnya menuju Kabupaten Bombana sehari kemudian.

“Kami masih terus menggelar rapat-rapat internal dengan para asisten dan pihak terkait. Semua unsur Satpol PP akan dilibatkan sepenuhnya. Ini adalah momen penting menyambut pemimpin baru kita di Wonua Bombana,” tambah Rusman.

Ia juga berharap seluruh personel Satpol PP Bombana dapat menunjukkan sikap disiplin dan siap siaga dalam menjalankan tugasnya. “Saya minta semua anggota menyiapkan diri sebaik mungkin. Kita harus sambut pemimpin kita dengan cara yang bermartabat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun dikabarkan tengah menyusun berbagai acara seremoni, baik saat penjemputan di bandara maupun saat penyambutan di rumah jabatan. Agenda ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas legitimasi pemimpin baru hasil pilihan rakyat.

Dengan pendekatan pengamanan yang humanis, Satpol PP Bombana berharap acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat berlangsung lancar tanpa hambatan serta menjadi momentum awal yang baik bagi roda pemerintahan periode 2025–2030.