Kendari, SultraNet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sultra. Pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah (Setda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat penting lainnya dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

“Secara resmi saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” kata Andap dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan.

Dalam arahannya, Andap menekankan pentingnya peran strategis Kepala Dinas Perindag dalam mengakselerasi transformasi digital, khususnya yang menyentuh langsung masyarakat dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pengembangan potensi ekonomi daerah tak bisa lagi lepas dari pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima hal formalisasi digital pada masyarakat, memperbaiki dan memfasilitasi usaha konsumen yang belum sesuai dengan potensi digital daerah. Digitalisasi harus tepat sasaran untuk mendorong prinsip ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Andap juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik yang menunjang sektor industri dan perdagangan. Ia meminta Roni Yakub Laute untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada pelayanan konkret yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Prinsip ekonomi harus diterapkan dengan bijak. Apa yang tidak dapat didaur ulang harus bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap mengajak seluruh jajaran Dinas Perindag dan OPD terkait untuk bekerja dalam satu semangat pelayanan dan pengabdian. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Satukan hati dan pikiran untuk menyahtuhkan komitmen kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya Zazirah Sulawesi Tenggara. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi sesama,” pesannya.

Dengan resmi dilantiknya Roni Yakub Laute, Pemerintah Provinsi Sultra berharap adanya pembaruan dalam pengelolaan sektor industri dan perdagangan, terutama melalui pendekatan digital yang efisien dan berkelanjutan. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melahirkan inovasi yang menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan birokrasi Sultra menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, kehadiran Roni Yakub Laute diharapkan membawa semangat baru dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal serta memperkuat ekosistem perdagangan berbasis digital di wilayah ini.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mengajukan usulan pengesahan dan pengangkatan gubernur serta wakil gubernur terpilih kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fisik surat tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, ke Jakarta pada hari ini. Sabtu (8/2/2025)

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa meskipun surat fisik baru dikirim hari ini, usulan tersebut telah lebih dulu ter-input dalam sistem rekap data usul penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Kemendagri secara online pada Jumat (7/2/2025).

“Secara online, kita sudah mengusulkan sejak kemarin dan telah masuk dalam sistem Kemendagri. Hari ini, fisik suratnya diantar langsung oleh Ketua DPRD Sultra menggunakan penerbangan pertama dari Kendari ke Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, meskipun pengiriman surat dilakukan di luar jam kerja, Kemendagri tetap menerima karena ini merupakan instruksi langsung dari Presiden dan bersifat segera.

Asrun Lio menambahkan bahwa Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., telah menginstruksikan agar setiap tahapan Pilkada di Sultra ditindaklanjuti dengan cepat dan serius, termasuk dalam pengusulan pengangkatan kepala daerah terpilih.

“Proses ini sudah dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 4-5 Februari 2025, yang menindaklanjuti Keputusan KPU Sultra Nomor 320 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilgub Sultra. Setelah putusan MK, KPU Sultra menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 mengenai penetapan pasangan calon terpilih dan mengajukan surat usulan pelantikan ke DPRD Sultra,” jelasnya.

Berdasarkan surat usulan dari KPU Sultra tersebut, DPRD kemudian menggelar rapat paripurna yang melahirkan surat pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk diajukan ke Presiden melalui Kemendagri.

“Kami berharap, dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemprov Sultra bersama KPU dan DPRD, proses ini bisa segera rampung sehingga hasil Pilkada dapat segera dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkas Asrun Lio.

Kendari, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Sultra 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra pada Jumat (7/2/2025) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, secara resmi membuka rapat paripurna yang bersifat terbuka ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk Pemerintah Provinsi Sultra dan penyelenggara pemilu.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Pilkada Sultra 2024,” ujar La Ode Tariala.

Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra pada 6 Februari 2025, yang menetapkan Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih. Pleno KPU dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan dismissal atas sengketa Pilkada pada 4 Februari 2025.

DPRD Sultra selanjutnya akan mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan interupsi, termasuk Suwandi Andi, yang mengapresiasi kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto dalam menjaga stabilitas daerah selama proses Pilkada.

“Kita telah melalui persaingan yang ketat dalam Pilkada 2024, tetapi di bawah kepemimpinan saudara Pj Gubernur, pesta demokrasi berjalan kondusif,” kata Suwandi Andi.

Usai rapat, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pilkada dan mengajak masyarakat untuk kembali merajut persatuan pasca pemilihan.

“Alhamdulillah, proses demokrasi di Sulawesi Tenggara telah berjalan lancar. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan bersama-sama membangun Sultra yang lebih maju,” ujarnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua KPU, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sultra, anggota DPRD Sultra, serta pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Bombana, sultranet.com – Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri Rapat IV Majelis Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) yang mengangkat tema “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” di Gereja Tondowatu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Rabu (8/1/2025).

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra menjadi momentum penting bagi perjalanan Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Acara ini dihadiri Ketua DPRD Bombana, unsur Forkopimda, pejabat eselon II, pimpinan gereja, tokoh agama serta perwakilan pemerintah daerah. Tahun ini, agenda pembahasan difokuskan pada subtema “Bersama Seluruh Warga Gepsultra Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera Bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap kontribusi gereja sebagai mitra strategis pembangunan sosial, ekonomi dan kerukunan umat beragama. “Gereja telah menunjukkan peran luar biasa dalam membangun masyarakat yang sejahtera, toleran, dan damai,” ujarnya di hadapan seluruh jemaat.

Ia menegaskan bahwa Rapat Majelis Sinode bukan sekadar forum pengambilan keputusan, tetapi juga ruang refleksi untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan kebutuhan warga jemaat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, keharmonisan masyarakat Bombana yang multikultural adalah modal besar dalam pembangunan daerah.

“Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Kemajemukan agama, suku, dan budaya di Bombana justru menjadi kekuatan yang harus dijaga. Kondisi yang harmonis ini adalah anugerah besar bagi kita,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program Gepsultra yang berorientasi pada penguatan spiritual dan sosial masyarakat. Edy berharap rangkaian kegiatan sinode dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat kolaborasi gereja dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama Forkopimda dan pimpinan gereja, serta penyerahan bantuan pemerintah daerah berupa dana senilai Rp150 juta untuk pembangunan Gereja Jemaat Tondowatu Kasipute.

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra ditutup dengan komitmen bersama antara gereja dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pelayanan, kerukunan, dan pembangunan masyarakat di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Acara pisah sambut Kapolres Bombana digelar pada Rabu, 8 Januari 2025, di Aula Rumah Jabatan Bupati Bombana. Serah terima kepemimpinan tersebut berlangsung hangat dan penuh apresiasi, menandai berakhirnya masa tugas AKBP Roni Syahendra, SH., SIK., M.Si., dan dimulainya pengabdian Kapolres yang baru, AKBP Wahyu Hadi, SIK., MIK. Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, Kepala Badan Kesbangpol dr. Sunandar, MM.Kes, Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM, serta unsur Forkopimda Kabupaten Bombana. (Rabu, 8/1/2025)

Penjabat Bupati Bombana, Edy Suharmanto, dalam sambutannya memberikan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras Kapolres Roni sepanjang bertugas di Bombana. “Kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi beliau dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Wonua Bombana. Kerja sama yang terbangun selama ini sangat berarti bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menyambut hangat kehadiran Kapolres baru, AKBP Wahyu Hadi. “Kami berharap Kapolres baru dapat melanjutkan sinergi yang telah terjalin dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bombana membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya demi terciptanya keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat,” tutur Edy.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, turut memberikan apresiasi. Ia menyoroti peran Polres Bombana dalam memastikan seluruh tahapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada berlangsung aman dan damai. “Kami mengucapkan terima kasih atas pengamanan yang berjalan baik selama agenda demokrasi. Semoga kerja sama yang terbangun dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata Sunandar.

Dalam kesempatan itu, Kapolres lama AKBP Roni Syahendra menyampaikan kesan mendalam atas kebersamaan yang terjalin selama masa tugasnya. “Saya bersyukur dapat bekerja dengan jajaran Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah. Pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada dapat berjalan kondusif berkat koordinasi yang kuat,” ungkap Roni.

Sementara itu, Kapolres baru AKBP Wahyu Hadi tak dapat menyembunyikan rasa harunya atas penyambutan yang ia terima. Kapolres Wahyu, yang merupakan junior sekaligus anak asuh AKBP Roni saat masa pendidikan kepolisian, mengaku sangat tersentuh dengan kekeluargaan yang ia rasakan pada momentum tersebut. “Pisah sambut ini berlangsung penuh hikmat dan sangat menghibur, terlebih dengan adanya penampilan dari Keluarga Besar Polres Bombana,” ucapnya.

Wahyu yang telah berkeluarga dan memiliki dua anak yang masih bersekolah di Jawa, menyampaikan komitmennya untuk bekerja keras menjaga keamanan Bombana. Ia berharap dukungan semua pihak tetap mengalir demi menciptakan wilayah yang aman, tertib, dan damai.

Serah terima kepemimpinan ini menjadi simbol kesinambungan pelayanan publik di bidang keamanan. Pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi bersama kepolisian dalam memastikan stabilitas di seluruh wilayah Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar apel akbar sebagai penanda dimulainya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di awal tahun, Kamis, 2 Januari 2025, di Lapangan Kantor Bupati Bombana.

Penjabat Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memimpin langsung apel yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Bombana, termasuk ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang dipimpin dr. Sunandar, MM.Kes. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kembali semangat kerja, mempererat sinergi antarlembaga, serta meneguhkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menegaskan pentingnya memulai tahun 2025 dengan energi baru dan fokus kerja yang lebih efektif. “Selamat tahun baru 2025. Mari kita bersama-sama menjaga semangat untuk bekerja lebih baik lagi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan program-program unggulan yang telah direncanakan demi kemajuan Bombana yang lebih baik,” ujarnya di hadapan peserta apel.

Ia menekankan bahwa disiplin, integritas, dan profesionalisme harus menjadi landasan bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang cekatan, responsif, dan mampu beradaptasi. Komitmen tersebut, katanya, menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong percepatan program strategis yang telah disusun pemerintah daerah.

Selain menyampaikan arahan internal, Penjabat Bupati juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung agenda pembangunan. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan mempercepat tercapainya Bombana yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. “Peran masyarakat sangat penting. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita membangun Bombana dengan bersama-sama,” tambahnya.

ASN Kesbangpol Bombana yang hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat. Kebersamaan ini disebut menjadi momentum awal untuk memperbaiki kualitas kerja dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah sepanjang tahun 2025.

Apel akbar kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh langkah pemerintahan di tahun baru dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat Bombana. Pemerintah berharap kegiatan ini menjadi penguat komitmen bersama dalam menjalankan amanah pelayanan publik sepanjang tahun berjalan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) berskala nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Rakor yang membahas peningkatan potensi bencana alam serta antisipasi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemkab Bombana dari Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (1/12/2025).

Rakor besar ini menjadi forum strategis untuk memastikan kesiapan pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan antara lain potensi cuaca ekstrem, ancaman banjir dan tanah longsor, kesiapan transportasi, hingga kemungkinan meningkatnya harga bahan pangan akibat naiknya konsumsi masyarakat selama periode Nataru.

Turut hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dinas terkait dari Bombana, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syukri Kasim, S.IP., BPBD Bombana, Dinas Kesehatan, serta unsur lainnya yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua bencana besar dalam dua pekan terakhir, yakni banjir bandang dan longsor di Cilacap, serta peristiwa serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm agar pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat manajemen kebencanaan.

“Indonesia telah mengalami banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah dalam dua minggu terakhir. Ini harus menjadi perhatian serius bagi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana,” ujar Tito dalam arahannya.

Selain itu, Tito menyoroti potensi lonjakan aktivitas masyarakat selama libur Nataru yang diprediksi terjadi pada moda transportasi darat, laut, dan udara. Menurutnya, arus mobilitas ini harus diantisipasi dengan memastikan kelancaran transportasi, kesiapan posko pengamanan, serta ketersediaan layanan publik yang memadai.

Persoalan peningkatan kebutuhan pangan juga menjadi perhatian Mendagri. Ia mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat yang meningkat setiap akhir tahun dapat memicu kenaikan harga bahan pokok jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Semua stakeholder pangan harus memastikan stok dan distribusi berjalan lancar untuk mencegah gejolak harga menjelang Nataru,” tegas Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas akhir tahun. Pemkab Bombana berencana meningkatkan koordinasi lintas instansi, menyiapkan sarana prasarana penanganan darurat, serta mengoptimalkan fungsi pos pengamanan dan pemantauan di titik-titik rawan.

Pemkab Bombana juga menegaskan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, baik dalam mitigasi bencana maupun penjagaan stabilitas harga pangan melalui sinergi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru, Pemkab Bombana berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas publik.