Bombana, sultranet.com – Harapan masyarakat Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, untuk menikmati akses jalan yang layak akhirnya menemukan titik terang. Ruas jalan Rumbia–Mataoleo yang selama ini dikenal berlumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau direncanakan bakal dikerjakan pada 2026 melalui Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi ini mengemuka setelah konfirmasi dari unsur DPRD Bombana ke Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menjelaskan bahwa ruas jalan Mataoleo–Rumbia secara resmi telah beralih status menjadi jalan provinsi sejak 2023. Peralihan status tersebut terjadi saat H. Burhanuddin masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana dan juga sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sejak 2023 status jalan ini sudah naik menjadi jalan provinsi. Ini bukan proses singkat, tetapi melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan, pendataan, hingga masuk perencanaan,” kata Zalman. Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menyebutkan, masuknya ruas jalan tersebut dalam anggaran provinsi merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang diperjuangkan sejak 2023 hingga 2024, kemudian masuk dalam perencanaan tahun 2025, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Dengan masuk di anggaran provinsi, ini adalah keberhasilan bersama. Insya Allah dikerjakan tahun 2026 sepanjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Zalman menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Dinas PUPR Bombana yang aktif membantu proses pendataan serta alih status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dukungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan, juga dinilai sangat menentukan.

Selain pembangunan ruas jalan Rumbia–Mataoleo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan membangun talud di Kecamatan Masaloka. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan infrastruktur dasar di wilayah Bombana.

Zalman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai NasDem Bombana dan anggota DPRD Bombana Daerah Pemilihan I itu turut mengapresiasi peran Bupati Bombana saat ini. Menurutnya, pengalaman kepala daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan koordinasi lintas pemerintahan.

“Peralihan status jalan ini tidak lepas dari inisiatif dan pengalaman Bupati Bombana yang memahami betul mekanisme di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan pembangunan jalan tersebut juga mendapat dorongan kuat dari masyarakat dan pemuda Mataoleo. Aksi aspiratif yang dilakukan, baik di DPRD Bombana maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai turut membuka ruang perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini bukan pembangunan instan. Penuh perjuangan dan bolak-balik ke dinas provinsi. Peran masyarakat dan pemuda Mataoleo juga sangat besar, termasuk Anggota DPRD periode 2019-2024 yang turut memperjuangkan jalan ini,” ujar Zalman.

Menurutnya, dengan status jalan yang relatif baru sebagai jalan provinsi, dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana yang telah merespons aspirasi masyarakat.

“Karena itu, pemprov dan pemkab patut diapresiasi. Ini hasil perjuangan panjang sejak 2023 dan semoga tidak ada kendala lagi.” pungkasnya. (IS)

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar penyambutan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Ir. Hugua secara meriah, Sabtu (1/3/2025). Acara ini diawali dengan penjemputan di Bandara Haluoleo yang disertai penyerahan Kampurui dan Selempang Adat Tolaki serta buket bunga.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mengatakan bahwa selain penyambutan, terdapat agenda serah terima jabatan dan rapat paripurna pada 2 hingga 3 Maret 2025.

Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi SIP.,M.H.,M.M mengungkapkan, penjemputan yang dilakukan sebagai tanda bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur yang disambut merupakan Gubernur dan Wagub seluruh masyarakat Sultra.

“Penjemputan ini menjadi simbol bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah pemimpin seluruh masyarakat Sultra,” ujar Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi.

Setelah tiba di Kendari, rombongan gubernur dan wakil gubernur melanjutkan perjalanan ke Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Di sana, mereka disambut dengan tarian empat etnis serta para pejabat dan tokoh masyarakat. Malam harinya, diadakan penandatanganan Pakta Integritas dan perjanjian kinerja oleh pimpinan OPD.

Pada 2 Maret 2025, agenda berlanjut dengan pengambilan voice over Ramadhan oleh RRI, salat tarawih berjamaah, serta pembagian sembako kepada masyarakat. Sementara pada 3 Maret 2025, dilaksanakan apel pagi dan pembagian sembako bagi ASN Golongan I dan II. Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, kepada Andi Sumangerukka dan Hugua di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra.

Hari yang sama juga diisi dengan rapat paripurna di DPRD Sultra, di mana Ketua DPRD akan menyampaikan pidato pengantar. Acara ini turut dihadiri Forkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Sultra, serta berbagai elemen masyarakat.