Pengajian akbar tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan berlangsung dalam suasana religius dengan menghadirkan sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat untuk mengikuti doa bersama serta mendengarkan tausiyah dari Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D.
Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid Raya Al-Kautsar Kendari.
Kehadiran Bupati Bombana menjadi bagian dari partisipasi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam peringatan hari lahir institusi penegak hukum tersebut. Selain mempererat hubungan antarpemerintah daerah dan aparat penegak hukum, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi serta memperkuat komitmen bersama terhadap nilai-nilai keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa perjalanan 81 tahun pengabdian Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menjaga supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dan profesionalisme aparat. Integritas pribadi, keteladanan moral, serta komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab juga menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Gubernur menegaskan bahwa kepercayaan publik tumbuh ketika hukum diterapkan secara adil dan konsisten tanpa mengabaikan prinsip transparansi. Aparat penegak hukum juga perlu menjunjung tinggi nilai moral dalam menjalankan kewenangan agar setiap tindakan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
“Hukum akan memperoleh kepercayaan masyarakat apabila ditegakkan secara adil, transparan, konsisten, dan berlandaskan integritas,” ujar Andi Sumangerukka.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga hubungan antara penegakan hukum dan kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku berdasarkan ketentuan yang sama serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepastian hukum juga berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, institusi penegak hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan kehidupan sosial yang harmonis.
“Kami berharap, sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, institusi penegak hukum lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat, untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang semakin maju, aman, sejahtera, dan religius,” ungkapnya.
Sinergi tersebut mencakup pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah daerah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sementara Kejaksaan menjalankan tugas serta kewenangannya di bidang penegakan hukum. Dukungan masyarakat juga diperlukan untuk menjaga kesadaran hukum dan mendorong kehidupan sosial yang tertib.
Kegiatan pengajian akbar dan doa bersama ini turut menghadirkan Ustaz Dr. KH. Das’ad Latif sebagai penceramah. Dalam kegiatan tersebut, tausiyah menjadi bagian dari rangkaian acara yang memberikan ruang bagi para peserta untuk memperdalam nilai-nilai keagamaan dan melakukan refleksi moral.
Kehadiran tokoh agama dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan peran penting pendekatan keagamaan dalam membangun kesadaran sosial. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi prinsip yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.
Bagi aparat pemerintahan dan penegak hukum, nilai-nilai tersebut dapat menjadi pengingat bahwa kewenangan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Profesionalisme perlu berjalan seiring dengan integritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengajian akbar ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi bagi unsur pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah yang hadir. Pertemuan tersebut membuka kesempatan untuk mempererat hubungan antarlembaga serta memperkuat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Momentum peringatan ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia juga mengingatkan pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Di sisi lain, upaya membangun kepercayaan publik membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, keikutsertaan dalam kegiatan tingkat provinsi ini menjadi bagian dari hubungan koordinasi dan silaturahmi dengan pemerintah provinsi serta berbagai unsur kelembagaan di Sulawesi Tenggara. Hubungan tersebut penting untuk mendukung komunikasi antardaerah dan kerja sama dalam berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui kegiatan keagamaan seperti ini, nilai integritas dan tanggung jawab diharapkan terus mendapat perhatian dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat kebersamaan juga menjadi salah satu unsur penting untuk mendukung kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan saling menghormati.
Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia di Sulawesi Tenggara melalui pengajian akbar dan doa bersama tersebut menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus mengingatkan kembali pentingnya penegakan hukum yang berintegritas. Kehadiran Bupati Bombana bersama unsur pemerintah dan masyarakat mencerminkan partisipasi daerah dalam rangkaian kegiatan tersebut serta dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat.
