Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi percepatan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca dugaan keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Poleang Utara pada 11 November 2025. Rapat dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Jumat (14/11/2025).
Rapat tersebut melibatkan Koordinator Wilayah BGN Bombana, Kepala SPPG Poleang Utara, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, OPD teknis, pihak sekolah, penyedia makanan MBG, serta unsur kecamatan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan sesuai standar keamanan pangan.
Investigasi Dinas Kesehatan Bombana telah dilakukan sehari setelah kejadian, yaitu pada 12 November 2025. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menelusuri sumber awal dugaan kontaminasi makanan yang menyebabkan sejumlah peserta didik mengalami gejala keracunan. Hasil sementara menjadi rujukan utama dalam rapat evaluasi.
Kepala SPPG Poleang Utara, Rahmat Romadon, menjelaskan langkah teknis yang telah dilakukan pihaknya dalam memperbaiki sistem pengolahan dan distribusi makanan. Ia menegaskan bahwa pola memasak kini diubah agar sesuai rekomendasi Dinas Kesehatan.
“Untuk pengetahuan cara packing-nya dan cara masaknya, kami sudah melakukan perubahan. Sistem memasaknya kami ubah. Yang sebelumnya dimasak bersamaan semuanya, kini sudah kami pisahkan. Sehingga makanan yang terakhir kami hantarkan MBG itu disesuaikan dengan jadwal masaknya. Dengan begitu, arahan Dinas Kesehatan terkait batas waktu 4 jam konsumsi makanan dapat terpenuhi dan tidak lagi terlewati,” ujarnya.
Rahmat juga memaparkan kendala geografis sebagai faktor lambatnya distribusi makanan ke beberapa sekolah. Menurutnya, kondisi wilayah membuat pendistribusian tidak dapat dilakukan sekali antar.
“Kondisi di Poleang Utara itu jalurnya bercabang menjadi empat. Ini menyulitkan kami karena idealnya distribusi dilakukan sekali antar. Namun itu tidak bisa dilakukan karena struktur jalannya. Wilayah yang kemarin mengalami KLB juga menjadi titik terakhir yang kami antarkan karena aksesnya sulit. Jadi percepatan distribusi tidak dapat maksimal seperti di wilayah lain yang lebih mudah dijangkau,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Bombana menilai evaluasi ini penting sebagai upaya perbaikan sistemik. Selain faktor pengolahan makanan, aspek distribusi, pelatihan penyedia, hingga ketepatan waktu konsumsi menjadi fokus pembahasan. Rapat tersebut juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi syarat mutlak, termasuk ketentuan suhu, sanitasi, dan batas durasi konsumsi sejak makanan selesai dimasak.
Pj. Sekda Bombana menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kejadian ini mengurangi kepercayaan masyarakat. Ia meminta seluruh pelaksana program memperbaiki prosedur dan memastikan seluruh standar keamanan diterapkan secara konsisten.
“Saya ingin setiap tahapan MBG diperhatikan dengan serius. Jangan sampai lalai. Kita ingin memastikan anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” tegasnya dalam rapat.
Pemerintah juga mendorong peningkatan koordinasi antara penyedia makanan dan pihak sekolah agar pengawasan distribusi berjalan lebih efektif. Badan terkait diminta melakukan monitoring rutin dan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas program.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap adanya langkah konkret memperkuat pelaksanaan MBG, termasuk peningkatan kapasitas penyedia, pemetaan ulang wilayah distribusi, serta penyusunan SOP tambahan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis.
