Jakarta, sultranet.com – Pemerintah mulai menggulirkan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yakni keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak karena hambatan ekonomi. Meski sekolah negeri telah digratiskan, menurut Adita, banyak anak dari keluarga kurang mampu tetap tak bisa bersekolah karena tak sanggup membayar ongkos transportasi, membeli seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya.

“Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Jadi, walau sekolah tidak memungut biaya, tetap saja banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Adita.

Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, sekitar 3,17 juta jiwa diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kemiskinan berdampak luas pada pendidikan dan kesehatan, serta mempersempit peluang masyarakat untuk berkembang. Data BPS juga menunjukkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok rumah tangga kuintil 1 (pengeluaran terendah), APK jenjang SMA/SMK hanya mencapai 74,45 persen, jauh di bawah kuintil 5 yang mencapai 97,37 persen.

Selain itu, 19,20 persen anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Tercatat sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Dari angka tersebut, 76 persen di antaranya mengaku berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Sementara 8,7 persen lainnya terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan sosial dalam keluarga.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas masalah ini. Melalui sistem sekolah berasrama dan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara,” jelas Adita.

Tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan hidup, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pelatihan keterampilan hidup serta pemetaan potensi dan minat siswa. Dengan bekal ini, lulusan diharapkan siap memasuki dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Beliau ingin anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Adita.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengatasi akar kemiskinan struktural. Dengan konsep inklusif dan dukungan negara, anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih adil untuk menata masa depan.

BOMBANA, Sultranet.com – Upaya peningkatan kesejahteraan petani terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kali ini, Dinas Pertanian Bombana berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana menggelar penanaman perdana bibit bawang merah di Kampung Zakat, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 24 Januari 2025.

Penanaman ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang diluncurkan oleh BAZNAS bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sekretaris BAZNAS Bombana, Muzakkir, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berasal dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan lokal di wilayah Kampung Zakat. Ia mengatakan, selain bibit bawang merah, para petani juga menerima pupuk organik dengan teknologi nano untuk mendukung peningkatan hasil produksi.

“Bantuan ini kami salurkan untuk mendukung petani bawang merah agar bisa memperoleh hasil panen yang optimal. Teknologi nano dalam pupuk organik ini kami harapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil pertanian mereka,” ujar Muzakkir saat ditemui usai kegiatan.

Penanaman perdana ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama, penyuluh pertanian, aparatur desa, serta kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pertanian berbasis zakat.

Kepala Dinas Pertanian Bombana yang diwakili oleh penyuluh pertanian Kecamatan Rumbia Tengah menyampaikan apresiasi atas sinergi BAZNAS dengan pemerintah daerah. Ia berharap, model pemberdayaan ini bisa direplikasi di desa-desa lainnya di Bombana sebagai bentuk kolaborasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS dan Kementerian Agama. Ini adalah bentuk nyata sinergi antar-lembaga dalam membantu petani mengembangkan usaha taninya,” ujarnya.

Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan produktivitas bawang merah, tetapi juga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Para petani akan mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman, pemupukan, hingga panen dan pascapanen.

Desa Tapuahi dipilih sebagai lokasi program karena dinilai memiliki potensi pengembangan hortikultura, khususnya bawang merah, yang dapat menopang ekonomi keluarga petani. Kampung Zakat ini menjadi laboratorium sosial pertama yang memadukan pendekatan agama, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini juga merupakan bentuk nyata dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Bombana menargetkan agar ke depan lebih banyak kelompok tani yang bisa dibina dan mendapatkan akses bantuan produktif.

“Kami ingin zakat menjadi instrumen penggerak ekonomi. Bukan hanya sebagai bantuan konsumtif, tapi juga produktif, yang bisa memberikan dampak jangka panjang,” tegas Muzakkir.

Diharapkan kehadiran program Kampung Zakat di Tapuahi bisa memberikan efek domino bagi desa-desa lainnya di Bombana. Bagi petani setempat, bantuan ini menjadi angin segar di tengah tantangan pertanian modern yang semakin kompleks.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami para petani sangat terbantu dan berharap bisa terus didampingi hingga panen nanti,” kata salah satu anggota kelompok tani saat ditemui di lokasi penanaman.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pertanian dan BAZNAS Bombana optimistis bahwa program ini bisa menjadi contoh praktik baik pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat dan pertanian berkelanjutan.