sultranet.com – Bombana – Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Penyampaian Informasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 dan Rencana Pengawasan Tahun 2026 serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Harry Bowo, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana Syahrun, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Inspektorat Daerah dan BPKP sebagai dua institusi yang memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, hasil pengawasan dan evaluasi harus dipandang sebagai sarana pembelajaran untuk memperbaiki kinerja birokrasi, bukan sekadar proses administratif.

Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.

“Pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik. Tahun ini akan saya benahi,” tegas Burhanuddin.

Menurutnya, kualitas perencanaan memiliki peran sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang matang akan berdampak pada ketepatan pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencapaian target pembangunan yang lebih optimal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Harry Bowo, menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui penerapan SPIP yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.

“Esensi SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan pembangunan daerah,” ujar Harry.

Ia menambahkan bahwa SPIP bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, Harry juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPKP, Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan implementasi kebijakan di lapangan.

“Secara umum, ada kelemahan di tata kelola. Di implementasi masih sangat lemah,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan refleksi bersama agar pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain membahas hasil pengawasan, forum tersebut juga memaparkan evaluasi postur anggaran Kabupaten Bombana Tahun 2025 berdasarkan asersi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mencapai Rp209,95 miliar. Anggaran tersebut tersebar pada lima sektor prioritas pembangunan dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar 61,75 persen, pendidikan 27,21 persen, penurunan prevalensi stunting 9,34 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 0,86 persen.

Paparan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan setiap program dan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendorong pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Rumbia, sultranet.com — Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Melalui pelaksanaan Probity Audit terhadap lima proyek strategis daerah Tahun Anggaran 2025, lembaga pengawasan internal ini memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan transparan, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Audit tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi, bersama tim auditor Inspektorat Bombana.

Lima proyek strategis yang menjadi fokus audit meliputi: Lanjutan Pembangunan Jalan Bypass Rumbia senilai Rp13,65 miliar dan Peningkatan Jalan Dongkala–Sikeli–Pongkalaero senilai Rp14,6 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu, Penambahan Ruang Puskesmas Rumbia senilai Rp3,09 miliar dan Relokasi Puskesmas Rarowatu senilai Rp3,32 miliar pada Dinas Kesehatan, serta Pembangunan Kolam Renang Rumbia senilai Rp6,11 miliar pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Bombana.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa pelaksanaan Probity Audit merupakan bentuk pengawasan preventif agar setiap tahapan pengadaan terlaksana secara jujur dan profesional. Menurutnya, audit ini bukan hanya soal memeriksa dokumen, melainkan juga memastikan integritas proses sejak awal perencanaan.

“Tujuan Probity Audit memastikan agar setiap tahapan pengadaan berjalan secara jujur, profesional, dan transparan sesuai aturan yang berlaku. Dengan cara ini, pembangunan bisa terlaksana optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ridwan. (9/10)

Ia menegaskan, keberadaan Probity Audit menjadi langkah penting dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proyek-proyek bernilai besar yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Khusus Pengaduan Masyarakat dan Investigatif, Akbar, S.Hi., menyampaikan bahwa timnya turut hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap langkah memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Ia menilai, pengawasan di tahap awal sangat krusial untuk mencegah potensi penyimpangan.

“Kami hadir sejak proses awal pengadaan untuk memastikan setiap tahapan memiliki jejak akuntabilitas yang jelas. Dengan Probity Audit, potensi penyimpangan bisa dicegah sedini mungkin, dan kualitas hasil pekerjaan lebih terjamin,” jelas Akbar.

Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Inspektorat Daerah Bombana dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan solutif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pembangunan di daerah.

Melalui audit ini, Inspektorat Bombana tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.

Lead alternatif untuk media sosial:
Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Melalui Probity Audit terhadap lima proyek strategis bernilai miliaran rupiah, pengawasan kini hadir sejak tahap awal agar tak ada ruang bagi penyimpangan.

Tag:

Frasa kunci:

Topik:

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.