Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai tanam perdana padi dalam Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperluas lahan pertanian produktif di wilayah Bombana. Tanam perdana tersebut dilaksanakan di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, pada Senin, 12 Januari 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Ketua DPRD Kabupaten Bombana Iskandar, S.P., Kepala Kejaksaan Negeri Bombana, Kapolres Bombana, mantan Ketua DPRD Bombana Andhy Adrian, para camat dan kepala desa di wilayah setempat, serta perwakilan dari pihak pelaksana kegiatan, CV Maraja Buana.

Tanam perdana tersebut menjadi penanda dimulainya pemanfaatan lahan sawah baru yang telah selesai dicetak melalui program pemerintah. Program Cetak Sawah Rakyat sendiri merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas area pertanian sekaligus meningkatkan produksi beras nasional.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program tersebut secara serius karena menjadi bagian penting dari agenda pembangunan sektor pertanian nasional.

Ia menyebutkan bahwa dari target cetak sawah seluas 750 hektare yang direncanakan di Kabupaten Bombana, sebanyak 269 hektare telah berhasil diselesaikan dan kini siap dimanfaatkan oleh para petani. Lahan yang telah selesai dicetak itu kemudian langsung dimanfaatkan melalui kegiatan tanam perdana padi.

“Yang 269 hektare ini sudah selesai dan hari ini kita lakukan tanam perdana. Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian sebagian lahan cetak sawah tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Ia berharap lahan yang telah dicetak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah.

Burhanuddin juga menjelaskan bahwa sisa target cetak sawah akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bombana bahkan berencana mengusulkan perluasan cetak sawah baru hingga mencapai 2.000 hektare pada tahun 2026.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengusulan tersebut akan tetap memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk kesiapan teknis, kondisi lahan, serta legalitas kepemilikan lahan agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain memperluas lahan pertanian, pemerintah daerah juga memiliki rencana untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yang dihasilkan di Bombana. Salah satu langkah yang didorong adalah pengolahan gabah hasil panen di dalam daerah sehingga perputaran ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

“Saya ingin ke depan gabah hasil pertanian Bombana dapat diolah di Kabupaten Bombana, sehingga nilai tambah ekonomi tidak keluar dari daerah,” ujar Burhanuddin.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah membantu keberhasilan program di lapangan.

Sebagai simbol dukungan terhadap program swasembada pangan, Bupati Bombana bersama Ketua DPRD Kabupaten Bombana turut turun langsung ke area persawahan untuk melakukan penanaman padi secara simbolis bersama para petani.

Kehadiran para pimpinan daerah di lokasi kegiatan sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati Bombana menegaskan bahwa seluruh bantuan yang diberikan melalui Program Cetak Sawah Rakyat tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Saya tegaskan, tidak boleh ada bayar-membayar. Semua bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten harus diterima masyarakat secara gratis,” tegas Burhanuddin.

Ia juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila menemukan adanya praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan program.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program cetak sawah tersebut dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan semakin luasnya lahan pertanian yang produktif, diharapkan Bombana mampu meningkatkan kontribusinya dalam mendukung ketersediaan pangan nasional.

BOMBANA, Sultranet.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).

Mereka menuntut pemerintah segera bertindak atas anjloknya harga gabah di tingkat petani yang kini hanya berkisar Rp5.800 hingga Rp6.300 per kilogram. Angka ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Kemarahan petani memuncak setelah Perum Bulog Bombana tiba-tiba menghentikan serapan gabah dengan alasan kuota daerah sudah terpenuhi. Padahal, musim panen masih berlangsung dan produksi padi petani terus berjalan. Keputusan itu dinilai sepihak dan bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau harga terus turun seperti ini, petani bisa dapat apa. Sesuai Inpres, harga gabah itu Rp6.500. Jadi kalau Bulog berhenti menyerap, jelas merugikan petani,” kata Asdar, salah seorang perwakilan petani.

Di lapangan, harga gabah kering panen (GKP) sangat fluktuatif. Ketua Kelompok Tani Padi, Ardi, SP., MP., yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bombana, menyebut harga di Poleang Timur mencapai Rp6.300, di Kecamatan Mataoleo anjlok hingga Rp5.800, sementara di Lantari Jaya hanya Rp6.000. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena serapan Bulog dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah HPP.

“Keputusan Bulog menghentikan pembelian setelah target nasional tiga juta ton terpenuhi itu sepihak. Lalu serapan dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah harga standar. Ini jelas sangat merugikan petani,” tegas Ardi.

Selain menolak keputusan sepihak Bulog, petani juga menuntut pencopotan sejumlah pejabat daerah yang dianggap gagal melindungi petani. Mereka meminta Bupati Bombana segera mengirimkan rekomendasi ke Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk mengganti Kepala Perum Bulog Bombana, serta mencopot dari jabatannya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami minta rekomendasi agar Kepala Bulog Bombana diganti, dan kepala OPD terkait dicopot” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi.

Massa aksi juga mendesak agar pemerintah memperketat fungsi pengawasan, memastikan tidak ada mafia gabah dan tengkulak yang mempermainkan harga.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., turun langsung menemui massa. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berkomitmen menjalankan amanat Inpres.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Bombana ini akan segera kami kerjakan. Pemerintah akan tetap berpatokan pada harga Rp6.500 per kilogram sesuai Inpres,” ucap Syahrun.

Syahrun juga menjelaskan bahwa Pemkab Bombana telah membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, kata dia, telah ditegaskan bahwa ada hal-hal teknis di Bombana yang belum sesuai aturan dan akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya hanya menjalankan kebijakan pusat. Menurutnya, target serapan gabah nasional tahun ini sudah terpenuhi.

“Kalau pengadaan sudah dipenuhi, maka anggaran dikunci oleh pusat. Jadi bukan keputusan Bulog daerah, namun kami akan terus memperjuangkan agar ada penambahan Kuota untuk Bombana atau mengisi kuota daerah lain yang belum terpenuhi,” jelasnya.

Di DPRD Bombana, massa aksi diterima Ketua DPRD Iskandar bersama sejumlah anggota dewan. Dihadapan massa Aksi, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana itu menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terkait persoala yang dihadapi petani Bombana.

Ia menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perum Bulog, OPD Terkait dan stakeholder pada tanggal 10 September 2025 lalu, yang membahas anjloknya harga gabah kering di tingkat Petani dan pengurangan jumlah timbangan gabah / karung.

Adapun hasil RDPU saat itu, mendesak Pemerintah Daerah menyurati Bulog Bombana untuk segera membayarkan gabah petani yang belum dibayarkan oleh bulog untuk menjadi atensi pemerintah pusat/regulator.

Rekomendasi lainnya adalah harga gabah harus dipastikan sebesar Rp. 6.500/Kg sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025. RDPU itu juga merekomendasikan APH dan Bulog untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah pungutan liar di tingkat Petani.

“Terkait persoalan ini, sejak awal DPRD sudah turun ke lapangan dan menggelar rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait,” tegasnya

Setelah berdialog dengan massa aksi, DPRD dan Demonstran membuat Pernyataan sikap dengan tiga poin penting yaitu, mendukung tuntutan pencopotan Kepala Bulog dan tiga kepala dinas terkait, memastikan harga gabah Rp6.500/kg sesuai Inpres, serta menetapkan potongan gabah maksimal hanya dua kilogram per karung.

“Kami tegas mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian dan kami siap membuat pernyataan sikap untuk itu,” ujar Iskandar.

Langkah DPRD dan Pemkab Bombana ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan petani. Namun, para petani tetap menegaskan akan mengawal janji pemerintah agar stabilisasi harga gabah benar-benar terwujud. (IS)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Rabu pagi (9/7/2025), digelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penanaman jagung di lahan Perhutanan Sosial, terpusat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis daerah yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial menjadi langkah konkret dalam menciptakan pertanian produktif berbasis masyarakat.

Penanaman ini juga tersambung secara nasional melalui zoom meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Acara utama dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan berlangsung secara serentak di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bombana.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan lahan hutan yang telah diberikan izin kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan lahan-lahan tersebut tidak lagi tidur, tapi produktif dan memberikan nilai ekonomi,” kata seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di lokasi kegiatan.

Lahan yang digunakan untuk penanaman di Bombana sebagian besar merupakan area perhutanan sosial yang telah dialokasikan kepada kelompok tani setempat. Luas lahan yang ditanami jagung diperkirakan mencapai ratusan hektar, tersebar di beberapa titik strategis, dengan Kelurahan Poea sebagai lokasi percontohan.

Acara berlangsung meriah dengan nuansa kebersamaan. Para petani bersama tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kecamatan Rumbia Tengah bergotong royong dalam proses penanaman. Mereka tampak antusias dan optimis terhadap hasil panen yang akan datang.

“Jagung ini bukan hanya sekadar tanaman. Ini harapan kami sebagai petani untuk hidup lebih baik dan mandiri secara ekonomi,” ujar salah satu petani yang ikut menanam, sambil tersenyum sembari memegang bibit jagung yang siap ditanam.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dari upaya Kabupaten Bombana untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah menargetkan produksi jagung meningkat secara signifikan dalam beberapa musim tanam ke depan, seiring dengan makin luasnya pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Selain menjadi solusi untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah sekitar hutan yang selama ini akses terhadap sumber ekonomi masih terbatas.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memberikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk berdaya dari bawah. Petani bisa menanam, panen, hingga mengelola hasilnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah,” terang salah satu kepala dinas terkait di sela kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di seremoni penanaman. Pendampingan teknis, distribusi benih unggul, serta akses pasar akan terus dikawal agar hasil pertanian bisa benar-benar menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Bombana berharap menjadi contoh praktik terbaik pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang mampu membawa perubahan nyata di sektor pangan dan ekonomi pedesaan.

Penanaman Jagung Serentak Kuartal III ini menjadi penanda kuat bahwa pertanian bukan sekadar urusan tanam dan panen, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, M.Si resmi mengukuhkan kepengurusan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten Bombana periode 2025–2030, dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Jumat (30/5/2025).

Sebanyak 90 anggota dari kedua organisasi itu diambil sumpahnya secara langsung oleh Burhanuddin, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Ibu Bupati Bombana serta Ketua Badan Musyawarah Rakyat Pedesaan (BMRP) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari pertama kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati Ahmad Yani.

“Pembentukan kepengurusan ini merupakan langkah strategis sebagai bagian dari program 100 hari kerja kami, yang juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa KTNA dan PERHIPTANI harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Bombana, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

“Saya harap agar Bombana mempunyai daya saing berbasis agrotkulturalisasi, sehingga daerah ini mampu memaksimalkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya di hadapan para tamu undangan dan peserta pengukuhan.

Penguatan lembaga tani dan penyuluh pertanian ini, menurut Burhanuddin, menjadi fondasi penting untuk mewujudkan sistem pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara para pelaku utama sektor tersebut agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara merata dan inklusif.

“Saya mengimbau kepada para penyuluh pertanian, KTNA, dan PERHIPTANI agar dapat saling bekerja sama, turun langsung ke lapangan, dan bersama-sama mendorong kemajuan sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan perikanan di Kabupaten Bombana,” ucap Burhanuddin menutup sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan sektor pertanian juga menyampaikan apresiasi terhadap perhatian serius pemerintah daerah terhadap petani dan nelayan lokal. Langkah ini dinilai sebagai wujud nyata komitmen untuk menjadikan sektor pangan sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Bombana secara langsung dalam proses pengukuhan ini juga disebut menjadi simbol kuatnya dukungan pemerintah terhadap peran penting para penyuluh dan pelaku utama dalam rantai produksi pangan di daerah.

KTNA dan PERHIPTANI Kabupaten Bombana selama ini dikenal aktif menginisiasi pelatihan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas bagi petani dan nelayan. Dengan struktur organisasi baru yang lebih segar dan solid, diharapkan dua lembaga ini dapat menjawab tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan periode 2025–2030, diharapkan pula adanya pembaruan pendekatan dalam pengembangan pertanian dan perikanan, termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna dan pola budidaya yang ramah lingkungan.

Selain sebagai momentum konsolidasi kelembagaan, pengukuhan ini juga mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sektor pertanian dan perikanan di Bombana yang lebih maju dan mandiri.

BOMBANA, sultranet.com – Hamparan sawah di Dusun Lababu, Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, menjadi saksi semaraknya Panen Raya Perdana yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, pada Minggu, 20 April 2025.

Kegiatan ini bukan sekadar seremoni pertanian, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan petani lokal. Namun, suasana kebersamaan itu sedikit terusik oleh rendahnya kehadiran para kepala desa setempat. Dari sembilan kepala desa yang dijadwalkan hadir, hanya empat yang tampak di lokasi.

“Saya cukup kecewa karena dari sembilan kepala desa, hanya empat yang hadir. Ini bukan soal absen dari acara, tapi menyangkut kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” tegas Bupati Burhanuddin saat memberikan sambutan.

Menurutnya, kehadiran kepala desa dalam kegiatan seperti ini merupakan bentuk kepedulian dan penguatan peran sebagai pelayan publik. “Kita ini pelayan rakyat. Kalau kepala desa saja tidak mau hadir, bagaimana mereka bisa jadi jembatan antara pemerintah dan rakyatnya?” ujarnya lagi dengan nada serius.

Acara panen raya turut dihadiri oleh Sekda Bombana dr. H. Sunandar, M.M.Kes., Ketua DPRD, jajaran OPD, unsur Forkopimda, kelompok tani Matiro Bulu, serta tokoh masyarakat setempat. Bupati dan Wakil Bupati terlihat berbaur dengan masyarakat, menyapa para petani, serta meninjau langsung hasil panen.

Bagi para petani, kehadiran kepala daerah merupakan bentuk perhatian nyata yang membangkitkan semangat. Ketua Kelompok Tani Matiro Bulu, Pak Darwis, menyampaikan rasa harunya atas kunjungan tersebut, sembari berharap perhatian itu berlanjut dalam bentuk bantuan nyata.

“Sejak 2017 kami belum pernah menerima bantuan alat pertanian. Kami sangat berharap dengan kepemimpinan baru ini, bantuan seperti alsintan bisa segera disalurkan. Panen ini bukan hanya tentang hasil, tapi juga bagaimana petani merasa dihargai,” ucapnya penuh harap.

Panen raya ini juga menjadi ruang komunikasi dua arah antara petani dan pemerintah. Warga menyampaikan langsung kebutuhan akan bibit unggul, teknologi pertanian, dan akses pasar. Menanggapi hal itu, Bupati Burhanuddin menyerahkan secara simbolis bantuan bibit unggul, sekaligus menginstruksikan OPD teknis untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, S.H., dalam kesempatan itu memberikan apresiasi kepada Kelompok Tani Matiro Bulu. Ia menyebut bahwa saat ini Kabupaten Bombana memiliki ±13.000 hektare lahan produksi pertanian, dan pemerintah berencana membuka sekitar ±750 hektare sawah baru sebagai bagian dari program prioritas daerah.

“Saya bangga dengan capaian para petani kita. Program pembukaan sawah baru adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Ini juga bagian dari visi ketahanan pangan yang terus kami dorong,” kata Sarif.

Acara ditutup dengan dialog santai antara Bupati dan warga, yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya bisa tercapai jika seluruh elemen pemerintah, termasuk pemerintah desa, menjalankan perannya secara maksimal.

Panen Raya Perdana di Lababu menjadi bukti nyata bahwa kerja keras petani patut dirayakan dan didukung dengan kebijakan konkret. Di sisi lain, rendahnya partisipasi kepala desa menjadi catatan penting akan pentingnya kesadaran kolektif dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap semangat kolaboratif ini terus dijaga demi kemajuan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Kendari, SultraNet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman padi yang menjadi target strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Komitmen itu ditegaskan saat hadirnya perwakilan Distan Bombana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) LTT Provinsi Sultra yang berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kamis 27 Februari 2025.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, diwakili oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM, bersama tim, turut menyimak arah kebijakan nasional dalam Rakor tersebut yang dilaksanakan secara luring dan daring. Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P., dan dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, S.Ip., M.Si, perwakilan Korem 143/Haluoleo, serta para kepala dinas pertanian kabupaten dan kota se-Sultra.

Dalam arahannya, Dirjen Tanaman Pangan menekankan pentingnya percepatan tanam di seluruh wilayah untuk mengejar target LTT yang telah ditentukan, terutama pada Februari dan Maret 2025. Ia mengingatkan bahwa seluruh daerah harus lebih aktif mengidentifikasi potensi lahan dan mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam.

“Segera lakukan percepatan perluasan areal tanam dan optimalkan seluruh alsintan yang ada. Lakukan juga identifikasi dan verifikasi kebutuhan sarana produksi pertanian (saprodi), agar percepatan LTT di bulan Maret bisa berjalan maksimal dan target yang diberikan dapat terealisasi,” tegas Yudi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Rusdin Jaya, dalam laporannya menyampaikan bahwa target LTT padi di Sultra untuk Februari 2025 sebesar 30.047 hektar, dengan capaian realisasi sementara 27.837 hektar atau sekitar 92 persen. Ia optimis capaian 100 persen bisa diraih di bulan Maret, terutama dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari kabupaten/kota.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh lapangan, TNI, dan kelompok tani, kami berharap target di bulan Maret bisa tercapai. Ini akan sangat berdampak pada ketersediaan stok pangan kita di Sulawesi Tenggara,” ujar Rusdin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan Bombana, Hasbi, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung percepatan tanam padi di wilayahnya. Ia juga menghimbau kepada seluruh stakeholder, termasuk para penyuluh pertanian di tingkat lapangan, agar bersinergi dan mengambil peran aktif dalam menggerakkan petani.

“Kami di Dinas Pertanian Bombana siap menjalankan arahan dari pusat dan provinsi. Kami mendorong seluruh penyuluh pertanian untuk bekerja bersama para petani agar target LTT bisa tercapai dan produksi padi kita terus meningkat,” kata Hasbi.

Hasbi juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk perluasan tanam, terutama pada masa tanam awal tahun ini. Ia berharap kegiatan percepatan ini tidak hanya menjadi program sesaat, namun berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kalau kita bisa menjaga ritme tanam dan produksi dengan baik, Bombana bisa menjadi salah satu daerah andalan penyuplai padi untuk Sulawesi Tenggara bahkan secara nasional,” ujarnya.

Dukungan dari unsur TNI juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Kolaborasi Distan, penyuluh, dan Babinsa diharapkan dapat mempercepat akselerasi tanam dan menjangkau seluruh wilayah potensial, termasuk lahan-lahan tidur yang bisa diaktifkan kembali untuk mendukung target LTT.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan posisi strategisnya dalam mendukung kebijakan pangan nasional. Selain memacu produksi dan menjaga kestabilan pasokan beras, percepatan tanam juga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi konkret menghadapi potensi krisis pangan global.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama Kepolisian Republik Indonesia menggelar kegiatan penanaman jagung serentak di atas lahan kelompok tani Mappadeceng, Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Selasa, 21 Januari 2025.

Kegiatan bertajuk penanaman sejuta hektar jagung ini menjadi bagian dari upaya mendukung program strategis nasional menuju swasembada pangan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.IK bersama jajaran Forkopimda hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Tampak pula Asisten II Setda Bombana Musdalifa, perwakilan Dandim 1431 Bombana, perwakilan Danpospal Bombana, Bulog Bombana, perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana, serta beberapa pimpinan OPD dan unsur penyuluh pertanian.

Dari Dinas Pertanian Bombana, Sekretaris Harno, S.KM., M.Kes hadir mewakili Kepala Dinas Sayarif, EH, didampingi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabid Penyuluhan, dan Kabid Perkebunan. Camat Lantari Jaya, Kepala Desa Lomba Kasih, dan seluruh anggota kelompok tani Mappadeceng juga turut serta dalam kegiatan tersebut.

Sebelum dimulainya penanaman jagung, acara diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan diskusi singkat antara petani dan pemangku kebijakan. Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya harga panen jagung yang dirasakan memberatkan para petani.

“Harga jagung saat panen hanya Rp2.000 per kilogram. Ini sangat tidak sebanding dengan biaya produksi. Kami berharap ada kebijakan agar harga lebih baik di masa mendatang,” ungkap Musakir, Ketua Kelompok Tani Mappadeceng.

Senada dengan itu, Kepala Desa Lomba Kasih juga menyuarakan keresahan yang sama. Menurutnya, selain harga panen yang tidak menguntungkan, para petani juga dihadapkan pada keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Petani tidak hanya kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak, tetapi juga menghadapi kesulitan saat proses produksi. Jalan rusak dan alsintan terbatas membuat kami makin tertinggal,” ujar Kepala Desa.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman serentak ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, upaya ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk kesungguhan pemerintah dalam membangun sektor pertanian.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung program swasembada pangan, terutama tanaman jagung. Bombana ditugaskan ikut menyukseskan target nasional, dan hari ini menjadi bukti awalnya,” kata Harno.

Ia juga menyampaikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tani, termasuk soal harga, alsintan, dan infrastruktur pendukung. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani,” tambahnya.

Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penanaman jagung secara simbolis yang dilakukan bersama-sama oleh para undangan, tokoh masyarakat, dan anggota kelompok tani. Lahan telah disiapkan oleh kelompok tani Mappadeceng, dan seluruh peserta turut serta menanam sebagai simbol semangat kebersamaan membangun ketahanan pangan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat tani dalam menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

Dukungan dari berbagai instansi dan pihak terkait menjadi energi positif dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di Bombana. Melalui langkah awal seperti ini, harapan akan peningkatan kesejahteraan petani dan terwujudnya swasembada pangan bukan hal yang mustahil.

Kolaka Utara, sultranet. com – Sabtu (4/11/2023) – Penjabat Bupati Kolaka Utara mengunjungi Desa Mataiwoi untuk meninjau secara langsung pencapaian inovatif Kelompok Tani Success Together dalam mengembangkan budidaya kakao dengan sumber daya terbatas. Kunjungan ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya penguasaan sektor hulu dan hilir serta pemasaran dalam industri kakao sebagai langkah strategis peningkatan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Dalam kunjungan yang dilaksanakan di tengah hamparan lahan pertanian seluas 3 hektar, pejabat daerah menyaksikan secara nyata metode pengolahan kakao yang mengandalkan inovasi sederhana. Dengan penggunaan teknologi terbatas, kelompok tani mampu menghasilkan 1.000 kg kakao per minggu atau sekitar 1,3 ton per bulan. Mengingat harga rata-rata Rp20.000 per kilogram, pendapatan petani mencapai Rp26 juta setiap bulannya, yang jika dihitung selama setahun, berpotensi menghasilkan sekitar Rp312 juta. Pencapaian ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa kreativitas dan kerja keras dapat mengoptimalkan potensi pertanian meski dengan dana yang terbatas.

Kelompok tani di Mataiwoi menerapkan metode inovatif seperti penggunaan insektisida dalam botol sebagai upaya sederhana mengusir hama pengganggu tanaman. Selain itu, mereka juga merancang sistem pembungkusan buah kakao secara cermat untuk menjaga kualitas dan nilai jual produk. Teknik-teknik sederhana tersebut telah membantu petani memaksimalkan hasil panen serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, baik di pasar lokal maupun regional.

Penjabat Bupati menekankan pentingnya sinergi antara pengelolaan hulu dan hilir dalam rantai produksi kakao. Upaya kolaboratif antara petani dan pihak pembeli diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga, meningkatkan daya saing, dan memastikan kesinambungan industri kakao di Kolaka Utara. Selain itu, pejabat daerah juga mendorong agar sektor pertanian semakin diminati oleh generasi muda melalui dukungan pendidikan dan pelatihan pertanian. Langkah ini dianggap penting untuk membangun regenerasi petani yang mampu melanjutkan tradisi serta menerapkan inovasi di masa mendatang.

Penjabat Bupati pun mengajak agar model kerja Kelompok Tani Success Together di Mataiwoi dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. “Kita perlu mengembalikan semangat gotong royong yang dulu menjadi kunci sukses dalam pertanian. Dengan sistem kerja bersama, potensi pertanian di setiap daerah bisa dikembangkan secara maksimal,” jelasnya dalam penjelasan singkat mengenai pentingnya kolaborasi antarwarga dalam mengelola sektor pertanian.

Dalam kesempatan itu, Ketua Kelompok Tani Success Together, Syamsuddin S.Ip, mengungkapkan bahwa lokasi di Mataiwoi telah berkembang menjadi pusat pembelajaran pengolahan kakao. Ia menambahkan bahwa kelompoknya membuka pintu bagi masyarakat Kolaka Utara yang ingin mendalami teknik budidaya kakao dengan metode yang telah terbukti efektif. Syamsuddin juga mengakui bahwa kendala sarana pendukung masih menjadi tantangan, terutama terkait ketersediaan pupuk yang sulit diperoleh tanpa persyaratan administrasi seperti kartu keluarga (KK) dan keanggotaan resmi dalam kelompok tani. Ia juga menyebutkan kebutuhan akan mesin pencacah organik untuk menghasilkan pupuk berkualitas sebagai salah satu prioritas peningkatan fasilitas.

Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara, Agusdin S.Kom, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif kelompok tani tersebut. Ia menilai bahwa semangat gotong royong yang kini kembali tumbuh di antara petani adalah modal utama untuk merevitalisasi sektor pertanian. “Mereka yang tergabung dalam kelompok ini menjadi virus ke desa-desa lainnya, agar bisa mengadopsi sistem Success Together. Semangat gotong royong yang mereka tunjukkan adalah kunci untuk kesuksesan,” ujarnya dengan penuh semangat.

“Jika saya melihat hasil dari perkebunan masyarakat di lahan seluas 3 hektar yang mampu menghasilkan 1.000 kg per minggu, atau sekitar 1,3 ton per bulan, dengan harga rata-rata Rp20.000 per kilogram, maka pendapatan petani mencapai Rp26 juta per bulan. Dalam setahun, pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp312 juta. Ini adalah pencapaian luar biasa,” ungkap Penjabat Bupati dengan antusias.

“Lokasi di Mataiwoi telah menjadi tempat belajar pengolahan kakao dengan teknologi yang telah terbukti. Kami terbuka untuk masyarakat yang ingin mempelajari pengembangan kakao, meskipun kami menghadapi kendala pada sarana pendukung seperti pupuk dan mesin pencacah organik,” tutur Syamsuddin S.Ip dengan penuh keyakinan.

“Mereka yang tergabung dalam kelompok ini menjadi virus ke desa-desa lainnya, agar bisa mengadopsi sistem Success Together. Semangat gotong royong yang mereka tunjukkan adalah kunci untuk kesuksesan,” tambah Agusdin S.Kom, menekankan pentingnya tradisi kerja bersama yang telah lama menjadi kekuatan dalam pertanian.

Kunjungan ke Desa Mataiwoi ini tidak hanya menginspirasi para petani untuk terus berinovasi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk belajar dan mengadopsi model pertanian yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global dalam sektor pertanian, inisiatif seperti yang dilakukan Kelompok Tani Success Together di Mataiwoi menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendukung inisiatif serupa, sehingga semangat gotong royong dan inovasi dalam pertanian dapat menyebar ke seluruh pelosok Kolaka Utara.

Kelompok tani ini telah membuktikan bahwa dengan inovasi sederhana dan kerja keras, keterbatasan dana bukanlah penghalang untuk mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan mereka menjadi contoh bahwa pertanian modern tidak selalu bergantung pada teknologi canggih, melainkan juga pada semangat, kreativitas, dan kerja sama yang solid antarwarga.