Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – DPRD Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara periode 2025-2030. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Muhammad Syair dan Agusdin, serta pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda ini menjadi momentum penting pasca pemilu untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Hadir pula Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, MH dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE yang langsung menggarisbawahi prioritas pembangunan daerah.

Rapat tersebut membahas berbagai agenda strategis guna mewujudkan Kolaka Utara yang madani, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Bupati Nurrahman Umar mengemukakan bahwa visi pembangunan daerah berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan medis, serta dorongan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, pembangunan infrastruktur merata dan berkualitas, seperti pembangunan bandara, optimalisasi penerangan jalan, serta peningkatan fasilitas umum, juga menjadi sorotan utama.

Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya revitalisasi dan penguatan sektor pertanian serta ekonomi lokal. “Kami akan mendorong penyediaan pupuk bersubsidi dan penerapan teknologi pertanian presisi, didukung oleh digitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal,” paparnya. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara sektor hulu dan hilir, sehingga tercipta stabilitas ekonomi dan daya saing yang lebih tinggi.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati juga memperkenalkan program kerja 100 hari pertama, yang mencakup rangkaian kegiatan seperti safari Ramadan sebagai wujud rekonsiliasi sosial, penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (RPD) 2025-2030, serta peningkatan kebersihan dan penerangan kota. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memacu kemajuan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum penyampaian visi dan misi, tetapi juga sebagai wadah dialog antar elemen masyarakat dan aparat pemerintahan untuk menentukan arah kebijakan strategis. Berbagai pihak menilai, transparansi dan keterbukaan dalam rapat tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program pembangunan.

“Kita tidak lagi melihat perbedaan status atau nomor urut. Kini saatnya kita bersatu untuk membangun daerah ini,” tegas Bupati Nurrahman Umar dalam sambutannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program yang telah dirancang. Kolaka Utara adalah rumah kita bersama, dan kerja sama inilah yang akan membawa kemajuan yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati H. Jumarding, SE juga menyampaikan dukungan penuh terhadap visi-misi yang telah dirumuskan. Ia menyatakan, “Kami akan memastikan setiap program dilaksanakan secara optimal dan menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga setiap inisiatif membawa manfaat langsung kepada warga Kolaka Utara.”

Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yang ambisius. Agenda dan program yang telah disepakati diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dengan dukungan sinergis dari semua pihak, sehingga Kolaka Utara dapat berkembang menjadi daerah yang tidak hanya madani tetapi juga kompetitif di era globalisasi.

Dengan semangat persatuan dan gotong royong, rapat paripurna visi-misi 2025-2030 ini menjadi landasan awal yang kokoh dalam merencanakan program-program strategis demi kesejahteraan bersama. Langkah awal ini diyakini akan membuka jalan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kolaka Utara.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati Bombana dari Penjabat (Pj.) Bupati Drs. Edy Suharmanto, M.Si kepada Bupati terpilih Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati terpilih Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Acara berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Selasa (4/3/2025), dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk perwakilan Gubernur Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, camat, serta sejumlah elemen masyarakat.

Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si secara resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030 setelah memenangkan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Keduanya telah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025. Momen Sertijab ditandai dengan penyerahan memori jabatan dari Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekda Kabupaten Bombana, Dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes., kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Ahmad Yani untuk memimpin Kabupaten Bombana selama lima tahun ke depan.

“Hari ini, saya dan Pak Ahmad Yani resmi menerima tugas dan tanggung jawab besar. Ada 150 ribu masyarakat Kabupaten Bombana yang menitipkan harapan kepada kami, untuk membawa Bombana menjadi lebih maju dan sejahtera,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa tantangan dalam memimpin daerah ini tidak ringan, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

“Kita semua harus menyadari bahwa Bombana ini seperti kapal besar yang harus didorong bersama oleh seluruh stakeholder. Baik itu unsur ASN, Forkopimda, maupun masyarakat, semuanya harus bersatu. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan demi Bombana yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tambahnya.

Burhanuddin juga mengajak masyarakat untuk mengakhiri perbedaan politik pasca-Pilkada dan bersama-sama membangun daerah.

“Mari kita rajut kembali persaudaraan. Kalau kemarin dalam pesta demokrasi ada yang ke kiri atau ke kanan, mendukung si A atau si B, mari kita akhiri di sini. Kini saatnya kita bersatu untuk membangun Bombana,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintah daerah, termasuk para kepala dinas dan camat, untuk berfokus pada tugas membangun daerah dan menghindari pola pikir negatif.

“Semua pihak harus menyatukan visi dan energi untuk kemajuan Bombana. Kepala dinas dan camat jangan lagi berpikir negatif. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Edy Suharmanto, melalui Plh. Sekda Kabupaten Bombana, Dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes., berharap kepemimpinan baru dapat membawa Bombana ke arah yang lebih baik serta menjaga kondusivitas dan kerjasama antarelemen masyarakat.

“Semoga di bawah kepemimpinan yang baru, Bombana semakin maju. Kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ungkap Sunandar.

Dengan resminya kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, masyarakat Bombana menaruh harapan besar pada visi dan program kerja yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Setelah resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 di Jakarta, serta mengikuti serangkaian agenda penting, termasuk Retret di Magelang, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, akhirnya tiba di Wonua Bombana. Keduanya lebih dulu tiba di Kendari pada Minggu (2/3/2025) dan beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bombana. Pada Senin (3/3/2025), mereka tiba di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana, disambut dengan prosesi penjemputan yang penuh kehormatan dan kekhidmatan.

Sejak sore hari, suasana di Rujab Bupati Bombana telah dipenuhi oleh para pimpinan daerah, di antaranya Pimpinan dan anggota DPRD Bombana, Kapolres Bombana, Komandan Kodim 1431 Bombana, Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, camat, kepala desa, lurah, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya yang ingin memberikan sambutan hangat kepada pemimpin mereka.

Karangan bunga dan spanduk ucapan selamat menghiasi suasana, menciptakan atmosfer yang penuh kehangatan. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati disambut dengan pengalungan bunga dan prosesi adat khas Bombana sebagai bentuk penghormatan. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, tausiah, dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, sebagai ungkapan syukur atas perjalanan yang lancar dan doa agar kepemimpinan yang baru diberkahi dalam menjalankan amanah.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan luar biasa dari masyarakat.

“Tentu semua yang hadir di tempat ini, yang datang dengan air mata dan senyum, semua atas kehendak Allah SWT. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara saya, keluarga besar di Kabupaten Bombana. Ini adalah momen bersejarah bagi kami. Kontestasi telah selesai, Bupati dan Wakil Bupati Bombana telah dilantik, maka saya mohon mari kita bersama-sama membangun Bombana menjadi lebih maju dan sejahtera,” ujarnya dengan penuh semangat.

Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan dari masyarakat dan semua pihak, kami yakin Bombana bisa berkembang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes., menambahkan bahwa masyarakat Bombana menyambut kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani dengan penuh harapan.

“Kami berharap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Bombana semakin berdaya saing,” ungkapnya.

Karena momen ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, acara penjemputan juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama. Hidangan khas daerah disajikan untuk seluruh tamu undangan, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat antara pemerintah dan masyarakat.

Setelah berbuka puasa dan menunaikan salat Magrib berjamaah, acara dilanjutkan dengan sesi ramah tamah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Prosesi penjemputan ini menjadi simbol awal perjalanan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan masyarakat, keduanya berkomitmen untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menggelar acara Tasyakuran dan Buka Puasa Bersama di kediaman Bupati di Mandonga, Kota Kendari, pada Minggu (2/3/2025). Acara ini digelar setelah keduanya kembali dari kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Momen ini menjadi ajang silaturahmi dengan keluarga, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat yang hadir.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D., Pelaksana Harian (Plh) Sekda Bombana, Dr. H. Sunandar A. Rahim, M.Kes., beserta jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya yang turut serta dalam momen kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran para tamu yang telah berpartisipasi dalam acara tersebut.

“Terima kasih atas sambutan hangat dan kebersamaan yang terjalin di kesempatan ini. Semoga Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua serta mempererat tali silaturahmi di antara kita,” ujarnya.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani juga menambahkan bahwa acara buka puasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Momentum Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Kami berharap kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ungkapnya.

Acara diawali dengan doa bersama menjelang berbuka puasa, diikuti dengan penyajian hidangan khas Ramadan yang telah disiapkan. Setelah berbuka, para tamu melaksanakan salat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah. Dalam suasana yang penuh kehangatan, para tamu berinteraksi langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, berbagi cerita, serta berdiskusi tentang berbagai hal terkait pembangunan daerah.

Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, acara buka puasa ini menjadi simbol persatuan dan solidaritas, serta menegaskan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar gladi bersih penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir Hugua, di Bandara Haluoleo, Jumat (28/2/2025). Penyambutan ini menjadi bagian awal dari rangkaian agenda serah terima jabatan dan pelantikan resmi pasangan pemimpin baru Sultra periode 2025-2030, yang akan berlangsung hingga 3 Maret 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, menjelaskan bahwa gladi bersih dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara berjalan lancar dan khidmat. Ia menegaskan bahwa Pemprov telah mempersiapkan seluruh teknis kegiatan secara matang. “Gladi ini penting agar seluruh unsur yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan nanti bisa berjalan tanpa hambatan,” ujar Asrun Lio.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih dijadwalkan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 01.55 WIB. Setibanya, keduanya akan disambut dengan prosesi adat Tolaki berupa pengalungan selempang dan penyematan kampurui, sebagai simbol penghormatan adat kepada pemimpin baru.

Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, S.I.P., M.H., M.M, menuturkan bahwa penyambutan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bentuk penerimaan dari seluruh masyarakat Sultra. “Ini adalah wujud kebersamaan kita dalam menyambut pemimpin daerah yang akan membawa Sultra ke arah yang lebih baik,” ungkap Purnomo Sidi.

Rangkaian kegiatan penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Di sana, pasangan gubernur dan wakil gubernur akan disambut tarian dari empat etnis di Sultra. Turut hadir menyambut, para staf ahli, asisten Sekda dan istri, kepala OPD beserta istri/suami, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan sejumlah paguyuban adat.

Sore harinya, kegiatan berlanjut di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh pimpinan OPD. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal pemerintahan baru untuk menjunjung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menjelang malam, diadakan kultum, buka puasa bersama, salat Magrib berjamaah, perkenalan pejabat, makan malam bersama, serta salat Isya dan Tarawih. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda beserta istri, para kepala OPD dan pasangan, tokoh agama, adat, serta masyarakat.

Agenda hari kedua, Minggu 2 Maret 2025, diisi dengan pengambilan voice over Ramadhan oleh RRI dan dilanjutkan dengan pembagian sembako yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur juga dijadwalkan memberikan ceramah usai salat Isya dan Tarawih berjamaah.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025. Dimulai dengan apel pagi dan pembagian 556 paket sembako bagi ASN Golongan I dan II. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum berbagi di awal masa jabatan pemerintahan baru.

Masih di hari yang sama, dilaksanakan serah terima jabatan antara Pj Gubernur Sultra 2023–2025, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H dengan Gubernur definitif Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Acara tersebut juga diisi dengan sambutan dari kedua belah pihak, serta penyerahan memori jabatan.

Rangkaian seremoni itu turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Kajati, Kapengti, Kabinda, Danlanal, Danlanud, bupati/wali kota se-Sultra, instansi vertikal, kepala OPD, serta unsur PKK dan Dharma Wanita.

Sebagai penutup agenda resmi, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dengan menyampaikan pidato pengantar, menandai babak baru pemerintahan Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

Agenda ini sekaligus menjadi wujud sinergi lintas lembaga dan tokoh masyarakat dalam menyongsong pemerintahan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sultra.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar mengikuti arus, melainkan menjadi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing. Tantangan ini disampaikan dalam sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya percepatan layanan publik berbasis elektronik demi efisiensi dan transparansi. Magelang, 25 Februari 2025

Transformasi digital dianggap bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dalam sesi tersebut, Menkomdigi mengingatkan bahwa digitalisasi harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih menghadapi kendala koordinasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa sinergi yang erat, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan berjalan pincang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diincar, yakni mencapai rata-rata 8 persen per tahun. Pemerintah telah menekankan hal ini melalui arahan Presiden Prabowo yang mengutamakan layanan publik berbasis elektronik, sehingga kepala daerah diharapkan mampu memimpin perubahan secara mandiri dan adaptif.

Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi, para pemimpin daerah diminta memahami berbagai regulasi yang telah ditetapkan, seperti PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Permenkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence; Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online; serta UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman regulasi ini dianggap sebagai fondasi penting agar setiap daerah dapat menyusun kebijakan digital yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Retreat kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang menghadirkan rangkaian materi strategis yang melibatkan para menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Sesi pembekalan ini tidak hanya membahas aspek teknis transformasi, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa kepala daerah harus berani mengkritisi dan memberikan masukan demi terciptanya kebijakan digital yang berdampak nyata. Ia mencontohkan situasi di mana tanpa inisiatif lokal, digitalisasi hanya akan menjadi slogan belaka. Menurutnya, inovasi dalam pelayanan publik melalui teknologi informasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kedaulatan digital yang diidamkan.

“Mengubah paradigma layanan publik melalui digitalisasi bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid.

“Tanpa pemahaman mendalam terhadap regulasi digital, daerah akan kesulitan menyusun kebijakan yang tepat. Jangan sampai kepala daerah gagap teknologi atau tertinggal dalam regulasi digital yang terus berkembang,” tambahnya.

Dalam pernyataannya yang penuh semangat, beliau juga menantang, “Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus berdaulat dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri. Jadi, siapkah Anda memimpin perubahan?”

Sebagai ekor berita, para pejabat menekankan bahwa transformasi digital adalah fondasi menuju pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan inovatif. Kegiatan retreat di Akmil Magelang menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan strategi digital di tingkat daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, dengan penerapan kebijakan yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui inovasi dan kedaulatan digital.

Transformasi digital kini harus menjadi prioritas bersama demi kemajuan layanan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik 11 pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari tahap ketiga penyesuaian nomenklatur baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pelantikan yang dilakukan melalui Keputusan Menkomdigi Nomor 48 Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mendukung inovasi serta transformasi digital di Indonesia. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Proses pelantikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penempatan pejabat yang terbaik sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian dalam tiga tahap merupakan hasil masukan dari level menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu guna menerapkan prinsip kehati-hatian serta evaluasi berkala. Langkah strategis ini diambil agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara terukur dan menyeluruh, sehingga setiap unit kerja di Kemkomdigi mampu beroperasi dengan optimal dalam mendukung kebijakan digital nasional.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, pejabat tinggi pratama yang dilantik di tahap ketiga memikul tanggung jawab strategis di berbagai bidang. Di antaranya, M Zamzani B Tjenreng sebagai Kepala Biro Umum, Radita Ajie sebagai Kepala Biro Hukum, dan Oki Suryowahono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Strategis. Selain itu, pelantikan ini juga mencakup pejabat di bidang penataan spektrum frekuensi radio, pengendalian ruang digital, pengembangan literasi digital, serta inspektur yang bertugas melakukan pengawasan internal.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya objektivitas dalam memilih tim kerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membentuk tim berdasarkan fungsi dan tugas kerja, bukan berdasarkan kedekatan personal, agar tercipta sinergi dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung efisiensi dan tata kelola keuangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mengangkat pejabat tinggi pratama dalam tiga tahap merupakan strategi kami untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika nanti kami melihat ada kekurangan, kami akan terus melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Meutya Hafid dalam acara pelantikan.

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Eselon satu ke bawah saya selalu tekankan untuk memilih tim berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini penting agar setiap penggerak Kemkomdigi dapat menjalankan peran dengan optimal dan mendukung harapan Presiden terhadap efisiensi dalam tata kelola keuangan.”

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal Kemkomdigi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi digital di berbagai sektor. Dengan penyesuaian nomenklatur baru ini, kementerian diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan era digital dan mampu menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebagai ekor berita, pejabat Kemkomdigi menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja melalui evaluasi berkala dan penerapan prinsip profesionalisme. Langkah strategis ini diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap inovasi digital yang berkelanjutan.

Kemkomdigi berharap pelantikan pejabat tinggi pratama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, sehingga visi transformasi digital nasional dapat terwujud secara optimal dalam rangka pembangunan Indonesia ke depan.

Jakarta, sultranet.com – Indonesia menargetkan lebih dari sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030, sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional melalui program pelatihan digital. (21/2)

Pemerintah berupaya mengantisipasi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan digital melalui serangkaian program strategis, di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Program-program ini dirancang untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan industri berbasis teknologi dan memenuhi kebutuhan lebih dari sembilan juta tenaga kerja digital hingga tahun 2030. Selain itu, kolaborasi ini melibatkan transformasi balai pelatihan yang selama ini fokus pada manufaktur dan elektronik. Kini, enam balai besar beserta 21 balai pelatihan lainnya di seluruh Indonesia tengah diarahkan untuk memperluas cakupan pelatihan ke bidang IT dan digital.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi individual, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Pemerintah telah mengidentifikasi 44 sektor prioritas, termasuk keamanan siber, ekosistem digital, infrastruktur, pemrograman, konten kreator, dan Internet of Things (IoT). Sinergi antara Komdigi dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja berbasis digital, sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi strategis juga melibatkan mitra penting seperti Balai Pelatihan Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dengan bekerja sama secara erat, pemerintah optimistis dapat merumuskan target kuantitatif yang terukur guna mengoptimalkan dampak program pelatihan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja. Transformasi digital ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi modern yang dinamis dan inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat mendapat manfaat dari kemajuan teknologi.

“Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi digital adalah keharusan. Kami telah mendiskusikan prioritas bidang yang harus diperkuat dan bentuk kerja sama yang langsung dapat diimplementasikan,” ungkap Meutya Hafid dalam pertemuan tersebut.

“Saya apresiasi komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengadaptasi praktik terbaik dari Komdigi. Balai pelatihan harus bertransformasi agar tidak hanya fokus pada sektor tradisional, melainkan juga mencakup bidang IT dan digital,” tegas Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Kedua menteri sepakat bahwa penyatuan kekuatan antar kementerian dan mitra strategis akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi digital. Mereka menekankan bahwa langkah strategis ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kolaborasi ini juga didorong oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pengembangan SDM nasional.

Dalam ekor berita, pejabat pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata soal teknologi, melainkan tentang membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi era ekonomi modern. Dengan sinergi kuat dan komitmen tinggi, diharapkan Indonesia dapat mencetak talenta digital unggul yang tidak hanya siap bersaing secara global, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat pertahanan siber nasional dengan meningkatkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan digital yang lebih tangguh, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa respons cepat dan koordinasi yang solid merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ruang digital nasional. Dengan meningkatnya ancaman siber, langkah strategis ini dianggap penting untuk memastikan ketahanan digital Indonesia tetap kokoh.

“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai menerima Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Komdigi, Jumat (21/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya efektivitas koordinasi antara Komdigi dan BSSN tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan digital yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa keamanan siber adalah prioritas nasional. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keamanan siber yang lebih baik. Menurutnya, arahan Presiden menjadi landasan utama dalam mempercepat langkah strategis di bidang keamanan digital.

“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden, yaitu memperkuat koordinasi dan bergerak cepat. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujar Nugroho.

Sinergi antara Komdigi dan BSSN akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

“Kami akan bersinergi dalam pengamanan infrastruktur digital, mitigasi ancaman siber, serta perlindungan data sensitif. Regulasi dan penerapan teknisnya harus berjalan beriringan,” jelas Nugroho.

Dengan meningkatnya tantangan dunia digital, kerja sama antara Komdigi dan BSSN bukan sekadar kolaborasi administratif, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bertindak cepat guna memastikan keamanan digital nasional tetap terjaga.

Jakarta, sultranet.com – Dalam menghadapi tantangan global di era digital, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pengembangan talenta digital dan penguatan keamanan siber merupakan fondasi utama untuk melindungi data pribadi dan meningkatkan daya saing Indonesia. (19/2/2025)

Pemerintah telah menetapkan strategi komprehensif guna memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya menjadi payung hukum, melainkan juga diimplementasikan secara nyata melalui tata kelola yang efektif.

Meutya Hafid menyampaikan bahwa komitmen manajemen, pembentukan tim khusus PDP, dan peningkatan kompetensi SDM merupakan langkah krusial untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam upaya menciptakan budaya sadar perlindungan data, pendekatan data protection by design and by default harus diterapkan di setiap sistem digital. Hal ini diharapkan agar keamanan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari inovasi teknologi yang berkelanjutan.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti pentingnya membangun ekosistem talenta digital yang mumpuni. Kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft telah menghasilkan puluhan ribu talenta lokal yang kini berkontribusi di berbagai sektor, khususnya di bidang keamanan siber.

Program-program pengembangan seperti workshop, seminar, dan pelatihan intensif telah dijalankan untuk memastikan bahwa talenta digital Indonesia tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga di kancah internasional. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan data sebagai aset strategis yang, menurut Harvard Business Review, memiliki peran penting dalam kelangsungan bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan siber juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Langkah ini tidak hanya melibatkan penguatan infrastruktur digital, tetapi juga penyusunan regulasi yang responsif terhadap dinamika ancaman siber.

Dengan peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang handal, Indonesia diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya. Peningkatan keamanan data akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong investasi di sektor teknologi, yang pada gilirannya mendongkrak daya saing bangsa di era digital global.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, “Indonesia telah memiliki UU PDP, dan dengan strategi konkret serta tata kelola yang baik, kita dapat memastikan perlindungan data yang lebih kuat dan terpercaya. Dibutuhkan komitmen manajemen, pembentukan tim khusus PDP, serta peningkatan kompetensi SDM agar kita benar-benar siap menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.”

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Dulu, hanya segelintir orang yang bisa meretas sistem. Sekarang, keahlian dalam meretas telah berkembang pesat. Orang Indonesia dikenal kreatif dan cepat beradaptasi dengan teknologi, dan potensi ini harus diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman.”

Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan, “Mengamankan data bukan sekadar kebutuhan teknis, ini adalah strategi bertahan hidup di era digital. Jika kita gagal menjaga aset data, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar informasi—kita berisiko kehilangan masa depan bisnis dan bangsa.”

Sebagai penutup, sinergi antara pengembangan talenta digital dan penguatan keamanan siber menjadi kunci bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan digital dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan dukungan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis bahwa ekosistem digital yang inklusif dan inovatif akan terwujud, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keamanan siber dan SDM yang unggul, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan meraih keunggulan kompetitif di era digital yang terus berkembang.