Bombana, sultranet.com — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana memfasilitasi seluruh staf dalam proses penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK) serta pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi tersebut. Pendampingan ini dilakukan guna memastikan setiap pegawai memahami mekanisme penyusunan target kerja secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem e-Kinerja. Kegiatan pendampingan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu minggu, mulai 26 hingga 30 Januari 2026.
Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Bombana, Sabril, S.Sos., M.AP., bersama Ahli Pertama Pranata Humas Kesbangpol Bombana, Nursia Sinaga, S.Sos. Keduanya memberikan bimbingan teknis sekaligus pendampingan kepada para staf dalam proses pengisian dokumen RHK dan pengajuan SKP yang kini dilakukan melalui sistem elektronik.
Seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana mengikuti kegiatan tersebut di bawah koordinasi Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar setiap pegawai dapat memahami langkah-langkah pengisian data, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga penginputan ke dalam sistem e-Kinerja.
RHK merupakan dokumen penting yang memuat rencana hasil kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai dalam kurun waktu tertentu. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan SKP yang nantinya digunakan untuk menilai kinerja pegawai secara objektif, terukur, dan akuntabel.
Melalui kegiatan pendampingan ini, para staf diberikan pemahaman mengenai cara menyusun RHK yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Selain itu, mereka juga dibimbing dalam proses penginputan data ke dalam sistem digital agar tidak terjadi kesalahan teknis dalam pengelolaan administrasi kinerja.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Bombana, Sabril, S.Sos., M.AP., mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kapasitas pegawai, khususnya dalam pengelolaan administrasi kinerja berbasis teknologi.
“Pendampingan ini kami lakukan agar seluruh staf dapat memahami secara menyeluruh bagaimana menyusun RHK dan mengajukan SKP dengan benar. Dengan pemahaman yang baik, ke depan diharapkan setiap pegawai mampu mengelola e-Kinerja secara mandiri,” kata Sabril.
Menurutnya, masih terdapat sebagian pegawai yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut dalam memahami sistem pengisian RHK dan SKP secara elektronik. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai pelatihan singkat, tetapi juga sebagai proses pembelajaran bersama yang memberikan ruang diskusi dan konsultasi bagi para pegawai.
Sabril menambahkan bahwa sistem e-Kinerja merupakan bagian dari transformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih transparan, terukur, dan profesional. Melalui sistem ini, capaian kerja pegawai dapat dipantau secara lebih objektif dan terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja pemerintah daerah.
“Melalui pendampingan ini, diharapkan seluruh staf tidak hanya memahami penyusunan RHK dan SKP, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam sistem e-Kinerja,” ujarnya.
Selain memberikan pemahaman teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja yang lebih terencana dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya perencanaan kerja yang jelas, setiap pegawai diharapkan mampu bekerja lebih efektif serta memiliki target kinerja yang terukur sepanjang tahun.
Di sisi lain, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan instansi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas pegawai dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan pemahaman yang semakin baik mengenai sistem pengelolaan kinerja, Kesbangpol Bombana berharap seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi birokrasi serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Pendampingan pengisian RHK dan SKP ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem manajemen kinerja yang lebih efektif di lingkungan Kesbangpol Bombana, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik di daerah.
