Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama 29 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyepakati kerja sama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur. Kesepakatan ini dicapai dalam Executive Meeting yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan strategis itu bertujuan menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor layanan dasar. Hadir dalam forum tersebut Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur Sultra, serta jajaran pejabat tinggi pemerintah, pimpinan perusahaan, dan perwakilan legislatif.

“Potensi Bombana di sektor pertambangan dan perkebunan sangat besar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana potensi ini diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio, saat membuka kegiatan.

Ia menekankan pentingnya PPM sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dua bidang yang menjadi fokus — kesehatan dan infrastruktur — merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Kolaborasi hari ini mencerminkan semangat kebersamaan. Kita harus memastikan setiap investasi memberi dampak yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti bahwa langkah Pemkab Bombana dan para perusahaan sudah sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni menciptakan daerah yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Ia menyebutkan, pemenuhan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi penting dalam mengejar visi tersebut.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana dan 29 perusahaan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Ia berharap perusahaan tidak hanya menjalankan PPM sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadikannya bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Gubernur Sultra berpesan agar setiap pelaku usaha menjadikan PPM sebagai bentuk komitmen sosial yang memberikan perubahan positif di masyarakat sekitar,” tutur Asrun Lio.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si juga menggarisbawahi bahwa kehadiran perusahaan di Bombana tidak hanya membawa kontribusi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan lewat program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, kami ingin melihat program-program konkret yang bisa dinikmati masyarakat, bukan hanya dalam bentuk formalitas,” ujarnya.

Selain sambutan dari para pejabat daerah, agenda juga diisi dengan pemaparan materi dari Deputi Kementerian Investasi/BKPM yang menjelaskan mengenai regulasi dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan daerah. Jajaran perusahaan pun diberikan pemahaman lebih mendalam terkait bentuk pelaksanaan PPM yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Kabupaten Bombana bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda Bombana, para Kepala OPD, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM. Para direktur dan pimpinan perusahaan pun turut ambil bagian dalam diskusi dan kesepakatan yang dibangun dalam suasana kolaboratif.

Executive Meeting ini menjadi simbol semangat bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan merata, serta membuka ruang partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang memperkuat kemitraan lintas sektor.

BOMBANA, sultranet.com – Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos resmi menjabat sebagai penjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bombana. Penunjukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan PMI Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 54/KEP/PMI SULTRA/VII/2025 tertanggal 3 Juli 2025.

SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua PMI Sultra, Dr. H. Abdurahman Saleh, SH, dan turut ditembuskan kepada Ketua Umum PMI, Gubernur Sultra, dan Bupati Bombana.

Penunjukan Istri orang nomor satu di Wonua Bombana itu, dinilai sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, serta pertimbangan kapasitas dan rekam jejak pengabdiannya di bidang sosial dan kemanusiaan.

“Memutuskan, menetapkan dan mengesahkan saudari Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos sebagai penjabat Ketua PMI Kabupaten Bombana,” bunyi poin pertama dalam surat keputusan tersebut.

Sebagai penjabat ketua, Fatmawati diberikan tugas dan wewenang penuh untuk memimpin PMI Bombana dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) PMI Bombana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masa tugasnya berlaku sejak SK ditandatangani hingga terbentuknya kepengurusan baru periode 2025–2030.

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya,” demikian bunyi poin keempat dalam SK tersebut.

Fatmawati Kasim Marewa bukan nama baru dalam aktivitas sosial di Kabupaten Bombana. Sebagai istri Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, ia dinilai memiliki pengalaman panjang dalam urusan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.

Jabatan barunya sebagai penjabat Ketua PMI semakin memperluas ruang pengabdiannya di tengah masyarakat.

Penunjukannya juga dinilai strategis karena Fatmawati telah terbukti aktif dalam berbagai posisi penting seperti Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Ibu Asuh Anak Stunting Kabupaten Bombana.

“Beliau sangat memahami persoalan-persoalan sosial di daerah ini. Kapasitas dan kepeduliannya terhadap kemanusiaan sudah teruji,” ungkap salah satu pengurus PMI Sultra.

Penugasan ini dinilai sebagai langkah tepat dari PMI Sultra dalam menjawab kebutuhan kepemimpinan yang sigap, responsif, dan memiliki jaringan sosial yang kuat di tingkat lokal.

Fatmawati diharapkan dapat mengonsolidasikan kekuatan PMI Bombana serta menyukseskan penyelenggaraan MUSKAB sesuai agenda organisasi.

Hingga terbentuknya pengurus definitif hasil MUSKAB PMI Bombana periode 2025–2030, Fatmawati akan menjadi motor penggerak utama kegiatan PMI di daerah tersebut. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan menyusun rencana kerja awal dan membentuk struktur kepanitiaan MUSKAB.

Ditemui terpisah, Fatmawati mengaku siap mengemban amanah ini dengan semangat pengabdian. “Saya siap bekerja dan mengabdi melalui PMI. Insya Allah, ini adalah ladang kemanusiaan yang akan saya jaga dengan sepenuh hati,” ujarnya singkat. Kamis (3/7)

Dengan pengalaman yang luas serta dukungan dari berbagai elemen di Kabupaten Bombana, Fatmawati diharapkan mampu membawa PMI lebih dekat kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan situasi darurat, pelayanan donor darah, dan misi kemanusiaan lainnya.

Jakarta, sultranet.com 28 Juni 2025 —Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Didampingi oleh 31 kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra, pertemuan berlangsung selama tiga jam dan membahas penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah.

Dalam keterangan pers usai pertemuan, Gubernur menyampaikan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius sejak awal masa kepemimpinannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

“Pagi ini saya hadir bersama seluruh kepala OPD untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPK. Kami ingin memastikan bahwa sejak dini setiap kebijakan yang dijalankan berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Ia menegaskan bahwa pencegahan akan lebih efektif bila dimulai sebelum ada indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, pihaknya meminta KPK turut memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah.

“Kami ingin ada sinergi dalam pengawasan. Pendampingan KPK akan sangat membantu agar tidak terjadi kekeliruan kebijakan yang dapat merugikan publik maupun pemerintah,” katanya.

Gubernur juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, terutama di sektor pelayanan dan pembangunan daerah.

“Saya melihat pemerintah pusat sudah memulai langkah-langkah pencegahan korupsi dengan baik. Kami di daerah harus selaras agar pelaksanaan program bisa berjalan optimal dan akuntabel,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan pencegahan tidak boleh hanya bersifat administratif. Pemerintah daerah juga harus memperkuat pemahaman hukum di internal birokrasi, melibatkan pengawasan KPK sejak tahap perencanaan proyek, serta membangun sistem pengawasan internal yang andal.

“Kami tidak ingin terjebak pada pola lama. Pencegahan harus menjadi budaya kerja, bukan hanya instruksi,” ucapnya.

Gubernur menekankan bahwa komitmen ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi arah utama pemerintahannya dalam membangun Sultra yang bersih dan profesional.

Dalam kunjungan itu, Gubernur turut didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, Sekda Provinsi Sultra, para Asisten Gubernur, Staf Ahli, serta kepala dinas dari berbagai sektor strategis seperti Bappeda, BPKAD, BKD, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, hingga Direktur RS Bahteramas, RS Jiwa, RS Jantung Oputa Yi Koo, dan Dirut PT Bank Sultra.

Selain itu, hadir pula para kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum, Biro Organisasi, dan Biro Pembangunan. Komposisi lengkap kehadiran ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan transformasi tata kelola secara menyeluruh.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang koordinasi teknis, tetapi juga momentum membangun kolaborasi jangka panjang antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah.

“Ini bukan kunjungan seremonial. Kami datang untuk belajar dan menyelaraskan langkah dengan KPK, demi terciptanya pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga dipercaya oleh rakyat,” tegas Gubernur.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan pencegahan korupsi sebagai nilai utama dalam merancang dan menjalankan program, bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi.

Dengan sinergi dan komitmen kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien, tapi juga bebas dari korupsi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan dan menyusun arah program pembinaan Al-Qur’an di daerah. Rakerda yang berlangsung di Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kendari, Kamis (26/6/2025), resmi dibuka oleh Kepala Bidang Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, DR. KH. Abu Ubaedah, S.Ag, M.Pd, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam forum tahunan yang mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025” ini, disepakati bahwa Kabupaten Konawe akan menjadi tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026.

“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program LPTQ. Kami harap semua pihak memberikan dukungan penuh demi kelancaran agenda besar ke depan,” kata KH. Abu Ubaedah dalam sambutannya.

Rakerda ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pengurus LPTQ provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, hingga para Kepala Kantor Kemenag dari kabupaten dan kota se-Sultra. Kebersamaan ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam pembinaan tilawah dan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhammad Saleh, S.Ag, M.Pd, turut memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa peran LPTQ tidak hanya sebagai penyelenggara musabaqah, namun juga sebagai penggerak pembinaan Al-Qur’an di daerah.

“LPTQ harus menjadi ruang pembinaan yang hidup, bukan sekadar pelaksana lomba. Karena itu, sinergi program LPTQ dengan visi misi pemerintah harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Muhammad Saleh juga menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal dukungan anggaran. Ia menyebut bahwa masih ada beberapa daerah yang belum optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan LPTQ, sehingga menghambat kualitas pelaksanaan program.

“Kalau kita ingin pelaksanaan kegiatan berjalan baik, tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Sultra pernah menjadi tuan rumah STQ nasional tahun 1992, dan itu menjadi semangat untuk bisa dipercaya kembali ke depan,” tambahnya.

Dalam forum Rakerda tersebut, peserta juga membahas tantangan aktual dalam pengelolaan LPTQ, termasuk perlunya sistem pelatihan terpadu bagi qari dan qariah muda, peningkatan kapasitas pelatih dan dewan hakim, hingga penyesuaian program kerja dengan dinamika masyarakat digital saat ini.

Salah satu hasil penting yang disepakati adalah pembentukan tim kerja kecil lintas sektor yang bertugas menyusun strategi penguatan kelembagaan dan rencana kerja jangka menengah LPTQ Sultra. Tim ini akan berperan sebagai penghubung antara LPTQ provinsi dengan unit-unit kerja kabupaten/kota, serta menjadi motor koordinasi dalam menyusun kalender kegiatan keislaman yang lebih efektif.

Rakerda LPTQ Sultra 2025 juga menjadi momen evaluatif dari pelaksanaan STQH ke-28 tingkat provinsi yang baru saja digelar. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini mampu memperbaiki sejumlah aspek teknis dan manajerial untuk menghadirkan penyelenggaraan STQH 2026 di Konawe yang lebih baik, terorganisir, dan meriah, sekaligus menjadi ajang dakwah yang menyentuh masyarakat luas.

“Dengan komitmen bersama seperti ini, kami optimistis LPTQ akan terus tumbuh sebagai lembaga yang bukan hanya fokus pada lomba, tapi juga pembinaan karakter dan spiritual masyarakat,” ujar salah satu peserta dari Kemenag daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan Konawe sebagai tuan rumah STQH 2026 serta komitmen kerja sama lintas daerah untuk menyukseskan program-program LPTQ yang berkelanjutan. Momentum ini diyakini akan memperkuat fondasi kelembagaan LPTQ Sultra di masa mendatang.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sebuah seremoni khidmat yang digelar di Ballroom Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kota Kendari, Kamis malam.

Dalam pengumuman resmi Dewan Hakim, Kabupaten Kolaka ditetapkan sebagai juara umum STQH 2025. Menyusul di peringkat kedua adalah Kota Kendari dengan total nilai 181, dan posisi ketiga ditempati Kabupaten Buton Tengah dengan nilai 173.

“STQH bukan hanya soal perlombaan. Ini ruang kebersamaan, memperkuat ukhuwah, dan upaya membumikan Al-Qur’an serta Hadis dalam kehidupan,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Pada kategori Pawai Ta’aruf, Kabupaten Buton Selatan keluar sebagai juara pertama, disusul Kota Kendari, Kolaka Utara, Konawe Utara, Kota Baubau, dan Kabupaten Bombana. Untuk kategori ormas keagamaan, BKMT Wua-Wua menjadi yang terbaik, mengungguli PW BKMT Provinsi, Muslimat NU, Aisyiyah, dan Nahdlatul Ulama.

Wakil Gubernur turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sekaligus memberi semangat bagi peserta yang belum meraih gelar juara. Ia menegaskan bahwa semua peserta adalah insan terpilih yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis.

“Jangan berkecil hati. Setiap langkah adalah bagian dari proses. Kegagalan hari ini bisa menjadi kemenangan esok hari,” ujar Hugua dengan penuh semangat.

Ajang ini juga menjadi wadah persiapan bagi para peserta terbaik yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di STQH Tingkat Nasional pada Oktober 2025 mendatang. Tahun ini, Provinsi Sultra dipercaya menjadi tuan rumah gelaran nasional tersebut.

“Kami berharap kalian membawa nama daerah ini dengan membanggakan. Buktikan bahwa Sultra tak hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga mampu mencetak prestasi nasional,” katanya.

Gubernur melalui Wagub juga mendorong penerapan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan musabaqah, yakni platform e-MTQ yang telah digunakan sejak 2019 dan menjadi simbol transparansi, keadilan, serta modernisasi dalam penilaian lomba keagamaan. Ia berharap e-MTQ dapat diterapkan juga di seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kesuksesan penyelenggaraan STQH.

“Dewan Hakim telah bekerja secara profesional dan objektif. STQH adalah bentuk nyata kita mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sebanyak 278 peserta dari 17 kabupaten/kota turut ambil bagian dalam ajang STQH tahun ini, yang berlangsung dari 19 hingga 26 Juni 2025. Mereka mengikuti berbagai cabang musabaqah, mulai dari Tilawah, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir, Hafalan Hadis, hingga Karya Tulis Ilmiah Hadis.

Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Nursaleh, selaku ketua panitia, menyebut penyelenggaraan STQH berlangsung tertib, aman, dan lancar. Ia menyampaikan terima kasih atas sinergi yang dibangun dengan Kanwil Kemenag serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

“Rangkaian acara juga mencakup pelaksanaan Rakerda STQH sebagai upaya evaluasi dan peningkatan program LPTQ di masa mendatang,” kata Nursaleh.

Sebagai bentuk penghargaan, panitia memberikan hadiah pembinaan kepada seluruh pemenang, termasuk hadiah utama senilai Rp20 juta kepada Kabupaten Kolaka sebagai juara umum.

Penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah secara simbolis oleh Wakil Gubernur, Kepala Kanwil Kemenag, dan Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. Momentum ini menandai berakhirnya satu fase penting dalam pembinaan nilai-nilai keislaman di Bumi Anoa, sembari membuka babak baru menuju pentas nasional.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur, Senin pagi, 23 Juni 2025. Apel tersebut diikuti oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, pejabat struktural dan fungsional, serta ribuan ASN dari berbagai instansi.

Meski diguyur cuaca mendung dan gerimis ringan, apel tetap berlangsung sebagai bentuk komitmen bersama untuk menegakkan disiplin dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam arahannya, Sekda Asrun Lio menegaskan bahwa disiplin bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari integritas ASN dalam melayani publik.

“Apel ini tidak hanya soal kehadiran, tapi juga tentang kesiapan kita memulai tugas dengan penuh tanggung jawab. Cuaca bukan alasan untuk lalai, justru menjadi ujian atas komitmen kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Sekda.

Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi sejak awal. Hal ini terutama ditujukan kepada ASN baru yang telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka pekan lalu. Sekda menekankan bahwa pengenalan lingkungan kerja dan pemahaman terhadap peran masing-masing harus menjadi prioritas utama.

“Sudah sering disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang perlu kita benahi adalah awalnya, bukan akhirnya. Kalau memperbaiki di akhir, itu namanya penyesalan,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keseragaman dalam berpakaian, khususnya bagi ASN perempuan dalam penggunaan jilbab. Menurutnya, hal ini bukan sekadar penampilan, melainkan juga mencerminkan citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan beretika. “Kita ini satu sistem. Mulai dari cara berpakaian hingga cara bekerja harus menunjukkan keselarasan dan tanggung jawab,” katanya.

Disiplin juga ditegaskan melalui kewajiban penggunaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pegawai Negeri Sipil (SIMPONI). ASN diminta untuk mengisi aplikasi tersebut setiap hari, baik saat datang maupun saat pulang, disertai catatan pekerjaan yang telah diselesaikan.

“Setiap hari long SIMPONI wajib diisi. Jangan hanya datang absen lalu menghilang. Apa yang dikerjakan juga harus dicatat dengan jelas agar kita semua bisa saling memantau dan bertanggung jawab,” tegas Sekda.

Ia juga mengingatkan agar setiap ASN menjaga sikap dan perilaku selama bekerja. Menurutnya, etika kerja adalah hal mendasar yang harus dijaga agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan kerja, termasuk dari para atasan.

“Jangan buat pimpinan marah. Laksanakan semua kewajiban kita sebagai ASN dengan baik. Mari kita mulai hari ini dengan doa agar diberi kemudahan dalam menjalankan tugas,” pungkasnya di hadapan peserta apel.

Menjelang akhir apel, mengingat cuaca yang semakin tidak bersahabat, Sekda kemudian menginstruksikan seluruh ASN untuk segera kembali ke unit kerja masing-masing dan melanjutkan aktivitas di dalam ruangan.

Apel gabungan ini menjadi penanda penting bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab sejak dari hal-hal paling mendasar. Lewat kepemimpinan yang konsisten, ASN diharapkan mampu menunjukkan etos kerja yang kuat dan menjadi motor utama pelayanan publik yang berkualitas.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah menjajaki peluang kerja sama pembangunan internasional dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang bergerak dalam bidang bantuan pembangunan bagi negara berkembang.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, memimpin rapat persiapan secara virtual bersama para asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemprov Sultra, Jumat malam, 22 Juni 2025. Rapat tersebut digelar menjelang pertemuan resmi antara Pemprov Sultra dan JICA yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (23/6/2025).

Dalam rapat itu, Ir. Hugua menjelaskan bahwa JICA memiliki tiga skema utama dalam mendukung pembangunan di negara-negara mitra, yaitu bantuan pinjaman lunak (loan), hibah murni (grant), dan kerja sama teknis (technical cooperation).

“JICA adalah lembaga milik Pemerintah Jepang yang bekerja secara independen di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Mereka tidak berada di bawah struktur kedutaan dan fokus pada kerja sama pembangunan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia,” jelas Ir. Hugua dalam arahannya.

Menurutnya, kehadiran JICA dapat menjadi peluang strategis bagi Sultra untuk mendapatkan pendanaan proyek pembangunan, terutama melalui skema kerja sama teknis yang memungkinkan keterlibatan langsung tenaga ahli dari Jepang.

“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok kita bisa menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemprov Sultra. Siapa tahu ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui kerja sama teknis atau skema hibah,” kata Hugua.

Wagub juga menekankan pentingnya kontribusi dan masukan dari setiap kepala OPD teknis agar kebutuhan riil daerah dapat diidentifikasi secara akurat. Ia menyebutkan bahwa JICA selama ini tertarik mendukung sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan perencanaan wilayah.

“Jepang, melalui JICA, sangat terbuka untuk mendukung daerah-daerah yang memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Oleh karena itu, saya berharap masing-masing OPD menyampaikan kebutuhan sektor yang selama ini belum maksimal tertangani hanya dengan APBD,” tegasnya.

Hugua menambahkan bahwa kerja sama dengan JICA juga sejalan dengan semangat Pemprov Sultra dalam memperluas jejaring pembangunan internasional yang berbasis pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan. Ia berharap agar inisiasi awal ini bisa membuka jalan bagi Sultra menjadi daerah percontohan kerja sama pembangunan luar negeri di kawasan timur Indonesia.

Sejumlah OPD turut aktif menyampaikan pandangan dan usulan proyek potensial, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Mereka mengidentifikasi beberapa program yang membutuhkan dukungan teknis maupun pendanaan jangka menengah hingga panjang.

“Ini momentum penting. Kita tidak hanya bicara soal anggaran, tapi juga bagaimana menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi dari Jepang yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ungkap salah satu kepala OPD yang ikut dalam rapat.

Pertemuan dengan JICA dijadwalkan berlangsung secara daring dengan melibatkan perwakilan resmi JICA Indonesia. Pemprov Sultra akan mempresentasikan potensi kerja sama yang relevan dan memaparkan kebutuhan pembangunan berbasis data dan kajian sektoral.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemprov Sultra dalam memperkuat diplomasi daerah melalui pendekatan kolaboratif bersama mitra-mitra internasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang memerlukan solusi lintas sektor dan lintas negara.

JICA sendiri dikenal aktif berkontribusi dalam berbagai program pembangunan di Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, sistem transportasi perkotaan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan penjajakan awal ini, Pemprov Sultra optimis kerja sama dengan JICA bisa menjadi jembatan baru dalam mempercepat pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Wagub berharap, pertemuan lanjutan bisa segera terwujud dengan hasil konkret untuk masyarakat Sultra.

Kendari, sultranet.com —Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al Hadis (STQH) ke-28 tingkat Provinsi Sultra, Sabtu malam (21/6/2025), di Ballroom Hotel Azizah Syahriah, Kendari. Acara pembukaan berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai tokoh penting daerah, mulai dari pejabat pemerintah, tokoh agama, hingga pimpinan lembaga pendidikan Islam.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa pelaksanaan STQH bukan sekadar ajang lomba, tetapi menjadi upaya kolektif membentuk generasi Qur’ani yang unggul dan berakhlak mulia. “Al-Qur’an dan Hadis adalah warisan agung Rasulullah SAW. Keduanya merupakan pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman. Siapa yang berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah, tidak akan tersesat,” ujarnya di hadapan para undangan.

Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis mencerminkan prinsip kejujuran, kasih sayang, kesabaran, kepedulian, hingga ilmu pengetahuan. “Kita berharap STQH ini menjadi ruang pembinaan mental spiritual generasi muda yang membawa manfaat bagi umat,” kata Gubernur.

STQH ke-28 tahun ini mengusung tema “Melalui STQH Prov. Sultra Kita Tingkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Al-Qur’an dalam Mewujudkan Generasi Qur’ani yang Unggul untuk Sulawesi Tenggara Maju Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera dan Religius.” Menurut Gubernur, tema ini mencerminkan semangat kuat membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas penggunaan platform digital E-MTQ dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan lomba. “Transformasi digital ini harus terus didorong. Saya minta seluruh kabupaten/kota ikut memanfaatkan teknologi demi transparansi dan efisiensi pelaksanaan STQH,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan STQH Nasional 2025 yang akan digelar di Kendari, Gubernur berharap bukan hanya sukses secara teknis, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. “Akan hadir sekitar 4.000 peserta dan pendamping. Ini peluang bagi sektor UMKM dan pariwisata lokal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh dewan hakim agar menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam proses penilaian. “Hasil penilaian adalah cerminan prestasi peserta. Jika kita lalai dalam kejujuran, maka kita gagal membentuk generasi Qur’ani yang sejati,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, H. Muhammad Saleh, menambahkan bahwa STQH adalah momentum penguatan nilai-nilai Qur’ani di tengah masyarakat. “Ini bukan hanya perlombaan. Ini adalah ikhtiar membentuk akhlak mulia. Kita bangga, Sultra kembali dipercaya menjadi tuan rumah STQH Nasional, setelah terakhir kali menjadi tuan rumah pada tahun 1992,” ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sultra, Nur Saleh, dalam laporannya menyebutkan sebanyak 278 peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sultra telah terdaftar secara daring melalui aplikasi E-MTQ. Kegiatan ini digelar selama sembilan hari, mulai 19 hingga 27 Juni 2025.

Adapun cabang yang dilombakan antara lain Tilawatil Qur’an (golongan anak-anak dan dewasa), hafalan Al-Qur’an (1, 5, 10, 20, dan 30 juz), tafsir Al-Qur’an berbahasa Arab, hafalan 100 dan 500 hadis, serta karya tulis ilmiah hadis.

Dalam acara pembukaan juga dilakukan pelantikan resmi para dewan hakim dan panitera STQH, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra. Prosesi diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur oleh Sekretaris LPTQ Sultra.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Ketua TP-PKK Sultra, Sekda Provinsi selaku Ketua Umum LPTQ, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, para bupati/wali kota beserta wakilnya, serta perwakilan instansi vertikal dan ormas Islam.

Pembukaan STQH ke-28 ini menjadi awal dari rangkaian seleksi menuju STQH Nasional, sekaligus tonggak pembinaan karakter Qur’ani bagi generasi muda Sultra. Kolaborasi seluruh elemen diharapkan mampu membawa Sultra sebagai tuan rumah yang sukses, tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam pencapaian prestasi dan kebermanfaatan sosial yang luas.

Kendari sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat integritas, disiplin, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ajakan itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Selasa pagi, 17 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menekankan bahwa kesadaran sebagai abdi negara harus dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ia menyoroti pentingnya rasa syukur atas fasilitas dan lingkungan kerja yang representatif, namun tetap mengingatkan bahwa kesehatan dan kesadaran pribadi adalah kunci utama dalam menjalankan amanah.

“Kesadaran itu bermula dari diri sendiri. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita bekerja di tempat yang nyaman, udara sejuk, lingkungan kantor yang rindang. Tapi kalau kita tidak sehat, apa artinya semua itu,” ujar Hugua di hadapan peserta upacara.

Upacara HKN tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, mulai dari Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga pejabat fungsional dan struktural dari berbagai instansi lingkup pemerintah provinsi.

Wagub juga menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada para ASN baru, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru menerima Surat Keputusan pengangkatan. Ia menyebut mereka sebagai bagian penting dari “tim kesebelasan” Pemerintah Provinsi Sultra yang akan memperkuat jalannya roda birokrasi.

“Kehadiran Anda adalah penguat tim Sulawesi Tenggara. Pak Gubernur menegaskan bahwa seluruh ASN akan dievaluasi. Maka jadikan hari ini sebagai titik awal perjalanan pengabdian Anda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hugua menyampaikan bahwa ASN memikul tanggung jawab besar dalam melayani lebih dari 3 juta penduduk Sulawesi Tenggara. Ia mengibaratkan ASN sebagai “khalifah di muka bumi” yang diberi amanah bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk mengabdi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat.

“Integritas dan kedisiplinan adalah kunci utama. Anda semua yang hadir di sini telah diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk mengabdi dan melayani masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkapnya penuh semangat.

Wagub juga mengajak seluruh ASN untuk memahami arah dan visi besar kepemimpinan daerah dan nasional. Menurutnya, setiap aparatur negara harus mampu menginternalisasi semangat Asta Cita yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta menjalankan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra demi terwujudnya provinsi yang aman, sejahtera, dan religius.

Di akhir arahannya, Hugua memberi motivasi kepada seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan, penguatan karakter, serta penguasaan keterampilan dan perilaku kerja yang positif.

“Selamat datang kepada ASN baru, semoga kehadiran Anda memperkuat tim kesebelasan Sulawesi Tenggara untuk meraih prestasi terbaik, bahkan hingga olimpiade,” pungkasnya dengan penuh harap.

Melalui peringatan Hari Kesadaran Nasional ini, Pemerintah Provinsi Sultra ingin membangun kembali semangat kolektif di kalangan ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, berlandaskan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan dedikasi tinggi.

Kendari sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 16 Juni 2025 itu dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan turut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kementan dan KSP.

Dari Pemprov Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami mohon atensinya. Ini program prioritas Bapak Presiden dan memiliki konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan undang secara khusus kepala daerah yang belum mengusulkan untuk mempertanggungjawabkannya,” ujar Tomsi tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah layak huni, pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan UMKM, serta pelaksanaan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Tomsi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sedang memfokuskan langkah konkret untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada tahun 2022.

“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan cabai rawit. Data Indeks Perkembangan Harga minggu kedua Juni 2025 menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi di antaranya adalah tomat, beras, dan ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung untuk mempercepat realisasi agenda-agenda strategis pemerintah pusat. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, terutama dalam situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi Pemprov Sultra, rakor ini menjadi kesempatan memperkuat koordinasi, menyusun langkah taktis menghadapi tantangan inflasi, serta memastikan program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.