Bombana, sultranet.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu sebagai upaya memperkokoh peran lembaga pengawas dalam mewujudkan demokrasi yang substansial. Acara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, yang mewakili Bupati Bombana di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sekaligus pegiat pemilu Jerry Sumampow, S.Th, serta Arif Nur Alam. Hadir pula perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda Bombana, Kepala Kesbangpol, jajaran Bawaslu, Panwaslu kecamatan, stakeholder terkait, hingga elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Syahrun memberikan apresiasi terhadap peran semua pihak yang berhasil menjaga stabilitas politik pada Pilkada Bombana 2024/2025. Ia menyebut, pesta demokrasi di Bombana berlangsung damai dan menjadi sejarah tersendiri.

“Mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat Bombana, Pilkada 2024/2025 adalah pilkada terdamai dalam sejarah daerah ini. Padahal kita tahu Bombana punya catatan politik yang keras. Oleh karena itu, kami menilai investasi anggaran 2025 membuahkan hasil yang baik,” ujar Syahrun.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh kepada Bawaslu dalam memperkuat kualitas pengawasan pemilu. “Jangan pernah berhenti mencintai Bombana. Kami berharap kegiatan ini bermanfaat untuk Bawaslu ke depan, dan pemerintah daerah selalu siap mendukung,” tambahnya.

Senada dengan itu, perwakilan Bawaslu Sultra menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Ia menyebut pengawasan pemilu tidak bisa berjalan hanya dengan kerja KPU dan Bawaslu.

“Kegiatan pemilu ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat dan seluruh forkopimda. Di luar tugas utama, Bawaslu terus melakukan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari edukasi politik. Kami juga bermitra dengan Komisi II DPR untuk mendapatkan masukan agar kualitas pengawasan semakin baik, apalagi saat ini kewenangan Bawaslu semakin bertambah,” tegasnya.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penguatan internal kelembagaan, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mendalami strategi pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Diskusi panel turut menyoroti berbagai tantangan pengawasan di tingkat lokal, mulai dari minimnya partisipasi masyarakat, pengaruh politik uang, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan modern.

Bagi Bawaslu Bombana, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut agenda nasional pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak 2024/2025. Selain menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan pemilu yang telah usai, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan lembaga pengawas menghadapi kontestasi demokrasi ke depan.

Dengan penguatan kelembagaan, Bawaslu Bombana menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Bombana, sulltranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengikuti rapat koordinasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025, dari Ruang Rapat Masa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rapat ini diikuti serentak oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga unsur pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Mendampingi Wakil Bupati Bombana, hadir Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Asisten Setda, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama jajaran.

Agenda koordinasi nasional tersebut difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi dinamika sosial politik yang kian meningkat, terutama terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Para kepala daerah harus benar-benar hadir di tengah rakyat. Jangan ada kegiatan yang justru menimbulkan kesan pemborosan. Saat ini yang dibutuhkan adalah rasa kebersamaan dan kepedulian,” kata Mendagri Tito.

Ia menekankan agar kepala daerah lebih selektif dalam menjalankan aktivitas. “Hindari pernyataan publik yang bisa menimbulkan persepsi negatif atau provokatif. Gunakan bahasa yang santun, simpatik, dan menenangkan masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar program-program pro rakyat tetap menjadi prioritas. Ia menilai komunikasi sosial dan dialog terbuka perlu diperkuat sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. “Kita perlu menjaga keseimbangan, memperkuat komunikasi, dan mengedepankan dialog dengan semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Tito meminta agar kepala daerah menunda sementara kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu menjadi wujud kepedulian sekaligus memastikan konsentrasi pemimpin daerah tetap terfokus menjaga stabilitas wilayah. Ia juga mendorong lahirnya berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan, termasuk doa bersama yang diyakini mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengingatkan pentingnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi dengan aparat keamanan, menurutnya, harus dilakukan secara tepat dan proporsional demi menjaga situasi tetap kondusif.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di wilayah tetap terjaga.

“Bombana berkomitmen untuk melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus menjaga suasana yang damai dan kondusif, karena itu merupakan kunci bagi masyarakat untuk tetap produktif dan sejahtera,” tutur Ahmad Yani.

Rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen menjaga keutuhan sosial dan politik di daerah masing-masing. Kehadiran aktif Wakil Bupati Bombana dan jajaran menandai kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arahan pusat ke langkah konkret di lapangan.