Sultranet.com, Bombana – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara intensif menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah guna memastikan hewan yang akan disembelih masyarakat berada dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, serta memenuhi ketentuan syariat Islam. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di sejumlah titik penjualan hewan kurban dan kandang ternak di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam rangka menyambut pelaksanaan ibadah kurban yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana yang dipimpin langsung oleh Dokter Hewan Bianca Junus. Tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik ternak, termasuk pengecekan umur hewan melalui kondisi gigi, kesehatan tubuh secara umum, serta memastikan tidak terdapat gejala penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan asal hewan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan membeli dan mengonsumsi daging kurban pada momentum Idul Adha tahun ini.

Dokter Hewan Bianca Junus mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan menular maupun penyakit zoonosis yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia.

“Pemeriksaan ini penting untuk menjamin keamanan konsumsi daging kurban bagi masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis,” ujar drh. Bianca Junus di sela-sela kegiatan pemeriksaan. Rabu (27/3)

Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa berbagai jenis hewan kurban yang akan dipasarkan kepada masyarakat, terutama sapi dan kambing. Hewan yang dinyatakan memenuhi standar kesehatan akan diberikan rekomendasi atau penandaan sebagai hewan yang layak untuk dijadikan kurban.

Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, tim Dinas Pertanian Bombana juga memberikan edukasi kepada para peternak dan pedagang hewan kurban mengenai pentingnya menjaga kesehatan ternak menjelang hari raya. Edukasi tersebut mencakup tata cara pemeliharaan yang baik, pemberian pakan yang cukup, kebersihan kandang, hingga upaya pencegahan penyakit yang dapat menyerang ternak.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Syarif, SH, menegaskan bahwa pengawasan kesehatan hewan kurban merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah kurban yang aman dan sesuai aturan.

Menurutnya, masyarakat perlu lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan hewan berasal dari lokasi penjualan yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Dengan demikian, risiko penyebaran penyakit dapat diminimalkan dan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat tetap terjaga.

Dinas Pertanian Bombana juga mengimbau masyarakat agar memilih hewan kurban yang telah dinyatakan sehat dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Dokumen tersebut menjadi salah satu indikator bahwa hewan telah melalui proses pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

Pengawasan kesehatan hewan kurban diperkirakan akan terus dilakukan hingga mendekati hari pelaksanaan penyembelihan. Tim kesehatan hewan akan melakukan pemantauan berkala terhadap titik-titik penjualan ternak untuk memastikan seluruh hewan yang beredar di pasaran memenuhi standar kesehatan dan kelayakan kurban.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain memastikan ibadah kurban berjalan sesuai syariat, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan ketat terhadap hewan yang akan dikonsumsi. (adv)

Bombana, Sultranet.com – Kabupaten Bombana dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi sapi terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan dari ancaman penyakit menular seperti Brucellosis.

Untuk memastikan populasi ternak tetap sehat dan terbebas dari penyakit berbahaya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel darah di sejumlah kecamatan. Kegiatan ini dimulai pada 23 Juni dan akan berlangsung hingga 2 Juli 2025.

Wilayah yang menjadi sasaran pemantauan antara lain Kecamatan Lantari Jaya, Matausu, Rarowatu, Poleang Barat, Kabaena Utara, dan Kabaena Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki populasi ternak sapi yang tinggi, sehingga berpotensi menjadi daerah penyebaran penyakit.

“Pemantauan ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui situasi penyebaran penyakit hewan karantina, khususnya Brucellosis,” ujar salah satu petugas dari Balai Karantina. Ia menyampaikan bahwa upaya ini penting untuk menjaga status Bombana sebagai daerah bebas Brucellosis.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana turut menurunkan tim dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendampingi proses pengambilan sampel darah di lapangan. Sebanyak enam pendamping diterjunkan untuk membantu kelancaran proses di setiap lokasi.

“Tujuannya agar proses pengambilan sampel berjalan sesuai prosedur, serta memudahkan koordinasi antara petugas lapangan dan peternak,” ujar salah satu pendamping dari Dinas Pertanian Bombana.

Sampel darah yang diambil akan diuji menggunakan metode Rose Bengal Test di Laboratorium Karantina Pertanian Kendari. Hasil dari pengujian ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan di sektor peternakan, khususnya dalam mencegah dan menangani penyebaran Brucellosis.

Brucellosis sendiri merupakan penyakit menular yang bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan keguguran pada ternak betina dan kerugian ekonomi bagi para peternak.

“Brucellosis bukan hanya persoalan kesehatan hewan, tetapi juga berdampak langsung ke manusia dan ekonomi. Jadi memang harus diwaspadai bersama,” kata seorang petugas karantina.

Melalui kegiatan pemantauan ini, pemerintah berharap dapat menjaga kualitas dan keamanan peternakan di Kabupaten Bombana. Selain itu, hasil pemantauan akan digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, demi mendukung pengembangan peternakan yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat melalui perlindungan sektor peternakan dari ancaman penyakit.

Bombana, sultranet.com – Puluhan peternak sapi di SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura Bombana, Kamis (12/6/2025). Mereka menyampaikan keresahan atas pembukaan lahan yang diduga mengganggu areal penggembalaan ternak yang selama ini mereka gunakan.

Ardi, perwakilan kelompok peternak, menyebutkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi tempat penggembalaan jauh sebelum ditemukannya kandungan emas di wilayah itu pada 2008 silam. Bahkan sejak 2019, berdasarkan petunjukan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tina Orima, daerah itu diarahkan sebagai wilayah pengembalaan atau peternakan sapi.

Namun kini, kata dia, kawasan itu mulai digarap untuk kegiatan lain seperti percetakan sawah dan perkebunan.

“Dulu kami diarahkan ke SP 7 ini sebagai pengganti lahan yang kami kehilangan karena konflik dengan PT Jhonlin. Tapi sekarang tiba-tiba muncul sawah dan kebun di situ tanpa seizin kami. Kami tidak ingin ribut di lapangan, jadi kami pilih jalur pemerintah, makanya kami ke Dinas Pertanian,” ujar Ardi kepada wartawan usai menemui pejabat dinas.

Ia menegaskan bahwa kelompok peternak memiliki dasar hukum berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas lahan yang mereka tempati.

“Kami datang bukan hanya mengaku, kami punya SKT dan tanah itu kami beli. Tapi kami juga bingung, siapa yang mengukur, siapa yang izinkan? Katanya perintah Raja, Pak Alfian, bahkan disebut-sebut akan mengelola 4 sampai 5 ribu hektare, tapi sudah diambil perusahaan seribu hektare, jadi sisa beberapa ribu hektare,” ungkap Ardi.

Kelompok peternak, yang terdiri dari delapan kelompok dengan sekitar 3.000 ekor sapi, menyebut lahan itu sangat vital, terlebih saat musim kemarau. Mereka meminta pemerintah bertindak cepat agar konflik ini tidak melebar.

“Kalau tidak dituntaskan, kami akan kembali turun dengan massa lebih besar. Jangan anggap remeh masalah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Bombana, Supriyanto Wedda, membenarkan adanya aduan dari kelompok peternak. Ia menjelaskan bahwa kedatangan para peternak di kantornya karena mengira percetakan sawah di Wumbubangka merupakan proyek pemerintah.

“Ada informasi dari mereka bahwa lahan penggembalaan mereka telah dicetak menjadi sawah, dan mereka mengira itu atas sepengetahuan dari Dinas Pertanian, makanya mereka kemari. Padahal jika itu masuk areal hutan produksi, jelas kami tidak masuk untuk proyek percetakan sawah. Jadi, itu bukan proyek pemerintah,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, kawasan itu sebelumnya memang dimanfaatkan sebagai lahan peternakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. Namun karena lahan itu termasuk kawasan hutan produksi, maka untuk program seperti percetakan sawah, statusnya tidak bisa ditetapkan dengan keputusan bupati.

“Kalau digunakan masyarakat untuk penggembalaan, boleh saja. Itu pun kami hanya masuk dalam hal pelayanan kesehatan hewan,” tandasnya.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, membantah terlibat dalam aktivitas pencetakan sawah di wilayah itu. Ia menyebut justru pihaknya yang mencegah aktivitas tersebut karena lokasi itu masih dalam proses hukum.

“Saya tidak pernah perintahkan siapa pun cetak sawah di situ. Itu bisa jadi dari pihak lain yang ngaku-ngaku atas perintah saya. Terkait masalah lahan itu, saya sudah laporkan ke Polda,” tegas Alfian.

Ia juga menepis tuduhan bahwa dirinya membagi-bagikan lahan kepada pihak lain.

“Saya tidak pernah suruh atau izinkan siapa pun. Termasuk peternak yang mengaku memiliki SKT, tolong tanyakan kepada mereka, sama siapa dia beli lahan itu,” tegasnya.

Alfian meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terhasut. Ia menilai ada pihak-pihak yang ingin merusak namanya dan merongrong kepemimpinannya sebagai Raja Moronene.

“Status lahan kami itu masih proses hukum. Jadi kalau peternak itu merasa sudah membeli, harusnya datang ke kami,” tandasnya.

Dukungan terhadap peternak juga datang dari Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), yang menyatakan akan terus mengawal hak-hak rakyat, khususnya peternak di Wumbubangka.

“Mereka harus dilindungi, karena mereka adalah pejuang ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal dan mendampingi rakyat kami,” ujar Yudi.

Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi rakyat dalam memanfaatkan lahan hutan produksi secara bijak, selama tidak merusak fungsi ekologisnya.

“Di hutan-hutan produksi dan kawasan lain yang secara aturan tidak bisa diubah bentuknya, kenapa kita tidak beri keleluasaan kepada rakyat kita untuk menggembalakan ternaknya? Mereka cuma ingin sapi-sapinya bisa hidup,” ucapnya.

Terkait adanya oknum yang mengatasnamakan lembaga pemerintahan maupun adat untuk membuka sawah di kawasan hutan produksi, Yudi menilai hal itu perlu diluruskan.

“Itu harus diberi pemahaman. Karena jika dibiarkan terus-menerus, para penggembala akan kehilangan sumber air dan wilayah penggembalaan. Kalau terus digerus seperti ini, saya yakin harga daging sapi akan melonjak tinggi. Kita hanya akan mendengar cerita dongeng bahwa dulu kita punya padang dan hutan tempat masyarakat bahagia menggembala sapi dan kerbau, tapi sekarang semua itu sudah digusur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. (IS)