Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memberikan mandat kepada Iskandar, SP untuk memimpin Dewan Tanfidz Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bombana periode 2026–2031. Keputusan tersebut menegaskan keberlanjutan kepemimpinan PKB Bombana sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa kinerja organisasi selama lima tahun terakhir mendapat apresiasi dari tingkat pusat. Penetapan itu diumumkan dalam rapat sosialisasi ketetapan Tim Koordinator DPP PKB tentang Calon Pimpinan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis, 11 Juni 2026.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, dalam forum yang diikuti seluruh pengurus DPC PKB kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Rapat turut didampingi Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, serta Sekretaris DPW PKB Sultra, Al Rasid.

Dalam kesempatan itu, Jazilul Fawaid membacakan Surat Keputusan (SK) final DPP PKB terkait susunan kepengurusan Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana masa bakti 2026–2031. Berdasarkan keputusan tersebut, Iskandar kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana.

Posisi Sekretaris tetap diamanahkan kepada Muh. Irfan, S.Pi, sementara jabatan Bendahara kembali dipercayakan kepada Denik Widiastuti, A.Md.Kom. Formasi inti kepengurusan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

“Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan organisasi, DPP PKB menetapkan kembali Iskandar sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode 2026–2031,” kata Jazilul Fawaid saat membacakan keputusan dalam rapat virtual tersebut.

Keputusan DPP tersebut sekaligus memperlihatkan kepercayaan penuh partai terhadap kepemimpinan yang selama ini dinilai mampu menjaga stabilitas organisasi, memperkuat konsolidasi kader, serta mempertahankan posisi PKB sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Bombana.

Sebelum keputusan final ditetapkan, DPP PKB melakukan pemetaan dan penjaringan terhadap sejumlah kader yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan, rekam jejak organisasi, serta pengaruh kuat di internal partai.

Sedikitnya lima nama masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana. Mereka adalah Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syura PKB Bombana periode 2021–2026 sekaligus Bupati Bombana, Iskandar, SP selaku Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Bombana periode sebelumnya dan Ketua DPRD Bombana, Nurkholis, A.Md yang merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Bombana, Nasruddin, SH., MH anggota DPRD Bombana dua periode sekaligus peraih suara terbanyak dari seluruh calon legislatif PKB pada pemilu terakhir, serta Jumadil, ST yang dikenal sebagai salah satu legislator muda di Kabupaten Bombana.

Kelima figur tersebut dinilai memiliki basis dukungan yang kuat dan kontribusi penting dalam perjalanan politik PKB di Bombana. Namun dalam dinamika yang berkembang menjelang penetapan kepengurusan baru, dua nama yang sebelumnya disebut sebagai kandidat potensial, yakni Burhanuddin dan Nurkholis, memilih tidak melanjutkan proses pencalonan.

Situasi tersebut membuat persaingan mengerucut pada tiga figur utama, yaitu Iskandar, Nasruddin, dan Jumadil. Ketiganya mengikuti tahapan organisasi hingga mendekati proses pengambilan keputusan di tingkat DPP.

Setelah melalui serangkaian evaluasi menyeluruh, termasuk aspek kepemimpinan, efektivitas organisasi, capaian politik, dan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi agenda politik mendatang, DPP PKB akhirnya kembali menetapkan Iskandar sebagai nahkoda DPC PKB Bombana untuk lima tahun ke depan.

Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesinambungan arah perjuangan partai sekaligus mempercepat program-program organisasi yang telah berjalan selama periode sebelumnya.

Bagi banyak kader, keberlanjutan kepemimpinan ini bukan sekadar mempertahankan figur lama, melainkan menjaga fondasi organisasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Di bawah kepemimpinan Iskandar, PKB Bombana dinilai mampu memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, menjaga soliditas kader, dan meningkatkan pengaruh politik partai di daerah.

Penetapan kepengurusan baru juga menjadi langkah awal bagi PKB Bombana dalam mempersiapkan berbagai agenda strategis menuju Pemilu 2029. Konsolidasi internal, penguatan basis kader, serta peningkatan pelayanan politik kepada masyarakat diproyeksikan menjadi fokus utama kepengurusan mendatang.

Usai membacakan seluruh Surat Keputusan Dewan Tanfidz DPC PKB se-Sulawesi Tenggara, Jazilul Fawaid secara resmi menutup rapat sosialisasi tersebut.

Selanjutnya, seluruh pengurus yang telah ditetapkan dijadwalkan mengikuti pelantikan serentak pengurus PKB se-Indonesia yang akan berlangsung di Jakarta pada Juli 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB dan menjadi momentum konsolidasi nasional partai dalam menyongsong berbagai agenda politik lima tahun ke depan.

Dengan keputusan tersebut, DPP PKB mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh kader di Bombana bahwa di tengah munculnya banyak figur potensial, partai tetap menaruh kepercayaan kepada kepemimpinan yang dinilai mampu menjaga soliditas organisasi, memperluas pengaruh politik, serta mengawal PKB tetap berada pada jalur pertumbuhan dan kemenangan di masa mendatang.

Sumber: Kibar News

Bombana, Sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Solid Bergerak Merakyat Menuju Pemenangan 2029”. Kegiatan yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai tersebut dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP Bombana dan dihadiri jajaran pengurus partai, kader, simpatisan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik tingkat kabupaten, serta Bupati Bombana, di Aula Tanduale, Kabupaten Bombana, Minggu (7/6/2026).

Musancab digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat struktur organisasi partai hingga tingkat kecamatan sekaligus menyatukan langkah kader dalam menghadapi agenda politik mendatang. Selain menjadi sarana konsolidasi internal, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara partai politik dan pemerintah daerah dalam membangun sinergi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Ketua DPC PDIP Bombana, Andi Muhammad Khaekal, dalam sambutannya menegaskan bahwa dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah telah berakhir dan seluruh pihak perlu mengedepankan semangat kebersamaan demi pembangunan daerah.

“Proses pemilihan telah selesai dan tidak ada lagi persoalan terkait hasil pemilihan. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan dan saya selaku Ketua DPC memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Bupati Bombana yang terpilih saat ini,” kata Khaekal.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh figur individu semata, melainkan oleh kekuatan kerja kolektif seluruh unsur partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan menjaga kekompakan organisasi.

“Superman hanya ada dalam cerita fiksi. Dalam organisasi yang dibutuhkan adalah super team,” ujarnya yang disambut tepuk tangan para kader dan peserta Musancab.

Khaekal juga menekankan bahwa semangat gotong royong harus menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan partai di tingkat akar rumput. Dengan organisasi yang solid, kata dia, PDIP akan mampu menjalankan fungsi politik, sosial, dan kemasyarakatan secara lebih efektif.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kepada seluruh peserta yang hadir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita,” ucap Burhanuddin.

Ia memberikan apresiasi kepada jajaran DPC PDIP Bombana atas terselenggaranya Musancab yang dinilai sebagai bagian penting dari proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Menurut Burhanuddin, kegiatan tersebut bukan hanya agenda internal partai, melainkan juga menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi berjalan dengan baik hingga tingkat akar rumput.

“PDI Perjuangan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Melalui Musancab ini, partai dapat memperkuat perannya sebagai ujung tombak perjuangan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menegaskan bahwa Musancab harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan visi organisasi, memperkuat kaderisasi berbasis gotong royong, serta meningkatkan fungsi partai sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh kader partai untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah yang saat ini diarahkan pada penguatan sektor agrominapolitan.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Bombana tengah bergerak cepat mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing berbasis agrominapolitan. Kami terus mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam memberikan gagasan dan dukungan konstruktif bagi kemajuan daerah.

“Mari kita jadikan perbedaan pandangan politik sebagai dinamika demokrasi. Namun di atas semua itu, persatuan rakyat, stabilitas daerah, dan kemajuan Kabupaten Bombana harus tetap menjadi prioritas utama kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Hasrat Haji Nabi, yang sekaligus membuka secara resmi Musancab PDIP Bombana, menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik setelah berakhirnya kontestasi politik.

Menurut Hasrat, kedewasaan politik tercermin dari kemampuan para pemimpin dan kader untuk tetap membangun komunikasi dan kerja sama meskipun sebelumnya berada dalam kompetisi politik yang ketat.

“Tidak banyak orang yang setelah bertarung habis-habisan di lapangan politik masih bisa tersenyum, menyapa, dan merangkul semua pihak,” katanya.

Hasrat menegaskan bahwa kepentingan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Bombana.

“Yang harus diselamatkan adalah kapal besar yang bernama Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada para kader, Hasrat juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam dunia politik bukanlah mengalahkan lawan, melainkan mengendalikan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar.

“Yang paling berat bukan mengalahkan musuh politik, tetapi menaklukkan ego politik,” katanya.

Musancab PDIP Bombana Tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat posisi partai sebagai jembatan aspirasi rakyat.

Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan komitmen seluruh kader untuk memperkuat soliditas organisasi dan mendukung pembangunan Kabupaten Bombana menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pewarta: Zull

MUNA, Sultranet.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muna, Ramsin, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha terkait polemik unggahan status WhatsApp pribadinya yang sempat memicu sorotan publik. Ramsin menegaskan, unggahan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyindir ataupun merendahkan organisasi tertentu, termasuk HMI Cabang Raha, Rabu (6/5/2026).

Politisi Fraksi Demokrat itu menjelaskan, status WhatsApp yang menjadi perbincangan publik tersebut merupakan bentuk luapan emosi pribadi yang dituangkan melalui kalimat kiasan. Ia menilai unggahan itu tidak memiliki tujuan untuk menyerang pihak tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.

Ramsin mengaku situasi tersebut bermula setelah dirinya menjalani sejumlah agenda padat, mulai dari audiensi hingga rapat dinas. Dalam perjalanan pulang, ia merasa berada dalam kondisi yang tidak nyaman karena menduga diikuti oleh beberapa orang yang mengendarai tiga unit sepeda motor di kawasan Laiworu.

Karena merasa tidak aman, Ramsin memilih berhenti di sebuah warung untuk memastikan situasi di sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, ia sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian sebelum akhirnya orang-orang yang diduga mengikutinya meninggalkan lokasi.

“Secara pribadi saya tidak pernah punya niat untuk menyinggung siapa pun. Story itu bersifat privat dan hanya saya yang memahami konteksnya. Sindiran itu bersifat umum, bukan ditujukan kepada HMI Cabang Raha,” kata Ramsin saat memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh organisasi kemahasiswaan dan tidak memiliki persoalan pribadi dengan HMI Cabang Raha maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk itu saya secara pribadi meminta maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun termasuk organisasi HMI,” ujarnya.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Ramsin sebagai bentuk itikad baik agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijaksana serta tidak memicu ketegangan antar pihak.

Selain menyampaikan klarifikasi, Ramsin juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya terlalu cepat membangun opini tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada dirinya sebagai pihak yang bersangkutan. Menurutnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan objektif.

“Kita semua tentu berharap ruang publik tetap sehat. Saya menyayangkan jika ada narasi yang berkembang tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan langsung kepada saya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai kader Partai Demokrat dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan perilaku agar tetap kondusif di tengah masyarakat. Ramsin menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari berbagai bentuk kegaduhan yang dapat memengaruhi citra organisasi politik yang menaunginya.

Menurut Ramsin, dinamika yang muncul akibat unggahan di media sosial seharusnya menjadi pelajaran bersama agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu pernyataan, terlebih di ruang digital yang sangat mudah memunculkan persepsi berbeda di tengah publik.

Ia juga berharap hubungan antara DPRD, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat tetap berjalan harmonis demi menjaga stabilitas daerah serta menciptakan ruang dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial maupun politik di Kabupaten Muna.

Polemik status WhatsApp tersebut sebelumnya sempat memicu perhatian publik dan menuai beragam tanggapan di media sosial. Namun melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka, Ramsin berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa memperpanjang kesalahpahaman.

Sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Muna, Ramsin menegaskan dirinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat selama disampaikan dalam koridor yang santun dan konstruktif.

Penulis: Borju

Kendari, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi dan penataan kepengurusan partai untuk periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom Hotel Kendari dan menjadi bagian dari Muscab serentak DPC PKB se-Sulawesi Tenggara zona daratan yang diinisiasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Tenggara, Minggu (20/4/2026).

Muscab tersebut menjadi momentum penting bagi PKB Bombana dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus menyusun strategi politik menghadapi berbagai agenda demokrasi pada periode mendatang.

Sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB sekaligus anggota DPR RI, Jazilul Fawaid, Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara yang juga anggota DPR RI Komisi IV, serta unsur pimpinan daerah dan kader partai dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Jazilul Fawaid menegaskan bahwa Muscab PKB Bombana memiliki arti strategis bagi partai. Menurutnya, kehadirannya di Sulawesi Tenggara bukan sekadar menghadiri agenda organisasi rutin, melainkan menjalankan mandat langsung dari DPP PKB untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan partai di Kabupaten Bombana.

“Ini bukan agenda biasa. Saya datang ke sini karena diperintahkan langsung oleh DPP, khusus untuk Bombana,” kata Jazilul Fawaid di hadapan peserta Muscab.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian peserta karena menunjukkan besarnya apresiasi DPP terhadap capaian politik yang berhasil diraih PKB Bombana dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam perjalanan politiknya, PKB Bombana dinilai berhasil mencatat pertumbuhan signifikan. Jika pada Pemilu 2014 partai tersebut belum memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Bombana, kondisi itu berubah secara bertahap melalui proses konsolidasi internal dan penguatan basis dukungan masyarakat.

Pada Pemilu 2019, PKB Bombana berhasil meraih tiga kursi DPRD dan menempatkan salah satu kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana. Capaian tersebut menjadi tonggak awal kebangkitan partai di daerah yang dikenal memiliki dinamika politik cukup kompetitif itu.

Keberhasilan tersebut berlanjut pada Pemilu 2024. PKB Bombana meningkatkan perolehan kursinya menjadi empat kursi di DPRD dan berhasil mengantarkan kader partai menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bombana.

Tidak hanya di jalur legislatif, pengaruh politik PKB Bombana juga terlihat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Pada Pilkada 2024, kader yang berasal dari unsur Dewan Syura PKB berhasil memenangkan pemilihan dan kini menjabat sebagai Bupati Bombana.

Rangkaian capaian itu menjadikan Bombana sebagai salah satu daerah dengan perkembangan politik PKB yang paling menonjol di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan mempertahankan tren elektoral serta menempatkan kader pada posisi strategis dinilai sebagai hasil dari kerja organisasi yang terbangun secara berjenjang, mulai dari tingkat cabang hingga akar rumput.

Muscab 2026 karena itu tidak hanya dipandang sebagai forum pergantian kepengurusan semata. Agenda ini juga menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan langkah-langkah strategis partai dalam memperkuat pelayanan politik kepada masyarakat.

Para peserta Muscab diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menjawab tantangan politik yang semakin dinamis. Regenerasi kepemimpinan, penguatan struktur partai, peningkatan kapasitas kader, serta perluasan basis dukungan masyarakat menjadi beberapa isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut.

Di sisi lain, keberhasilan yang telah diraih PKB Bombana juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kader yang kini menduduki posisi Ketua DPRD dan Bupati, ekspektasi publik terhadap kontribusi partai dalam pembangunan daerah semakin tinggi.

Kondisi tersebut menuntut partai untuk terus menjaga soliditas internal serta memastikan seluruh kader mampu menjalankan amanah politik secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi PKB, Bombana kini tidak lagi sekadar menjadi salah satu wilayah kepengurusan di Sulawesi Tenggara. Daerah ini telah berkembang menjadi salah satu contoh keberhasilan konsolidasi politik yang mampu mengubah posisi partai dari tanpa kursi legislatif menjadi kekuatan politik yang memegang peran penting dalam pemerintahan daerah.

Melalui Muscab 2026, PKB Bombana berupaya memperkuat fondasi tersebut agar tetap berkelanjutan. Konsolidasi organisasi yang kuat, kaderisasi yang berkesinambungan, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi modal utama untuk menjaga tren positif yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade terakhir.

Sumber: Kibar News

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, dengan mengirimkan karangan bunga ke markas DPC PBB Bombana di Jalan Lampusui, sebagai bentuk dukungan dan apresiasi, Senin (20/4).

Ucapan tersebut menjadi simbol hubungan politik yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Bombana dengan PBB sebagai partai pengusung dalam kontestasi politik sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati berharap, kepemimpinan baru ini mampu membawa PBB ke arah yang lebih maju, berkembang, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas kepemimpinan baru di DPP PBB. Semoga di bawah kepemimpinan ini, PBB semakin maju dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah,” demikian pesan yang disampaikan melalui karangan bunga tersebut.

Sikap tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPC PBB Bombana yang juga anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA). Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Bombana.

“Atas nama keluarga besar PBB Bombana, kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati atas ucapan selamat dan dukungannya. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi daerah,” ujar YUA.

Lebih lanjut, YUA menegaskan komitmen PBB di DPRD Bombana untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami di DPRD dari PBB berkomitmen untuk selalu mendukung program pemerintah yang pro rakyat. Namun, kami juga akan tetap berada di garda terdepan untuk mengingatkan jika ada kekeliruan. Itu bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, PBB siap memberikan masukan konstruktif serta berperan aktif dalam menyukseskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Menurutnya, kolaborasi yang sehat dan terbuka akan memperkuat arah pembangunan daerah ke depan.

“Kami siap memberikan masukan dan berkontribusi secara nyata dalam menyukseskan visi misi kepala daerah. Tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Bombana,” tandasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana memperkuat konsolidasi internal melalui program Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari strategi menyiapkan kekuatan politik menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal penguatan ideologi, organisasi, dan kapasitas kader yang diproyeksikan menjadi ujung tombak perjuangan partai hingga tingkat desa dan kecamatan. Pendidikan kader berlangsung di Hotel Istana, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Kamis (26/2/2026).

Program kaderisasi tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi PKB yang dilaksanakan secara berjenjang di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Selain memperkuat struktur organisasi, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun pemahaman ideologi partai dan meningkatkan kualitas kader dalam menjalankan peran politik di tengah masyarakat.

Ketua DPW PKB Sulawesi Tenggara, Jaelani, S.IP., M.Si., mengatakan pendidikan kader menjadi instrumen penting dalam memperkuat fondasi partai di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif. Menurutnya, kader partai tidak cukup hanya memiliki loyalitas terhadap organisasi, tetapi juga harus memahami nilai, arah perjuangan, dan ideologi partai secara utuh.

“Situasi politik sekarang sangat transaksional. Karena itu ideologi penting kita kuatkan agar kerja-kerja partai ke depan lebih terarah dan PKB bisa lebih progresif,” kata Jaelani saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, kader yang mengikuti pendidikan tersebut dipersiapkan menjadi penggerak utama organisasi hingga tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC). Mereka diharapkan mampu menjadi representasi partai yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran PKB di tingkat akar rumput.

Menurut Jaelani, penguatan kaderisasi merupakan investasi politik jangka panjang yang akan menentukan kemampuan partai dalam menghadapi berbagai kontestasi demokrasi di masa mendatang. Karena itu, pendidikan kader tidak hanya berfokus pada aspek organisasi, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Bombana, Iskandar, SP, menyampaikan bahwa sekitar 100 kader telah mengikuti Pendidikan Kader Loyalis sebagai bagian dari agenda besar konsolidasi partai menjelang Pemilu 2029.

Ia menilai proses kaderisasi menjadi salah satu instrumen paling penting dalam menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini adalah upaya nyata kita memperbesar kemenangan di Pemilu 2029, bukan sekadar ingin menang, tetapi menang dengan barisan kader yang solid,” ujar Iskandar.

Menurutnya, kemenangan politik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila partai memiliki sumber daya manusia yang memahami ideologi organisasi, disiplin dalam menjalankan tugas, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.

Iskandar menegaskan bahwa kader PKB harus hadir sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, kader dituntut untuk lebih responsif terhadap aspirasi warga serta aktif mendampingi masyarakat dalam berbagai kondisi.

“Kader harus terus mendampingi dan merespons keluhan masyarakat,” tegasnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep “politik kehadiran” yang selama ini menjadi salah satu identitas perjuangan PKB. Melalui pendekatan tersebut, partai menempatkan kader sebagai representasi yang hadir di tengah masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat momentum pemilu atau kampanye politik.

Dalam praktiknya, politik kehadiran diwujudkan melalui keterlibatan aktif kader dalam mendengarkan aspirasi masyarakat, mengawal kebutuhan warga, serta membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai kelompok sosial di tingkat desa maupun kecamatan.

Selain penguatan kapasitas kader, PKB Bombana juga mulai menyusun langkah strategis untuk memperluas basis organisasi. Agenda tersebut mencakup penguatan struktur Pengurus Anak Cabang (PAC), pembentukan jaringan kader di tingkat desa, serta peningkatan koordinasi antarstruktur partai.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan mesin organisasi bekerja lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penguatan struktur juga dipandang penting untuk mendukung target politik partai pada Pemilu 2029.

Iskandar menyebut, PKB Bombana tidak hanya berupaya mempertahankan capaian politik yang telah diraih, tetapi juga menargetkan peningkatan kekuatan politik di lembaga legislatif.

“Kita berharap jumlah kursi bisa bertambah. Eksekutif kita pegang, legislatif juga kita pimpin. Ini harus diperkuat dengan ideologisasi kader,” katanya.

Pernyataan tersebut mencerminkan optimisme partai setelah mencatat peningkatan kekuatan politik dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan meraih posisi strategis di pemerintahan daerah dan DPRD menjadi modal penting bagi PKB untuk terus memperkuat pengaruh politiknya di Kabupaten Bombana.

Di sisi lain, pendidikan kader yang digelar secara berkelanjutan menunjukkan bahwa partai tidak hanya berfokus pada target elektoral semata. PKB berupaya membangun organisasi yang kuat melalui proses kaderisasi yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.

Melalui penguatan ideologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, PKB Bombana berharap mampu menghadapi tantangan politik yang semakin dinamis sekaligus memperkuat peran partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pendidikan Kader Loyalis yang digelar tahun ini menjadi salah satu langkah awal menuju agenda politik yang lebih besar. Dengan mengedepankan politik kehadiran dan penguatan kaderisasi, PKB Bombana menargetkan terbentuknya organisasi yang semakin solid, dekat dengan masyarakat, serta siap menghadapi kontestasi Pemilu 2029 dengan struktur yang kuat dari tingkat akar rumput hingga tingkat kabupaten.

Kendari, sultranet.com – Pendaftaran calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup pada Jumat malam, 26 Juli 2025 pukul 24.00 WITA. Tiga kader terbaik Hanura dinyatakan resmi mendaftar dan akan bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD Partai Hanura Sultra periode 2025–2030.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda), Ahmad Muhaimin, menyampaikan bahwa dari lima orang yang mengambil formulir pendaftaran, hanya tiga yang mengembalikan dokumen secara lengkap hingga batas waktu yang ditentukan.

“Jadi hanya tiga kandidat yang kami nyatakan resmi mendaftar karena sampai penutupan tadi malam, hanya tiga orang yang mengembalikan dokumen pendaftaran,” ujar Ahmad Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, Sabtu, 27 Juli 2025 di Kendari.

Ketiga kandidat tersebut adalah Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Sultra, Muhamad Rum, SE yang merupakan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sultra, dan Ali Kamar Halim, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Wakatobi.

Sementara dua tokoh lainnya, yakni La Baso, S.Pd, M.Pd (mantan Sekretaris DPC Hanura Muna Barat) dan La Ode Muh. Al Fajir (non kader) tidak mengembalikan formulir pendaftaran hingga tenggat waktu.

Panitia Musda selanjutnya akan menyusun berita acara resmi yang memuat ketiga nama pendaftar dan melaporkannya ke Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Patrice Rio Capella, untuk diteruskan ke Tim Musda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

“Panitia hanya mengakui tiga pendaftar yang mengembalikan berkas. Ketiganya akan dimasukkan dalam berita acara dan diusulkan ke DPP sebagai calon Ketua DPD Partai Hanura Sultra,” jelas Cak Imin, yang juga anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dua periode.

Proses Musda selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi, pemaparan visi-misi, hingga pemilihan calon ketua oleh forum Musda dan DPP. Panitia berharap seluruh proses berlangsung demokratis dan menjaga soliditas partai.

Musda Hanura Sultra tahun ini menjadi momentum strategis untuk memilih pemimpin baru yang mampu memperkuat konsolidasi dan membawa partai semakin diterima masyarakat.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Jakarta, sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya resmi menetapkan Muh. Arham, S.Th.I sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020–2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor 27.B/SK/DPP/BERKARYA/VI/2025, yang ditandatangani Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jenderal Fauzan Rachmansyah di Jakarta pada 2 Juni 2025.

Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK sebelumnya, yakni Nomor 27.A/SK/DPP/BERKARYA/XI/2023. Pengangkatan Muh. Arham menandai babak baru kepemimpinan Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sekaligus sebagai upaya penyegaran dan penguatan struktur organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya yang direncanakan berlangsung pada Juli 2025.

Dalam susunan kepengurusan harian yang dilampirkan, Muh. Arham didampingi oleh Muh. Arham Assidik sebagai Sekretaris, Zulkadri Sultan sebagai Wakil Sekretaris, serta Rahmatia dan Imrana masing-masing sebagai Bendahara dan Wakil Bendahara.

Muh. Arham dikenal sebagai sosok muda visioner dan organisatoris yang aktif di berbagai bidang sosial-politik. Ia juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian dan Pembangunan Daerah (LKPD), sebuah lembaga yang fokus pada riset, advokasi kebijakan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Di bidang akademik, ia merupakan alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia.

Dengan kombinasi pengalaman intelektual, kepemimpinan organisasi, serta jaringan akar rumput yang kuat, DPP Partai Berkarya menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Muh. Arham untuk membawa gerak partai lebih progresif dan adaptif di tengah dinamika politik lokal dan nasional.

Penetapan ini juga menjadi dasar pelaksanaan konsolidasi internal kepengurusan DPW hingga ke 24 DPD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. DPP Partai Berkarya menginstruksikan kepada pengurus wilayah agar segera melakukan revitalisasi kepengurusan, konsolidasi politik, pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil), serta memastikan tata kelola partai berjalan efektif dan produktif sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian tertulis dalam poin kelima keputusan DPP.

Dengan amanah baru yang diembannya, Muh. Arham diharapkan mampu membawa semangat pembaruan dan memperkuat eksistensi Partai Berkarya di Sulawesi Selatan sebagai partai yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kerakyatan.

Jakarta, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, S.P., mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Pulau Kabaena agar tidak abai terhadap tanggung jawab sosial mereka dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini disampaikan Iskandar saat menghadiri Executive Meeting antara Pemerintah Daerah Bombana dan para pimpinan perusahaan di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Executive Meeting ini digelar sebagai langkah awal kolaborasi strategis antara Pemkab Bombana dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah Bombana, guna mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan dan infrastruktur.

Iskandar menegaskan bahwa Pulau Kabaena bukan wilayah tanpa tuan, melainkan bagian penting dari Kabupaten Bombana yang selama ini justru menjadi lokasi utama aktivitas pertambangan dan usaha sejumlah perusahaan besar.

“Bapak ibu mengambil keuntungan dari usaha di Kabaena, tapi saya ingin mengingatkan bahwa Pulau Kabaena bukan pulau yang tidak bertuan. Suaranya sudah lama berteriak dalam diam. Jangan sampai kesabaran masyarakat habis, lalu mereka menuntut dengan cara mereka sendiri,” kata Iskandar lantang dalam forum tersebut.

Menurutnya, jika kepedulian sosial perusahaan tidak ditunjukkan secara nyata, potensi gejolak sosial bisa meningkat. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pertemuan itu sebagai ruang diplomasi dan komitmen bersama.

“Pemerintah tidak menginginkan konflik. Justru forum ini adalah jalan sejuk. Saya mengajak bapak ibu semua untuk merasa bertanggung jawab terhadap tempat di mana perusahaan bapak ibu beroperasi,” ujarnya.

Iskandar juga menyoroti lemahnya kontribusi riil sejumlah perusahaan terhadap infrastruktur dasar di Kabaena. Ia mencontohkan kondisi jalan antara Pongkalaero menuju Teemokole yang hingga kini belum tersentuh bantuan dari korporasi, padahal hanya berjarak sekitar tujuh kilometer.

“Cukup bangun satu ruas jalan saja, dari Pongkalaero ke Teemokole. Panjangnya cuma tujuh kilometer. Tapi belum ada yang lakukan. Sementara di sisi lain, banjir dan bencana ekologis terus terjadi akibat aktivitas usaha,” ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Iskandar juga menyinggung soal pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Ia mengkritik praktik beberapa perusahaan yang menyalurkan program CSR secara langsung ke desa tanpa melalui kas resmi, sehingga tidak dapat diawasi penggunaannya.

“Beberapa perusahaan menyalurkan CSR langsung ke desa, tidak melalui kas desa. Ini keliru. Mestinya melalui APBDes, karena kita punya aturan dan perda. Kalau langsung ke desa, dana itu rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa. Dan begitu perusahaan cabut izin dan pergi, tidak ada yang tertinggal,” tegas Iskandar.

Executive Meeting yang di inisiasi dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si ini turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos., Pj. Sekda Bombana, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat komitmen kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Bombana.

Iskandar mengajak semua pihak untuk tidak hanya hadir secara administratif, tapi juga hadir secara nyata melalui kontribusi pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat Kabaena yang selama ini menjadi garda depan penyambut aktivitas investasi.

“Kalau selama ini masyarakat Kabaena ramah, itu karena mereka punya harapan. Tapi jangan sampai harapan itu berubah jadi kekecewaan. Kita semua berkepentingan menjaga harmoni,” pungkas Iskandar.

MUNA, Sultranet.com – Seorang pejabat partai di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, berinisial LA, diamankan aparat Polsek Kontunaga setelah ditemukan bersama seorang gadis remaja di sebuah hotel di Kota Raha, Selasa malam, 1 Juli 2025.

Penangkapan ini bermula dari laporan keluarga korban yang kehilangan anaknya sejak pagi hari. Setelah melakukan pencarian, pihak keluarga bersama polisi berhasil menemukan sang gadis sedang bersama LA di sebuah kamar hotel.

“Kami menerima laporan dari keluarga bahwa anak mereka tidak pulang-pulang sejak pagi. Setelah dilakukan penyisiran, keduanya ditemukan di sebuah hotel dan langsung kami amankan,” ujar salah satu petugas di Polsek Kontunaga.

LA dan gadis tersebut kemudian dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama semalam, keduanya dilepaskan karena belum ada laporan resmi yang masuk dari pihak keluarga.

Kasus ini memunculkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut agar penegak hukum bertindak tegas dan transparan, apalagi mengingat status LA sebagai pejabat partai di daerah.

“Kami berharap pihak kepolisian serius menangani ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap perilaku yang mencederai kepercayaan publik,” ujar salah satu tokoh pemuda di Muna Barat yang enggan disebutkan namanya.

Saat ditemui awak media pada Kamis (3/7/2025), LA membenarkan bahwa dirinya sempat diamankan di Polsek Kontunaga namun enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

Kasus ini terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, dan publik berharap ada kejelasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur serta menjaga integritas pejabat publik.

Pewarta : Borju