Sultranet.com, Kendari – Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat upaya penyelarasan data sektor perkebunan melalui Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data perkebunan dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara tersaji secara valid, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan yang tepat sasaran, berlangsung di Hotel Claro Kendari selama tiga hari, 11 hingga 13 Mei 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pengelola data statistik perkebunan dari seluruh kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara bersama tim teknis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Forum ini difokuskan pada penyamaan persepsi dalam proses pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pelaporan data statistik perkebunan yang menjadi acuan pembangunan sektor perkebunan di daerah.

Data yang dibahas meliputi luas areal tanaman perkebunan, jumlah produksi, tingkat produktivitas, serta jumlah petani pada berbagai komoditas unggulan Sulawesi Tenggara seperti kakao, kelapa sawit, jambu mete, lada, kelapa, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak mengingat data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan, menyusun alokasi anggaran, hingga menentukan arah kebijakan yang berdampak langsung terhadap petani dan pelaku usaha perkebunan.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan data perkebunan di wilayahnya. Selanjutnya, data yang disampaikan dilakukan pencocokan dan pembahasan bersama guna menghindari perbedaan angka yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan.

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pembangunan perkebunan.

“Sinergi yang kuat hari ini menjadi langkah penting untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Tanpa data yang akurat, program bantuan bibit, pupuk, hingga infrastruktur kebun bisa tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan sektor perkebunan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan program yang besar, tetapi juga harus didasarkan pada data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan petani.

Ia menjelaskan, data statistik perkebunan memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan kawasan perkebunan, distribusi bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sektor perkebunan.

Selain itu, data yang akurat juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur efektivitas program sekaligus melakukan perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan data statistik perkebunan, seperti perbedaan metode pendataan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga dinamika perubahan luas areal dan produksi yang terjadi di masing-masing daerah.

Melalui sinkronisasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar yang sama dalam melakukan pendataan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat digunakan sebagai rujukan bersama. Kesamaan persepsi tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan data antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

Hasil sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Tahun 2025 nantinya akan menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026. Selain itu, data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan sektor perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan data statistik perkebunan. Dengan data yang semakin kredibel dan berkualitas, berbagai program pembangunan di sektor perkebunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah tantangan sektor perkebunan yang terus berkembang, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga tuntutan peningkatan produktivitas, keberadaan data yang akurat menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Sulawesi Tenggara.

Melalui sinergi yang terbangun dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis sektor perkebunan Sulawesi Tenggara akan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi pelaku utama pembangunan perkebunan. (adv)

Kendari, SultraNET. | Penjabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, memimpin rapat strategis yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Penghubung Kolaka Utara di Kendari pada Sabtu (30/9). Dalam rapat tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menggarisbawahi urgensi menggabungkan sistem Desa Presisi dengan sensus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data di tingkat desa.

Menyadari peran penting data yang akurat dalam proses pengambilan kebijakan, Kolaka Utara telah menjadi daerah percontohan dalam implementasi Desa Presisi. Keberhasilan inisiatif ini menarik minat beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tenggara untuk mempelajari pengalaman dan praktek terbaik dari Kolaka Utara.

Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA, menegaskan niatnya untuk mendorong penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia juga memaparkan rencana untuk mengintegrasikan perencanaan penataan usaha dengan pendampingan Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik (SPBE). Selain itu, ia menyoroti pentingnya kios informasi yang kuat, yang mampu menyajikan data terperinci mengenai sektor kakao dan informasi lainnya.

“Penerapan Desa Presisi di Kolaka Utara dilihat sebagai penghargaan bagi daerah kita karena membantu desa memiliki data berkualitas. Data yang akurat dan tepat adalah fondasi bagi pengambilan keputusan pemerintah yang cerdas, sesuai dengan prinsip good data good decision, bad data bad decision, and no data no decision,”Katanya.

Dalam upaya memajukan transparansi dan akurasi data, Kolaka Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun Detailed Village Profiles (DDP) khususnya di 8 Desa se-Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Dalam DDP tersebut, terdapat 204 indikator yang mencakup informasi mengenai kesejahteraan, ekonomi, kondisi fisik rumah, serta data lahan pertanian dan infrastruktur desa.

Salah satu aspek penting yang dijelaskan dalam rapat adalah hubungan erat antara akurasi data dengan potensi desa. “Menyajikan data yang tepat dan akurat tentang potensi sumber daya alam suatu desa, seperti lahan perkebunan dan potensi kandungan mineral di dalamnya, adalah kunci dalam pengambilan kebijakan yang cerdas,” Katanya.

“Data yang valid, akurat, dan aktual akan membantu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perbaikan data monografi adalah langkah esensial dalam merencanakan pembangunan di desa,” Jelasnya. (KinfoKolut)