Bombana, sultranet.com – Suasana penuh keakraban dan kehangatan menyelimuti acara pisah sambut serta ramah tamah Komandan Kodim 1431/Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Minggu (19/10/2025). Momen ini menjadi tanda berakhirnya masa tugas Letkol Inf. Andi Irfandi, S.IP yang kini digantikan oleh Letkol Inf. Mulyadi, SH sebagai Dandim Bombana yang baru.

Kehadiran keduanya bersama istri, Ny. Fika Irfandi dan Ny. Teti Mulyadi, menambah suasana kebersamaan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Sejumlah pejabat dan tokoh daerah turut hadir memberikan penghormatan dan dukungan atas pergantian kepemimpinan di jajaran TNI AD wilayah Bombana tersebut.

Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, para Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, Camat, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas dedikasi Letkol Inf. Andi Irfandi selama bertugas di Bombana. Ia menilai, di bawah kepemimpinannya, Kodim 1431/Bombana telah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mendukung program pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah.

“Terima kasih atas pengabdian dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah telah menjadi kekuatan penting bagi kemajuan Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol Inf. Mulyadi, SH, yang kini resmi memimpin Kodim 1431/Bombana. Ia berharap, kehadiran Dandim yang baru dapat melanjutkan semangat kebersamaan yang telah dibangun selama ini.

“Kami menyambut hangat Dandim baru dan berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Letkol Inf. Mulyadi, SH dalam sambutannya menyampaikan tekad untuk melanjutkan kerja sama yang baik antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

“Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah, rekan TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga stabilitas dan memberi manfaat nyata bagi warga Bombana,” ucapnya singkat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Bupati dan Wakil Bupati Bombana, para kepala OPD, serta para camat kepada kedua perwira TNI tersebut sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan atas dedikasi dan pengabdian mereka.

Suasana malam itu terasa penuh kekeluargaan. Para tamu undangan tampak saling bertegur sapa, berbagi cerita, dan mengabadikan momen kebersamaan lewat sesi foto bersama. Tak hanya menjadi seremoni pergantian jabatan, acara ini juga mencerminkan semangat kebersamaan antara unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat Bombana.

Pisah sambut ini menjadi bukti bahwa hubungan sinergis antara pemerintah daerah dan TNI tidak sekadar simbol kerja sama, melainkan juga wujud nyata dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena. Komitmen itu kembali ditegaskan oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Rabu (15/10)

Dalam kunjungan itu, Bupati Burhanuddin didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana yang terdiri atas Kepala Dinas Sofian Baco, ST., M.P.W, para kabid, sekretaris, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meninjau langsng proyek pengerjaan peningkatan jalan Dongkala–Sikeli, pembangunan box culvert Eemokolo, serta pemeliharaan jalan ruas Tedubara–Pising, .

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si memastikan bahwa pekerjaan pembangunan jalan di Pulau Kabaena tetap berjalan meski daerah sedang dalam kondisi efisiensi anggaran.

“Walaupun kita sedang berhemat, pembangunan tidak boleh berhenti. Semua elemen akan kita kerahkan untuk memperbaiki jalan ini,” tegas Bupati Burhanuddin.

Ia juga menegaskan bahwa tak ada hari libur bagi para petugas lapangan, yang terus bekerja untuk memastikan pembangunan selesai tepat waktu.

“Tidak ada hari libur!, Semua untuk masyarakat Bombana,” tambahnya.

Pembangunan jalan di Pulau Kabaena menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena wilayah ini memiliki peran penting dalam menghubungkan kawasan strategis, termasuk pelabuhan, sentra ekonomi, dan destinasi wisata lokal. Jalan yang baik diharapkan dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Ia menambahkan Untuk mewujudkan pemerataan jalan yang baik se Pulau Kabaena, Pemererintah Kabupaten telah menandatangai Memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan Tambang yang beroperasi di Pulau itu.

“Kalau perusahaan itu tidak melaksanakan komitmen mereka, maka kita akan ambil alih,” tandasnya

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pekerjaan agar hasilnya bisa bertahan lama dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meski medan yang berat dan keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri, seluruh tim teknis di lapangan tetap bekerja maksimal.

“Kami di PUPR akan terus berkolaborasi dengan semua pihak agar pembangunan ini tuntas sesuai harapan masyarakat,” tegas Sofian Baco.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kabaena dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Pewarta: Julius

Bombana, sultranet.com – Suasana khidmat menyelimuti Auditorium Tanduale saat Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, resmi melantik Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bombana, Selasa (7/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan memastikan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah berjalan optimal. Posisi Sekda, sebagai penggerak utama birokrasi, dinilai vital dalam menopang arah kebijakan dan pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya peran Sekda sebagai “jangkar birokrasi” yang menjadi penopang utama tata kelola pemerintahan. Ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi tinggi.

“Sekretaris Daerah adalah jangkar birokrasi. Saya berharap Penjabat Sekda yang baru bisa bekerja dengan jujur, inovatif, dan penuh tanggung jawab, serta mampu menjadi motivator bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor dan dukungan seluruh perangkat daerah. Kolaborasi, komunikasi efektif, dan kepekaan terhadap isu publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan. Mari kita jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian untuk Bombana yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hangat para hadirin.

Bupati juga menegaskan bahwa proses pelantikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan Ir. Syahrun sebagai Pj Sekda dianggap sebagai bagian dari penyegaran birokrasi agar pemerintahan daerah lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Ir. Syahrun yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di lingkungan Pemkab Bombana dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang perencanaan wilayah dan tata pemerintahan. Diharapkan, kehadirannya sebagai Penjabat Sekda dapat memperkuat sinergi dan akselerasi program strategis pemerintah daerah, terutama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Pelantikan berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tokoh masyarakat. Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan sesi foto bersama antara Bupati, Pj Sekda, Forkopimda, dan para kepala OPD.

Momentum ini menjadi simbol kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan arah baru birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bagi Bupati Burhanuddin, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi sebuah penegasan atas semangat pengabdian untuk daerah. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga etos kerja dan loyalitas terhadap masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Bombana yang sejahtera dan berdaya saing.

Pelantikan Penjabat Sekda ini menandai langkah lanjutan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kepemimpinan baru di Sekretariat Daerah, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat dan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat semakin cepat dan tepat.

Pelaksanaan pelantikan ini juga mencerminkan komitmen Pemkab Bombana dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan. Melalui penyegaran jabatan strategis ini, diharapkan seluruh perangkat daerah mampu bergerak lebih dinamis menghadapi tantangan pembangunan menuju Bombana yang semakin maju dan adaptif terhadap perubahan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Ketegangan Pecah di Tengah Upaya Pemerintah Menjembatani Polemik Motif Rapa Dara

Bombana, sultranet.com – Forum Dialog Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjembatani polemik motif Rapa Dara (kepala kuda) mendadak berubah menjadi arena demonstrasi, Senin (6/10/2025). Aliansi Masyarakat Moronene menyerbu aula Perpustakaan Daerah dan memaksa kegiatan dihentikan, hingga situasi memanas.

Dialog yang dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, semula ditujukan untuk menyerap saran dan pandangan berbagai pihak terkait seni motif dan kriya busana daerah. Forum ini menghadirkan tokoh budaya dan adat Moronene sebagai upaya mencari titik temu atas kontroversi penggunaan motif Rapa Dara di sejumlah fasilitas umum. Namun, rencana dialog itu buyar saat puluhan demonstran memasuki aula dan menekan panitia menghentikan kegiatan.

Wakil Bupati sempat menemui perwakilan massa di halaman gedung dan menerima aspirasi awal. Namun massa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Bombana, H. Burhanuddin. Tidak lama kemudian, Bupati tiba di lokasi dan menemui demonstran. Aula dialog pun berubah menjadi arena pertemuan terbuka antara massa aksi dan pemerintah daerah.

Aliansi Moronene Tolak Motif Rapa Dara

Di hadapan Bupati, Hamdan salah satu Koordinator Aksi membacakan enam poin tuntutan. Mereka menolak penetapan Rapa Dara sebagai simbol khas Bombana karena dianggap bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Massa juga mengecam penggantian ukiran tradisional seperti Burisininta dan Bosu-bosu pada bangunan resmi dengan motif Rapa Dara.

Mereka menuntut pelibatan tokoh adat, akademisi, dan budayawan dalam setiap kebijakan budaya serta mendesak percepatan pengesahan Raperda Pelestarian Seni dan Budaya Moronene. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meminta Bupati mundur.

“Motif Rapa Dara bukan warisan budaya Moronene dan tidak melalui proses kajian budaya. Kami menolak penetapannya sebagai simbol Bombana,” tegas Hamdan.

Sebagai bentuk respons, Bupati menandatangani tuntutan tersebut sebagai komitmen untuk menindaklanjutinya.

Asal Usul Motif Rapa Dara Dijelaskan

Janariah, mantan Tenaga Ahli Bidang Ekonomi dan Pariwisata Bombana, menjelaskan sejarah munculnya motif Rapa Dara. Menurutnya, ide ini lahir tahun 2023 saat Bombana belum memiliki motif etnik yang dikurasi nasional. Saat itu, Pj. Bupati dan rombongan berkunjung ke Pulau Kabaena dan menemukan tradisi penggunaan kuda dalam prosesi adat pernikahan.

“Dari situ muncul ide menjadikan kuda sebagai motif karena unik dan lolos kurasi nasional di Jakarta,” jelas Janariah. Ia menegaskan motif tersebut merupakan karya estetika yang telah diakui HAKI, bukan simbol budaya daerah. “Ini murni karya kriya, bukan pengganti identitas Bombana,” katanya.

Bupati: Tak Pernah Wajibkan Motif Tertentu

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dengan tegas membantah tudingan bahwa pemerintah mewajibkan penggunaan motif Rapa Dara. Ia menjelaskan bahwa motif tersebut hanyalah satu dari sekian motif yang dikembangkan untuk promosi budaya daerah.

“Lillahi taala, tidak pernah satu kalipun saya mewajibkan penggunaan motif itu,” tegas Burhanuddin. Ia menambahkan bahwa niat pemerintah adalah membangun dan melestarikan budaya, bukan menghapus identitas lokal. “Saya datang sebagai saudara untuk membangun daerah. Tidak ada niat sedikit pun mengganggu budaya,” tegasnya.

Majelis Adat Sesalkan Aksi, Copot Ketua Tamalaki

Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi yang mengganggu forum dialog. Terlebih lagi aksi tersebut dipimpin Ramsy Salo sebagai Jendral Lapangan Aksi dan saat aksi membawa identitas sebagai Ketua Tamalaki Moronene, Mereka menegaskan bahwa kerajaan tidak pernah menginstruksikan aksi tersebut dan sejak awal mendorong penyelesaian melalui dialog.

Ketua Majelis Tinggi Adat, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan tanpa seizin kerajaan. “Kami sudah mengimbau untuk tidak aksi. Kalau mau menyampaikan aspirasi boleh, tapi harus dengan etika berbudaya,” ujarnya. Ia menilai Sikap Ramsy Salo saat aksi membawa unsur pribadi dalam salah satu insiden dan mengungkapkan sesuatu yang tidak relevan dengan substansi budaya.

Sebagai sikap tegas, majelis adat mencopot Ramsy Salo dari jabatan Ketua Tamalaki karena dianggap melanggar titah raja dan bertindak di luar struktur adat. “Kami sudah rapat pleno malam ini dan memutuskan mencopot Ramsy beserta sekretarisnya,” tegas Mokole Alfian.

Komentar Para Tokoh Adat dan Lembaga

Mokole Gufran Kapita Bin Samad, Sekretaris Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAKMOR), menilai aksi massa telah menggeser esensi forum. “Seharusnya ini forum dialog, bukan demonstrasi. Pemerintah sudah membuka ruang, tuntutan sudah diterima,” katanya. Ia juga menyoroti adanya tuntutan politik seperti desakan turunkan bupati yang tidak relevan dengan pokok persoalan budaya.

Ketua LAKMOR, M. Kasim D. SE, menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah. “Prinsipnya, keinginan masyarakat sudah difasilitasi pemerintah. Jadi, ini mestinya dianggap selesai,” ujarnya.

Mokele Mansur Lababa, Ketua PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bombana, menjelaskan bahwa Tamalaki adalah bagian dari struktur adat yang harus tunduk pada hierarki kerajaan. “Tamalaki tidak boleh bertindak sendiri tanpa perintah kerajaan. Harus melalui majelis tinggi adat,” tegasnya. Ia menilai tindakan Ramsy melanggar tatanan adat.

Johan Salim, Dewan Pembina Lembaga Adat, juga menyayangkan aksi tersebut. “Ini forum dialog, tapi tiba-tiba berubah jadi demonstrasi. Pemerintah sudah bersedia hadir dan mendengar. Situasi seperti ini tidak sejalan dengan etika adat,” katanya.

Suara Tokoh Moronene: Jaga Warisan dengan Musyawarah

Roysman, salah satu tokoh Moronene, mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. “Budaya adalah warisan leluhur. Perbedaan pandangan harus diselesaikan dengan dialog yang baik, kecuali dialog sudah tidak menemukan solusi maka opsi lain bisa ditempuh termasuk demonstrasi,” ujarnya. Ia berharap semua pihak mendinginkan suasana dan kembali bekerja untuk kemajuan Bombana.

Ruang Kajian Terbuka untuk Motif Rapa Dara

Para tokoh adat sepakat bahwa motif Rapa Dara dapat diposisikan sebagai tambahan khazanah budaya Bombana, bukan pengganti motif asli. Kajian historis dan filosofis akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan kelayakan motif tersebut sebagai identitas daerah.

“Motif ini bisa saja menjadi tambahan kekayaan budaya, asal tidak menghapus motif lama,” ujar Mokole Gufran. Majelis adat juga menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi isu SARA dan tetap menjaga persatuan.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB/PKB PPPK), dan Petugas Lapangan KB (PLKB) se-Kabupaten Bombana. Seluruh peserta, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti kegiatan yang dipusatkan di ruang Kepala Dinas PPKB Bombana, Kamis (3/10/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si memimpin langsung jalannya rapat virtual tersebut didampingi para kepala bidang, staf, dan perwakilan UPTD dari setiap kecamatan. Agenda utama rapat berfokus pada penyampaian laporan capaian kinerja unit kerja sekaligus evaluasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lapangan.

“Alhamdulillah, secara keseluruhan capaian program kinerja DPPKB Kabupaten Bombana telah mencapai 90 persen hingga bulan Oktober ini, dan kita optimis target tahunan dapat tercapai sesuai rencana,” ujar Abdul Azis dalam arahannya.

Ia juga memberikan penegasan mengenai pentingnya kedisiplinan dan kehadiran petugas lapangan KB dalam menjalankan tugas. Menurutnya, PLKB merupakan ujung tombak pelaksanaan program sehingga komitmen kehadiran menjadi faktor utama keberhasilan kinerja.

“Kehadiran di lapangan menjadi salah satu penilaian utama bagi kita semua. Untuk itu, kepada seluruh PLKB agar lebih mengutamakan kehadiran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Dalam forum itu, para penyuluh menyampaikan capaian, tantangan, serta kebutuhan teknis di wilayah kerja masing-masing. Beberapa poin yang dibahas antara lain pencapaian peserta KB aktif, edukasi kesehatan reproduksi, dan strategi peningkatan layanan penyuluhan di desa-desa.

DPPKB Bombana berharap koordinasi rutin semacam ini dapat memperkuat sinergi antarunit kerja serta memastikan seluruh program berjalan terarah dan tepat sasaran. Pendekatan komunikasi partisipatif diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong keberhasilan program KB dan pengendalian penduduk di Bombana.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen DPPKB Bombana dalam memastikan pelayanan KB tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor penyuluhan dan pendataan lapangan.

BOMBANA, Sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong terwujudnya Zona Integritas (ZI) di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui pendampingan intensif, Inspektorat Bombana memperkuat langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peran penting itu terlihat saat Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB melakukan verifikasi lapangan di Kantor Disdukcapil Bombana, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir sebelum penentuan hasil penilaian Zona Integritas tahun 2025. Kehadiran TPN disambut langsung oleh Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., dan Inspektur Inspektorat Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Bombana berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang melakukan evaluasi awal terhadap Disdukcapil. Pendampingan ini mencakup verifikasi dokumen, observasi lapangan, serta wawancara untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar penilaian yang objektif dan transparan.

Ridwan menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. “Kami tidak hanya mendampingi secara teknis, tapi juga memastikan setiap langkah sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang bersih,” ujarnya.

Tahun ini menjadi momen penting bagi Disdukcapil Bombana. Setelah sempat tidak lolos pada tahap analisis dokumen tahun 2024, kini mereka berhasil melewati berbagai proses penilaian. Mulai dari lulus administrasi pada Juni 2025, analisis dokumen oleh TPN pada Juli, wawancara secara daring pada 4 September, hingga verifikasi lapangan pada 1 Oktober 2025.

Perwakilan TPN Kementerian PANRB, Tarcius Bagus Putra Prasojo, S.H., menegaskan bahwa Bombana telah memasuki tahap akhir penilaian. “Tahapan berikutnya tinggal menunggu pengumuman hasil penilaian WBK/WBBM,” ujarnya singkat.

Kepala Disdukcapil Bombana menyampaikan rasa optimistis dan apresiasinya terhadap dukungan Inspektorat. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan timnya menghadapi setiap tahap evaluasi. “Kehadiran Inspektorat sangat membantu. Kami berharap upaya ini membuahkan hasil terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan data KemenPAN RB, baru tiga perangkat daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil meraih predikat WBK. Jika Disdukcapil Bombana lolos, ini akan menjadi capaian bersejarah bagi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin prima. (IS)

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan pendampingan yang digelar sepanjang September 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., bersama staf dan auditor, dengan melibatkan camat, kepala desa, dan kaur keuangan desa.

Pendampingan awal dilaksanakan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rarowatu. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, serta mekanisme belanja modal yang melibatkan masyarakat. Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa desa juga dipaparkan sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020.

Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, mengatakan pendampingan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bupati atau wali kota dibantu oleh camat dan inspektorat dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap desa.

“Pendampingan ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Kami ingin memastikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Akhmad Amin.

Ia menambahkan, setelah Kecamatan Rumbia dan Rarowatu, kegiatan serupa akan digelar di kecamatan lain di Bombana. Tujuannya agar seluruh desa memiliki pemahaman yang sama dalam tata kelola keuangan sehingga potensi masalah dapat ditekan sejak dini.

Sementara itu, Ketua Tim, Indra Jaya, S.IP., menuturkan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para kepala desa. Menurutnya, banyak peserta yang merasa pendampingan ini memberi manfaat nyata dalam memperkuat pemahaman mereka terhadap regulasi.

“Pendampingan dari Inspektorat sangat membantu kami memahami aturan yang sebelumnya masih kurang dipahami. Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin mengerti regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga potensi masalah di kemudian hari dapat diminimalisir,” ungkap salah seorang kepala desa yang ikut dalam pendampingan.

Inspektorat Bombana menegaskan, pendampingan desa bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan. Kehadiran camat, kepala desa, hingga perangkat desa dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa sinergi antarpemangku kepentingan sangat penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, kegiatan ini juga meneguhkan peran Inspektorat sebagai mitra strategis desa. Dengan mengedepankan pendekatan persuasif, Inspektorat berupaya agar kepala desa tidak melihat pengawasan sebagai beban, melainkan sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Intinya, kami tidak ingin kepala desa merasa diawasi dalam arti sempit. Kami hadir untuk mendampingi, memberikan pemahaman, dan memastikan regulasi dijalankan secara tepat. Karena pada akhirnya, desa yang kuat akan membuat daerah semakin maju,” tutur Akhmad Amin menutup.

Kegiatan pendampingan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola desa di Bombana. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif perangkat desa, harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri, akuntabel, dan transparan kian terbuka lebar.

Bombana, sultranet.com – Maraknya peredaran akun palsu yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di media sosial mendapat sorotan serius. Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, Fadlan, S.Si., M.M., mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berhati-hati terhadap akun mencurigakan. Pernyataan ini disampaikan Fadlan pada Senin (16/09/2025) di Bombana.

Menurutnya, sejumlah akun palsu belakangan memanfaatkan nama pejabat, termasuk Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., untuk melakukan pendekatan personal. Modusnya beragam, mulai dari meminta data pribadi, identitas penting, hingga menjanjikan bantuan tertentu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan pejabat, khususnya Bupati Bombana. Jika ada akun yang meminta sesuatu, baik berupa data maupun janji bantuan, itu pasti bukan akun resmi,” tegas Fadlan.

Ia menekankan bahwa Bupati Bombana tidak pernah melakukan komunikasi pribadi melalui pesan langsung (DM) di media sosial untuk kepentingan apa pun. Seluruh komunikasi resmi, kata Fadlan, hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mohon masyarakat tidak mudah tergiur atau takut ketika menerima pesan dari akun tidak resmi. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung ke kantor atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadlan mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan akun palsu jika menemukan aktivitas mencurigakan di media sosial. Laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi PPID Utama Kabupaten Bombana.

“Bijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan biarkan ruang digital kita disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

PPID Utama Kabupaten Bombana membuka kanal pengaduan resmi yang dapat diakses publik. Masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0852-9860-1111 atau mengunjungi website resmi https://www.ppid.bombanakab.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Fenomena penyalahgunaan akun pejabat di media sosial bukanlah hal baru. Seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus serupa sering kali muncul di berbagai daerah. Pemerintah daerah melalui PPID menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi, mengenali sumber resmi, dan tidak terjebak dalam modus penipuan daring.

Fadlan berharap dengan adanya imbauan ini, masyarakat Bombana semakin cerdas dan kritis dalam berinteraksi di ruang digital. “Kami ingin warga merasa aman saat menggunakan media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem digital tetap sehat dan bermanfaat,” tutupnya.

Imbauan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kewaspadaan publik menjadi benteng utama dalam mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah. Dengan langkah kolektif antara pemerintah dan masyarakat, ruang digital di Kabupaten Bombana diharapkan semakin terlindungi dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.