Kendari, sultranet.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan Klinik Industri dan Perdagangan Terpadu (KIPER) sebagai terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran KIPER diharapkan mempermudah pelaku industri kecil menengah (IKM) dan pedagang dalam mengakses berbagai layanan usaha dalam satu pintu.

KIPER dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang tidak hanya memberikan konsultasi, tetapi juga mendampingi dan memfasilitasi masyarakat. Melalui klinik ini, pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan teknis, pendampingan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), akses data industri dan perdagangan, hingga kesempatan mengikuti promosi, pelatihan, serta memperoleh bantuan peralatan. KIPER juga menyiapkan ruang khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait perlindungan konsumen.

Salah satu keunggulan KIPER adalah fleksibilitas layanannya. Masyarakat dapat mengurus kebutuhan usaha secara langsung di kantor Disperindag Sultra maupun secara daring melalui platform digital. Kehadiran layanan online ini menjadi langkah adaptif pemerintah menghadapi perkembangan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Sekretaris Disperindag Sultra, Monasman, S.T., menegaskan bahwa KIPER merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri dan perdagangan di daerah. Menurutnya, pelayanan publik yang dekat dan mudah diakses adalah kebutuhan utama bagi para pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha, khususnya IKM, bisa merasakan layanan yang cepat, mudah, dan bermanfaat. KIPER hadir sebagai rumah bersama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan maupun fasilitasi,” kata Monasman. Selasa (02/09)

Ia menambahkan, keberadaan KIPER diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, membuka peluang kerja baru, serta mempercepat hilirisasi industri di Sultra. Dengan layanan terpadu, kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha bisa diatasi dengan lebih mudah.

“KIPER ini bukan hanya inovasi pelayanan publik, tapi juga strategi membangun ekosistem usaha yang lebih sehat dan berdaya saing,” tegasnya.

Pemerintah provinsi pun mengajak masyarakat serta pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan ini. Dengan hadirnya KIPER, Sulawesi Tenggara diharapkan memiliki wajah baru pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan, sekaligus meneguhkan posisinya sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang terus berkembang.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pariwisata tahun 2026 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika disetujui, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, serta melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menunjang sektor pariwisata di Bombana.

“Kami sudah mengusulkan DAK Tematik Pariwisata untuk tahun 2026. Dana ini tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi bisa melibatkan berbagai OPD lainnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, mekanisme DAK Tematik memungkinkan berbagai OPD mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Koperasi dapat memperoleh anggaran untuk membangun pasar kerajinan, Dinas Kesehatan bisa mendapatkan alokasi untuk rumah sakit khusus di kawasan wisata, sementara Dinas Pekerjaan Umum bisa menggunakannya untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Jika dana ini disetujui, kita bisa mempercepat pembangunan sektor wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Bombana telah menyiapkan Master Plan dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Riparda) yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan kesiapan ini, Bombana optimistis bisa mendapatkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan.

Anisa menegaskan, DAK Tematik ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur wisata, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas, jumlah wisatawan yang datang ke Bombana diyakini akan bertambah, sehingga memberikan efek domino terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

“Jika DAK Tematik ini cair, maka seluruh akses penunjang seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar kerajinan akan terpenuhi. Ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan,” ujarnya.

Selain itu, skema pencairan dana yang bersifat satu kali turun menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti skema bertahap yang membutuhkan waktu lama, DAK Tematik memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat karena anggaran dicairkan sekaligus.

“Kalau anggaran ini disetujui, kita tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk tambahan alokasi. Semua kebutuhan bisa langsung dibangun,” jelasnya.

Dengan konsep ini, Anisa berharap Bombana bisa lebih menarik bagi investor dan mampu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Semua tergantung kebijakan pusat, apalagi saat ini ada pemangkasan anggaran. Tapi, kami tetap optimistis dan berharap ada DAK yang bisa lolos,” tutupnya.

Bombana kini menanti keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Jika dana ini terealisasi, tidak hanya pariwisata yang berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin maju dan berdaya saing. (adv)