Kendari – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi. Upacara ini dihadiri oleh para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Senin, 17 April 2025.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas meningkatnya kedisiplinan ASN dalam mengikuti apel pagi dan sore. Ia menyebut capaian kehadiran ASN dalam sepekan terakhir sudah menembus angka 60 persen, sebagai hasil dari peningkatan kesadaran pegawai dalam melaksanakan kewajiban kerja.

“Disiplin kita dalam seminggu terakhir ini sudah menunjukkan hasil yang baik, baik pada apel pagi maupun apel sore. Kehadiran ASN kita juga meningkat signifikan,” ujar Sekda.

Peningkatan kedisiplinan tersebut, lanjut Asrun Lio, perlu terus dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab ASN dalam menjalankan peran pelayanan publik dan mendukung efektivitas pemerintahan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja tertib dan disiplin sebagai wujud integritas dalam birokrasi.

Selain menyentuh aspek kehadiran, Sekda juga menekankan kepatuhan ASN terhadap rekayasa lalu lintas di kawasan kantor Gubernur. Ia mengimbau agar seluruh pegawai mengikuti jalur yang telah ditetapkan dan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan.

“Kita harus membiasakan tertib di lingkungan kerja, termasuk dalam menggunakan jalan dan memarkirkan kendaraan secara benar,” ucapnya tegas.

Di hadapan peserta upacara, Sekda juga meminta seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan triwulan pertama tahun 2025. Ia menekankan bahwa program-program rutin yang telah direncanakan harus segera dijalankan, kecuali yang masih menunggu izin atau petunjuk teknis lebih lanjut.

“Segera lakukan evaluasi triwulan pertama dan laksanakan kegiatan-kegiatan rutin, kecuali yang memang belum mendapat izin pelaksanaan,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh pimpinan OPD untuk terus berinovasi dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan setiap instansi dalam menindaklanjuti rencana kerja.

Lebih jauh, Asrun Lio berharap momentum Hari Kesadaran Nasional dijadikan refleksi bersama bagi ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, loyalitas terhadap lembaga, serta komitmen dalam melayani masyarakat secara optimal.

“Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Sultra,” pungkasnya.

Upacara Hari Kesadaran Nasional rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme dan etos kerja ASN. Momen ini juga menjadi ajang evaluasi moral dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar apel gabungan perdana pasca libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1446 H, Selasa pagi, 8 April 2025. Apel yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Sultra ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sultra.

Mengawali amanatnya, Gubernur menyampaikan ucapan Minal Aidzin wal Faidzin kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pemerintahan, sembari memohon maaf lahir dan batin. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada ASN yang tetap menjalankan tugas selama masa libur, terutama mereka yang bertugas di layanan publik.

“Saya mengapresiasi mereka yang tetap menjalankan tugas meski dalam masa libur bersama. Untuk yang belum sempat cuti, saya minta haknya diberikan sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya kedisiplinan ASN, terutama dalam mengikuti apel pagi sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai pelayan publik. Namun, alih-alih memberikan sanksi bagi yang tidak hadir, ia memperkenalkan pendekatan baru berbasis apresiasi.

“Kita ubah mindset. Selama ini yang hadir apel malah kita marahi karena kecewa pada yang tidak hadir. Mulai sekarang, yang disiplin akan kita beri penghargaan. Kita lihat selama sebulan ke depan, siapa yang konsisten melaksanakan tugas, akan kita nilai dan beri reward,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih positif, dengan menumbuhkan motivasi internal dalam diri ASN untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab. Ia juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turut mengawasi dan memastikan kehadiran pegawainya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran dan aset daerah secara transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada pemborosan anggaran. Semua penggunaan anggaran harus efektif, efisien, dan memberi manfaat nyata,” katanya.

Setelah apel selesai, Gubernur bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan para kepala OPD melaksanakan prosesi jabat tangan dengan seluruh peserta apel sebagai bentuk silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan pasca Idulfitri. Prosesi jabat tangan dilakukan secara berurutan, dimulai dari eselon III dan II hingga seluruh kepala OPD.

Kegiatan berlanjut dengan kunjungan Gubernur ke Media Center Pemerintah Provinsi Sultra. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau fasilitas dan sarana pendukung yang dimiliki pusat informasi tersebut. Menurutnya, Media Center merupakan aset penting yang harus dioptimalkan dalam mendukung penyebaran informasi publik.

“Media Center ini aset penting. Fasilitasnya sudah bagus, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Kita akan benahi agar ke depan bisa mendukung kinerja Pemprov, khususnya dalam penyebaran informasi publik,” ujarnya.

Gubernur berharap, melalui apel perdana ini, semangat baru dapat tercipta di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia ingin ASN menjadi pribadi yang lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan.

Momentum pasca Idulfitri ini disebutnya sebagai saat yang tepat untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki sistem kerja, dan meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh, agar masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari kinerja pemerintahan.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. “Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.

“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.