Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/3/2025). Rapat ini mengusung tema “Strategi Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Idulfitri 1446 H” dan dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., selaku Ketua TPID Sulawesi Tenggara.

Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara dengan metode hybrid, baik secara daring maupun luring. Pembahasan utama dalam pertemuan ini berfokus pada strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, di mana permintaan barang dan jasa cenderung meningkat signifikan.

Dalam forum tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan pentingnya koordinasi antardaerah dalam menjaga harga tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok aman hingga lebaran.

“Rapat ini sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Kita harus memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujar Bupati Bombana.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi barang dan stok pangan, serta mencegah praktik spekulasi harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan kelancaran suplai bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan harga tetap stabil,” tambahnya.

Selain itu, Burhanuddin mengungkapkan bahwa upaya konkret perlu segera dijalankan guna menekan laju inflasi di daerah. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau menjelang Idulfitri 1446 H.

Pelaksanaan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi momen-momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, TPID, serta stakeholder terkait, diharapkan lonjakan harga bahan pokok dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran dengan nyaman.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan langkah cepat merespons kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Rabu, 8 Januari 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak ini bertujuan memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta menghindari praktik penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan segera menindak,” ujarnya saat memimpin sidak di salah satu pangkalan di Kecamatan Rumbia.

Dalam sidak tersebut, tim menemukan beberapa pelanggaran, termasuk pangkalan yang menjual LPG dengan harga di atas HET serta indikasi distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang melanggar aturan, serta menginstruksikan perbaikan mekanisme distribusi agar lebih tertib dan transparan.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir dalam sidak menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau penyaluran LPG bersubsidi di wilayah Bombana dan siap memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan agar tidak terjadi kelangkaan,” kata perwakilan Pertamina Kendari.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan adanya praktik penimbunan atau harga jual LPG yang melebihi HET kepada pihak berwenang.

Dengan adanya sidak ini, diharapkan kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya dapat segera teratasi, serta distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.