Antisipasi Covid-19 Berkepanjangan, DPRD Bombana Minta Pemkab Batalkan Semua Tender Proyek Belanja Modal

  • Whatsapp
Arsyad, S.Pd. Ketua DPRD Bombana
Arsyad, S.Pd. Ketua DPRD Bombana

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menunda pelaksanaan Proyek Belanja Modal daerah yang sifatnya tidak mendesak agar dananya dapat dijadikan cadangan jika pandemi corona virus (covid-19) berlangsung lama lebih dari tiga bulan yang dana penanganannya ada saat ini.

Permintaan tersebut mencuat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPRD dan Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat dengan agenda Membahas usulan pengalihan anggaran belanja barang dan belanja modal untuk penanganan COVID-19, bertempat Diruang Paripurna DPRD, Rabu (06/05/20).

Ketua DPRD Bombana, Arsyad menyebut pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir sedangkan anggaran penanganannya yang tersedia di Kabupaten Bombana saat ini baru diporsikan untuk jangka waktu tiga bulan saja.

“Untuk mengantisipasi kekurangan biaya kedepannya kita minta agar anggaran belanja modal yang sifatnya tidak mendesak  ini dapat dialihkan sebagai cadangan untuk penanganan COVID-19 jika pandemi ini berlangsung lama,” Tutur Ketua Partai Nasdem Bombana itu.

Politisi yang terpilih dari Dapil Poleang Timur dan Pemekarannya itu menilai penundaan belanja modal yang tidak mendesak merupakan langkah tepat jika dilakukan saat ini karena kondisi daerah yang terbebani dengan utang yang cukup besar dan Pendapatan Asli Daerah yang menurun drastis serta penanganan covid-19 yang belum dapat di prediksi kapan berakhirnya.

“Termasuk pembangunan bangunan kantor DPRD yang lebih satu Milyar, itu dibatalkan saja karena sifatnya tidak mendesak dan banyak lagi proyek proyek yang jika tidak dilakukan saat ini juga tidak akan memberikan dampak apa apa,” Jelasnya.

Ditempat yang sama, Iskandar, SP. Wakil Ketua DPRD Bombana menilai dengan pola penganggaran covid-19 yang dilakukan Pemkab Bombana dengan melakukan pemotongan 50 persen hanya pada Belanja Barang dan hanya membatalkan satu proyek belanja modal yaitu pembatalan pembangunan Kantor Dinas PU bakal sangat riskan jika covid-19 tidak segera berakhir.

“Bagaimana jika Covid-19 ini tidak berakhir di bulan Juni 2020, dari mana lagi akan dicarikan dananya sedangkan untuk yang 32 milyar lebih ini saja kondisi keuangan daerah sudah kolaps, bagaimana kalau lebih lama lagi,” Jelas Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bombana itu.

Iskandar, SP. Wakil Ketua DPRD Bombana

Mantan Komisioner KPU Bombana itu dengan tegas meminta agar Pemkab Bombana tidak memaksakan tetap melakukan tender proyek belanja modal hanya dengan pertimbangan bahwa dibenarkan dapat di proses dan dikerjakan tahun ini sedangkan pembayarannya kepada rekanan  dapat dilakukan di tahun berikutnya.

“Sekalian semuan belanja modal tidak usah ditender agar tidak mengacaukan neraca keuangan kita ditahun depan, apalagi tahun 2021 dan 2022 itu fokus keuangan kita pada pembayaran utang yang harus berakhir pada masa itu ditambah lagi kalau kemungkinan akan terjadi Pilkada ini semua Pemkab harus perhitungkan,” Tegasnya

Dikonfirmasi ditempat yang sama, Darwin Ismail, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menjelaskan, saat ini pihaknya telah melakukan pemotongan anggaran belanja barang sebesar 50 persen dan penundaan beberapa item belanja modal sehingga untuk dana penanganan covid-19 yang tersedia telah mencukupi untuk target 3 bulan.

Darwin Ismail, SE. Kepala BKD Bombana
Darwin Ismail, SE. Kepala BKD Bombana

“Kalau DPRD minta pembatalan semua belanja modal itu harus mengikuti pedoman regulasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat dilakukan begitu saja, jadi saya cari dulu regulasinya kalau kemudian itu bisa dibatalkan kenapa tidak,” Singkatnya (IS).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *