Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penginputan data statistik sektoral pada Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Rapat Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bombana pada Kamis, 10 Juli 2025.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh admin perangkat daerah selaku produsen data, dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran data sektoral dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis digital dan berkelanjutan.

“Data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan. Kita harus memastikan data yang dikumpulkan dari setiap OPD akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Muslikh.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana, Afrizal, S.St., serta Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo, Nasriadi, S.IP. Kehadiran BPS sebagai pembina data menunjukkan sinergi yang dibangun lintas instansi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Aplikasi Satu Data OPD dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melalui platform ini, pengumpulan dan validasi data sektoral dilakukan secara sistematis dan digital, sehingga mampu menjadi bukti dukung dalam sistem evaluasi kinerja daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

“Dengan satu data yang terintegrasi, kita tidak hanya memudahkan proses administrasi, tapi juga membangun kepercayaan publik terhadap transparansi informasi pemerintah,” terang Afrizal dari BPS.

Sebagai Walidata daerah, Dinas Kominfo bertugas mengelola proses integrasi data dari seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Bappeda berperan sebagai Ketua Forum Satu Data, dan BPS hadir sebagai pembina dalam hal metodologi dan standar data.

Sosialisasi ini bertujuan agar para admin data di setiap instansi memahami cara kerja aplikasi serta urgensi penginputan data sektoral secara akurat dan tepat waktu. Pemahaman yang baik dari para produsen data diharapkan mempercepat proses pengisian data dan meningkatkan kualitas indeks pembangunan statistik (IPS) Kabupaten Bombana.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Nasriadi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan peningkatan skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta indeks keterpaduan data lintas sektor. Dengan sinergi antar-OPD dan pembinaan yang berkelanjutan dari BPS, Bombana optimistis dapat menjadi daerah percontohan dalam implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara.

Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari strategi memperkuat transparansi dan akuntabilitas data publik. Dalam waktu dekat, hasil input data akan dievaluasi dan dianalisis sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih terarah dan berkeadilan.

Abdul Muslikh menambahkan, “Kami mengapresiasi komitmen semua perangkat daerah dalam mendukung sistem ini. Harapannya, ke depan tidak ada lagi data yang tumpang tindih atau saling bertentangan. Semua bersumber dari satu pintu, satu standar, dan satu sistem.”

Dengan semangat kolaboratif dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, Kabupaten Bombana terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terbuka.

Kendari, sultranet.com — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, memaparkan implementasi Portal Satu Data SIMDATA dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (25/6/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra.

Dalam pemaparannya, Ridwan menegaskan pentingnya penerapan sistem satu data melalui SIMDATA sebagai upaya integrasi dan sinkronisasi data antar instansi pemerintah dari tingkat kabupaten hingga provinsi. “Portal SIMDATA ini bukan hanya platform digital, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh data sektoral terkelola dengan akurat, seragam, dan siap pakai dalam mendukung perumusan kebijakan publik,” katanya.

Ia juga menyebut peran Diskominfo sebagai walidata sangat vital dalam mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengelola data dari seluruh OPD. “Seperti wali kelas di sekolah, kami memastikan data dari setiap OPD terkumpul rapi dan terstandar. SIMDATA sudah terkoneksi langsung dengan sistem stating milik BPS, jadi proses integrasi data semakin sempurna dan sesuai standar statistik nasional,” jelas Ridwan.

Namun, Ridwan juga mengakui masih terdapat tantangan besar, seperti data yang tersebar di masing-masing sektor, belum terintegrasi, hingga potensi duplikasi dan ketidakseragaman format. Untuk mengatasi itu, Diskominfo terus mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya melalui koordinasi berkala dengan sekretariat Forum Satu Data Indonesia (SDI) Daerah, memperkuat kolaborasi dengan Bappeda dan BPS, hingga melakukan pembinaan statistik sektoral dan penyesuaian regulasi pendukung.

“Kita juga melakukan perbaikan teknis pada portal agar lebih responsif dan sesuai dengan standar statistik nasional, serta mengajak seluruh produsen data di OPD untuk aktif menyuplai data secara rutin,” ujarnya.

Portal SIMDATA, yang dikelola langsung oleh Diskominfo Prov. Sultra, dirancang sebagai pusat data sektoral yang dapat diakses secara daring. Portal ini mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah melalui tiga pendekatan utama: standarisasi data, integrasi antar sumber data, dan pemantauan serta evaluasi berkala.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana data tidak lagi berserakan, tapi terkumpul dalam satu sistem yang memudahkan semua pihak. Target dari Pak Gubernur, dalam satu bulan seluruh data sektoral harus sudah masuk ke SIMDATA,” tutur Ridwan menambahkan.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya dari BPS Prov. Sultra, Muh. Mulyadi, turut memaparkan materi terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sebagai instrumen penilaian tingkat kematangan statistik di instansi pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa penilaian EPSS dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan validasi mandiri, dan menjadi dasar dalam penyusunan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

“Harapan nasional untuk nilai IPS pada 2024 adalah 2,9 dengan predikat ‘Baik’. Evaluasi ini mencakup lima domain utama, yaitu Prinsip Satu Data Indonesia, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Statistik Nasional,” jelas Mulyadi.

Dalam sesi praktik, peserta yang hadir juga diberikan pelatihan langsung mengenai penggunaan teknis portal SIMDATA. Mulai dari cara mengakses, mencari, hingga memanfaatkan data yang tersedia, semua dijelaskan secara detail oleh tim dari Dinas Kominfo Sultra. Sesi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perwakilan OPD mampu mengoperasikan portal dengan mandiri dan maksimal.

Dengan adanya sistem ini, Pemprov Sultra berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, menyederhanakan proses pelaporan, serta memperkuat kualitas pengambilan kebijakan berbasis data. Ridwan optimistis, dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat dari seluruh stakeholder, Provinsi Sultra bisa menjadi model penerapan Satu Data yang ideal di tingkat nasional.