Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai tahapan strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah yang terarah dan partisipatif, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan jumlah peserta sekitar 75 orang. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi awal untuk menghimpun masukan dan menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan, sekaligus penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029.

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD dengan mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan Hasil Produksi dan Industri Kreatif.” Tema ini dinilai relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai pihak.

“Diperlukan inovasi pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah ini diharapkan mampu menarik investor serta meningkatkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bombana.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2027.

Ia menjelaskan bahwa setelah forum ini, tahapan penyusunan RKPD akan dilanjutkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat kabupaten sebagai tahap akhir penetapan.

Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan strategis penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan partisipatif. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum konsultasi publik tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 75 peserta yang mewakili berbagai unsur pemerintahan daerah.

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran penting dalam menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029.

Menurutnya, RKPD tahun tersebut juga merupakan tahun kedua dari implementasi RPJMD yang mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan Hasil Produksi dan Industri Kreatif.”

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita harus mampu mencari terobosan pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta,” kata Burhanuddin.

Selain itu, Bupati Bombana juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, penguatan sektor industri kreatif dan produksi unggulan daerah harus menjadi salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Bombana ke depan.

Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si dalam laporan panitia menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, forum ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak guna menyepakati program serta kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2027.

“Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2027,” jelas Husrifnah.

Ia menambahkan bahwa setelah forum konsultasi publik ini, proses penyusunan RKPD akan dilanjutkan dengan sejumlah tahapan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Tahapan tersebut meliputi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Bombana.

Melalui proses perencanaan yang berjenjang dan partisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dokumen RKPD yang dihasilkan benar-benar mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum konsultasi publik ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mematangkan persiapan kunjungan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada 9–10 Februari 2026 dengan menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar. Rapat persiapan tersebut digelar di Ruang Rapat Bupati Bombana Lantai 2 dan dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, M.P.W.K., Rabu (4/2/2026).

Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana yang terdiri dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur pemerintah kecamatan, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan agenda kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek teknis dibahas secara menyeluruh guna memastikan kesiapan daerah dalam menyambut kunjungan tersebut. Pembahasan mencakup kesiapan lokasi kegiatan, pengaturan penyambutan tamu, koordinasi pengamanan, hingga dukungan logistik yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun menegaskan bahwa koordinasi yang matang sangat diperlukan agar seluruh agenda yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan agenda penting bagi daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus bekerja sama dan memastikan setiap aspek persiapan telah disiapkan dengan baik,” ujar Syahrun dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kunjungan kerja ini sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi, baik di tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun desa.

Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran masing-masing dalam mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari penyediaan fasilitas, pengaturan kegiatan lapangan, hingga pengamanan selama kegiatan berlangsung.

Rapat persiapan tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, setiap unit kerja dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara jelas sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan selama kunjungan kerja berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki arti penting dalam memperkuat program pemberdayaan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kehadiran TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Bombana diharapkan dapat memberikan motivasi bagi kader PKK di tingkat kabupaten hingga desa untuk terus mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Beberapa agenda kegiatan yang direncanakan selama kunjungan tersebut antara lain kegiatan pemberdayaan keluarga, program ketahanan pangan rumah tangga, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dapat semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga di Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap kunjungan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis seluruh rangkaian kegiatan kunjungan Ketua Umum TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan lancar, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana memfasilitasi seluruh staf dalam proses penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK) serta pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi tersebut. Pendampingan ini dilakukan guna memastikan setiap pegawai memahami mekanisme penyusunan target kerja secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem e-Kinerja. Kegiatan pendampingan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu minggu, mulai 26 hingga 30 Januari 2026.

Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Bombana, Sabril, S.Sos., M.AP., bersama Ahli Pertama Pranata Humas Kesbangpol Bombana, Nursia Sinaga, S.Sos. Keduanya memberikan bimbingan teknis sekaligus pendampingan kepada para staf dalam proses pengisian dokumen RHK dan pengajuan SKP yang kini dilakukan melalui sistem elektronik.

Seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana mengikuti kegiatan tersebut di bawah koordinasi Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar setiap pegawai dapat memahami langkah-langkah pengisian data, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga penginputan ke dalam sistem e-Kinerja.

RHK merupakan dokumen penting yang memuat rencana hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan SKP yang nantinya digunakan untuk menilai kinerja pegawai secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Melalui kegiatan pendampingan ini, para staf diberikan pemahaman mengenai cara menyusun RHK yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Selain itu, mereka juga dibimbing dalam proses penginputan data ke dalam sistem digital agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam pengelolaan administrasi kinerja.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Bombana, Sabril, S.Sos., M.AP., mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas pegawai, khususnya dalam pengelolaan administrasi kinerja berbasis teknologi.

“Pendampingan ini kami lakukan agar seluruh staf dapat memahami secara menyeluruh bagaimana menyusun RHK dan mengajukan SKP dengan benar. Dengan pemahaman yang baik, ke depan diharapkan setiap pegawai mampu mengelola e-Kinerja secara mandiri,” kata Sabril.

Menurutnya, masih terdapat sebagian pegawai yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut dalam memahami sistem pengisian RHK dan SKP secara elektronik. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai pelatihan singkat, tetapi juga sebagai proses pembelajaran bersama yang memberikan ruang diskusi dan konsultasi bagi para pegawai.

Sabril menambahkan bahwa sistem e-Kinerja merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih transparan, terukur, dan profesional. Melalui sistem ini, capaian kerja pegawai dapat dipantau secara lebih objektif dan terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja pemerintah daerah.

“Melalui pendampingan ini, diharapkan seluruh staf tidak hanya memahami penyusunan RHK dan SKP, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam sistem e-Kinerja,” ujarnya.

Selain memberikan pemahaman teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang lebih terencana dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya perencanaan kerja yang jelas, setiap pegawai diharapkan mampu bekerja lebih efektif serta memiliki target kinerja yang terukur sepanjang tahun.

Di sisi lain, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan instansi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas pegawai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan pemahaman yang semakin baik mengenai sistem pengelolaan kinerja, Kesbangpol Bombana berharap seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi birokrasi serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pendampingan pengisian RHK dan SKP ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif di lingkungan Kesbangpol Bombana, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di daerah.

Bombana, sultranet.com — Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, MM, bersama tiga orang staf melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan pengolahan kebun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Bombana yang berada di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan kebun berjalan optimal sekaligus melihat langsung kondisi pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan. Pemantauan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 30 Januari 2026.

Dalam kegiatan itu, Budiman dan jajaran staf meninjau sejumlah area kebun yang selama ini dimanfaatkan sebagai lahan produktif oleh OPD Kesbangpol. Peninjauan dilakukan dengan mengamati kondisi tanaman, pola perawatan, serta perkembangan pertumbuhan tanaman yang telah ditanam sejak beberapa waktu terakhir.

Kebun OPD Badan Kesbangpol Bombana sendiri ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura dan tanaman pangan yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki nilai manfaat bagi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Beberapa tanaman yang tumbuh di lahan tersebut di antaranya ubi kayu, bawang merah, jagung, timun, kangkung, dan bayam.

Dari hasil pemantauan di lapangan, sejumlah tanaman menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Tanaman ubi kayu, jagung, dan bawang merah terlihat tumbuh subur dengan kondisi daun yang hijau dan batang yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan lahan serta perawatan tanaman yang dilakukan selama ini berjalan dengan cukup efektif.

Sekretaris Kesbangpol Bombana, Drs. Budiman, MM, mengatakan bahwa keberadaan kebun OPD tersebut bukan sekadar kegiatan pertanian biasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemanfaatan lahan secara produktif di lingkungan instansi pemerintah daerah.

“Kebun OPD ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan lahan secara produktif di lingkungan kantor. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong di antara pegawai,” kata Budiman.

Ia menjelaskan, program kebun OPD juga menjadi sarana bagi para pegawai untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang bersifat produktif dan edukatif. Melalui kegiatan tersebut, para pegawai tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan kerja.

Menurut Budiman, keterlibatan pegawai dalam pengelolaan kebun turut menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat tanaman yang telah ditanam. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi media pembelajaran sederhana mengenai pengelolaan lahan dan budidaya tanaman pangan.

“Kami berharap kebun OPD ini tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat dikelola secara berkelanjutan. Dengan pemantauan rutin seperti ini, kita bisa mengetahui perkembangan tanaman sekaligus mengevaluasi jika ada hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaannya,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan kebun OPD sangat bergantung pada konsistensi perawatan dan partisipasi aktif seluruh pegawai. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar kegiatan tersebut menjadi bagian dari budaya kerja yang positif di lingkungan Kesbangpol Bombana.

Selain memberikan manfaat dari sisi produktivitas lahan, kebun OPD juga dinilai mampu memperkuat semangat kebersamaan di antara pegawai. Aktivitas berkebun yang dilakukan bersama dapat menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis serta mempererat hubungan antarpegawai.

Di sisi lain, keberadaan kebun tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Meskipun skalanya tidak besar, langkah kecil seperti pemanfaatan lahan kosong untuk budidaya tanaman pangan dinilai memiliki nilai strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian pangan.

Melalui kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala, Kesbangpol Bombana berharap pengelolaan kebun OPD dapat terus berkembang dan menghasilkan tanaman yang lebih optimal di masa mendatang. Dengan pengelolaan yang baik, kebun tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sederhana bagi lingkungan kerja lainnya dalam memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum nasional ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita. Rakornas tersebut berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, Kamis, 15 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bombana hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Rakornas ini juga dihadiri oleh para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia yang menjadi perwakilan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

Rapat koordinasi nasional tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, forum ini juga bertujuan meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui rakornas ini, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah masing-masing. Stabilitas tersebut dinilai sebagai faktor penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Paharuddin, S.STP., M.Si menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi sosial dan politik yang stabil.

“Pemerintah daerah harus berhasil menjaga stabilitas sosial politik dengan baik, karena itulah indikator keberhasilan urusan pemerintahan umum,” kata Paharuddin dalam forum tersebut.

Menurutnya, stabilitas sosial dan politik menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai program pembangunan akan sulit berjalan secara optimal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., CGRE menekankan bahwa pelaksanaan program prioritas Presiden serta agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa program-program strategis pemerintah pusat akan lebih efektif jika didukung oleh kondisi daerah yang aman, stabil, dan kondusif.

“Program prioritas Presiden dan Asta Cita ini akan berjalan efektif jika tercipta stabilitas sosial dan politik di berbagai daerah,” ujar Akmal Malik.

Akmal juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si menyampaikan bahwa Rakornas ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menilai forum koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat langkah bersama dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

“Rapat ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, dan menyelaraskan arah kebijakan pusat serta daerah dalam mendukung program prioritas Presiden,” kata Bahtiar.

Melalui rakornas tersebut, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, termasuk dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bupati Bombana Burhanuddin menyambut baik pelaksanaan rakornas ini sebagai forum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua level pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Ia juga menilai bahwa rakornas tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk bertukar pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.

Dengan adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com— Empat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Waktu (PPPK PW) yang ditempatkan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai aparatur pemerintah daerah. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, sebagai bagian dari rangkaian pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Penyerahan tersebut dilaksanakan setelah Apel Akbar PPPK yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana di Lapangan GOR Kabupaten Bombana pada Senin, 26 Januari 2026.

Usai mengikuti apel akbar bersama ribuan PPPK dari berbagai instansi pemerintah daerah, keempat PPPK yang ditempatkan di Kesbangpol Bombana menerima SK secara langsung di halaman Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana pada hari yang sama.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, menyerahkan secara simbolis dokumen pengangkatan tersebut kepada para pegawai yang baru bergabung di instansi tersebut. Penyerahan ini sekaligus menjadi penanda resmi dimulainya masa tugas mereka sebagai bagian dari aparatur pemerintah daerah di lingkungan Badan Kesbangpol.

Apel Akbar PPPK yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana diikuti oleh ribuan pegawai dari berbagai angkatan, yakni PPPK angkatan 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026. Secara keseluruhan jumlah peserta apel mencapai 4.377 orang yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis yang ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran PPPK dalam memperkuat kinerja birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Para PPPK yang telah menerima SK diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing dan menjalankan tugas secara profesional.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah PPPK dengan Perjanjian Kerja Waktu yang dinyatakan sebagai PPPK Angkatan 2026 di Kabupaten Bombana mencapai 2.106 orang. Mereka ditempatkan di berbagai organisasi perangkat daerah, dinas, sekolah, serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, empat orang di antaranya ditempatkan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut, khususnya dalam mendukung program-program pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, serta stabilitas politik di daerah.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, menyampaikan harapannya agar para PPPK yang baru menerima SK dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

“Dengan diterimanya SK ini, kami berharap para PPPK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, disiplin, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja instansi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sunandar.

Menurutnya, kehadiran PPPK di lingkungan Kesbangpol Bombana diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus membantu pelaksanaan berbagai program kerja yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat daerah.

Sunandar juga menekankan bahwa status sebagai aparatur pemerintah merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas dan komitmen kerja yang tinggi. Ia mengingatkan para pegawai baru agar mampu menjaga etika kerja serta mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan birokrasi.

Selain itu, para PPPK juga diharapkan dapat terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Pengangkatan ribuan PPPK di Kabupaten Bombana sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan penambahan tenaga aparatur melalui skema PPPK, pemerintah daerah berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan profesional.

Penyerahan SK kepada empat PPPK di lingkungan Badan Kesbangpol Bombana juga menjadi momentum penting bagi instansi tersebut dalam memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kinerja kelembagaan di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Kepemimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana resmi berganti setelah dilaksanakannya serah terima jabatan (sertijab) Kepala Satpol PP dari Rusman, S.Pd., M.Si kepada H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Pergantian tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bombana. Prosesi sertijab berlangsung di Aula Satya Praja Lantai 2 Markas Komando Satpol PP Kabupaten Bombana, Rabu (11/02/2026).

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri hampir seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana serta jajaran pejabat struktural di lingkungan organisasi tersebut. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib, mencerminkan semangat profesionalisme serta kebersamaan di antara para aparatur penegak peraturan daerah itu.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Selanjutnya dilaksanakan prosesi simbolis penyerahan bendera Satuan Polisi Pamong Praja serta tongkat komando yang menandai peralihan tanggung jawab kepemimpinan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru.

Dalam kesempatan tersebut, Rusman menyampaikan pesan dan kesan di akhir masa jabatannya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan selama dirinya memimpin satuan tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Bombana atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah diberikan selama ini. Kebersamaan yang kita bangun menjadi kekuatan dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban daerah,” ujar Rusman dalam sambutannya.

Ia berharap kepemimpinan baru dapat membawa organisasi Satpol PP Bombana semakin solid serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan peraturan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bombana yang baru, H. Pajawa Tarika, dalam sambutan perdananya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis sebelumnya. Ia juga bertekad meningkatkan kinerja organisasi agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya berkomitmen melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kinerja Satpol PP Kabupaten Bombana, terutama dalam penegakan peraturan daerah dan peningkatan profesionalisme anggota,” kata Pajawa Tarika.

Ia menambahkan bahwa peran Satpol PP sangat strategis dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat serta sinergi yang solid di antara seluruh anggota untuk memastikan tugas-tugas tersebut dapat dijalankan secara optimal.

“Kunci keberhasilan kita adalah kerja sama dan sinergi yang solid antaranggota. Dengan kebersamaan, saya yakin Satpol PP Bombana dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik,” lanjutnya.

Pajawa Tarika juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur Satpol PP sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang profesional. Menurutnya, anggota Satpol PP harus mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah masyarakat.

Rangkaian kegiatan sertijab kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagai bentuk pengesahan administrasi atas pergantian kepemimpinan tersebut. Prosesi ini diikuti dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara pejabat lama dan pejabat baru bersama seluruh anggota Satpol PP.

Suasana haru juga mewarnai acara tersebut ketika jajaran pejabat eselon serta para staf aparatur sipil negara di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bombana menyerahkan cenderamata kepada Rusman sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin organisasi tersebut.

Beberapa anggota Satpol PP tampak menahan haru saat prosesi penyerahan cenderamata berlangsung. Momen tersebut menjadi simbol kuatnya ikatan kebersamaan di antara para aparatur yang selama ini bekerja bersama menjaga ketertiban daerah.

Secara keseluruhan, prosesi serah terima jabatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang hangat namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Satpol PP Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru di bawah H. Pajawa Tarika, Satpol PP Kabupaten Bombana diharapkan semakin efektif dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, menjaga ketenteraman masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Manasik Haji tingkat Kabupaten Bombana sebagai bagian dari persiapan keberangkatan jamaah calon haji musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan ini diikuti ratusan calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dan menjadi momentum penting untuk memberikan pembekalan menyeluruh terkait pelaksanaan ibadah haji. Acara pembukaan berlangsung di Aula Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah (PLHUT) Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan bimbingan manasik haji tersebut mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan”. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian khusus terhadap kelompok jamaah yang membutuhkan pelayanan lebih, agar seluruh proses ibadah dapat dijalankan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Pembukaan kegiatan dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, jajaran Dinas Kesehatan, serta para pembimbing ibadah yang akan mendampingi jamaah selama proses manasik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa manasik haji merupakan tahapan penting bagi calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Melalui kegiatan tersebut, para jamaah diharapkan dapat memahami secara menyeluruh tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi jamaah yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan seluruh jamaah memperoleh pelayanan dan pembinaan yang memadai.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh jamaah, khususnya yang termasuk kelompok lansia, disabilitas, dan perempuan, mendapatkan pelayanan terbaik serta bimbingan yang cukup agar dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan para calon jamaah agar memanfaatkan kesempatan manasik haji sebaik mungkin. Ia berharap seluruh peserta mengikuti setiap sesi pembekalan dengan serius agar memiliki kesiapan yang matang, baik secara spiritual, fisik, maupun mental sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bombana H. Surahman dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana tahun ini sebanyak 130 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 51 jamaah laki-laki dan 79 jamaah perempuan.

Menurut Surahman, pelaksanaan manasik haji bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para jamaah mengenai rangkaian ibadah haji. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, hingga berbagai situasi yang mungkin dihadapi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara H. Lalan Jaya juga memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa pelaksanaan manasik haji terintegrasi memiliki peran penting dalam mempersiapkan jamaah secara menyeluruh.

“Manasik haji terintegrasi bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, baik rukun, wajib, maupun sunnahnya,” jelas Lalan Jaya.

Ia menambahkan bahwa selain pembekalan materi ibadah, kegiatan manasik juga bertujuan membangun kesiapan fisik dan mental para jamaah. Hal ini penting mengingat pelaksanaan ibadah haji memerlukan ketahanan fisik serta kesiapan mental yang baik, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut.

Dalam kegiatan manasik tersebut, para jamaah akan mendapatkan berbagai materi pembelajaran, termasuk simulasi pelaksanaan ibadah haji, pemahaman tentang tata cara perjalanan, serta pembinaan kesehatan bagi calon jamaah.

Melalui pembekalan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Bombana dapat melaksanakan ibadah dengan tertib, mandiri, serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah juga berharap para jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Kegiatan pembukaan manasik haji berlangsung dengan tertib dan lancar, sekaligus menandai dimulainya rangkaian bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Deskripsi meta:

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mematangkan rencana pemanfaatan aset daerah dan aset desa guna mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap II Tahun 2026. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah dan para camat guna menyelaraskan pemahaman serta memastikan pemanfaatan aset berjalan tertib dan tepat sasaran. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, S.T., MPWK dan berlangsung di Aula Measalaro, Kantor Bupati Bombana lantai II, Selasa (30/12/2025).

Rapat ini dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta para camat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bombana. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan koperasi desa melalui pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah maupun desa.

Dalam pembahasan rapat, peserta menyoroti ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, diskusi juga mencakup aspek perencanaan anggaran, mekanisme pemanfaatan barang milik daerah, serta penentuan lokasi yang dinilai layak dan strategis untuk mendukung aktivitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan setiap rencana pemanfaatan aset daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pemanfaatan barang milik daerah maupun aset desa harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Melalui koordinasi ini kita ingin memastikan bahwa aset yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan koperasi dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Syahrun dalam rapat tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama dalam memperkuat aktivitas usaha masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pembangunan gerai koperasi yang didukung oleh ketersediaan lahan yang tepat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan ekonomi masyarakat serta membuka peluang usaha baru bagi warga.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berupaya menyamakan persepsi antara perangkat daerah dan pemerintah kecamatan mengenai pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah. Hal tersebut penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif, transparan, serta memiliki kepastian hukum.

Para camat yang hadir juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi aset desa yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Selain membahas aspek teknis, rapat ini juga menjadi ruang diskusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan dalam mendukung program penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menilai bahwa koperasi desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal.

Dengan adanya perencanaan yang matang serta koordinasi yang kuat antarinstansi, Pemkab Bombana optimistis pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahap II pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah kecamatan.