Dinsos Bombana Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Rumah di Desa Hukaea

Bombana, Sultranet.com – Dinas Sosial Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada satu keluarga korban kebakaran rumah di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Bantuan berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga tersebut disalurkan melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga setelah kehilangan tempat tinggal dan sebagian besar harta benda mereka. Penyaluran bantuan dilakukan pada hari yang sama setelah Dinas Sosial menerima informasi kejadian, Kamis (27/8/2026).

Kebakaran tersebut menghanguskan sebuah rumah panggung milik warga yang sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu. Api dengan cepat membesar hingga melalap seluruh bangunan dan menyebabkan rumah tersebut rata dengan tanah. Peristiwa itu membuat keluarga korban kehilangan tempat tinggal beserta berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kejadian tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Bombana karena keluarga terdampak membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setelah mengalami musibah. Pemerintah daerah melalui perangkat terkait berupaya memberikan dukungan awal agar keluarga korban dapat melewati masa darurat sambil mencari solusi untuk kebutuhan tempat tinggal dan pemulihan kehidupan sehari-hari.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, mengatakan pihaknya langsung menginstruksikan personel Tagana untuk menuju lokasi setelah menerima informasi mengenai kebakaran tersebut. Instruksi itu bertujuan memastikan keluarga terdampak segera mendapatkan bantuan tanpa harus menunggu terlalu lama.

“Begitu menerima informasi mengenai kebakaran di Desa Hukaea, saya langsung memerintahkan Tagana Dinas Sosial untuk segera turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan pada hari yang sama. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan dasar, seperti sembako dan perlengkapan rumah tangga, guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga korban setelah mengalami musibah,” ujar Sadli.

Menurut Sadli, penanganan cepat terhadap warga yang mengalami bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan sosial pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, bantuan awal diperlukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak, terutama ketika mereka kehilangan tempat tinggal dan barang-barang yang menunjang aktivitas sehari-hari.

Ia menjelaskan, Dinas Sosial berupaya memastikan warga yang terdampak musibah memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan petugas penanganan bencana sosial serta pemerintah setempat agar penyaluran bantuan dapat berlangsung secara tepat sasaran.

Bagi keluarga yang kehilangan rumah akibat kebakaran, kebutuhan mendesak tidak hanya berkaitan dengan bahan makanan. Perlengkapan rumah tangga juga diperlukan untuk menunjang aktivitas dasar setelah sebagian besar barang milik keluarga tidak lagi dapat digunakan. Karena itu, bantuan yang disalurkan mencakup sembako dan perlengkapan rumah tangga sebagai dukungan awal selama masa pemulihan.

Penyaluran bantuan dilakukan oleh personel Tagana Dinas Sosial Kabupaten Bombana dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa dan pihak terkait di wilayah setempat. Koordinasi tersebut membantu petugas menjangkau keluarga terdampak serta memastikan bantuan diterima secara langsung oleh penerima manfaat.

Keterlibatan pemerintah desa juga menjadi bagian penting dalam penanganan kejadian di tingkat lokal. Pemerintah setempat dapat membantu menyampaikan informasi mengenai kondisi warga terdampak dan menghubungkan kebutuhan keluarga dengan instansi yang memiliki kewenangan memberikan bantuan.

Dalam penanganan bencana sosial, koordinasi antarpihak diperlukan agar respons pemerintah dapat berjalan secara terarah. Informasi mengenai kejadian, kondisi keluarga, dan kebutuhan mendesak menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan bentuk dukungan awal yang diperlukan.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga korban selama menghadapi masa sulit setelah kebakaran. Dukungan kebutuhan dasar diharapkan membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama setelah kehilangan rumah dan sejumlah harta benda yang dimiliki.

Sadli menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang mengalami musibah perlu dilakukan dengan cepat dan memperhatikan kondisi korban. Menurutnya, kehadiran pemerintah dalam situasi darurat merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan sosial kepada warga yang membutuhkan bantuan.

Respons terhadap kejadian seperti ini juga membutuhkan perhatian berkelanjutan sesuai perkembangan kondisi keluarga terdampak. Setelah bantuan awal disalurkan, kebutuhan lanjutan dapat menjadi bahan koordinasi antara keluarga korban, pemerintah desa, dan instansi terkait berdasarkan hasil pendataan serta kondisi di lapangan.

Kebakaran rumah dapat menimbulkan dampak besar bagi kehidupan keluarga, terutama ketika seluruh bangunan dan perlengkapan rumah tangga tidak dapat diselamatkan. Selain kehilangan tempat tinggal, keluarga terdampak juga harus menghadapi kebutuhan untuk menata kembali kehidupan sehari-hari, termasuk menyiapkan tempat berlindung dan memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam kondisi tersebut, dukungan dari pemerintah dan lingkungan sekitar dapat membantu keluarga melewati masa awal setelah musibah. Bantuan sosial menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk mengurangi beban kebutuhan mendesak, meskipun pemulihan secara menyeluruh dapat membutuhkan waktu dan bantuan tambahan sesuai kondisi korban.

Dinas Sosial Kabupaten Bombana juga mengajak berbagai pihak untuk menunjukkan kepedulian kepada keluarga yang mengalami musibah. Dukungan masyarakat, koordinasi pemerintah setempat, serta perhatian dari instansi terkait dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan korban.

Penyaluran bantuan kepada keluarga korban kebakaran di Desa Hukaea ini menjadi bagian dari upaya pelayanan sosial Pemerintah Kabupaten Bombana dalam merespons warga yang menghadapi keadaan darurat. Melalui keterlibatan Tagana dan koordinasi dengan pemerintah desa, bantuan diharapkan dapat menjangkau keluarga terdampak secara langsung.

Pemerintah daerah berharap keluarga korban dapat melewati masa pemulihan dengan dukungan yang memadai. Di tengah kehilangan tempat tinggal dan barang-barang berharga, bantuan kebutuhan dasar diharapkan dapat memberikan keringanan sekaligus membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah kebakaran yang terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026.



Bupati Bombana Hadiri Apel Siaga Karhutla dan Kekeringan Sultra 2026

Kendari, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., menghadiri Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan lintas sektor menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama musim kemarau.

Apel siaga tersebut digelar untuk memastikan kesiapan personel, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani bencana. Upaya ini dinilai penting mengingat ancaman Karhutla dan kekeringan berpotensi mengganggu lingkungan, ketersediaan air bersih, serta aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam amanatnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, S.E., M.M., menegaskan bahwa Karhutla dan kekeringan merupakan ancaman serius yang membutuhkan kesiapsiagaan dan respons bersama. Menurutnya, perubahan iklim global yang semakin tidak menentu turut memengaruhi pola cuaca dan meningkatkan risiko bencana di berbagai daerah.

“Respons kita terhadap dinamika ancaman tersebut tidak boleh stagnan, apalagi hanya menganggap sebagai rutinitas tahunan semata,” tegas Andi Sumangerukka.

Gubernur menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan tindakan ketika kebakaran atau kekeringan sudah terjadi. Pemerintah daerah perlu mengutamakan langkah pencegahan melalui pengurangan risiko bencana (PRB), disertai kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi yang memadai.

Pendekatan preventif tersebut diharapkan dapat menekan potensi terjadinya bencana sekaligus mempercepat penanganan apabila kondisi darurat muncul. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada pemadaman api dan penanganan dampak kekeringan, tetapi juga pada upaya mengantisipasi risiko sejak dini.

Berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Tenggara pada Juli 2026 serta pemetaan Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022–2026, terdapat lima kabupaten dan dua kota yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap Karhutla.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Baubau. Sementara itu, seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap ancaman kekeringan.

Risiko tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Kondisi ini menuntut setiap daerah meningkatkan kesiapan menghadapi kemungkinan munculnya titik api dan berkurangnya ketersediaan air.

Menanggapi potensi ancaman tersebut, Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Tenggara bersama jajaran BPBD segera mengaktifkan posko siaga Karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing. Posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi, menerima laporan, serta menggerakkan personel untuk melakukan penanganan secara cepat.

Selain mengaktifkan posko, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor. Kerja sama diperlukan terutama pada sektor pangan, sumber daya air dan bendungan, energi, serta lingkungan, mengingat dampak kekeringan dan Karhutla dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Gubernur juga mendorong peningkatan patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran. Langkah tersebut perlu disertai deteksi dini, pemantauan titik api, serta respons cepat agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Upaya pencegahan juga harus dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting karena aktivitas manusia dapat memicu kebakaran, khususnya ketika vegetasi dan lahan berada dalam kondisi kering.

Dalam amanatnya, Gubernur mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok di kawasan semak kering maupun di tepi jalan.

Di tengah ancaman kekeringan, masyarakat turut diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan selama musim kemarau. Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak kondisi cuaca kering, terutama ketika kebutuhan air meningkat sementara ketersediaannya berpotensi menurun.

Dukungan terhadap daerah yang menghadapi ancaman kekeringan juga menjadi bagian dari agenda kegiatan tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dukungan kepada daerah yang telah mengajukan permohonan bantuan, antara lain berupa peralatan mesin ALKON untuk menunjang penanganan kebutuhan air.

Dukungan peralatan tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah meningkatkan kesiapan menghadapi dampak kekeringan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Namun, kesiapan penanganan tetap memerlukan koordinasi yang baik, pemetaan kebutuhan, serta langkah antisipasi yang dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat.

Setelah apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penanggulangan Karhutla dan kekeringan. Simulasi ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel, koordinasi lintas sektor, serta kecepatan respons dalam menghadapi potensi bencana.

Melalui latihan tersebut, unsur yang terlibat dapat menguji kesiapan dalam menjalankan peran masing-masing ketika menghadapi situasi darurat. Koordinasi yang terbangun diharapkan mendukung pelaksanaan penanganan secara terpadu, mulai dari deteksi awal hingga tindakan di lapangan.

Bagi Kabupaten Bombana, keikutsertaan Bupati Burhanuddin bersama Kepala Pelaksana BPBD Bombana dalam apel siaga tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Komitmen ini relevan dengan pemetaan risiko yang menempatkan Bombana sebagai salah satu wilayah dengan tingkat risiko tinggi terhadap Karhutla di Sulawesi Tenggara.

Kesiapsiagaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan, pemantauan kawasan rawan, kesiapan personel dan peralatan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan unsur terkait. Pelibatan masyarakat juga penting agar upaya pencegahan dapat berjalan hingga tingkat desa dan lingkungan.

Ancaman Karhutla dan kekeringan membutuhkan penanganan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat. Kepatuhan terhadap larangan membakar lahan, kewaspadaan terhadap sumber api, dan penggunaan air secara bijak menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengurangi risiko bencana.

Melalui penguatan koordinasi dan kesiapan menghadapi musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi serta menangani potensi Karhutla dan kekeringan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPBD, dan unsur terkait menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan.



BPBD Bombana Bersama TNI-Polri Padamkan Titik Api Susulan di Desa Wambarema

Bombana, Sultranet.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana bersama unsur TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat berhasil memadamkan titik api susulan di Desa Wambarema, Kecamatan Poleang Utara, Sulawesi Tenggara. Petugas bergerak setelah menerima laporan mengenai munculnya kembali api yang sebelumnya sempat dipadamkan warga secara mandiri. Seluruh titik api yang terdeteksi di sejumlah lokasi berhasil dipadamkan pada pukul 21.30 WITA, Rabu (26/8/2026).

Kebakaran tersebut pertama kali diketahui pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA. Warga setempat kemudian melakukan upaya pemadaman secara swadaya hingga api sempat berhasil dikendalikan sekitar pukul 18.00 WITA. Namun, tidak lama setelah itu, sejumlah titik api kembali terdeteksi sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan api menyebar ke area di sekitarnya.

Informasi mengenai munculnya kembali titik api tersebut diterima BPBD Kabupaten Bombana melalui grup WhatsApp Kewaspadaan Dini pada pukul 18.47 WITA. Menindaklanjuti laporan itu, petugas segera melakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terkini di lokasi kebakaran.

BPBD Bombana kemudian menghubungi Kepala Desa Wambarema melalui telepon WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, kepala desa membenarkan adanya titik api yang kembali muncul dan meminta bantuan personel untuk melakukan penanganan di lokasi.

Setelah memperoleh konfirmasi, BPBD Kabupaten Bombana langsung mengerahkan tim menuju Desa Wambarema. Petugas melakukan penanganan dengan menyisir sejumlah lokasi yang masih menunjukkan adanya titik api. Langkah ini dilakukan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala setelah penanganan awal oleh warga.

Penanganan kebakaran berlangsung melalui koordinasi lintas unsur. Selain personel BPBD, kegiatan tersebut melibatkan TNI, Polri, Camat Poleang Utara, Kepala Desa Wambarema, serta masyarakat setempat. Seluruh unsur bekerja sama untuk mengendalikan titik api dan memastikan situasi di lokasi kembali aman.

Berdasarkan kronologi penanganan, terdapat beberapa tahapan penting dalam respons terhadap kejadian tersebut. Warga lebih dahulu berupaya memadamkan api setelah kebakaran muncul pada siang hari. Ketika titik api kembali terdeteksi pada sore hari, informasi segera disampaikan kepada BPBD melalui saluran komunikasi kewaspadaan dini.

Laporan yang diterima pada pukul 18.47 WITA menjadi dasar bagi BPBD untuk melakukan konfirmasi kepada pemerintah desa. Setelah kondisi dipastikan, tim langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penanganan terhadap titik api yang masih tersisa.

Pada pukul 21.30 WITA, seluruh titik api yang terdeteksi di beberapa lokasi dilaporkan berhasil dipadamkan. Penanganan tersebut mengakhiri upaya pemadaman pada malam hari setelah sebelumnya warga melakukan penanganan awal secara mandiri.

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan awal menjadi bagian penting dari respons terhadap kebakaran tersebut. Namun, munculnya kembali titik api menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh setelah api terlihat padam. Bara yang masih tersisa dapat kembali menyala dan memicu kebakaran susulan apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, proses penyisiran dan pemantauan setelah pemadaman menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi lokasi benar-benar aman. Penanganan tidak hanya berfokus pada kobaran api yang terlihat, tetapi juga pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan api kembali.

Koordinasi antara BPBD, aparat keamanan, pemerintah setempat, dan masyarakat juga membantu mempercepat penyampaian informasi. Ketika laporan awal diterima, petugas dapat segera menghubungi pihak yang berada paling dekat dengan lokasi untuk memastikan kebenaran informasi sebelum mengerahkan personel.

Dalam situasi kebakaran, informasi yang cepat dan akurat dapat membantu petugas menentukan langkah penanganan. Pemerintah desa berperan dalam memberikan keterangan mengenai kondisi di lapangan, sedangkan BPBD melakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan penanganan bencana.

Keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan tersebut turut memperkuat koordinasi penanganan bersama unsur pemerintah dan masyarakat. Kerja sama lintas sektor diperlukan agar upaya pemadaman dapat berlangsung secara terarah, terutama ketika titik api muncul kembali setelah penanganan awal.

Camat Poleang Utara dan Kepala Desa Wambarema juga terlibat dalam koordinasi penanganan di wilayah tersebut. Dukungan pemerintah setempat membantu menghubungkan petugas dengan kondisi masyarakat dan situasi di lokasi kebakaran.

Meski seluruh titik api telah berhasil dipadamkan, pemantauan terhadap area terdampak tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan kebakaran susulan. Pemeriksaan kembali diperlukan untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu api baru, terutama pada area yang sebelumnya mengalami kebakaran.

Masyarakat juga perlu tetap waspada setelah proses pemadaman selesai. Api yang tampak padam belum tentu menunjukkan bahwa seluruh material yang terbakar telah dingin. Karena itu, warga sebaiknya tidak meninggalkan lokasi kebakaran tanpa memastikan kondisi aman dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api yang kembali muncul.

Peristiwa di Desa Wambarema menjadi pengingat mengenai pentingnya sistem kewaspadaan dini dan komunikasi antara masyarakat dengan petugas penanggulangan bencana. Informasi yang disampaikan melalui saluran komunikasi warga dapat membantu mempercepat verifikasi dan pengerahan personel ketika muncul kondisi darurat.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam melaporkan kejadian perlu diimbangi dengan penanganan yang terkoordinasi. Warga dapat membantu memberikan informasi awal, sedangkan proses pemadaman dan pemeriksaan lokasi perlu dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kemampuan petugas yang menangani kejadian.

BPBD Kabupaten Bombana bersama unsur terkait berhasil menyelesaikan penanganan titik api susulan di Desa Wambarema pada malam hari. Upaya tersebut dilakukan setelah kebakaran yang muncul sekitar pukul 14.00 WITA sempat dipadamkan warga, tetapi kembali menimbulkan titik api pada sore hari.

Keberhasilan penanganan ini didukung oleh komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, respons BPBD setelah menerima laporan, serta kerja sama TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan warga setempat. Seluruh titik api yang terdeteksi berhasil dipadamkan pada pukul 21.30 WITA.

Ke depan, kewaspadaan masyarakat dan koordinasi lintas unsur tetap diperlukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Respons cepat, pelaporan yang akurat, dan pemeriksaan setelah pemadaman menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan warga serta mencegah kebakaran meluas di wilayah Kabupaten Bombana.



Damkar Bombana Padamkan Kebakaran Lahan Dekat Kantor DPRD, Tidak Ada Korban Jiwa

Bombana, Sultranet.com – Regu Piket Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana berhasil memadamkan kebakaran lahan di Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, tepatnya di kawasan jalan sekitar Kantor DPRD Bombana, Kamis (20/8/2026). Petugas melakukan pemadaman selama sekitar satu jam lebih setelah menerima laporan warga. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian materiil yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.

Kebakaran diketahui setelah seorang warga bernama Irmayanti melaporkan kejadian itu kepada petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana. Menindaklanjuti laporan tersebut, Regu Piket Damkar segera menyiapkan personel dan peralatan sebelum bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

Setibanya di tempat kejadian, petugas terlebih dahulu melakukan penilaian situasi guna mengetahui kondisi area yang terbakar dan menentukan langkah penanganan. Petugas kemudian mengamankan area serta melakukan pemadaman untuk mencegah api terus menyebar ke bagian lahan di sekitarnya.

Berdasarkan laporan Tim Humas Satpol PP Kabupaten Bombana, proses pemadaman berlangsung mulai pukul 17.20 hingga 18.35 WITA. Setelah melakukan upaya penanganan di lapangan, petugas berhasil memadamkan api dan memastikan kondisi di sekitar lokasi kembali aman.

Kecepatan penanganan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran lahan, terutama ketika kejadian berlangsung di kawasan yang berdekatan dengan fasilitas pemerintahan dan jalur aktivitas masyarakat. Dalam peristiwa di Desa Lantawonua ini, petugas bergerak setelah menerima laporan warga dan langsung melakukan penanganan sesampainya di lokasi.

Berdasarkan hasil identifikasi awal di lapangan, kebakaran tersebut diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Namun, dugaan itu masih berdasarkan temuan awal petugas dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab akhir kebakaran.

Tidak ada laporan korban jiwa maupun kerugian materiil akibat kejadian tersebut. Setelah api berhasil dipadamkan, situasi di sekitar lokasi dilaporkan kembali aman dan kondusif. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di area lahan yang mudah terbakar.

Kebakaran lahan dapat berkembang apabila api dibiarkan tanpa pengawasan, terlebih ketika kondisi vegetasi dan lingkungan mendukung penyebaran api. Karena itu, tindakan pencegahan dan pelaporan sejak dini menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran serta mencegah dampak yang lebih luas.

Setelah proses pemadaman selesai, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Warga diminta memahami risiko yang dapat timbul dari aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan api merambat ke area lain dan membahayakan lingkungan sekitar.

Petugas turut mengingatkan masyarakat agar segera menghubungi Pemadam Kebakaran apabila melihat kebakaran atau menemukan tanda-tanda yang berpotensi memicu kebakaran. Pelaporan yang cepat dapat membantu petugas mempersiapkan personel dan peralatan yang diperlukan untuk menangani kejadian.

Peran masyarakat dalam menyampaikan informasi awal sangat penting dalam penanganan kebakaran. Informasi yang segera diterima petugas dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah awal dan mempercepat pengerahan personel ke lokasi. Karena itu, kewaspadaan warga perlu berjalan seiring dengan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan.

Satpol PP Kabupaten Bombana melalui Bidang Pemadam Kebakaran menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kebakaran dan menjaga keselamatan lingkungan. Kesiapan personel serta peralatan menjadi bagian dari upaya mendukung respons terhadap kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bombana.

Selain melakukan pemadaman, edukasi mengenai pencegahan kebakaran juga perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dari sumber api yang tidak terkendali. Kebiasaan menghindari pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan kejadian dapat membantu menekan risiko kebakaran.

Peristiwa di sekitar Kantor DPRD Bombana tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran lahan dapat terjadi di berbagai lokasi dan membutuhkan perhatian bersama. Masyarakat diharapkan tidak menganggap remeh aktivitas pembakaran, sekalipun dilakukan pada area yang terlihat terbatas, karena api dapat menyebar dan menimbulkan bahaya apabila tidak dikendalikan.

Dengan berhasil dipadamkannya api, penanganan kebakaran lahan di Desa Lantawonua dapat diselesaikan tanpa adanya korban jiwa maupun kerugian materiil yang dilaporkan. Satpol PP Bombana mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak membakar lahan sembarangan, serta segera melaporkan setiap kejadian kebakaran agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat.



BPBD Bombana Pantau Dampak Kekeringan di Lantari Jaya dan Rarowatu Utara

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana meninjau sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, Senin (17/8/2026). Pemantauan yang dipimpin Kepala BPBD Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kondisi kekeringan yang melanda kedua kecamatan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Peninjauan lapangan itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam merespons dampak kekeringan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati Bombana telah menginstruksikan sejumlah instansi terkait untuk turun langsung memantau kondisi di lapangan, melakukan peninjauan, serta mengambil langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sejumlah instansi yang dilibatkan dalam upaya tersebut meliputi BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta unsur Bhabinkamtibmas.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut diperlukan agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Setiap perangkat daerah memiliki kewenangan dan peran berbeda yang dapat disinergikan untuk memahami persoalan di lapangan, mengidentifikasi kebutuhan warga, serta merumuskan langkah penanganan berdasarkan kondisi yang ditemukan.

Kepala BPBD Bombana, Hasdin Ratta, mengatakan penanganan kekeringan di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Menurut dia, kerja sama seluruh pihak terkait diperlukan untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah terdampak.

“Bencana kekeringan yang melanda Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara merupakan tanggung jawab bersama instansi terkait yang ada di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi dalam penanganannya serta mencari solusi terbaik terhadap bencana yang telah terjadi,” jelas Hasdin.

Ia menjelaskan, pemantauan langsung menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Informasi yang dihimpun di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan prioritas dan bentuk penanganan yang diperlukan.

Menurut Hasdin, penanganan bencana perlu didasarkan pada kondisi faktual agar langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara BPBD dan perangkat daerah terkait menjadi bagian penting dalam proses pemantauan maupun penyusunan langkah tindak lanjut.

Kekeringan dapat menimbulkan persoalan yang melampaui berkurangnya ketersediaan air. Dalam kondisi tertentu, dampaknya juga dapat dirasakan pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, aktivitas sehari-hari, dan kegiatan pertanian yang bergantung pada ketersediaan air.

Bagi masyarakat di wilayah terdampak, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sementara bagi sektor pertanian, kondisi kekeringan berpotensi mengganggu kegiatan usaha tani apabila kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, informasi mengenai kondisi lapangan diperlukan agar penanganan dapat mempertimbangkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam upaya merespons kondisi tersebut, keterlibatan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah daerah. Sementara BPBD berperan dalam koordinasi penanganan kebencanaan sesuai kewenangannya. Dukungan instansi lain juga diperlukan untuk membantu kelancaran komunikasi dan pelaksanaan langkah penanganan di wilayah terdampak.

Meski demikian, bentuk penanganan yang diperlukan perlu disesuaikan dengan hasil pemantauan serta kebutuhan aktual di lapangan. Pendataan yang memadai dapat membantu pemerintah menentukan prioritas, terutama apabila terdapat perbedaan kondisi dan tingkat dampak kekeringan antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Pemantauan langsung juga memberi kesempatan kepada instansi terkait untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan laporan administratif. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar koordinasi lanjutan, termasuk dalam menentukan kebutuhan dukungan teknis dan langkah yang memungkinkan dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui BPBD bersama perangkat daerah terkait berupaya memastikan persoalan kekeringan tetap menjadi perhatian. Koordinasi lintas sektor diharapkan membantu mempercepat identifikasi masalah dan menyelaraskan langkah penanganan agar lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penanganan bencana, komunikasi yang baik antarlembaga menjadi unsur penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan informasi mengenai kondisi lapangan dapat ditindaklanjuti. Kerja sama tersebut juga dibutuhkan agar perkembangan situasi di wilayah terdampak dapat dipantau dan menjadi dasar penyesuaian langkah apabila kondisi berubah.

Selain penanganan dalam jangka pendek, informasi dari lapangan dapat membantu pemerintah daerah memahami persoalan kekeringan secara lebih menyeluruh. Pemahaman tersebut penting untuk mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai kebutuhan wilayah, termasuk dalam upaya mengurangi risiko dampak serupa apabila kondisi kekeringan kembali terjadi.

BPBD Bombana bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Pemerintah daerah juga berupaya mencari solusi berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi agar masyarakat yang terdampak memperoleh perhatian sesuai kebutuhan.

Melalui pemantauan dan kerja sama lintas sektor tersebut, penanganan kekeringan di Kabupaten Bombana diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk merespons kondisi kebencanaan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.



Satpol PP Bombana Ikuti Gelar Pasukan Karhutla, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau

Bombana, sultranet.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana mengikuti Gelar Pasukan dan Peralatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lapangan Apel Polres Bombana. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan personel, memastikan kelayakan peralatan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bombana, Kamis (13/8/2026).

Keikutsertaan Satpol PP dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan terhadap langkah bersama pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi risiko kebakaran, terutama saat memasuki musim kemarau. Kesiapan setiap unsur dinilai penting agar potensi kebakaran dapat segera direspons dan tidak berkembang menjadi kejadian yang lebih luas.

Dalam gelar pasukan tersebut, dilakukan pengecekan kesiapan personel, sarana, prasarana, dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan Karhutla. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap unsur memahami peran masing-masing dan memiliki kesiapan untuk bergerak apabila terjadi kebakaran.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan koordinasi ant instansi menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya penanganan tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga, tetapi membutuhkan dukungan serta kerja sama seluruh unsur yang memiliki peran dalam perlindungan masyarakat dan lingkungan.

“Satpol PP Kabupaten Bombana siap mendukung upaya pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam pencegahan dan penanganan Karhutla. Kesiapan personel, peralatan dan koordinasi harus terus diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat dan tidak meluas,” ujar Pajawa.

Ia menekankan bahwa kesiapan perlu dibangun sebelum kebakaran terjadi. Personel harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, sementara peralatan pendukung perlu dipastikan dalam kondisi siap digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan di lapangan. Dengan persiapan tersebut, proses koordinasi ketika muncul laporan kebakaran diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.

Gelar pasukan dan pengecekan peralatan juga menjadi kesempatan bagi setiap instansi untuk memastikan dukungan yang dapat diberikan dalam penanganan keadaan darurat. Koordinasi diperlukan untuk memperjelas pembagian peran, mempercepat pertukaran informasi, dan membantu menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi di lokasi kejadian.

Dalam penanganan Karhutla, kecepatan menerima dan menyampaikan informasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Informasi mengenai titik api atau indikasi kebakaran harus segera diteruskan kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. Langkah ini penting untuk mendukung penanganan awal sebelum api meluas ke area lain.

Satpol PP Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Polres Bombana, TNI, BPBD, dan instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran. Kerja sama lintas sektor diharapkan mampu memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi risiko yang dapat mengancam keselamatan warga, lingkungan, serta aktivitas masyarakat.

Selain kesiapan personel dan peralatan, pencegahan juga menjadi perhatian penting dalam menghadapi potensi Karhutla. Kebakaran tidak hanya berisiko merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lokasi. Karena itu, upaya mengurangi risiko perlu dilakukan melalui kewaspadaan, penyampaian informasi, dan keterlibatan masyarakat.

Pajawa menilai edukasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar warga memahami bahaya pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan tanpa memperhatikan ketentuan dan risiko yang dapat ditimbulkan. Kebiasaan membakar yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan kering dan api mudah menyebar.

Warga juga diminta segera melaporkan apabila melihat titik api, asap mencurigakan, atau tanda-tanda lain yang mengindikasikan terjadinya kebakaran. Informasi yang disampaikan sejak dini dapat membantu petugas melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Upaya pencegahan tersebut membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan merupakan bagian penting dari perlindungan bersama. Peran warga dalam menyampaikan informasi juga dapat membantu petugas mengenali potensi bahaya lebih cepat.

Di sisi lain, sinergi antarlembaga perlu terus dijaga agar upaya pencegahan dan penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap instansi memiliki tugas dan kemampuan yang berbeda, tetapi seluruhnya dapat saling mendukung melalui koordinasi yang baik. Dengan pembagian peran yang jelas, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih terarah ketika dibutuhkan.

Bagi Satpol PP Kabupaten Bombana, keterlibatan dalam gelar pasukan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, sekaligus membantu melindungi masyarakat dari dampak yang dapat ditimbulkan oleh kebakaran. Dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan unsur terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, kesiapan personel dan peralatan diharapkan dapat mendukung respons yang cepat dan tepat apabila terjadi Karhutla di Kabupaten Bombana. Namun, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada kelengkapan peralatan dan keberadaan petugas, melainkan juga pada kelancaran komunikasi, koordinasi, dan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran.

Satpol PP Bombana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada petugas atau instansi terkait.

Dengan kesiapan personel, dukungan peralatan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, upaya pencegahan serta penanganan Karhutla di Kabupaten Bombana diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk menjaga keselamatan warga, ketenteraman wilayah, dan kelestarian lingkungan.



Pemkab Bombana dan Forkopimda Gelar Apel Siaga Tanggap Darurat Bencana 2025

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 yang berlangsung di halaman Kantor Polres Bombana, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi bencana di wilayah Bombana.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Basarnas, Satpol PP, serta perwakilan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., turut hadir bersama unsur Forkopimda lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

“Apel ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud kesiapan nyata seluruh unsur dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di daerah. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan bencana dapat berjalan cepat dan tepat,” ujar Ahmad Yani usai kegiatan.

Ia juga mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari tingkat individu dan komunitas, dengan membangun kesadaran masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap tanda-tanda alam. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko dan dampak bencana di lapangan.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, dalam amanatnya menyampaikan bahwa apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap personel dan peralatan yang akan digunakan dalam penanganan tanggap darurat. Ia menekankan pentingnya soliditas dan ketangguhan antarinstansi agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi adalah hal yang utama. Dengan adanya apel ini, diharapkan seluruh instansi sudah memahami peran masing-masing dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan,” tegas Kapolres.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen lintas lembaga dalam mendukung program pemerintah daerah menuju Bombana Tangguh Bencana. Sinergi antarsektor ini diharapkan mampu mempercepat respon dan meningkatkan kualitas mitigasi terhadap berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis melalui pelatihan teknis, peningkatan kapasitas relawan, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi. Program ini menjadi bagian integral dari rencana aksi daerah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap wilayah rawan bencana.

Dalam pelaksanaan apel, para peserta juga melakukan pemeriksaan kesiapan kendaraan operasional, peralatan penyelamatan, serta simulasi lapangan yang melibatkan unsur gabungan. Langkah ini menjadi bukti keseriusan semua pihak untuk memastikan setiap sumber daya siap diterjunkan kapan pun diperlukan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap terbentuknya pola kolaborasi yang berkesinambungan antarinstansi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman.

“Semoga sinergi ini menjadi budaya kerja yang terus kita jaga. Kita ingin memastikan bahwa Bombana siap, tangguh, dan sigap menghadapi segala kemungkinan, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ahmad Yani.

Apel kesiapan ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dan aparat dalam menegakkan prinsip zero victim dalam setiap penanganan bencana, sekaligus menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat adalah prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bombana.



Bupati Bombana Serahkan Bantuan Korban Bencana di Kabaena Barat

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana angin kencang dan hujan lebat di Kecamatan Kabaena Barat dengan menyalurkan bantuan langsung ke lokasi bencana, Rabu, 9 April 2025.

Penyerahan bantuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD dan aparatur pemerintah daerah. Kehadiran mereka di lapangan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap warga yang mengalami kerugian akibat bencana.

Dalam bencana yang terjadi pada Maret 2025 lalu, sejumlah rumah warga di beberapa desa di Kabaena Barat mengalami kerusakan akibat terpaan angin kencang yang disertai hujan lebat. Pemerintah daerah pun bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan dan memastikan para korban mendapat perhatian yang layak.

Bupati Burhanuddin menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kategori rusak sedang. Setiap kepala keluarga menerima bantuan senilai Rp3 juta. Selain itu, Pemkab Bombana juga menyalurkan bantuan dana senilai Rp20 juta untuk membantu pemulihan rumah ibadah di Desa Baliara Selatan yang turut terdampak bencana.

“Kami datang tidak hanya membawa bantuan, tapi juga membawa semangat dan harapan. Pemerintah Kabupaten Bombana akan selalu hadir bersama masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti ini,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya di hadapan warga.

Ia menambahkan, pemberian bantuan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dibiarkan sendiri dalam menghadapi kesulitan. Pemerintah akan terus hadir di tengah masyarakat dengan aksi konkret, bukan sekadar janji.

Kehadiran Bupati Bombana dan rombongan disambut hangat oleh warga yang terdampak. Beberapa warga mengaku terharu atas perhatian yang diberikan langsung oleh kepala daerah. Mereka merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi masa sulit pasca-bencana.

Salah satu warga yang menerima bantuan menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kehadiran langsung pemerintah daerah. “Kami sangat terbantu dan merasa diperhatikan. Terima kasih Pak Bupati dan semua yang sudah datang melihat kondisi kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Selain memberikan bantuan, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana juga terus melakukan pemantauan serta pendataan rumah dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan dan pemulihan berjalan tepat sasaran.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Kesiapsiagaan menjadi hal yang terus ditekankan oleh BPBD untuk meminimalkan dampak jika bencana kembali terjadi.

Dengan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan melayani seluruh warganya, termasuk yang berada di wilayah terluar dan terdampak bencana. Pendekatan yang humanis, cepat tanggap, dan menyeluruh menjadi prinsip dalam membangun Bombana yang tangguh menghadapi segala situasi.



Dinas PUPR dan DPRD Bombana Tinjau Sungai di 2 Kecamatan

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Bombana meninjau sejumlah titik banjir di Kecamatan Poleang Timur dan Poleang Utara. Peninjauan ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap keluhan masyarakat yang terdampak banjir di beberapa wilayah. (14/3)

Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Kelurahan Puu Lemo di Kecamatan Poleang Timur serta Kelurahan Puulemo, Desa Toburi, dan Desa Wambarema di Kecamatan Poleang Utara. Selain melihat kondisi permukiman warga yang terdampak, tim juga meninjau beberapa sungai yang diduga menjadi penyebab utama banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Bombana, Ir. Ishak, ST, MT, Camat Poleang Timur, serta anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad. Kehadiran mereka di lapangan bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir dan mencari solusi penanganan jangka panjang.

Banjir yang sering terjadi di kedua kecamatan ini menyebabkan sejumlah rumah warga tergenang air dan menghambat akses jalan utama. Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal serta sedimentasi di beberapa sungai menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi.

Ir. Ishak mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian teknis untuk menentukan langkah strategis dalam menangani banjir, termasuk kemungkinan normalisasi sungai dan pembangunan drainase tambahan.

“Kami turun langsung ke lokasi untuk memahami kondisi di lapangan. Dengan data yang kami kumpulkan, kami akan merumuskan solusi yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Ir. Ishak.

Di sisi lain, anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam menangani permasalahan banjir. Ia menilai bahwa infrastruktur drainase yang lebih baik merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam penanggulangan banjir. Infrastruktur yang baik adalah solusi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Yudi Utama Arsyad.

Camat Poleang Timur juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya mitigasi berjalan optimal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air.

“Jika pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik, kami yakin permasalahan banjir ini dapat diatasi secara bertahap,” ujar Camat Poleang Timur.

Peninjauan ini menjadi langkah awal dalam perencanaan strategi penanganan banjir yang lebih komprehensif. Dinas PUPR Bombana berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi drainase dan aliran sungai di wilayah terdampak. Salah satu opsi yang akan dipertimbangkan adalah pengerukan sungai serta peningkatan kapasitas saluran air untuk mengurangi risiko banjir.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah penyumbatan drainase. Dengan langkah-langkah yang terencana dan kerja sama semua pihak, diharapkan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisir di masa mendatang.